Halloween party ideas 2015

Andi Surya. (foto: as)

BANDAR LAMPUNG -- Andi Surya tokoh masyarakat Lampung yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan dipolisikan pihak Ikatan Alumni (IKA) Universitas Islam Negeri Radin Inten Lampung (UIN RIL), pasalnya.

Pelaporan pihak UIN RIL karena pernyataan Andi Surya dianggap telah mencemarkan nama baik civitas, pernyataan angota senator Lampung itu di muat disejumlah media atas dugaan terjadinya pelecehan seksual di kampus tersebut.

Baca: Andi Surya: Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus UIN, Oknum Dosen Kehilangan Iman dan Akal Sehat

"Ya, saya dengar dalam rapat pengurus IKA UIN Lampung, saya akan dikriminalisasi, dilaporkan ke polisi terkait statemen saya membela mahasiswi yang diduga dilecehseksualkan oleh oknum dosen UIN," jelas Andi Surya dalam keterangan yang diterima, Kamis (17/01/2019).

Sebelumnya IKA UIN RIL setelah rapat di Hotel Horison (14/01/2109), sepakat akan melaporkan Andi Surya ke Polda Lampung dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Baca: Ini Kata Rektor UIN Lampung Terkait Dugaan Pelecehan

Sekretaris IKA UIN, Heri CH Burmelli, mengungkapkan, pernyataan Andi Surya sudah melampaui batas, dengan mengatakan UIN RIL tempat maksiat.

Ditambahkan juru bicara alumni UIN, Ahmad Rusdi, menyatakan, Andi Surya tidak kompeten.

"Dia sangat tidak beradab, tidak layak dipilih kerena menggeneralisir pelecehan seksual di Kampus UIN," tukasnya.

Baca: Jika di Kriminalisasi, Andi Surya Akan Lapor Balik IKA UIN Lampung

Sebelumnya, Een Riansah, Ketua Klasika, membeberkan bahwa di kampus UIN terjadi pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi, pelecehan ini sudah terjadi berkali-kali, sejak tiga tahun terakhir, sebutnya dalam sebuah media cetak.

"Miris sekali, apa salah saya, yang tidak beradab itu siapa, kok mengkritisi masalah dugaan asusila, lalu saya dikriminalisasi ke polisi," keluh Andi Surya.

Andi Surya melanjutkan, seharusnya mahasiswa dan alumni UIN Lampung bisa bersama ia mengawal masalah ini secara hukum, agar ke depan UIN bisa bersih dari dosen-dosen yang diduga bermental asusila. (rls)

Andi Surya bersama warga. (foto: as)

BANDAR LAMPUNG -- Anggota DPD RI Andi Surya bertemu dengan warga Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya yang difasilitasi oleh Bupati Lampung Barat Parosil. Pertemuan itu berlangsung di Aula PLN Way Besai, dihadiri lebih kurang 500an warga.

Bupati Parosil menyatakan bahwa warga Sukapura yang menempati lahan sejak 1952 masih terkendala lahan yang belum bisa disertifikasi.

"Mohon kiranya Pak Andi Surya dapat bantu proses kejelasan lahan ini," ujar Andi Surya.

Tokoh masyarakat Desa Sukapura, Erik Dirgahayu menguraikan, kami berasal dari pejuang Siliwangi yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno menempati lahan Sukapura sebagai transmigrasi BRN.

"67 tahun kami sudah di sini namun masih terdaftar register Belanda, belum ada titik terang dilepaskan sebagai pemukiman," katanya.

Menanggapi itu, Andi Surya dalam amanatnya menyebutkan Undang-Undang Kehutanan tidak kontekstual lagi karena dibuat mengacu Register Zaman Belanda.

"Saat ini penduduk masuk hutan memenuhi ruang hidup. Bahkan warga Sukapura sudah ditetapkan Presiden Soekarno, tentu ada masalah jika pemerintah tidak menghormati SK Pak Soekarno," ungkap Andi.

Untuk itu, lanjutnya, melalui DPD RI  akan mengundang kementerian terkait menuntaskan masalah Sukapura ini.

"Sebelumnya saya minta bentuk Forum Masyarakat Bersatu di sini agar ada wadah perjuangan khusus bidang perlahanan," sebutnya.

Di bagian akhir, Ketua Forum Masyarakat Bersatu Lampung, Teuku Amanda yang hadir dalam pertemuan tersebut secara formal membentuk Forum Bersatu Masyarakat Sukapura Kecamatan Sumberjaya yang diketuai oleh Erik Dirgahayu.

"Forum Masyarakat Bersatu ini adalah organisasi perjuangan bidang perlahanan dan keagrariaan di Lampung," tutup Tengku Amanda. (rls)

Prof. Dr. H. M. Mukri, M. Ag. (foto: net)
 
BANDAR LAMPUNG -- Rektor Universitas Islam Negeri Radin Inten Lampung (UIN RIL) Prof. Dr. H. M. Mukri, M. Ag memberikan penjelasan terkait pernyataan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Andi Surya terkait dugaan pelecahan seksual yang terjadi UIN RIL.

Menurut H. Mukri, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya, ia menjelaskan, kehati-hatian adalah penilian jauh lebih baik daripada pembicaraan sembarangan.

“Bersikap cermat dan hati-hati untuk masalah yang belum pasti Insyaallah akan lebih baik,” jelas H. Mukri dalam balasan pesan WhatsAppnya, Selasa (16/01/2019).

Ia juga mengatakan, sebagai lembaga pendidikan, pihaknya tidak akan mengintervensi prosedur proses hukum yang sedang berjalan.

“Kita memimpin tidak akan intervensi, biar proses hukum yang akan membuktikan dan berjalan,” pungkasnya.

Atas pernyataan anggota DPD RI disejumlah media siber membuat IKA UIN RIL mengambil langkah hukum, akan melaporkan  Andi Surya ke pihak Kepolisian, sebaiknya Senator senior itu tidak tinggal diam, ia juga jika dikriminalisasi atas pernyataan maka akan melaporkan balik pihak UIN RIL ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.


Sebelumnya diberitakan terkait pernyataan seorang anggota Senator asal Lampung, Andi Surya atas dugaan pelecehan seksual yang menimpa seorang mahasiswi UIN RIL yang diduga dilakukan oleh oknum dosen kampus yang sama berinisial SH. (jn)

Andi Surya. (foto: net)

Bandar Lampung -- Terkait sikap IKA Universitas Islam Negeri (UIN) Radin Inten Lampung yang akan melaporkan Andi Surya, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ke Kepolisian dan tidak akan mendukung dia sebagai anggota DPD RI pada periode selanjutnya sebagai ekses pernyataan yang bersangkutan bahwa UIN Lampung 'sarang maksiat', dalam kaitan dengan pelecehan seksual yang diduga dilakukan dosen berinisial SH kepada salah seorang mahasiswi di Kampus UIN.

Andi Surya menjelaskan saat dimintai tanggapan  tentang pernyataan Een Riansah (Ketua Klasika) bahwa sudah tiga kali dalam tiga tahun terakhir terjadi pelecehan seksual di UIN.

"Jika benar info Een Riansah maka berarti UIN dijadikan sarang maksiat oleh oknum Dosen karena disebutkan olehnya terjadi 3 kali dalam 3 tahun terakhir yang artinya ada perbuatan asusila yang berulang kali. Karenanya coba di baca dan dipahami kalimat secara utuh jangan dipenggal atau dipotong," ucap Andi Surya.

Dirinya melanjutkan, sebagai Anggota DPD RI diminta tanggapan tentu harus  berpendapat soal dugaan tindak asusila di kampus berbasis agama yang nota bene milik negara dan berada dalam lingkup tugas konstitusi pengawasan saya sebagai anggota parlemen asal Lampung.

"Saya punya kewenangan dan hak konstitusional untuk mengkritisi ketidakadilan dan menyampaikan kepada khalayak dan aparat hukum, apalagi ini soal dugaan pelecehan seksual yg terjadi di daerah pemilihan saya. Kewenangan konstitusional ini dijamin oleh UUD45 dan UU MD3, jadi saya tidak sembarangan membuat pernyataan," ujar Andi Surya.

Ia juga menjelaskan, bahwa tindak pelecehan seksual ini diduga dilakukan oleh oknum dosen, bukan oknum IKA UIN atau oknum mahasiswa.

"Seyogyanya IKA UIN dan mahasiswa UIN ikut mendukung pernyataan saya agar proses hukum bisa berjalan terhadap terduga pelaku pelecehan seksual," papar Andi Surya.

Perlu dipahami, lanjut Andi, korbannya adalah mahasiswi yg merupakan bagian keluarga besar UIN artinya bagian baik dari mahasiswa aktif maupun IKA UIN di mana korban sedang berjuang menuntut keadilan terhadap pelecehan seksual yang dialami yang seharusnya wajib kita bantu.

"Karenanya untuk membuktikan semua kebenaran mari sama-sama kita kawal masalah ini, bukan justru mengkriminalisasi saya ke polisi dan mengaitkan dengan pemilihan DPD RI April 2019. Sebagai anggota parlemen tentu saya harus menjalankan fungsi pengawasan yang dijamin konstitusi," jelas Andi Surya.

Selanjutnya, dirinya menerangkan, bahwa anggota parlemen memiliki hak imunitas yang dilindungi UUD 45 dan UU MD3, anggota DPD RI tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPD ataupun di luar rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPD.

"Oleh karenanya, jika IKA UIN Lampung berniat mengkriminalisasi saya ke polisi  maka saya juga memiliki hak yang sama, yaitu dengan dugaan menghalang-halangi tugas, hak, kewenangan dan kehormatan konstitusional saya sebagai Anggota Parlemen maka saya akan lapor ke Bareskrim Polri," tegas Andi Surya.

"Bagi saya tidak masalah terpilih atau tidak sebagai Senator pada periode yang akan datang, yang jelas saya berdoa, berusaha dan bekerja sebaik-baiknya, apapun hasilnya itu urusan rakyat yang memilih dan saya percayakan pada ketentuan Allah SWT," tutup Andi Surya. (rls)


KAYUAGUNG -- Dalam rangka meningkatkan program sarana dan prasarana, insfarastruktur  di Kecamatan Pedamaran Timur  menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) selama 2 hari 10-11 Januari 2019 di  balai desa Sember Hidup Kecamatan Pedamaran Timur  Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kamis (10 /01 /2019).
   
Camat Pedamaran, Ari Mulawarman saat dikonfirmasi awak media, mengatakan, ia mengusulkan sejumlah program pembangunan seperti peningkatan ifrastruktur desa di kecamatan Pedamaran Timur.

Masih kata camat, "kita berkesimpulan dalam rapat Musrembang tersebut, usulan dalam  pembangunan jalan Sumber Hidup menuju Gading Raja, Pulau Ferongang dan Maribaya serta jalan poros desa," katanya.

Ia juga mengusulkan, mebeler dan bangunan sekolah, gedung olahraga, penambahan SDM guru di SLTPN 5 petir, pembuatan TPA dan kendaraan pengangkutan sampah, pembangunan pagar Kantor UPTD KB , dan pembuatan pasar. (irwan)

Finger Print di pintu akses ruangan Sekretaris BPKAD. (foto: jn)
LAMPUNG TENGAH -- Sebagai upaya antisipasi pencegahan kebocoran data dan kedatangan pegawai "siluman"  kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) telah mengambil langkah pengamanan cukup over protektif  (pengamanan yang berlebihan).

Tentu pihak BPKAD mempunyai alasan untuk melakukan pengamanan seisi kantornya, seperti disampaikan Sekretaris BPKAD, Jon Novri, ia mengatakan, pengamanan dilakukan untuk mencegah kebocoran dari dalam dan mencegah tamu pegawai siluman.

"Kami pasang pengamanan finger print untuk mencegah kebocoran data dari dalam (BPKAD) dan tamu tanpa terkecuali harus meninggalkan KTP, karena siapa tahu ada pegawai siluman dan langsung pergi begitu saja sehingga kartu indentitas tamu terbawa," ujar Jon Novri tanpa penjelasan detail jenis pegawai siluman yang ia maksud.

Sebenarnya, Jon Novri  sepertinya menyadari langkah pengamanan yang mereka lakukan merupakan hal yang sia-sia, karena ia sendiri mengatakan, bahwa data bisa diperoleh dari mana saja.

"Memang data keuangan merupakan data publik (umum), dan dapat diperoleh dari mana saja, tapi kami mencoba melakukan perbaikan dari dalam, apalagi saat ini BPKAD sudah melakukan pelayanan loket satu pintu," imbuhnya.

Hasil pantauan di kantor BPKAD,  tanpa terkecuali pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tamu umum yang akan berkunjung ke kantor tersebut harus melalui pintu utama menggunakan finger print yang juga di jaga anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), setelah masuk pintu utama tamu harus menulis buku tamu dan menggunakan kartu indentitas tamu serta harus meninggalkan kartu tanda penduduk (KTP).

Selanjutnya, tamu diarahkan keruangan atau objek yang akan ditemui dan nanti dulu, tamu tadi tentu tidak langsung bisa bertemu seseorang, karena harus melalui pintu yang menggunakan pengamanan finger print lagi.

Jumlah alat pengamanan pinger prin yang terpasang di tiap pintu akses dalam kantor tersebut sebanyak 9 finger print, luar biasa inovasi yang diciptakan pihak BPKAD Lamteng. (jn)

Zulfikar Iwan
LAMPUNG TENGAH --Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi seluruh Kepala Kampung (Kakam) di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) beberapa waktu lalu menuai pertanyaan.

Menurut sumber yang enggan namanya ditulis, mengatakan, Bimtek yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) melibatkan 300 lebih Kakam dan Lurah.

Menurut sumber tadi, bimtek seyogyanya sangat baik untuk pemahaman suatu persoalan bagi pesertanya, namun kegiatan tersebut justru menimbulkan persoalan dan pertanyaan, pasalnya kegiatan bimtek terindikasi sebagai ajang pungutan liar (pungli) bagi oknum di dinas PMK, karena disenyalir peserta bimtek dimintai uang sebesar Rp 5 juta, konon kegiatan itu dilaksanakan 4 kali dalam setahun, sehingga jika hal tersebut benar adanya, maka per Kakam dan Lurah harus mengeluarkan uang Rp 20 juta.

"Penyerahan uang melalui pihak ketiga sebagai pelaksana, ada juga yang melalui Kabid (kepala bidang) dan sejumlah pihak di dinas PMK," ujarnya.

Berkaitan hal ini, mantan kepala dinas PMK Zulfikar Irwan, saat diminta klarifikasi melalui pesan WhatsApp nya, tidak menjawab dan saat ditanya kembali nomor WhatsApp nya tidak aktif lagi.

Beberapa hari kemudian, Zulfikar Irwan yang saat ini menjadi Kadis Sosial tanpa sengaja bertemu di Kantor Pemda dan ia tidak memberikan penjelasan hanya mengarahkan untuk menemui salah satu Kabid PMK.

"Untuk lebih jelas silakan tanya Kabid, kan mau penjelasan, silahkan temui Sumarno,
Kabidnya," katanya sambil terburu-buru masuk kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) karena mau rapat, Kamis (10/01/2019). 

Sementara Sumarno, Kabid yang di maksud Zulfikar Irwan belum memberikan klarifikasi karena saat akan ditemui yang bersangkutan menurut staf Dinas PMK sedang berada di Jakarta, Selasa (15/01/2019). (jn)

Relawan dari akademisi UMITRA Indonesia bersama anak-anak korban tsunami. (foto: as)

Lampung Selatan -- Universitas MITRA Indonesia, santuni anak-anak usia sekolah korban tsunami di tiga pos bantuan kecamatan Kalianda dan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (11/1).

Santunan dalam wujud peralatan sekolah dan buku tulis. Selain itu, aneka makanan anak-anak. Bantuan dari Dr. H. Andi Surya selaku Ketua Yayasan Mitra Lampung yang menaungi Universitas MITRA Indonesia diserahkan langsung oleh Tim UMITRA Peduli.

"Trauma Healing menjadi fokus bantuan kami agar anak-anak kembali ceria dan optimis menghadapi hari-hari yang dirasa sulit namun tetap semangat menata masa depan," ujar Andi Surya.

Dr. Hj. Armalia Reny Madrie AS,  MM, Rektor UMITRA Indonesia mengatakan bantuan ini merupakan salah satu pengejawantahan  dari trapi trauma healing.

"Anak-anak merupakan bagian dari generasi masa yang akan datang, jangan sampai bencana dan musibah itu mengganggu konsentrasi belajar dan mengajar mereka," ujar Bunda Reny.

Mahasiswa UMITRA Indonesia melakukan aktraktif, berupa menyanyi bersama dengan anak-anak. Di desa Rajabasa, Way Muli Induk, dan Desa Kunjir.

Ketua Organisasi Penata Rias dan Salon Kecantikan "Siger Parisa" dan salah satu tokoh masyarakat, Nur Ubay Jubaidah, yang mendampingi tim UMITRA mengatakan, trauma healing salah satu unsur yang penting untuk pasca bencana, karena unsur psikologis merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk optimistis masa depan.

"Saya fikir trauma healing penting untuk sebuah optimistisme," imbuh Nur Ubay Jubaidah.

Dari pantauan, nampak para mahasiswa dan anak-anak korban Tsunami membaur dalam keceriaan. (rls)

Andi Surya. (foto: as)

BANDAR LAMPUNG -- Pernyataan Penanggungjawab Kelompok Studi Kader (Klasika) Een Riansah bahwa kasus pelecehan seksual di Kampus UIN bukan yang pertama, sebelumnya dia menyatakan pernah terjadi tiga kasus pelecehan seksual dalam tiga tahun terakhir (Lampost, 12/01/19) mengundang komentar dari Senator Lampung. Demikian dijelaskan Andi Surya.

"Ini fakta luar biasa jika benar pernyataan Penjab Klasika Een Riansah, Kampus UIN sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang berbasis agama justru menjadi sarang maksiat dan hasrat seksual oknum dosen. Meskipun saya percaya bahwa ini hanya segelintir kecil oknum dosen UIN," ujar Andi Surya.

Dilanjutkannya, kampus adalah palang pintu idealisme, norma, dan darma bakti kepada nusa bangsa agama.

"Apakah oknum dosen yang diduga melakukan pelecehan ini sudah kehilangan akal sehat dan keimanannya?," tanya senator asal Lampung itu.

"Kampus seharusnya menjadi tempat di mana anak-anak bangsa dididik menjadi insan-insan handal yang tangguh menghadapi masa depan melalui Tridarma Perguruan Tinggi, bukan menjadi objek hasrat seksual oknum dosen. Saya menjadi kehilangan kata-kata untuk menyampaikan gejala immoralitas yang terjadi Kampus UIN ini," sambungnya.

Dilanjutkannya, kenapa terjadi seperti ini, tahun lalu saya pernah mengkritisi perihal UIN yang dalam proses penerimaan mahasiswa baru cenderung mengabaikan nisbah dosen. Jumlah mahasiswa sekitar 28 ribu namun hanya dilayani sekita 400-an dosen, sisanya adalah dosen-dosen paruh waktu atau dosen luar biasa yang tidak memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional).

"Saya menduga ini ada hubungannya, karena mentarget rasio dosen berbanding jumlah mahasiswa puluhan ribu bukan pekerjaan mudah, sehingga diduga terekrut oknum dosen yang kurang memiliki kapabilitas dalam hal moral, iman dan taqwa," ungkapnya.

Untuk itu, ia menyarankan kepada pimpinan UIN, pertama, tidak melindungi oknum dosen yang diduga melakukan pelecehan seksual ini dan segera proses secara hukum maupun administratif. Kalau perlu sementara oknum dosen terduga ini dicutikan lebih dahulu, jika terbukti lakukan pemecatan sesuai UU dan peraturan.

Kedua, lakukan evaluasi dan pembinaan kepada dosen-dosen baik secara moralitas maupun iman dan taqwa karena ini lembaga kampus berbasis agama maka selayaknya para dosen di kampus yang berbasis agama dibentengi oleh tuntunan nilai-nilai agamis.

"Ketiga, jika ingin mengejar rasio dosen terhadap mahasiswa, lakukan proses rekrutmen dosen secara benar dan memenuhi standar etik pengajar, bukan hanya ilmu saja tetapi tekanan pada aspek perilaku dan etika sehingga diperoleh sumber daya dosen yang memiliki keseimbangan antara ilmu dan imtaq," pungkas Andi Surya. (rls)


Bandar Lampung -- Palang Merah Indonesia dan  Universitas MITRA Indonesia menggelar donor darah masal, Kamis (10/01).

Acara yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini diharapkan dapat membantu sedikit permasalahan PMI dalam menyediakan pasokan stok darah salah satunya korban tsunami Lampung Selatan.

Dalam acara donor darah, Universitas MITRA Indonesia mengambil lokasi di pelataran parkir UMITRA di Jl.ZA. Pagar Alam No.7 Gedung Meneng  Rajabasa Bandar Lampung sebagai spot donor darah kali ini.

Tidak kurang sedikitnya lebih 50 kantong darah terkumpul pada event yang merupakan kegiatan rutin dari salah satu Organisasi Kemahasiswaan yaitu BEM dan MAPALA Universitas MITRA Indonesia.

Presiden BEM UMITRA Indonesia, Adityo didampingi ketua Umum Mapala, Yohanes, mengatakan minimnya ketersediaan bank darah di UPT PMI tiap harinya menjadi latar belakang acara kali ini berlangsung.

"Ini sebenarnya kegiatan rutin kita dan  kami ingin menambah database pendonor sukarela yang kiranya sewaktu-waktu dapat dihubungi kala ada yang membutuhkan bantuan,” Katanya.

Sementara itu, terkait donor darah , Adityo  menegaskan pihaknya akan senantiasa bekerjasama dengan seluruh komunitas yang ada di Lampung untuk mendapatkan pendonor sukarela.

Kebetulan Hijabbers Lampung mau dan mereka merasa sejalan dengan misi mereka yang juga bergerak di bidang sosial.

Ketua Yayasan UMITRA, DR. H. Andi Surya, menyatakan, kegiatan donor darah yang rutin  dilaksanakan setiap tiga bulan sekali  bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran  para mahasiswa akan pentingnya berbagi dengan sesama, "bukan hanya donor saja yang selalu rutin di lakukan BEM dan Mapala UMITRA Indonesia setiap tahunnya  seperti  kegiatan sosial yang tujuannya  membantu sesama, seperti penanaman pohon, aksi bersih lingkungan dan kegiatan bakti sosial untuk bencana tsunami lampung selatan beberapa waktu yang lalu". Ujar Andi Surya

Terpisah Wakil Rektor III UMITRA Indonesia, Armen Patria, S.Kp, MM, M.Kes Mengungkapkan dirinya sangat mendukung segala aktivitas para mahasiswanya, apalagi yang tujuanya untuk kepentingan masyarakat luas.

“Saya berharap kegiatan semacam ini makin sering dilakukan oleh mahasiswa UMITRA Indonesia karena kegiatan ini bisa menanamkan jiwa sosial dan empati terhadap sesama,” katanya. (heri)
Diberdayakan oleh Blogger.