Halloween party ideas 2015




BANDAR LAMPUNG -- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung mengecam keras tindakan Kejaksaan Kotabaru, Kalimantan Selatan, terkait kematian M Yusuf, 40 tahun, di Rumah Tahanan Kotabaru.

Ketua PWI Provinsi Lampung Supriyadi Alfian menyatakan, Kejaksaan Kotabaru telah melakukan tindakan yang tidak profesional sehingga mengakibatkan meninggalnya seorang tahanan, M Yusuf pada Minggu, 10 Juni 2018.

“Jika benar M Yusuf mengajukan penangguhan penahanan karena sakit dan harus berobat, berarti Kejaksaan Kotabaru telah mengabaikan hak seseorang untuk mendapatkan layanan kesehatan. Ini pelanggaran terhadap hak asasi manusia,” ujar Supriyadi, Senin, 11 Juni 2018, menanggapi kasus kematian seorang wartawan di Kalimantan Selatan.

Apalagi, kasus yang menimpa M Yusuf masih dalam proses persidangan yang belum tentu bersalah. Yusuf ditahan Kejaksaan Kotabaru karena dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan manajemen PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM).

Karena itu, Supriyadi mengecam dan menuntut Kejaksaan Kotabaru agar bertanggung jawab atas kasus penolakan penangguhan penahanan yang diajukan M Yusuf dengan alasan untuk berobat karena sakit.

“Kejaksaan Agung harus turun tangan. Juga, lembaga kemanusian lainnya, seperti Komnas HAM. Ini bukan sekadar kematian seorang tahanan yang kebetulan berprofesi sebagai wartawan. Tetapi persoalan hak asasi manusia bahwa seseorang itu harus memperoleh hak atas kesehatan, sekalipun dia seorang tahanan,” katanya. (*)



BANDAR LAMPUNG -- Memasuki H-7 arus mudik Lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah, pengguna jasa angkutan kereta api di Lampung relatif normal.

"Ya, di H-7 ini belum ada kepadatan penumpang arus mudik pengguna jasa kereta api," kata Manager Humas PTKAI Lampung, Franoto Wibowo, Jumat (8/6).

Franoto pun mengungkapkan untuk puncak kepadatan tertinggi masa angkutan lebaran tahun 2018, di prediksi akan terjadi H-3, dan untuk arus baliknya H+1 dan H+3. "Hal tersebut terlihat ketersediaan tiket yang sudah disiapkan," kata dia.

Sebab dari data yang ada, untuk tiket kereta api ekonomi raja basa sampai tanggal 26 Juni sudah terserap habis, kemudian untuk Sriwijaya masih tersedia sampai 26 Juni. Karena, pihak kereta api sudah tambahkan dua gerbong. Tapi, untuk 8-13 sudah terserap habis.

Untuk fasilitas sendiri, kata dia. Pihak kereta api menjamin para penumpang arus mudik tahun 2018 mendapat pelayanan maksimal. Hal tersebut, di buktikan dengan komitmen bersama yang sudah di utarakan, yaitu fokus keselamatan pelayanan dan ditunjang dengan fasilitas, baik yang ada di stasiun maupun di atas kereta.

"Kalau untuk distasiun, fasilitas keamanan sendiri kita sudh dilengkapi dengan metal detektor dan miror. Jadi, setiap penumpang yang akan masuk akan diperiksa dengan dua alat tersebut," tegasnya.

Bukan hanya itu, disetiap sudut-sudut stasiun terpasang sisi TV dan diatas kereta disiapan fasilitas pelayanan, seperti makan dan minuman untuk berbuka puasa serta saur secara gratis. "Ini khusus untuk penumpang kereta api Raja basa dab Sriwijaya tujuan palembang," ujarnya. (*)



JAKARTA --  Yudi Latif mundur sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) setelah setahun lalu memimpin lembaga tersebut. Dia mengatakan, lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar Rp 7 miliar.

Dalam pernyataannya di akun facebooknya, Yudi Latif mengatakan sejumlah alasan penggunaan uang Rp 7 miliar, yaitu sebagai pengarah dan kepala pelaksana dilantik pada 7 Juni 2017. Tak lama kemudian memasuki masa libur lebaran, dan baru memiliki 3 orang deputi pada Juli.

"Tahun anggaran telah berjalan, dan sumber pembiayaan harus diajukan lewat APBNP, dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet. Anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga harus berakhir. Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara. Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun," kata Yudi Latif, Jumat (8/6).

Selain itu, kewenangan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) berdasarkan Perpres juga hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung. Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab, kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden.

Yudi mengatakan, kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas. Setelah setahun bekerja, seluruh personel di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan. "Mengapa? Karena menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden," kata dia.

Yudi mengatakan, Perpres tentang hal ini tak kunjung keluar, barangkali karena adanya pikiran yang berkembang di rapat-rapat Dewan Pengarah, untuk mengubah bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden menjadi Badan tersendiri. Mengingat keterbatasan kewenangan lembaga yang telah disebutkan. Dan ternyata, perubahan dari UKP-PIP menjadi BPIP memakan waktu yang lama, karena berbagai prosedur yang harus dilalui.

"Dengan mengatakan kendala-kendala tersebut tidaklah berarti tidak ada yang kami kerjakan. Terima kasih besar pada keswadayaan inisiatif masyarakat dan lembaga pemerintahan," kata Yudi Latif. (*)




MESUJI -- Bupati Mesuji Khamami melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Mesuji untuk tidak memakai mobil dinas, untuk keperluan mudik Lebaran.

“Silahkan saja kalau mau pulang kampung saat Lebaran, berkumpul bersama keluarga. Tapi saya minta jangan gunakan mobil dinas,” tegas Khamami, Kamis (7/6).

Menurut orang nomor satu di Kabupaten berjuluk Bumi Ragab Begawe Caram ini, fungsi kendaraan dinas atau operasional bukan digunakan untuk kepentingan pribadi, yang salah satunya mudik Lebaran, namun untuk kepentingan pekerjaan.

“Jadi saya tekankan sekali lagi. Tidak boleh mudik pakai mobil dinas karena kendaraan dinas kan untuk dinas, bukan untuk acara keluarga. Apalagi mudiknya sampai jauh. Ke jawa misalnya atau ke luar Provinsi Lampung misalnya,” terangnya.

Selain itu ia juga akan mengawasi secara ketat penggunaan mobil dinas agar tidak dipakai mudik, Khamami juga meminta warga Mesuji juga turut membantu mengawasi. Bila dalam perjalanan mudik, warga menemukan ada mobil dinas yang dipakai untuk mudik.

“Silahkan dilaporkan, kami butuh bantuan dari masyarakat untuk ikut mengawasi jika ada ASN yang masih kedapatan menggunakan mobil dinas untuk mudik maka akan diberikan teguran atau sanksi tertulis kepada ASN tersebut,” ungkapnya.

Dia juga menyampaikan bahwa saat ini Pemkab Mesuji bersama instansi terkait terus memantau pelaksanaan arus mudik lebaran, dia berharap arus mudik tahun ini berjalan lancar.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, saat arus mudik lebaran sebab jalur lintas yang ada di Mesuji merupakan salah satu jalur yang menghubungkan provinsi Lampung ke provinsi provinsi di pulau Sumatera untuk itu kita terus pantau bersama pihak kepolisan mau pun stakeholder terkait demi lancarnya arus mudik tahun ini,” tandasnya. (*) 




JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo sebagai tersangka usai melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam perkara berbeda.

"Kegiatan OTT untuk dua perkara yang dilakukan KPK terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Pemerintah Blitar," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK Jakarta Selatan, Jumat (8/6).

Saut mengatakan dalam dua perkara tersebut KPK menetapkan enam tersangka. Untuk perkara di Tulungagung di antaranya yakni Syahri Mulyo (SM) selaku Bupati Tulungagung periode 2013-2018, Agung Prayitno (AP), Sutrisno (SUT) selaku Kepala Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai penerima suap. Serta Susilo Prabowo (SP) selaku swasta atau kontraktor sebagai pemberi suap.

"Untuk perkara di Blitar, ada tiga tersangka yang ditetapkan, sebagai penerima M Samanhudi Anwar (MSA) yang merupakan Wali Kota Blitar periode 2016-2021 dan Bambang Purnomo (BP) selaku swasta, serta sebagai pemberi yakni Susilo Prabowo (SP) selaku swasta atau kontraktor," papar Saut.

Adaun pihak pemberi suap kepada Syahri dan Samanhudi dalam dua perkara tersebut adalah orang yang sama yaitu Susilo Prabowo. "SM pemberian berkaitan dengan proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan, sedangkan untuk MSA, berkaitan dengan ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama," sebut Saut.

Syahri, Agung, Sutrisno, Samanhudi, dan Bambang dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Susilo dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 KUHP. (*)




BANDAR LAMPUNG -- Kepolisian Daerah Polda Lampung telah memetakan 11 titik rawan kecelakaan lalu lintas dan 11 titik rawan kriminalitas, pasa jalur mudik dalam gelaran Operasi Ketupat Krakatau 2018. Untuk Jalur lintas Barat, lokasi rawan Lakalantas ada tiga titik yakni, KM 36-37 Wates, Kecamatan Gadingrejo, KM 73-74 Banjar Manis, Gisting, dan Pekon Pemerintahan Bengkunat.

Lokasi rawan kriminalitas di Lintas Barat yakni, pasar Tumpah Gedong Tataan, KM 117-118 Sanggau Semuong, dan Jalan lintas Bengkunat Belimbing. Untuk jalur lintas tengah, lokasi rawan lakalantas yakni, SP Pabrik Areng Natar, Turunan Tarahan Km 21-22, KM 91-94, Desa Pahar Blambangan Pagar, dan Kampung Negeribaru KM 195 Blambangan Umpu.

Lokasi rawan kriminalitas di Lintas Tengah yakni, Pasar Tumpah Natar, Pelabuhan Bakauheni, Jalan Soekarno Hatta Teluk Ambon, dan Kampung Banjarmasin Baradatu KM 170-171.

Untuk Jalur Lintas Timur, titik rawan laka yakni, Km 79-80 Way Pengubuan, KM 106 SP Mataraman Sukadana, KM 99 Astra Ksetra Menggala, dan KM 194-196 Kampung Agung Batin, Mesuji.

Titik rawan kriminalitas di Lintas Timur yakni, KM 198--203 Sukadana, KM 113--199 Kampung Tua Bujung Tenuk, dan Km 199-200 Desa Agung Batin Mesuji.

Kasatgas Operasi Ketupat Krakatau 2018 Kombes Pol Kemas Ahmad Yamin mengatakan, seluruh titik rawan sudah dilakukan pemantauan dan penempatan personel. "Untuk titik rawan Lakalantas, kita sudah petakan pengaturan Lalu Lintas juga dimaksimalkan, upaya pencegahan premanisme dan Pungli, juga dimaksimalkan oleh reksrim tiap Polsek dan Polres hingga Jajaran Polda," ujarnya, Kamis (7/6).

Untuk menghindari kemacetan dan hal-hal yang tak diinginkan, setidaknya juga di tiga jalur utama mudik tersebut ada 14 titik kantong parkir.Di Jalinbar,yakni Km 35-36 Gadingrejo, Pringsewu, Pondok Manggis 36-37, dan Labuhan Jukung Krui. 

Kantung parkir di Jalinteng yakni, Gayam penengahan, Pelabuhan Bakauheni, Lapagan Baruna Panjang, Wisma Haji, Lapangan Mereka KM 60-61  Lamteng, Dan Islamic Center Kotabumi KM 111.

Kantung Parkir di Jalintim, Terminal Mataram Baru, Islamic Center Sukadana, Rumah Makan Simpang Jaya KM. 130, KM 136 Pagar Dewa, Rejo Binangun Simpang Pematang Mesuji. "Kantung parkir disiapkan, juga ada 46 pos pam, 16 pos yan, 19 pos pantau dan 1 pos terpadu, semuanya standby 24 jam," kata Dirlantas Polda Lampung itu. 

Sebelumnya, Kapolda Lampung Irjenpol Suntana menjamin seluruh jalur lintas Sumatera, dan juga jalur alternatif di Provinsi Lampung yang akan dilalui oleh Pemudik, bebas dari tindakan premanisme dan Pungli.

"Saya pastikan jalur mudik aman, Penangkapan Preman pelaku pungli sudah digalakam secara massif oleh TNI Polri," ujarnya, Rabu (6/6).

Selain itu, para sopir truk atau pun kendaraan besar, jangan khawatir melewati jalur mudik, Khususnya jalinsum. Penempatan personil mobile dam sekitar 10 Pos baik Pam, Yan, dan Pantau ada di titik tersebut. Penempatan personel, dan juga penembak jitu (sniper) disiagakan.

"Ada juga operasi patroli gabungan, jadi saya pastikan aman, kendaraan besar bisa lewat jalintim, jalan juga sudah diperbaiki," kata Mantan Wakapolda Metrojaya itu. (*)



BANDAR LAMPUNG -- Untuk memastikan kelancaran peserta dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, BPJS Kesehatan telah meluncurkan Aplikasi Mudik BPJS Kesehatan yang dapat didownload secara gratis di Google Play Store untuk perangkat Android.

Kepala BPJS Cabang Bandar Lampung Johana menjelaskan, aplikasi tersebut menyediakan telepon penting, alamat kantor BPJS Kesehatan, dan fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan. Selain itu tersedia juga tanya jawab BPJS Kesehatan, info BPJS Kesehatan, tips BPJS Kesehatan, lokasi-lokasi penting, serta media sosial BPJS Kesehatan.

Di samping itu, selama libur lebaran 2018, masyarakat juga tetap dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care center 1500 400 yang beroperasi 24 jam termasuk hari minggu dan libur, untuk memperoleh informasi, melakukan pengaduan, melakukan konsultasi kesehatan.

"Juga memperoleh pelayanan administrasi peserta JKN-KIS (mutasi dan aktivasi), pendaftaran peserta JKN-KIS, pendaftaran bayi baru lahir kategori PPU anak pertama sampai dengan anak ketiga dan bayi peserta PBI-APBN serta mengetahui perhitungan denda pelayanan," kata Johana.

Kantor Cabang BPJS Kesehatan tertentu juga akan tetap beroperasi pada tanggal 11, 12, 13, 14,  18, 19, dan 20 Juni 2018 dari pukul 08.00 - 12.00.

"Khussu tanggal tersebut buka setengah hari jam 08.00--12.00 di Kantor Cabang Bandar Lampung, Metro dan Kotabumi," kata Johana.

Untuk mendukung agar mudik berjalan lancar, BPJS Kesehatan juga membuka Posko Mudik di 8 (delapan) titik padat pemudik, yaitu Terminal Pulo Gebang Jakarta, Rest Area KM 57 Cikampek, Stasiun Yogyakarta, Terminal Tirtonadi Surakarta, Terminal Bungurasih Surabaya, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Gilimanuk Bali, serta Pelabuhan Merak Banten.

Posko Mudik BPJS Kesehatan yang digelar pada 9 - 14 Juni 2018 tersebut menyedikan pelayanan kesehatan, obat-obatan, fasilitas relaksasi, hingga pemberian informasi program jaminan kesehatan kepada para pemudik. (*)


Diberdayakan oleh Blogger.