Halloween party ideas 2015

Drs. Hi. A. Sondang, SY, MM

GUNUNG SUGIH-JNNews
Pentingnya untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tepat pada tanggal 2 Mei 2016 merupakan tolak ukur insan Pendidikan secara keseluruhan untuk pengabdiaanya terhadap dunia pendidikan. Dikatakan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Drs. Hi. A. Sondang, SY, MM

“Minimal kita meneladani tokoh-tokoh pendidikan yang telah memproklamir tanggal 2 Mei sebagai hari Pendidikan, sesuai dengan jamannya, terutama guru harus bekerja sesuai dengan tupoksinya, mengajar didepan kelas mentrasfer ilmu kepada siswa, yang tujuan untuk mendewasakan siswa yang tidak tahu menjadi tahu, jadi tidak usah banyak cabang,  mau bisnis lah, mau jadi camat lah,” ungkap Sondang dikantornya , Senin (25/04).

Diterangkannya, “lengkapi administrasi guru baik yang negeri mau pun yang swasta, karena kedepan administrasi  guru namanyaada di Dapodik, jadi tidak ada lagi manual-manualan, tidak bisa lagi asal-asalan nulis salah, kalau sampai salah akan merugikan guru itu sendiri, banyak sekali bentuk kerugian seperti tertunda gaji, tertunda sertifikasi dan sebagainya,” terangnya.

Ditambahkannya, bahwa adanya sertifikasi termasuk upaya peningkatan mutu guru, secara teknologi, guru harus mengikuti jaman, jangan sampai ada guru tidak menguasi teknologi, “sekarang kan piñataan guru sudah tidak ada lagi tulis menulis, semua sudah secara online, jadi kalau tidak bisa menggunakan laptob mau ngomong apa dia (guru-red),  jadi dibagusin dulu kompetensi guru baru bisa  menularkan kompetensi kepada siswa,” papar Sondang.

Menurut Kepala UPTD Pendidikan Terbangggi Besar,  tidak ada lagi jamannya pinter murid dari pada guru, untuk teknologi  internet  murid lebih mengusai dari pada guru dan ia tidak ingin ini terjadi, “itu lah perkembangan jaman.

“Dulu 10 tahun yang lalu memang tidak dituntut untuk mengusai IT tapi sekarang, penataran saja seorang peserta sosialisasi  sudah tidak ada lagi yang mencatat-catat, semua sudah memakai labtop agar jangan lupa  untuk dirangkum demi kemajuan siswa-siswi, bukan untuk diri sendiri,  kalau pinter sendirian ngapain, kalau guru pinter tapi murid tetap bodoh untuk apa,” tandasnya. (rudi)

Erlis, S.Pd
GUNUNG SUGIH-JNNews
Dalam rangka memaknai dan memperingari Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2016, Kepala Sekolah SDN 1 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Erlis, S.Pd mengajak semua pendidik agar bisa lebih semangat lagi untuk memajukan atau mencerdaskan anak bangsa, karena munurutnya kemajuan Negara berada di tangan generasi penerus yaitu siswa-siswi sekarang.



“Saya berharap peningkatan mutu siswa-siswi bisa lebih ditingkatkan lagi, baik yang sudah berprestasi maupun belum berprestasi,  mari kita sama-sama berjuang untung anak bangsa kita, yang tadinya sudah bersemangat tambahkan lagi semangatnya,” ungkap Erlis.S.Pd kepada JNNews, Senin (25/04). (rudi)

Ilustrasi
PANARAGAN-JNNews
Para guru di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) tiap tahun berkurang, disebabkan batas usia yang mengharuskan mereka pensiun. Berdasarkan keterangan dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) kabupaten Tubaba, ada sebanyak 42 aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan pemkab Tubaba yang pensiun tahun ini.

ASN yang akan pensiun tersebut terbanyak didominasi guru. pejabat struktutal yang pensiun tahun ini hanya beberapa PNS saja, yaitu Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, dan Sekretaris Dinas Pendidikan, Camat Lambu Kibang, ditambah seorang pegawai dikecamatan dan dua orang pegawai Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang lain terdiri dari golongan IV, rata-rata guru SD.

Kabid Data dan Pensiun Pegawai BKD Tubaba, Suwandi Salam, mengatakan, beberapa waktu lalu, data sebanyak 42 ASN bakal pensiun tahun ini belum termasuk ketika ada yang meninggal dunia. untuk usia tenaga guru  batas usia 60 tahun, pegawai struktural berusia 58 tahun, sementara pejabat eselon II batas usia 60 tahun.
“Dikabupaten Tubaba tahun ini tidak ada pejabat eselon II yang pension kecuali tahun 2017 yaitu Sekretaris DPRD (Sekwan) Pak Mulkan Hamid,” terang dia.

Angka pegawai yang akan pensiun dilingkungan pemerintah kabupaten Tubaba dari tahun ke tahun makin naik. buktinya saja tahun 2015 kemarin ada sebanyak 32 ASN yang pensiun, itu termasuk yang meninggal dunia, setiap tahunnya juga didominasi tenaga guru. sementara sampai saat ini belum ada tanda-tanda penerimaan CPNS.

“ Terkait gaji pensiun, penerimaan gaji pensiun bulanan masih dengan sistem lama, yaitu pensiunan tersebut menerima gaji pensiun setiap bulan.per bulan Maret ini yang TMT sudah lima orang. gaji pegawainya langsung gaji pensiun dan langsung masuk Taspen pensiun, kecuali yang meninggal diberikan gaji utuh selama empat bulan lebih dulu,” urainya.

Untuk mengisi kekosongan pejabat struktural yang pensiun, Pemkab Tubaba akan menggunakan sistem seleksi jabatan. seleksi tersebut melihat kebutuhan dan ketersediaan pegawai. seleksi bisa saja dilakukan secara besar-besaran dengan membuka peluang untuk pegawai di luar daerah Kabupaten Tubaba, dan diseluruh wilayah propinsi Lampung.

“Mulai tahun depan pengisian jabatan struktural sudah sistem seleksi, itu kita yang mengadakan, kita membentuk tim seleksi (timsel) diumumkan siapa yang mau mendaftar. pendaftar sendiri tergantung dari daerah bisa eksternal (luar daerah) atau internal (hanya dalam daerah),” katanya. (her)

Bupati Tanjab Barat DR. Ir. H. Safrial, MS 
KUALA TUNGKAL-JNNews
Bupati Tanjab Barat DR. Ir. H. Safrial, MS mengatakan, pencanangan Kelurahan Tungkal Harapan sebagai Kampung KB tidak sekadar seremoni, melainkan bisa menjadi percontohan bagi desa-desa/kelurahan lainnya di Tanjab Barat dalam menyukseskan program KB, yakni Dua Anak Cukup.

“Ini langkah awal untuk menekan agar pertumbuhan penduduk tidak terus bertambah. Maka diharapkan peranan semua pihak, camat, kades/lurah dan kader KB,” ujar Safrial kepada sejukmah awak media usai mencanangkan pembentukan Kampung KB yang ditempatkan di Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Rabu (27/4).

Menurut Safrial, Kampung KB akan membangun masyarakat yang sejahtera dari tingkat keluarga. Kita harus memperkuat dan merevitalisasi program KB dan keluarga sejahtera. Jangan hanya berhenti pada pencanangan, tapi harus ada aksi dan gerakan.

Apalagi beberapa tahun ke depan, lanjutnya, Indonesia akan mengalami bonus demografi, yakni kondisi jumlah usia produktif lebih tinggi dibanding yang tidak produktif. “Kondisi tersebut akan menjadi bencana jika kualitas hidup manusia Indonesia rendah. Namun sebaliknya, bonus demografi akan menjadi anugerah jika kualitas hidup manusia Indonesia tinggi,” pungkas Bupati.

Pantuan di lapanga, pencanangan berlangsung sangat meriah ditandai dengan penandatanganan Prasasti Kampung KB oleh Bupati disaksikan Wakil Bupati H. Amir Sakib, Plt. Direktur Statistik dan Pelaporan BKKBN RI, Drs. Budi Priyatna, MM (selaku pembina wilayah Jambi), Kabdib KB BKKBN Provinsi Jambi Drs. Putut Riyatno, M.Kes, Kabid KS Endang Rikmawanti,S.Pd dan Kepala BKBPMP Mulyadi, M.Kes.

Selain itu tampak juga hadir Kasdim 0419/Tanjab Mayor Inf Firdaus, Kasat Bimas Polres, para Asisten, Staff ahli, kepala SKPD, Camat, Lurah/Kades, Ketua TP PKK Kabupaten Hj. Cici Halimah Safrial, Ketua GOW Ny. Hj. Djunasih Amir Sakib, Ketua DWP Hj. Oktaliza Firdaus, jajaran Dharma Wanita, jajaran TP-PKK, kader KB ketua dan anggota tokoh wanita se Tanjung Jabung Barat. (kaspul)


Ilustrasi

PANARAGAN-JNNews
Dinas Peternakan dan Perikanan (DP2) kabupaten tulang bawang barat berupaya mengoptimalkan peran pusat kesehatan hewan (puskeswan), yang kini tersebar dibeberapa wilayah. Keberadaannya untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan hewan di daerah itu.

Kepala DP2 tubaba, Nasaruddin mengatakan, kesehatan hewan salah satu paktor penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan peternakan. tapi, keberadaan puskeswan saat ini terbilang terbatas, hanya ada di beberapa wilayah, juga keterbatasan tenaga ahli kesehatan hewan menambah kendala yang sudah ada.

“Meski demikian, melalui puskeswan yang ada kami berupaya maksimal melayani peternak, upaya lain yang terus di tingkatkan adalah pengawasan kesehatan hewan. sebab peternak jarang mau melaporkan kendala kesehatan hewan ternaknya. Apalagi jika hewan ternak tersebut milik peribadi dengan jumlah yang sedikit,” ujarnya.

“Padahal, apapun jenis penyakit hewan harus tetap diwaspadai, selayaknya peternak berkoordinasi dengan petugas kesehatan hewan terdekat.pengawasan yang kita lakukan tentunya tidak akan berjalan maksimal tanpa peran serta dari masyarakat yang memiliki hewan ternak,” ujarnya.

Karena itu, masyarakat diminta menjalin komunikasi serta meningkatkan koordinasi dengan tenaga kesehatan hewan.segera melapor ke dinas jika menghadapi masalah kesehatan hewan. (her)


PANARAGAN-JNNews
Kasus perceraian dengan alasan selingkuh dan ekonomi mendominasi persidangan keliling yang dilaksanakan pengadilan agama tulang bawang barat di aula balai tiyuh pulung kencana, kecamatan tulang bawang tengah, kabupaten tulang bawang barat.

Sidang keliling dimulai pukul 09.00 kasus terbanyak adalah cerai gugat 9 kasus, diikuti cerai talak, dan pengesahan 1 kasus.menurut panitera muda bagian permohonan sunlina baiti, banyaknya terjadi kasus cerai gugat disebabkan perselingkuhan dan suami nikah tampa izin istri pertama, selain itu, permasalahan ekonomi juga mengemuka.


Sunlina baiti menjelaskan, wilayah kerja pengadilan agama tulang bawang meliputi tulang bawang, tulang bawang barat, dan mesuji.sidang keliling di lakukan untuk memudahkan masyarakat. Semoga pelaksanaan ini membuat masyarakat puas dan tidak sungkan mengadukan permasalahan dalam keluarga untuk diselesaikan melalui pengadilan agama, kata dia. (her)

BPN Pada Pertemuan Usulan Prona Kota Prabumulih

PRABUMULIH-JNNews
Pihak Kelurahan Muaradua akhirnya bertemu dengan rombongan RT dan RW yang mempertanyakan transparansi dalam pembuatan Prona bagi warga miskin, dalam pertemuan tersebut disepakati, bahwa pengajuan pembuatan Prona ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan dilakukan pemeriksaan atau kroscek ulang, hal itu untuk memastikan

bahwa warga yang membuat sertifikat prona itu tepat sasaran dan benar merupakan warga Kelrahan Muaradua, demikian diungkapkan oleh Lurah Muaradua, Tiara Adi Pradana, SIP, (19/4). 
Menurutnya, bahwa pihaknya akan menugaskan Kasi Pemerintahan Kelurahan Muaradua, untuk melakukan verifikasi ulang data warga yang telah mengusulkan pembuatan sertifikat Prona tersebut.

 “Kita sudah sepakati bahwa pihak kelurahan akan menanyakan kembali tentang siapa saja yang telah mengusulkan pembuatan prona tersebut ke BPN, karena kita ingin memastikan bahwa yang membuat tersebut benar domisili yang dibuktikan dengan KK dan KTP dari Kelurahan Muaradua,ungkapnya.

Dituturkannya, setelah itu bila nantinya ditemukan bahwa ada warga yang KTP nya berasal dari luar, maka sesuai dengan hasil pertemuan akan dicoret, “kalau memang ada warga yang berasal dari luar Kelurahan Muaradua maka pastinya akan dicoret dan digantikan dengan warga dari Kelurahan Muaradua yang masuk sesuai kriteria yakni warga kurang mampu,ujarnya.

Diterangkannya, bahwa di tahun ini ada program Prona bagi Kelurahan Muaradua yang mendapat kuota 90 persil, “nah berdasarkan permintaan BPN, kita mengajukan 185 warga yang layak untuk mendapatkan program tersebut, dan pihak BPN lah dari 185 warga itu dipilih 90 orang yang akan dikutkan program prona, mengenai siapa saja, itu pihak BPN yang melakukannya, kita tidak dilibatkan, tahu-tahu sudah melakukan pengukuran,bebernya.

Selain itu, masalah rumah yang dibedah juga mendapatkan program prona namun diluar dari yang 90 persil tadi, “jadi penerima bedah rumah, program pronanya khusus ada sebanyak 50 persil, yang dasarnya harus merupakan kepemilikan pribadi dan pihak Bappeda dan Baznas yang melakukan pendataannya, kita hanya mengumpulkan berkas saja,tandasnya.

Sementara itu, Ketua RT 04 RW 01 Kelurahan Muaradua, Haveri, menyampaikan, bahwa pertemuan menghasikan kesepakatan antara lain kalau bukan warga Kelurahan Muaradua maka harus dibatalkan.


 “Selain itu karena sasaran Prona ini warga kurang mampu, yakni kurang mampu biaya, maka untuk pengurusan di Kelurahan akan digratiskan, tinggal lagi kita akan melakukan pertemuan di camat agar pembuatan SPMHT di Kecamatan juga digratiskan, harapan kita seperti itu sesuai kesepakatan tadi, dan dalam dua atau tiga hari kedepan akan kita lakukan pertemuan kembali dengan Pak Camat untuk meminta keringanan biaya tersebut,pungkasnya. (rn)

Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM penyampaikan LKPJ APBD TA 2015
PRABUMULIH-JNNews
Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih hanya mampu merealisasikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun 2015 lalu sebesar 91,22 persen atau senilai Rp 816,835 Miliar dari yang seharusnya Rp 895,489 miliar, hal itu diungkapkan Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM, berdasarkan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2015 lalu.

Dikatakan Wako Ridho Yahya bahwa rincian penggunaan APBD tersebut oleh Pemkot Prabumulih yakni terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) hanya tercapai 79,34 persen atau senilai Rp 72,417 miliar dari target Rp 91,280 miliar, “Kalau dilihat pendapatan dari transfer sebesar Rp 666,675 miliar atau hanya 92,4 dari target awal sebesar Rp 721,461 miliar, “Ungkapnya pada wartawan usai paripurna LKPJ.

Dituturkannya, selain dua komponen pendapatan diatas, masih juga ada tambahan pendapatan yang dinamakan pendapatan lain – lain yang sah sebesar Rp 77,742 miliar dari target Rp 82,748 miliar, “Atau hanya terealisasi sebesar Rp 92,09 persen, pendapatan itu digunakan untuk belanja daerah sebesar Rp 931,140 miliar dari target awal Rp 1,020 triliun, atau hanya 91,28 persen,ujarnya.

Ridho juga menyebutkan, pada penggunaan APBD tahun 2015 memiliki sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp 1,508 miliar, “Perhitungannya yakni ada komponen pembiayaan yang terdiri dari penerimaan daerah sebesar Rp 152,326 miliar dari target Rp 165,411 miliar atau terealisasi 92,09 persen, yang dikurangi pengeluaran daerah sebesar Rp 36,513 miliar dari target Rp 40,861 miliar atau 89,36 persen,bebernya.
Adanya pencapaian yang tidak sesuai target yang telah direncanakan, diakui oleh Wako dikarenakan adanya pemotongan anggaran, “Keadaan itu menyebabkan Pemkot menjadi deficit anggaran, ini juga menjadi gambaran bagi kita mengenai kinerja strategis dari Pemkot selama satu tahun, dan menjadi tugas DPRD dalam melakukan pengawasan,tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo SE menyampaikan untuk menyikapi nota pengantar LKPJ dari Walikota Prabumulih, pihaknya akan membentuk panitia khusus (Pansus), “Kita akan bentuk 3 pansus untuk tindak lanjut dari LKPJ tersebut, karena pembahasannya ingin kita selesaikan hanya 1 bulan, sehingga pada 9 mei mendatang, LKPJ Wako harus sudah disahkan,terangnya.


Ditambahkannya, mengenai capaian dari APBD tahun 2015 yang tidak sesuai target, bahwa pihaknya bisa memaklumi hal tersebut, “Kita paham pemkot mengalami deficit anggaran akibat banyak pemotongan keuangan baik oleh pusat maupun oleh Provinsi, namun sudah sesuai aturan, DPRD akan tetap melakukan pengawasan terhadapa penggunaan APBD tersebut,pungkasnya. (rn)

 
Bupati Safrial Serahkan LKPJ 
KUALA TUNGKAL-JNNews
Setelah melewati berbagai tahapan pembahasan yang cukup panjang, akhirnya sebanyak 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif, Senin(18/04) disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada Rapat Paripurna DPRD Tanjab Barat yang dipimpin Wakil ketua DPRD Mulyani Siregar dan dihadiri Langsung Bupati Tanjab Barat Dr. Ir. H. Safrial, MS.


Ke tiga Raperda yang telah disahkan menjadi Perda tersebut, diantaranya: Perda tentang bangunan gedung, Perda tentang perubahan kedua atas perda no. 7 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dan Perda tentang perubahan kedua atas perda no. 8 tahun 2011 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha.

Bupati Safrial dalam sambutannya mengatakan, dengan diberlakukannya Perda bangunan di Tanjab Barat diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan bagunan gedung yang sesuai dengan tata bangunan, yang serasi, selaras dengan lingkungannya, serta menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyaman, kemudahan dan adanya kepastian hukum,” Ujar Bupati.

Terkait Perda yang mengatur tentang retribusi daerah yakni retribusi jasa umum dan usaha, Bupati mengatakan perda tersebut akan melewati tahap evaluasi oleh Gubernur Jambi melalui Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, hasil evalusi diteruskan ke Kemendagri untuk disesuaikan dengan pasal 157 UU no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

"Sehingga perda-perda perubahan rertibusi ini akan menjadi landasan kita dalam mengembangkan berbagai rencana dan aktifitas pembangunan di daerah kita, khususnya mengenai penerimaan daerah dari sektor retribusi daerah,” tuturnya.

Diakhir sambutan Bupati berharap dengan ditetapkannya ketiga perda tersebut, mengenai teknis pelaksanaan, Pemkab akan menindaklanjutinya dengan menyusun petunjuk teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan pemda, untuk itu, kepada SKPD terkait, saya minta agar menindaklanjuti , mensosialisasikan kepada stakeholders dan lapisan masyarakat, sehingga terbentuk satu pemahaman bersama dan dapat berjalan efektif.

“Semoga produk-produk hukum yang dihasilkan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan  di Kabupaten Kita, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah,” harapnya.


Selain Bupati, Rapat paripurna juga dihadiri Wakil Ketua dan anggota DPRD Kuala Tungkal,, Wakil Bupati H. Amir Sakib, anggota  Forkopimda, Sekdakab, para Asisten, staf Ahli, para kepala Bagian Setdakab serta Kepala SKPD di lingkup Pemkab Kuala Tungkal serta kepala Perbankan. (kaspul)


GUNUNG SUGIH-JNNews

Surat Kabar Umum Journal Nusantara News dan Bahana Nusantara News (JNN Group) pada tanggal 23 April 2016 lalu mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tingkat Provinsi Lampung,  acara yang berlangsung di aula kantor Redaksi JNN Group di Lampung Tengah mengangkat tema, “Tingkatkan Profesionalisme, Jadilah Wartawan Bermartabat.” Dan di pimpin langsung oleh Penanggung Jawab/Pemimpin Umum JNN Group Firman Hakiki dan Pemimpin Redaksi Bahana Nusantara Farida Sukam AL.

Dalam sambutannya Penanggung Jawab/Pemimpin Umum JNN Group, Firman Hakiki menekankan kepada seluruh wartawan untuk dapat lebih meningkatkan profesionalisme serta selalu mengedepankan etika dalam menjalan tugas jurnalistik.

“Tugas wartawan itu sangat amat mulia, untuk itu jangan kita nistakan tugas kita dengan hal-hal yang akan meruasak jati diri dan martabarat sebagai wartawan, tugas kita mengabarkan yang mungkin banyak orang belum tahu,” tegas Firman Hakiki.

Kepada seluruh wartawan yang tergabung dalam JNN Group, Firman Hakiki berharap wartawan/tinya agar dapat menjadi wartawan yang lebih professional, bermartabat dan dapat memberikan edukasi baik bagi masyarakat.

“Pahami tugas kalian, utama etika dalam bertugas dan junjung tinggi Undang Undang tentang Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik, ” lanjutnya

Dihadapan peserta Rakerda Lampung, ia menyampaikan juga agar para wartawan dalam menuliskan berita tidak mengedepakan kebencian serta menebar fitnah, tapi lebih mengutamakan kepentingan orang banyak dengan menyampaikan fakta berdasarkan fakta-fakta dilapangan.

 “Saya tegaskan kepada seluruh wartawan/ti JNN Group agar tidak menyebarkan fitnah tapi penyampaian kebenaran dalam berita adalah yang kita harapkan, jadilah mitra yang baik bagi pemerintah dan masyarakat, bangun komitmen untuk kemajuan daerah kalian masing-masing,” pungkasnya.

Kegiatan rutin tiga bulanan ini dihadiri seluruh wartawan/ti JNN Group yang ada di Provinsi Lampung. Kegiatan berjalan lancar dan sukses. Rakerda dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi kerja wartawan/ti JNN Group. (jn)


Tabel NPD Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah (dok: Kemendikbud RI)
JAKARTA-JNNews
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia telah rampung menyusun  Neraca Pendidikan Daerah (NPD tentang wilayah yang memuat informasi singkat tentang pendidikan di suatu daerah, diantaranya tentang kondisi umum (anggaran pendidikan,jumlah satuan pendidikan, peserta didik, dan guru) serta capaian pendidikan (Hasil Ujian Nasional, Indeks Integritas Ujiar Nasional, Uji Kompetensi Guru, dan Hasil Akreditasi).
Melalui Sekretaris Jenderal Kemendiknas, Informasi ini digambarkan secara sederhana agar memudahkan untuk dipahami oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.
“Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, NPD juga dilengkapi informasi yang terkait dengar persentase penduduk tuna aksara dan Indeks Pembangunan Manusia di daerah yang bersangkutan,” ujar Sekjen Kemendiknas Didik Suhardi melalui rilis yang diterima Redaksi Journal Nusantara, Senin (25/4/16).
Dengan tersusunnya NPD ini, menurut Sekjen Kemendiknas diharapkan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengakses dan memanfaatkan informasi dengan lebih mudah sekaligus meningkatkan keterlibatan aktifnya bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan pendidikan di daerahnya masing-masing.
Selain itu, ujar Didik, “NPD dapat dimanfaatkan masyarakat luas untuk berkontribusi penuh dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan pendidikan demi mewujudkan pendidikan yang bermutu, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” paparnya.
“Perlu kami informasikan bahwa NPD untuk semua Propinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia dapat diunduh melalui laman littp://npd.data.kemdikbud.go.id. NPD Propinsi/Kabupaten/Kota dapat pula diunduh melalui Mobile Application/Play Store berbasis Android dengan kata kunci Neraca Pendidikan Daerah,” jelasnya.

“Besar harapan kami semoga pihak berkenan untuk membaca, mencermati, dan menyebarkan informasinya di wilayah serta memanfaatkan data NPD ini untuk berkontribusi bagi peningkatan mutu dan perluasan akses pendidikan di wilayah masing-masing,” pungkasnya. (jn)


JAKARTA-JNNews 
Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam distribusi logistik domestik serta meningkatkan layanan pelanggan menjadi lebih baik. Pada 1 April 2016, RPX, perusahaan penyedia layanan pengiriman ekspres dan solusi logistik terpadu (One Stop Logistics) mengumumkan kemitraan strategis dengan Sagawa Holding Global Pte. Ltd. RPX adalah salah satu perusahaan logistik lokal yang memiliki jaringan luas di Indonesia. Dengan jaringan tersebut, diharapkan bisnis logistik dapat terus berkembang sesuai permintaan pasar dan pelanggan. RPX memiliki infrastruktur kuat di Pulau Jawa, di mana area ini merupakan pasar yang paling penting dengan sekitar 70 persen dari populasi penduduk Indonesia. RPX dan Sagawa optimis, bisnis logistik akan semakin tumbuh pesat seiring perkembangan e-commerce yang kian besar di Indonesia. Sejalan hal ini, kebutuhan logistik domestik diharapkan meningkat tajam. Sagawa Holding Global Pte. Ltd. dalam kesepakatan bisnis tersebut juga mengutarakan strategis bisnis mereka kepada RPX tentang Third Party Logistic (3PL) dan logistik e-commerce yang dikembangkan di Jepang dan berbagai negara. Sagawa terus mempromosikan peningkatan layanan pelanggan melalui kerjasama dengan RPX. 

Tentang RPX 
RPX merupakan perusahaan penyedia layanan logistik dengan berbekal pengalaman lebih 30 tahun di industri ini. RPX memberikan layanan komprehensif dan terintegrasi melalui empat pilar, yaitu Express menawarkan Domestic Express dan International Express; Logistics menawarkan Logistics Warehouseing, Forwarding dan Distribution; Agency Services menawarkan Transit Warehouse, Customs Clearance, Line Haul Service dan Ancillary Service serta Property menawarkan Building and Development dan Industrial Estate. Sejalan dengan rekam jejak bisnisnya, RPX terus mempertajam posisinya dengan mengedepankan layanan satu atap/terpadu, yang diperkenalkan kepada publik sebagai RPX One Stop Logistics. Secara keseluruhan, hal tersebut menjadi komitmen utama dari semua unit bisnis dalam menyedikan layanan berkualitas dibawah naungan RPX Group. Kinerja RPX diperkuat visi “RPX Group menyediakan layanan berkualitas, berpengalaman dan berdedikasi untuk memberikan pelayanan logistik terintegrasi (one-stop logistics).” RPX Group berkantor pusat di Jakarta Selatan, memiliki jaringan di 210 lokasi pada 126 kota dengan didukung lebih dari 1.600 sumber daya manusia berpengalaman dan sistem teknologi canggih. 

Tentang Sagawa Holding Global Pte.Ltd 
Sagawa merupakan perusahaan dengan berbasis di Minami – ku Kyoto, Jepang. SG Holding Group telah mengembangkan bisnis di Jepang dan global dalam berbagai bidang, antara lain deliveries, logistics, real estate, finance & system development dengan cara mendayagunakan kapabilitas grup secara maksimal. Sagawa akan terus memanfaatkan kekuatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan kelompok di daerah tertentu dan mencapai penyediaan solusi total sebagai seluruh grup. Melalui strategi ini, Sagawa bertujuan untuk menganggapi cepat dari beragam kebutuhan pelanggan, mendapatkan kepercayaan pelanggan dan menjadi perusahaan grup yang sangat dibutuhkan pelanggan. (jn/rls)
Diberdayakan oleh Blogger.