Halloween party ideas 2015

Sukadana, journalnusantara.co.id -- Alih-alih menuntut hak, ribuan pekerja lepas PT. NTF (Nusantara Tropical Farm ) di Kabupaten Lampung Timur malah dirumahkan. Persaolan bermula, menurut keterangan para pekerja, saat mereka meminta uang lembur yang belum dibayarkan perusahaan selama dua dari 2016 sampai 2017 malah di liburkan pihak perusahaan, "Jum'at (23/02).

Penjelasan perwakilan perusahaan PT NTF, Aris, mengatakan, pihak perusahaan telah membayar upah karyawannya melalui mandor masing masing pekerja.

"Kita punya mandor, kita bayar melalui mandor," tutur Aris.

Mengenai pekerja yang telah diliburkan, Aris menjelaskan bahwa hal tersebut adalah teknis perusahaan.

“Itu teknis operasional perusahaan. perusahaan berhak mengatur siapa yang dipekerjakan, siapa yang diliburkan, ini tuntutan bisnis,”  ungkap Aris.

Aris menambahkan hanya pekerja lepas saja yang diliburkan.

"Perlu kami jelaskan, bahwa, pekerja yang menuntut ini adalah karyawan lepas, artinya, biar fokus, mereka diliburkan sementara," tutup Aris

Dilain pihak Ketua SPSI Lampung Timur M. Yunus mengatakan pengaduan karyawan sudah berlangsung lama.

“Ada bukti-bukti upah mereka belum dibayarkan,” kata yunus

Lebih jauh M. Yunus menjelaskan bahwa ada intimidasi terhadap pekerja lepas di PT. NTF

"Sehabis Jum'at (23/02), mandor dan Satpam (satuan pengamanan) PT NTF mengintimidasi karyawan untuk memilih ikut SPSI atau dipecat," kata Yunus.

M. Yunus melanjutkan jika masalah ini tetap tidak berpihak kepada para pekerja, maka pihaknya akan menindaklanjuti sampai ke pusat.

"Kita tetap perjuangkan hak para pekerja, bahkan sampai ke pusat," pungkas Yunus.

Lekerja lepas PT. NTF yang saat ini mengadukan nasibnya ke dinas ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Timur merasa was was, pasalnya sehabis pengaduan ini, ada bayangan akan diliburkan pula.

"Permintaan pekerja sebenarnya sederhana perusahaan membayar upah lembur kami selama dua tahun, dari Tahun 2016 sampai Tahun 2017 itu saja, selama ini ke mana uang itu. Itu nggak seberapa,” tambah Aisyah, karyawan packing, yang bekerja sejak Tahun 2016 mewakili ribuan pekerja. (apri)

Jakarta - Bupati Lampung Tengah non aktif DR. Ir. Mustafa akhirnya pertama kalinya menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk J Natalis Sinaga di gedung KPK, Jumat, 23/2/2018. 

Ada yang menarik dari penampilan Mustafa ketika keluar dari kendaraan hendak menuju lobi ruang tunggu KPK. Mustafa yang saat itu langsung menyambangi sejumlah awak media yang menunggunya, terlihat mengenakan pin hati yang menjadi ciri khas Paslon Mustafa-Aja. 

Berdasarkan penuturan Mustafa, pin hati berwarna merah tersebut selalu ia kenakan selama menjalani proses hukum yang berlangsung. Menurutnya pemakaian pin hati adalah pesan untuk para pendukungnya agar terus melanjutkan perjuangan memenangkan Mustafa-Aja di Pilkada mendatang. 

“Pin ini saya kenakan sebagai pesan kepada para pendukung bahwa perjuangan ini belum berakhir. Jangan patah semangat. Niat lurus maju terus. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, mengharapkan Lampung sejahtera, bisa tercapai dan terwujud dengan baik. Terima kasih. Nomor 4, kece, insyaallah," kata dia sambil mengacungkan 4 jarinya.

Pin hati yang terus ia kenakan juga menjadi simbol kebesaran hatinya dalam menjalani cobaan yang dijalaninya saat ini. Ia menyatakan akan menghormati proses hukum hingga tuntas. “Pagi ini saya diperiksa sebagai saksi. Saya akan memberikan keterangan yang saya tahu,” imbuh dia.

Saya berharap semua masyarakat Lampung untuk terus tabah karena saya dalam situasi yang juga sehat, dan diberikan kesehatan serta diperlakukan dengan baik oleh petugas yang ada di KPK," ujar Mustafa.

Tengah menjalani proses oleh KPK, status Mustafa sebagai cagub Lampung tidak otomatis gugur sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. NasDem, sebagai partai pengusung Mustafa tetap memberikan dukungan sebab terbentur aturan KPU. 

Dia pun kemudian memberikan pesan kepada para pendukungnya sebagai Cagub di Lampung. “Saya berharap semua masyarakat Lampung untuk terus tabah karena saya dalam situasi yang juga sehat, dan diberikan kesehatan serta diperlakukan dengan baik oleh petugas yang ada di KPK," tandasnya. (*)



BANDAR LAMPUNG -- Menanggapi undangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Rapat Koordinasi Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, pada awal Februari yang lalu, pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Hamartoni Ahadis mengatakan, tanggal 26 hingga 28 Maret mendatang akan ada kunjungan dari deputi KPK ke Provinsi Lampung.

Hamartoni menjelaskan, kedatangan deputi pecegahan korupsi KPK tersebut dalam rangka pelaksanaan supervisi terhadap satuan kerja pemerintah provinsi Lampung. “Bukan hanya di tingkat pemerintah provinsi, tapi juga di seluruh satuan kerja yang ada di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung,” kata Hamartoni, Kamis (22/2).

Adapun beberapa fokus area superivisi meliputi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan mendorong pemerintah daerah untuk membangun e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting, pengadaan barang dan jasa dengan penerapan e-procurement, pembenahan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penguatan aparat pengawasan internal pemerintah, dan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Hamartoni mengungkapkan, Lampung adalah 1 dari 10 provinsi di Indonesia yang dilakukan supervisi. “Intinya supervisi ini bertujuan untuk pemantapan pelayanan publik, agar tidak ada unsur korupsi. Ini adalah bagian dari apa yang sudah, yang sedang dan yang akan kita lakukan. Dengan adanya supervisi ini, kita dapat mencegah ada praktek-prakter yang berarah pada tindakan korupsi,” tandasnya. (*)




KOTA AGUNG, JNNews -- Para pendukung SAM-NI agar ikhlas dalam mendukung dan berkorban untuk memilih seorang pemimpin hanya melihat penghasilan, karna itu akan membawa kita kealam kehancuran.

Ustad Ahmad Munzairi Amran, mengajak warga Tanggamus dan diminta agar tidak hanya pintar tetapi mengerti dalam menentukan sikap mana yang perlu menjadi pemimpin kedepan. “Mari berjuang dengan ikhlas. Cari pemimpin yang peduli terhadap makmumnya dan bisa mengerti kondisi masyarakat, bukan masyarakat yang selalu megerti terhadap pemimpin,” kata Ustad Ahmad, ketika memberikan tausiahnya pada Tasyakuran Markas SAM-NI Center di Kecamatan Talang Padang, Kamis (22/2).

Harapanya agar Pilbup Tanggamus mendatang masyarakat dapat milih pemimpin yang tepat dan bisa membawa lampung menjadi lebih baik.

Acara tersebut dihadiri Calon bupati samsul hadi dan anggota, DPRD tanggamus dari fraksi Ppp,  (SAMNI) samsulhadi dan Nuzul ihsan. (shr)




JAKARTA -- Belum lama ini Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan biaya administrasi pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara.

Keputusan MA itu diatur dalam lampiran No E Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016. Dalam pertimbangan putusan pembatalan aturan tersebut MA menyatakan, bahwa pengenaan pungutan pengesahan STNK bertentangan dengan Pasal 73 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain itu MA juga memandang, bahwa pengenaan tarif atas pengesahan STNK juga berpotensi menimbulkan pungutan ganda kepada masyarakat. Karena saat membayar pajak, masyarakat sudah dipungut PNBP.

Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Bayu Pratama mengatakan, keputusan MA itu hanya menghapus biaya pengesahan STNK tahunan. 

“Keputusan MA memutuskan untuk membatalkan biaya pengesahan STNK tahunan, untuk sepeda motor Rp 25 ribu dan untuk mobil Rp50 ribu," terang Bayu, di Jakarta, Jumat (23/2).

Menurut Bayu, ada plus-minus dari putusan MA tersebut. Plus-nya adalah dapat mengurangi beban masyarakat, dan minus-nya adalah berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang peruntukannya untuk kepentingan masyarakat juga. "Pelaksanaannya di lapangan harus menunggu dari Korlantas atau pemerintah karena sifatnya nasional," tambah Bayu.

Sebelumnya gugatan uji materi Lampiran No E Angka 1 dan 2 PP No. 60 itu diajukan oleh Noval Ibrohim Salim, warga Pamekasan, Jawa Timur. (*)



JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong masyarakat untuk memiliki rumah. Hal ini dilakukan dengan pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Tapera maka akan dilakukan pembentukan BP Tapera pada akhir Maret 2018. BP Tapera sendiri, ditargetkan rampung pembentukannya tahun ini. Hanya saja untuk penarikan iuran sekira 3% belum akan dilakukan.

“Ini mungkin rapat yang kedua ya, yang pertama di Borobudur. Ini untuk melihat progres Taperanya kita harus membentuk, saya udah bikin LPP, BP Tapera, kemudian Perpres Taperanya juga akan ditandangan Presiden,” tuturnya di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (19/2).

Dalam pembentukan BP Tapera, di dalamnya ada peleburan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum) dan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata (Asabri). Kedua lembaga negara ini, nantinya akan berada di bawah BP Tapera. “Tanggal 23 Maret itu Bapertarum sudah, tujuannya pada hasil rapat yang kedua bulan yang lalu, Bu Menkeu sudah sampaikan yang penting kita harus bentuk kredibilitas Tapera dulu, tidak langsung berlaku untuk semua,” tuturnya.

Pasalnya, pekerja sekarang sudah punya beban yang harus dibayar seperti Tunjangan Hari Tua dan lainnya. Jika BP Tapera ada maka iuran yang mesti dibayarkan PNS dan non-PNS sekitar 3%, terdiri dari 2,5% untuk pekerja, 0,5% pemberi kerja.

“Kalau itu dibebankan sekarang kan orang belum tahu apa BB Tapera, sehingga kita akan membentuk kredibilitas dulu, Bapertarum dan Asabri dilebur dulu menjadi BP tapera,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Basuki, penarikan iuran Tapera bisa dilakukan satu sampai dua tahun usai badan pengelola ini terbentuk. Untuk saat ini, pemerintah harus memperlihatkan kredibelitas BP Tapera. “Kredibelitas baru kita ajak pekerja dan umum, baru bisa mengikuti Tapera. Tapi yang sekarang ini mungkin sampai Maret nanti karena Bapertarum sudah harus dilebur, itu kita ikutkan Bapertarum dan Asabri dulu,” tuturnya.

Sekadar informasi, selain Tapera pemerintah melalui Kementerian Agama berencana memfasilitasi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berzakat melalui pemotongan penghasilannya. Saat ini, Kementerian Agama tengah mempersiapkan aturan mengenai pungutan zakat yang berasal dari gaji dan tunjangan yang beragama muslim.

Deputi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Arifin Purwakananta menyambut baik wacana yang tengah di usulkan pemerintah. Karena jika hal tersebut bisa terealisasi, potensi zakat yang didapatkan dari ASN bisa mencapai Rp 10 triliun.

Jumlah potensi Rp10 triliun tersebut didapatkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan berdasarkan jumlah zakat yang harus dikeluarkan dikalikan jumlah PNS beragama muslim diseluruh Indonesia. Untuk jumlah zakat yang dikeluarkan yang dihitung berdasarkan haul PNS golongan terendah adalah Rp80.000 per orang yang akan dipotong untuk berzakat.(*)




BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Lampung melakukan Mou (Memorandum of Understanding) dengan 33 Provinsi seluruh Indonesia untuk mewujudkan kelancaran arus informasi dan distribusi komoditas produk unggulan dalam rangka mendukung terpenuhinya kebutuhan masing-masing daerah.  Penandatanganan MOU tersebut dihadiri Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hery Suliyanto,  Kepala Dinas Perdagangan Ferynia dan Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Lampung Chandri. Acara berlangsung di Ballroom Hotel Trans Luxury, Jl. Gatot Subroto No. 289 Bandung Jawa Barat, Kamis (22/2).

Mou ini dilakukan saat berlangsungnya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dengan tema "Kerjasama Perdagangan Antardaerah Untuk Penguatan Ekonomi Nasional" yang dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo tadi malam. Acara ini dilanjutkan dengan pemaparan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri. 

Adapun tujuan MoU ini adalah sebagai upaya peningkatan nilai transaksi perdagangan komoditas dan produk unggulan antar Daerah dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan antar Provinsi.

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah menjalankan fungsi pertukaran informasi komoditas dan produk unggulan perdagangan dan peningkatan nilai transaksi perdagangan, meliputi Pertanian; Perkebunan; Peternakan; Perikanan; Industri; Kehutanan; Pertambangan; dan Ekonomi Kreatif. Setiap Provinsi sepakat untuk memenuhi ketersediaan dan kebutuhan komoditas dan produk unggulan serta memfasilitasi dan memediasi kerjasama perdagangan komoditas dan produk unggulan antardaerah. 

Selain melakukan MoU, dalam rakernas juga terungkap sampai dengan tahun 2018, dari 34 Provinsi terdapat 4 Provinsi yang sudah menyusun rencana Pembangunan Industri Provinsi  (RPIP), bahkan sudah diperdakan. Keempat Provinsi itu yakni Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Rakernas juga mengungkap dari 119 Kabupaten/Kota terdapat 2 Kabupaten yang sudah menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sudah diperdakan, yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Sanggau. Hal itu disampaikan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia saat paparan dengan topik "Menemukan Format Perdagangan antar daerah Untuk Memperkuat Ekonomi Nasional". 

Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pentingnya penguatan perdagangan antar daerah di Indonesia. “Salah satu manfaatnya adalah dapat mengurangi ketergantungan pada impor,” ujarnya. Syahrul menilai harus ada optimalisasi perdagangan antardaerah, agar bisa mengurangi ketergantungan pada impor. 

Presiden Republik Indonesia Jokowi dijadwalkan hadir memberikan pengarahan kepada seluruh Gubernur yang menjadi anggota APPSI. (Humas Prov)


Diberdayakan oleh Blogger.