Halloween party ideas 2015

Gubernur Lampung sedang mencicipi masakan Kadishub. (foto: lhprov)
BANDAR LAMPUNG -- Menyemarakan peringatan Hari Ibu ke 90 tahun 2018, tepatnya di tiap tanggal 22 Desember, kali ini ada yang unik, Pemerintah Provinsi Lampung menggelar lomba memasak bagi kalangan pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), acara berlangsung di Gedung Mahlihai Agung Kampus Universitas Bandar Lampung (UBL), Senin (17/12/2018).

Wagub Lampung terlihat bersenda gurau sambil memberi hormat kepada Kapolda Lampung. (foto: lhprov)

Terlihat kemeriahan acara dengan juru masak alias kokinya Gubernur M. Ridho Ficardo dan Wagub Bachtiar Basri bersama Kapolda Lampung dan Forkopimda serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Ny. Yustin Ridho Ficardo cium tangan Gubernur Lampung Ridho Ficardo. (foto: lhprov)

Dirgahayu Hari Ibu ke 90, semoga kaum ibu mampu berperan dan berkonstribusi nyata dalam membangun masa depan generasi penerus bangsa. (*)


Andi Surya (kiri) dalam RDP di ruang Komite 1 DPD RI Jakarta. (foto: AS)

JAKARTA -- Rapat Dengar Pendapat (RDP) masalah HPL Way Dadi dan Way Lunik berlangsung hangat pagi tadi, (17/12/2018) yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat kedua wilayah, rapat berlangsung di ruang rapat Komite 1 DPD RI, Senayan, Jakarta dan menghasilkan kesepakatan yang cukup melegakan penghuni HPL Way Dadi dan Way Lunik.

Benny Rhamdani, Ketua Komite 1 DPD RI membuka rapat, setelah meminta masukan dari seluruh insitusi yang diundang.

"Tidak ada dalam aturan baik Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang menyebutkan HPL bisa diperjual-belikan, apalagi kepada rakyat sendiri, kami meminta kepada semua institusi pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN Provinsi Lampung untuk menggunakan rumusan pengembalian lahan rakyat ini, dengan model pembatalan karena HPL yang muncul ini cacat prosedur baik yuridis maupun data fisik," ujar Benny.

Ia juga menuturkan, akan meminta Presiden Joko Widodo untuk memproses lahan HPL, sesuai misi reformasi agraria.

"Saya akan langsung meminta Presiden Jokowi untuk memproses lahan HPL ini sesuai misi reformasi agraria. Untuk itu agar Pemerintah Provinsi dan Kanwil BPN menghentikan proses sosialisasi pelepasan HPL. Oleh karena keputusan HPL ini dikeluarkan BPN Pusat maka masalah ini ditangani oleh pemerintah pusat. Saya menjamin Presiden RI Jokowi akan menyelesaikan masalah ini," tegas Benny.

Ditambahkan Senator asal Lampung, Andi Surya, ia berkesimpulan lahan-lahan yang bermasalah dapat dikembalikan kepada rakyat dan dimasukkan dalam program redistribusi.

"Kesimpulannya, lahan-lahan yang bermasalah itu dikembalikan kepada rakyat dan dimasukkan dalam program redistribusi lahan pemerintah sebagaimana yang dikehendaki dalam reformasi agraria Jokowi, segera dikaji Kementerian ATR/BPN, ditindaklanjuti dengan merunut UU dan Peraturan Pemerintah yang mengarah pencabutan HPL karena ada kekeliruan prosedur," imbuh Andi Surya ketika menanggapi hasil rapat tersebut.

Di lain pihak, Direktur Sengketa Lahan, Marbun yang mewakili Dirjen Kementerian ATR/BPN, menyatakan, pihaknya akan formulasikan proses evaluasi HPL sesuai peraturan dan proses pelepasan lahan HPL.

"kami akan formulasikan agar proses evaluasi HPL ini benar-benar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan proses pelepasan lahan HPL ini merujuk pada mekanisme administratif baik pada Kemenkeu, Kemen ATR/BPN dan Pemprov Lampung," papar Marbun.

Dari perwakilan Pemerintah Provinsi yang ikut hadir, Saprul Alam, Kabag Aset mewakili Gubernur Lampung, menyatakan secara prinsip ikut keputusan pemerintah pusat dan mereka akan mengkomunikasikan hasil rapat ini kepada Gubernur Lampung.

Direskrimun Polda Lampung, Kombes Pol Bobby Marpaung, dalam rapat memberi pernyataan, "tugas Polda Lampung lebih kepada aspek pengamanan keamanan dan ketertiban dan akan selaras dengan kesepakatan rapat ini dalam posisi mendorong penyelesaian terbaik untuk masyarakat Lampung," Bobby Marpaung.

Di akhir rapat, Andi Surya mengingatkan, pertama, rapat ini adalah kesepakatan yang bersifat kenegaraan dengan demikian agar semua pihak menghormati, kedua, agar Tim Sosialisasi tidak lagi melakukan pendataan di wilayah Way Dadi karena masalahnya sudah disepakati ditangani Pemerintah Pusat. Dan Ketiga, agar Polda Lampung ada pada posisi netral sebagai penegak keamanan dan ketertiban.

RDP Komite 1 ini selain dihadiri perwakilan masyarakat Way Dadi dan Way Lunik, diikuti pula oleh Kementerian ATR/BPN, Kemenkeu, Pemprov Lampung, GM Pelindo II Panjang, Polda Lampung, dan seluruh Pimpinan dan anggita Komite 1 DPD RI. (rls/jn)

Kapolda Lampung Irjend Pol Purwadi Arianto bersama Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dan Habib Syech Abdul Qodir Assegaf sedang bershalawat. (foto: humas Polda)

BANDAR LAMPUNG, JNNews --Demi terciptanya Pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk di Provinsi Lampung, Polda Lampung gelar Tabligh Akbar dan Lampung Bershalawat bersama Habib Syech Abdul Qodir Assegaf, Sabtu (15/12/2018).

Kegiatan ini adalah safari yg dilakukan oleh Mubalig dengan meriah dan penuh atusias dari para jemaah sebanyak 9.828 orang hadir dilapangan Korpri Bandar Lampung untuk menghadiri Tabligh Akbar dan Lampung Bershalawat .

Demi Pemilu 2019 damai, Polda Lampung ajak masyarakat bershalawat. (foto: Humas Polda)

Guna mengamankan acara ini Polda Lampung menurunkan sebayak 515 personil yang terdiri dari 399 personil Polda Lampung dan 115 personil Polresta Bandar Lampung.

Dalam sambutannya, Kapolda Lampung Irjen Pol Drs. Purwadi Arianto, M. Si, mengatakan, hendaknya acara ini dapat dijadikan sebagai wahana silahtuhrahmi dan perekat persaudaraan serta sarana memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah SWT.

Kumandang Shalawat dan tabligh Akbar bergema demi kedamaian di bumi Lampung. (foto: Humas Polda)

"Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dalam menghadapi dan menyikapi serta mengantisipasi dinamika gangguan kamtibmas, potensi konflik sosial diwilayah Provinsi Lampung khususnya terkait dengan pelaksanaan Pemilu tahun 2019," ujar Kapolda Lampung. (rls/jn)


Andi Surya. (Foto: AS)
BANDAR LAMPUNG, JNNews -- Alas hak yang kuat harus bisa memberi ketegasan atas penguasaan lahan. Jika ada satu alasan saja yang melemahkan maka alas hak tersebut bisa dipersoalkan secara regulasi dan hukum. Demikian dijelaskan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Lampung Andi Surya dalam rilis yang diterima, Minggu (16/12/2018).

Ditambahkannya, ketika menyikapi masalah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Way Dadi Panjang, Kota Bandar Lampung, yang saat ini menjadi sorotan masyarakat karena akan dilepas oleh pemegang hak yaitu Pemerintah Provinsi Lampung.

"Pertama, secara perundang-undangan, konsep HPL tidak memiliki sandaran Undang-undang yang cukup kuat karena dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 secara tegas dan spesifik tidak menyebut adanya HPL, hanya mengatur Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai," imbuh Andi Surya.

Yang kedua, menurutnya, surat keputusan HPL Way Dadi dikeluarkan manakala sebagian besar lahan-lahan tersebut telah ditempati warga masyarakat jauh hari sebelumnya.

"Diduga ketika SK HPL ini diterbitkan Kantor BPN tidak melalui pertimbangan data yuridis maupun data fisik lahan sesuai Peraturan Menteri Agraria No. 9/1998 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan," ujarnya.

Andi juga menuturkan, secara fisik wilayah Way Dadi, Way Dadi Baru dan Perumahan Korpri pada waktu itu dikuasai oleh petani penggarap pasca berakhirnya HGU NV. Way Halim, beber Andi Surya

"Ketiga, sebelum dan setelah diterbitkan SK HPL, dari pihak pemegang (subjek) HPL tidak memiliki rencana kegiatan yang jelas sehingga tidak ada pemeliharaan dan pengusahaan lahan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No. 8/1953 tentang HPL," tutur Andi Surya.

Lebih lanjut dipaparkannya, "mengacu PP di atas, Bab II pasal 8, ayat (1, 2 , 3) disebutkan, jika badan negara atau jawatan yang mengelola tanah negara ternyata keliru atau tidak tepat lagi serta luas penguasaannya ternyata melebihi keperluan dan lahan tersebut tidak dipelihara sebagaimana mestinya maka wajib dikembalikan kepada negara," urai Andi Surya.

Keempat, lanjutnya, Fraksi Golkar telah mengeluarkan pernyataan menolak pelepasan dan pengalihan lahan HPL Way Dadi dijadikan sebagai sumber PAD dalam RAPBD 2019 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Lampung, Rabu, 21/11/2018, dengan alasan Warga Way Dadi dan Way Dadi Baru belum sepenuhnya sepakat dan akibatnya akan berpotensi membebani APBD 2019 jika tidak terwujud.

"Kelima, terdapat yurisprudensi, Kementerian ATR/BPN atas dasar masukan DPD RI dan DPR RI mengeluarkan surat No. 571/37.3-800/IX/2018. Point 3 surat tersebut menyatakan HPL No. 1/Way Lunik Panjang dibatalkan kemudian diproses ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan BPN ini menjadi contoh untuk membatalkan sebuah HPL karena kekeliruan termasuk pembatalan HPL Way Dadi," jelas Andi Surya.

"Keenam, Peraturan Menteri Agraria No. 9/1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara secara tegas sama sekali tidak mengatur pengalihan atau pelepasan tanah negara dalam bentuk mengalihkan kepada pihak ketiga (warga masyarakat) secara berbayar untuk dijadikan potensi PAD guna penerimaan APBD, kecuali mengembalikan HPL tersebut kepada pemiliknya yaitu Negara". Imbuh Andi Surya.

Dalam pasal 6 Permenag itu menyebutkan pemegang HPL hanya bisa merencanakan peruntukan keperluan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian lahan HPL sebagai hak pakai yang berjangka 6 tahun dan bisa menerima uang pemasukan dari situ, tetapi bukan untuk dilepas atau dialihkan haknya. Pengalihan hak hanya bisa dilakukan dengan cara mengembalikan kepada negara bukan untuk dilepas sebagai sumber pemasukan PAD dalam APBD, jelas Andi Surya.

Dari enam alasan di atas, rencana pelepasan HPL Way Dadi berpotensi berlanggar Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agraria dan berseberangan dengan hasil rapat paripurna DPRD Lampung yang belum bulat karena salah satu fraksi-nya menolak pelepasan. Jika tetap dipaksakan akan berpotensi masalah hukum di belakang hari bagi pejabat pembuat keputusan, Sebut Andi Surya

"Oleh karenanya, saya menyarankan agar Pemprov Lampung dapat bersabar soal HPL Way Dadi, apalagi persoalan ini telah ditangani dan dimediasi lembaga tinggi parlemen DPD RI melalui Badan Akuntabilitas Publik. Di samping itu, direncanakan Senin 17 Desember 2018 Komite 1 DPD RI mengundang kementerian ATR/BPN, Pemprov Lampung, Polda Lampung dan perwakilan masyarakat Way Dadi terkait masalah ini. Dengan demikian seluruh pihak agar dapat menghormati mediasi yang sedang dilakukan oleh DPD RI ini," pungkasnya. (rls/jn)

  • Ahmad Suryadi. (foto: fb-as)
LAMPUNG TENGAH -- Masyarakat Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah (Lamteng) segera akan memiliki Ruang Taman Hijau (RTH) yang cukup luas, rencana pembangunan akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan saat ini sedang dilakukan perencanaan oleh konsultan.

Hal ini disampaikan Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang bidang Penataan Ruang Dinas Pengairan Kabupaten Lamteng, Ahmad Suryadi mendampingi Kepala Dinas Haris Fadillah, menurutnya, pembangunan RTH itu sendiri akan dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setempat.

"Saat sedang perencanaan dan perencanaan sudah harus selesai di tahun 2018 ini, seharusnya minggu-minggu ini plant perencanaan sudah keluar, semestinya konsultan mempercepat plant perencanaannya," jelasnya.

Pihak mereka juga berharap pihak konsultan memperoleh plant perencanaan dan kita juga masih masukan dari para pemangku kepentingan, seperti camat, kepala kampung dan tokoh masyarakat, bila semua perencanaan sudah siap tinggal kita bicarakan dengan pak Bupati," imbuh Suryadi, Kamis (13/12/2018).

Terkait pembangunan RTH dan pemanfaatan anggaran yang tidak sedikit dalam pelaksanaan pembangunan, Kasi Dinas Pengairan itu juga berharap, infrastruktur jalan dapat lebih diperbagus dan sektor keamanan juga perlu diperhatikan.

"Untuk memanfaatkan pembangunan RTH yang akan menelan anggaran yang cukup besar, insfratruktur jalan perlu juga diperbagus juga sektor keamanan dapat terjaga, kalau akses jalan ke RTH bagus dan aman tentu akan menjadi destinasi wisata bagi masyarakat baik masyarakat lokal atau masyarakat luar," tukasnya. (jn)






Ahmad Suryadi. (foto:jn)


LAMPUNG TENGAH -- Lapangan Proyek Irigasi Daerah (Prosida) yang berlokasi di komplek perkantoran dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) akan di ubah menjadi Ruang Taman Hijau (RTH).

Data perencanaan pembangunan RTH itu menurut penjelasan Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pengairan Ahmad Suryadi mendampingi Kepala Dinas, Haris Fadillah, sudah diserahkan ke pihak Pemerintah Provinsi Lampung termasuk didalamnya surat tabah kepemilikan dinas kabupaten Lamteng dan lokasi rencana RTH.

"Semua data perencanaan sudah kami serahkan ke Pemerintah Provinsi, seperti surat tanah kepemilikan dan titik lokasi rencana pembangunan. Pemerintah Provinsi tidak mau membangun bila belum ada kejelasan atas kepemilikan tanah, kita sudah jelas, bahwa tanah kita usulkan milik salah satu dinas PU (Pekerjaan Umum) Bina Marga, jadi tidak ada masalah lagi," ujar Suryadi, Kamis (13/12/2018).

Pembangunan RTH lanjut Suryadi merupakan kewenangan Gubernur bukan Pemerintah Kabupaten Lamteng dan anggarannya milik Pemerintah Provinsi Lampung, pihaknya hanya menyiapkan perencana dan lokasi.

"Pelaksanaan pembangunan tergantung Pemerintah Provinsi dan kebijakan Gubernur Lampung terpilih, karena untuk dilaksanakan saat ini tentu tidak mungkin karena waktunya mepet, kalau dari perencanaan pembangunan dilaksanakan pada tahun 2019," jelasnya.

Rencananya kata Suryadi, pengosongan lokasi yang saat banyak bangunan kios-kios akan dilaksanakan pada tahun ini pula namun belum bisa dilaksanakan karena belum ada perintah pengosongan. Nantinya setelah dilaksanakan pembantu RTH kios-kios baru akan dikembalikan kepada para pedagang lagi.

"Keberadaan kios-kios sudah kami laporkan ke Pemerintah Provinsi dengan harapan setelah RTH di bangun kios-kios dapat dikembalikan ke pelaku usaha lagi," pungkasnya. (jn)

Andi Surya. (foto: AS)
BANDAR LAMPUNG -- Senator Republik Indonesia asal Lampung, Andi Surya mencermati ada keanehan dalam dialog Ngobrol Tempo yang disponsori PT. Kereta Api Indonesia (KAI) di ballroom hotel Borobudur, Jakarta (06/12/2018).

"Ada hal aneh ketika mencermati dialog tentang lahan grondkaart (alas hak atau bukti kepemilikan atas tanah)

di sebuah ballroom hotel bintang dalam acara Ngobrol Tempo yang disponsori BUMN PT. Kareta Api Indonesia dengan tema sentral 'Keabsahan Grondkaart di Mata Hukum' di Hotel Borobudur Jakarta (06/12/18)," ujar Andi Surya dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (13/12/2018).

Menurutnya ajang diskusi bernuansa akademis hukum, bicara grondkaart adalah tentang hukum agraria dan keabsahan kepemilikan lahan maka ia berpendapat sebaliknya narasumber berlatarbelakang ahli hukum agraria pula.

"Itu kan seharusnya ajang diskusi yang bernuansa akademik hukum. Bicara grondkaart adalah tentang hukum agraria dan keabsahan kepemilikan lahan, maka alangkah baik jika nara sumbernya berlatar ahli hukum agraria," ungkap Andi Surya.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) itu juga menjelaskan, tidak ada satu pun pembicara dalam acara Ngobrol Tempo itu berlatarbelakang akademik hukum agraria.

"Saya amati tidak satu pun pembicara yang berlatar akademik hukum agraria, justru narasumbernya seorang profesor ahli sejarah dan budaya, tenaga ahli Kementerian ATR/BPN dan pejabat kepolisian bidang pidana umum," terang Andi Surya.

Masih menurutnya, "akan lebih berimbang jika dialog tersebut mengundang ahli hukum agraria sekelas Prof. Ny. Arie Hutagalung dari Universitas Indonesia, Dr. Kurnia Warman, M. Hum dari Universitas Andalas, dan Yuli Indrawati, SH, LLM juga dari Universitas Indonesia, yang pernah menyatakan bahwa grondkaart bukan alas hak kepemilikan," paparnya.

Ia berpendapat, ketiga ahli ini, grondkaart tidak ada aslinya cuma salinan berupa peta penampang rel kereta, grondkaart tidak berkekuatan hukum karena tidak pernah dikonversi sesuai perintah UU Pokok Agraria No. 5/1960 dan berstatus lahan negara bebas, dapat dimiliki warga masyarakat.

"Yang sangat disayangkan adalah pendapat Prof. Djoko Marihandono ahli sejarah dan budaya yang diundang dalam dialog itu, menyatakan, pemahaman akan grondkaart harus dimasukkan dalam konteks jamannya (sejarah zaman penjajahan Belanda), bukan dengan interpretasi Undang-Undang saat ini," imbuhnya.

Andi menambahkan, "pernyataan ahli sejarah ini tentu akan menimbulkan tafsir hukum bahwa hukum positif RI (antara lain; UUPA, UUKA, PPKA) seolah-olah dikalahkan oleh hanya sebuah gambar peta penampang rel KA zaman Belanda yang bernama grondkaart yang ahli-ahli hukum agraria saja tidak mengakui sebagai dokumen absah kepemilikan," bebernya.

Negara kita lanjutnya, sudah lama merdeka dan ada UU sebagai hukum positif yang berlaku. Logika hukumnya kemana ketika norma hukum positif tidak ditaati dan terbelenggu sejarah penjajahan Belanda.

"Dengan mengabai hukum positif sama dengan mengingkari sistem hukum RI sekaligus mengeliminir hak-hak agraria warga bantaran rel KA se-Indonesia yang terbentang dari Aceh hingga Jawa Timur di mana rakyat telah mendiami lahan grondkaart hingga tiga generasi," Pungkas Andi Surya. (jn)

Andi Surya. (foto: AS)
BANDAR LAMPUNG -- Forum Bersatu Buruh Pelabuhan Panjang (FBBPJ) bersama pengurus lainnya termasuk ketua forum, Agus bersilaturahmi dan berdialog di kediaman Senator Lampung, Andi Surya.

Dihadapan Senator, Sekretaris FBBPJ mempertanyakan tindak lanjut hasil pertemuan Tim Analis Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI terkait permasalahan buruh pelabuhan Panjang di Kota Bandar Lampung.

Senator RI asal Lampung berdialog dengan FBBJ. (foto: AS)

"Kami tanyakan tindak lanjut hasil pertemuan Tim Analisis Badan Akuntabilitas Publik DPD RI beberapa waktu lalu di Kantor Pemerintah Provinsi Lampung agar ada progres masalah buruh Panjang yang diintimidasi Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang," ujar Nurdin beberapa waktu lalu dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (12/12).

Masih kata Nurdin, "ada dua masalah Koperasi TKBM, pertama, status tersangka Ketua Koperasi Sainin Nurjaya selama sembilan tahun yang hingga kini belum dieksekusi. Kedua, upaya evaluasi Koperasi TKBM  sekaligus pertanggung-jawaban keuangan koperasi selama ini karena tidak bayar hak-hak buruh semestinya," jelas Nurdin yang diamini pengurus forum lainnya.

Menanggapi soal buruh pelabuhan ini, Andi Surya mengatakan, kasus tersangka Sainin Nurjaya dirinya telah meminta Polda Lampung agar segera proses.

"Saya sudah himbau Polda Lampung dalam waktu satu bulan ini dapat memberi kepastian hukum bagi Ketua Koperasi TKBM Panjang. Jika terbukti tidak bersalah agar dipulihkan, demikian juga sebaliknya," ungkap Andi Surya dalam rilisnya.

Namun menurutnya, kurang layak seorang ketua koperasi berstatus tersangka mengemban amanat orang banyak, yaitu buruh.

"Alangkah eloknya Sainin sementara undur diri agar fokus menghadapi masalah hukumnya," tutur Andi Surya.

Dalam hal buruh dan koperasi TKBM lanjut Andi Surya, pihaknya akan pertemukan perwakilan buruh dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Koperasi, agar ada kesimpulan terkait operasional koperasi ke depan.

"Di samping itu, sesuai tuntutan buruh, jika dalam waktu satu bulan tidak ada kejelasan terkait status tersangka sembilan tahun Ketua Koperasi TKBM, BAP DPD RI akan undang Kapolri bicarakan masalah ini, secepatnya setelah masa reses berakhir tahun ini, agar Koperasi TKBM ke depan bisa lebih adem dan buruh peroleh hak-hak semestinya," pungkas Andi Surya. (rls)

Raja Kepaksian Pak Skala Brak Lampung menyematkan pin kehormatan kepada Ketua DPRD Lamsel Hendry Rosyadi.
(foto: hanuang.com)
LAMPUNG SELATAN -- Kerajaan Kepaksian Pak Skala Brak Lampung memberikan tanda penghargaan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel).

Penyerahan tanda kehormatan yang berbentuk pin emas disematkan langsung oleh Raja Skala Brak Sultan Skala Brak yang Dipertuan ke 23 Pun Edwarsyah Pernong pada acara pernikahan adat Marga Legun di Kecamatan Way Handak Lamsel, Sabtu (08/12).

Sultan Yang Dipertuankan Pun Edwarsyah Pernong bersama Ketua DPRD Lamsel Hendry Rosyadi.
(foto: hanuang.com)

Sultan Pun Edwarsyah Pernong dalam keterangan kepada journalnusantara.co.id, mengatakan, pemberian tanda lencana Kepaksian Skala Brak kepada Hendry Rosyadi merupakan tanda ikatan kekerabatan.

Sultan Pun Edwarsyah Pernong saat menghadiri acara pernikahan adat Marga Legun di Kecamatan Way Handak Lamsel. (foto: hanuang.com)

"Tanda kehormatan yang diberikan itu lencana kepaksian Pernong Skala Brak sebagai tanda ikatan kekerabatan terhadap sosok yang perduli dan yang telah banyak berbuat dalam mengenbangkan dan menjaga serta melestarikan adat Lampung," ujar Pun Edwarsyah dalam pesan WhatsAppnya, Rabu, Rabu (21/12).

Ia juga menjelaskan, dipilihnya Hendry Rosyadi sebagai penerima tanda kehormatan, karena menurut Pun Edwarsyah Hendry Rosyadi merupakan sosok yang peduli terhadap kelestarian adat dan kebudayaan Lampung.

"Adinda Hendry Rosyadi selama ini di nilai oleh masyarakat adat punya penghargaan dan menghormati serta ikut melestarikan adat di Lampung Selatan sehingga pantas untuk di appreaiasi sebagai kerabat kepaksian di  Way Handak," jelasnya.

Dikutip di laman situs hanuang.com, Hendry Rosyadi menuturkan, ia tidak menyangka akan mendapatkan pin kehormatan dari Kerajaan Kepaksian Pak Skala Brak dan ia sangat berterimakasih.

"Saya tidak menyangka akan mendapatkan tanda kehormatan dari Kerajaan Kepaksian Pak Skala Brak, ini merupakan kebanggaan bagi pribadi dan saudara, karena tidak semua bisa mendapatkan penghargaan dari raja yang dipertuankan dan diagungkan di bumi Lampung ini," ujar Hendry. (jn)




Kombes Pol Erlangga memberikan keterangan pers dihadapan wartawan. (foto: hany)
BATAM -- Polda Kepulauan Riau (Kepri) berhasil  gagalkan dugaan tindak pidana perdagangan orang dan penempatan pekerja migran Indonesia secara illegal melalui jalur laut pantai Batubesar Nongsa, Kota Batam (3/12/201).

4 orang terduga belaku berhasil diamankan Ditreskrim umum Polda Kepri dan 29 orang calon pekerja dari berbagai daerah akan diberangkatkan ke Malaysia.

Dalam keterangan pers, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga, Kamis (06/12/2018), Pelaku masing-masing Z bin R alias L sebagai penanggung jawab,  RM alias L pemilik kapal pengangkut pekerja migran illegal, M bin D sebagai penampung dan pengantar dan J berlaku mengarahkan pekerja saat menaiki kapal.

"Ada pun korban yang berjumlah 29 orang calon pekerja migran Indonesia illegal  yang berasal dari Flores  15 orang, 6 orang Lombok Nusa tenggara Barat (NTB), 4 orang berasal Makasar Sulawesi Selatan (Sulsel), 1 orang  Aceh Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan  orang 1 dari Bengkulu dan 1 orang  dari Medan Sumatera Utara serta 1 orang dari Sumba Nusa Tenggara Timur (NTT)," ujar Kombes Erlangga.

Masih menurut Erlangga, dari hasil penangkapan tersebut, Polda Kepri mengamankan barang bukti berupa buku kwitansi pembelian mesin kapal,  4 unit handphone, 1 unit mobil Avanza berwarna putih, 1 unit mobil Mitsubishi Pajero warna hitam silver 5 buku paspor yang sudah  di black list dan 1 unit kapal. (hany)
Diberdayakan oleh Blogger.