Halloween party ideas 2015

20.30.00
Faktor Ekonomi Jadi Alasan 99 Anak Jadi Korban Prostitusi Kaum Gay

Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono


journalnusantara.co.id - SEBANYAK 99 anak terdata menjadi korban prostitusi anak untuk kaum gay (lelaki penyuka sesama jenis).
Kasus ini terbongkar setelah polisi menangkap muncikari AR dengan jaringannya‎.
Dia kini telah ditetapkan tersangka.
Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono mengatakan rata-rata para korban ini berasal dari anak-anak yang keluarganya tidak mampu.
"Karena motif ekonomi, kebutuhan ekonomi. Termasuk pengaruh dari gadget juga. Mereka kebanyakan dari keluarga tidak mampu dan keluarga mereka tidak tahu," beber Ari Dono, Rabu (31/8/2016) di Mabes Polri.
Jenderal bintang tiga ini melanjutkan berdasarkan hasil interview sementara dari korban ini ada yang mengaku bisa menikmati tapi ada juga yang ragu-ragu serta malu-malu.
Lebih lanjut, diungkapkan Ari Dono kini para korban tersebut sudah mendapatkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh.

"Dipastikan dulu kesehatannya, mereka sudah cek darah. Setelah itu akan diperiksa oleh unit PPA kami. Pemeriksaan juga tidak dilakukan disini, tapi ditempat lain yang membuat korban nyaman," tambahnya.
Untuk diketahui, Subdit Cyber Crime Bareskrim Polri mengungkap jaringan prostitusi pada Selasa (30/8/2016) malam kemarin di wilayah Cipayung, Puncak, Jawa Barat.
Jaringan yang diungkap yakni prostitusi anak-anak yang khusus disediakan untuk para kaum gay.
Pengungkapan ini terbongkar melalui patroli cyber.
Dalam penggerebekan di Jl Raya Puncak KM 75 Cipayung, yakni di sebuah hotel itu‎, penyidik mengamankan satu tersangka inisial AR (41), yang adalah residivis.
AR menawarkan prostitusi anak dibawah umur melalui akunFacebook.‎
Selain menangkap AR, penyidik juga me‎ngamankan tujuh korban yakni enam orang dibawah umur dan satu korban usia 18 tahun.

Atas perbuatannya AR ditahan di Bareskrim dan dikenakan pasal berlapis yakni UU ITE, UU Pornografi, dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang. (tr/*)

19.49.00
Hasil gambar untuk ilustrasi perekaman e ktp

journalnusantara.co.id - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung melakukan aksi "jemput bola" ke kampung dan dusun terpencil agar warga melakukan perekaman KTP elektronik.

Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP dapat melakukan perekaman di mobil keliling milik kantor disdukcapil, ini juga untuk menyosialisasikan per akhir September 2016 mendatang masyarakat wajib memiliki e-KTP, kata Kadisdukcapil Waykanan Yuliawati di Blambanganumpu, Waykanan, Rabu.

Menurut dia, hingga akhir Agustus 2016 jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP mencapai 60 ribu lebih, sedangkan jumlah masyarakat Waykanan wajib memiliki KTP yaitu 476.804 jiwa.

"Ini berarti hamper 81 persen lebih yang sudah melakukan perekaman e-KTP tersebut," kata dia.

Selain itu dari total 14 kecamatan di Kabupaten Waykanan, ada tiga kecamatan yang masyarakatnya masih belum melakukan perekaman e-KTP seperti Kecamatan Pakuanratu, Bumiagung dan Gununglabuhan.
Hal tersebut karena kurang antusiasmenya masyarakat setempat dengan tim yang telah melakukan kunjungan ke dusun dan kampung terpencil.

?Aksi `jemput bola` ini untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan perekaman e-KTP dengan adanya tim dari disdukcapil kabupaten berkunjung ke kampung dan dusun berarti ada kepedulian terhadap masyarakat mengenai pemutakhiran data jumlah penduduk,? jelas Yuli.

Ia menambahkan, masyarakat juga sudah wajib mengetahui bahwa Dirjen Kependudukan telah memberikan infomasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik mengenai perekaman e-KTP yang memiliki batas hingga akhir September 2016 mendatang.

"Dan ditargetkan pada akhir tahun 2016 ini pembuatan akta kelahiran dari usia 0 ? 18 tahun seluruh Indonesia mencapai 77,5 persen dan pembuatan e-KTP hingga akhir tahun mencapai 82 persen. Ini merupakan target yang disampaikan Kemendagri kepada seluruh dinas kependudukan dan catatan sipil seluruh Indonesia saat di Kalimantan," kata dia.

Yuli menjelaskan, setiap kecamatan memiliki satu alat rekam sehingga membuat pendataan masyarakat semakin lama, dengan adanya kegiatan "jemput bola" ini dapat membantu masyarakat dan mempermudah untuk kepengurusan pembuatan KTP elektronik di kampung dan dusun yang sudah tertera di data.

?Setiap tim disdukcapil dari kabupaten melakukan kunjungan ke kampung dan dusun akan membawa 3 alat rekam ditambah alat rekam dari kecamatan ini agar mempercepat proses pelaksanaan,? tegasnya.

Dia juga menyatakan bagi warga yang KTP elektroniknya telah rusak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang.

"Warga yang KTP elektroniknya rusak bisa meminta dicetak kembali dengan e-KTP yang baru," katanya.

Sedangkan Wakil Bupati Waykanan Edwar Antony mengatakan aksi "jemput bola" ini patut diapresiasi karena dedikasi dan pengabdian untuk membantu masyarakat harus diacungkan jempol.

?Ini sudah tugas yang wajib mereka lakukan, demi mendata seluruh masyarakat dengan sistem perekaman e-KTP ini dapat membantu dan mempermudah masyarakat untuk membuat KTP agar tidak jauh-jauh ke kantor kecamatan,? kata dia.

Edwar mengharapkan, dari perekaman e-KTP ini tidak ada lagi masyarakat memiliki KTP ganda hanya ada satu KTP bagi satu pemilik dan dapat membantu jumlah keaslian penduduk di Kabupaten Waykanan.

"Berarti jumlah penduduk di Kabupaten Waykanan tidak akan berubah, bila ditambahkan dengan 60 ribu yang belum melakukan perekam e-KTP," kata mantan Asisten III Setkab Waykanan itu. (an/*)

19.39.00

journalnusantara.co.id - HIMPUNAN Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Kabupaten Tulang Bawang menggelar acara peringatan HUT ke-11 Himpaudi, sekaligus mensosialisasikan Gerakan Nasional Pembelajaran Aku Anak Jujur (Gernas Manjur) di Kabupaten Tulang Bawang. Di lapangan aspol menggala, Rabu (31/8)

Ratusan siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) se-Tulang Bawang didampingi para pendidik PAUD dan orang tua siswa, tampak memadati lokasi acara untuk mengikuti serangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada kesempatan itu.

Dalam kegiatan tersebut juga hadir Bupati Tulang Bawang Ir. Hanan A Rozak, MS, Sekdakab Tulang Bawang Drs. Sobri, MM, Bunda PAUD Tulang Bawang Erna Hanan A Rozak, Ketua Himpaudi Tulang Bawang Zaidirina Heri Wardoyo beserta para pengurus Himpaudi Tulang Bawang, serta para pejabat Pemkab Tulang Bawang.

Bupati Hanan A Rozak mengatakan" saya sangat mengapreseasi kegiatan ini, karena menurutnya penanaman nilai kejujuran kepada anak sejak usia dini sangat penting. Sehingga Ia pun mengajak masyarakat dapat mendukung gerakan yang dikampanyekan Himpaudi Tulang Bawang dan Himpaudi Nasional, “Gernas Manjur”, agar benar-benar terimplementasi di Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam mewujudkan keberhasilan gerakan ini, diharapkan para orang tua dan lingkungan masyarakat juga dapat berperan sebagai tauladan bagi anak-anak dalam menanamkan kejujuran dalam kehidupannya sehari-hari.

Gerakan Nasional Pembelajaran Aku Anak Jujur (Gernas Manjur) merupakan sebuah gerakan serentak nasional yang disosialisasikan dalam rangkaian HUT ke-11 Himpaudi dan dicanangkan di seluruh Indonesia.

Sedangkan di kabupaten Tulang Bawang, ulang tahun ke-11 Himpaudi diperingati dengan berbagai kegiatan, diantaranya sosialisasi gerakan Gernas Manjur dengan tema “Jujur Sepanjang Hayat” sekaligus penyerahan piala bagi pemenang lomba gerakan ini yang sebelumnya telah dilakukan penilaian oleh Himpaudi Tulang Bawang. Lalu kegiatan Senam Himpaudi, pelepasan balon ke udara, serta pertunjukkan seni dan ketrampilan yang ditampilkan oleh siswa PAUD dan TK se-Tulang Bawang. (hm/*)

19.09.00

Hasil gambar untuk ilustrasi Tunjangan Profesi Guru

journalnusantara.co.id - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menilai salah satu penyebab terjadinya kelebihan anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) adalah buruknya sistem distribusi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Menurut dia, sistem transfer anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah rentan terjadi penyimpangan.
Retno menuturkan, pada 2014 FSGI pernah mendapat beberapa laporan dari guru yang tunjangannya tertunda hingga enam bulan.
Retno pun mengungkapkan bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena anggaran TPG sengaja disimpan untuk didepositokan oleh pemerintah daerah.
Praktik tersebut, kata Retno, sudah terjadi sejak awal pemberlakuan sistem distribusi melalui pemerintah daerah pada 2007.
"Sebelum tahun 2012 kami mendapatkan data, dana tunjangan terlambat karena disimpan untuk dibungakan," ujar Retno saat ditemui di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu (31/8/2016).
"Jadi sengaja ditahan kemudian didepositokan di bank. Temuan itu sudah kami laporkan," kata dia.
Retno mengatakan, untuk menghindari praktik penyimpangan, pemerintah pusat sebaiknya mengubah sistem transfer tunjangan. Artinya, TPG langsung dibayarkan ke rekening pribadi guru.
Selama ini, guru tidak mengetahui berapa besaran tunjangan yang seharusnya diterima. Sebab, pada praktiknya tunjangan tidak dibayarkan secara rutin oleh pemerintah daerah.
Setelah dilakukan penghitungan pun, kata retno, masih ditemukan jumlah tunjangan yang diterima tidak sesuai dengan gaji pokoknya.
Retno meyakini dengan sistem distribusi langsung ke rekening guru bisa meminimalisasi praktik penyimpangan dan menghindari terjadi kelebihan anggaran TPG.
"Sebelumnya sistem transfer itu langsung ke rekening guru, tidak melalui pemerintah daerah. Tidak ada gangguan. Kalau tunjangan dosen bisa langsung bersama gaji, kenapa guru tidak bisa?" kata Retno.
Ditemui secara terpisah, Menteri Pendidikan dan KebudayaanMuhadjir Effendy mengatakan bahwa Kemendikbud akan memperketat mekanisme pengawasan terhadap distribusi Tunjangan Profesi bagi Guru (TPG).
Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kelebihan anggaran TPG yang tidak terpakai seperti yang terjadi saat ini.
Adanya sisa anggaran tunjangan yang tidak terpakai dari tahun sebelumnya, membuat Kementerian Keuangan harus memotong anggaran tunjangan di tahun berikutnya.
"Ya kami akan tingkatkan pengawasan, jangan sampai ada sisa anggaran tunjangan yang terlalu besar," ujar Muhadjir saat ditemui di gedung Kementerian Pendidikan, Jakarta, Rabu (31/8/2016). (ko/*)

19.01.00


journalnusantara.co.id - MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa tenggat waktu pada 30 September 2016 bagi masyarakat untuk merekam data e-KTP tidak berlaku kaku. Ia memastikan bahwa pelayanan publik tetap diberikan kepada masyarakat yang ingin mengurus berbagai keperluan.
"(Pelayanan publik) tetap dong. Kemendagri ini melayani masyarakat," ujar Tjahjo usai mengahdiri Rakor Tingkat Menteri Persiapan penyelenggaraan ASEAN Games 2018 di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).
Ia mengatakan, aturan tersebut bermaksud mendorong masyarakat agar segera merekam data untuk pembuatan e-KTP. Pasalnya, masih ada sekitar 22 juta penduduk yang belum melakukan perekaman data.
"Itu tidak kaku, (tapi) luwes. Kami fokus dulu kejar 22 juta ini, di Jakarta saja ada 200.000 (warga) yang belum rekam data," kata dia.
Tjahjo mengimbau, maka dari itu masyarakat yang belum merekam data segera datang ke kantor Kelurahan, Kecamatan, atau Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk merekam data dan pendaftaran e-KTP. Hal ini, kata Tjahjo, terkait dengan harapan pemerintah bahwa ke depan tiap WNI hanya memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Kami imbau kepada masyarakat, tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah ingin ada NIK tunggal, setiap WNI harus punya NIK, untuk KTP asuransi, SIM, paspor, saya minta masyarakat luangkan waktu, datang dan rekam data. Baik di kecamatan, kota kabupaten dan pusat pasar minggu, rekam saja dahulu NIKnya," tutur dia.
Tjahjo menambahkan, masyarakat bisa melapor ke Dinas Kependudukan setempat jika tidak mendapatkan pelayanan publik meskipun belum melakukan merekam data dan memiliki e-KTP.
"Bisa langsung ke dinas pusat, bisa ke dinas Kota Kabupaten," kata dia. (ko/*)

18.54.00
Hasil gambar untuk ilustrasi Gaji Anggota DPRD Dinaikkan

journalnusantara.co.id - KENAIKAN gaji serta tunjangan anggota Dewan dinilai bukan solusi untuk mengatasi praktik korupsi yang masih kerap terjadi di lembaga legislatif, baik pusat maupun daerah.
Hal tersebut disampaikan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menanggapi langkah pemerintah yang akan menaikkan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Dengan kenaikan gaji yang sudah disetujui pemerintah pusat, tak ada jaminan bahwa praktik persekongkolan dengan pemda akan berhenti," kata Lucius saat dihubungi, Rabu (31/8/2016).
Lucius menilai, permintaan kenaikan gaji DPRD justru membuktikan bahwa wakil rakyat dari pusat hingga daerah banyak diisi oleh orang-orang yang hanya menjadikan kursi Dewan sebagai lahan mencari pendapatan.
Padahal, mestinya anggota DPRD menjadi teladan bagi rakyat.

"Akan tetapi kita terpaksa menerima kenyataan bahwa anggota DPRD tak bisa dijadikan panutan ketika mereka bersorak menyambut pengumuman kenaikan gaji sendiri dan pada saat yang sama mereka lupa dengan realitas penderitaan rakyat yang memilih mereka sehingga mendapatkan kursi di parlemen daerah," ucap Lucius.
Meminta kenaikan gaji pada saat ekonomi nasional sedang sulit, lanjut Lucius, merupakan sebuah ironi.
Apalagi kenaikan gaji itu sama sekali tak diikuti oleh pembaruan komitmen DPRD untuk meningkatkan kinerja mereka.

"Persetujuan kenaikan gaji merupakan candu bagi bertahannya karakter DPRD yang selama ini cenderung melempem. Mereka tak akan tergerak untuk mengabdi setelah kenaikan gaji, akan tetapi malah akan semakin arogan dengan penampilan wah di tengah sebagian masyarakat yang masih susah," tambah Lucius.
Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Lukman Said sebelumnya mengatakan, pihaknya meminta kenaikan gaji dan tunjangan karena kesejahteraan para anggota DPRD sangat penting agar menghindari praktik korupsi.

"Bagaimana kami tidak terpuruk, tidak korupsi, tidak membuat terpuruk lembaga yang kami cintai ini," kata Lukman.
Lukman menjelaskan bahwa gaji beserta tunjangan para anggota DPRD tidak pernah mengalami kenaikan selama hampir 13 tahun.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diteken pada akhir era pemerintahan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri.
Presiden Joko Widodo menyetujui rancangan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur mengenai tambahan dan kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD.

PP ini diumumkan Jokowi di hadapan ratusan anggota DPRD saat membuka Rapat Kerja Nasional I Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Jokowi menjanjikan bahwa PP tersebut selambat-lambatnya akan terbit pada akhir tahun ini. PP itu tidak bisa diterapkan saat ini karena pemerintah tengah melakukan penghematan anggaran.

"Tapi yang jelas tidak akan menginjak tahun depan. Saya tahu ini sudah 13 tahun, saya tahu sekali," kata Jokowi yang akhirnya kembali disambut tepuk tangan para anggota DPRD.
Saat ditanya apa yang menjadi pertimbangan menyetujui PP tersebut di tengah kondisi ekonomi yang sulit, Jokowi beralasan, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD di Kabupaten masih minim.

Jokowi menambahkan, kesejahteraan anggota DPRD tidak pernah meningkat selama hampir 13 tahun. (ko/*)

20.11.00
journalnusantara.co.id - PEMERINTAH Kabupaten Lampung Utara berkomitmen untuk terus fokus dalam membangun karakter anak sebagai generasi penerus bangsa dan daerah, terbukti salah satunya upaya sistematis yang ditempuh Pemkab Lampung Utara yakni melalui implementasi program pembangunan bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Bupati Lampung Utara H. Agung Ilmu Mangkunegara. S.STP.M.H., menyaksikan prosesi Pengukuhan Bunda PAUD Se- Kecamatan Abung Tengah, Abung Pekurun, Abung Kunang dan Tanjung Raja, di Halaman Kantor Kec. Abung Tengah, Selasa 30 Agustus 2016

Menyadari begitu pentingnya PAUD dalam membentuk karakter positif anak, pada hari ini Bunda PAUD Lampung Utara Hj. Endah Kartika Prajawati Agung Mengukuhkan Bunda PAUD 46 Desa dari 4 Kecamatan, Adapun jumlah Bunda paud yang di kukuhkan dari empat kecamatan adalah.

Dari Kecamatan Abung Tengah berjumlah 11 (sebelas Orang ),Dari kecamatan Abung pekurun berjumlah 9 (sembilan Orang), Dari kecamatan Abung Kunang berjumlah 7 ( tujuh orang ),Dari kecamatan Abung Tanjung Raja Berjumlah 19 (sembilan belas orang) Pengukuhan ditandai dengan pemasangan slempang, oleh Bunda PAUD Kabupaten Lampung Utara kepada salah satu perwakilan Bunda PAUD Desa.

Dalam sambutanya Bupati Lampung Utara H. Agung Ilmu Mangkunegara. S.STP.M.H., memberikan ucapan selamat kepada Bunda PAUD yang baru saja dikukuhkan, dalam acara  Pengukuhan Bunda PAUD Se- Kecamatan Abung Tengah, Abung Pekurun, Abung Kunang dan Tanjung raja dan jangan lupa jabatan yang di emban adalah amanah.

Sekaligus Bupati berpesan kepada para Kepala desa “jangan gadaikan garuda yang ada di Dada saudara” karena saudara mengemban peran penting dalam pembangunan Lampung Utara.Mari kita rapatkan barisan untuk terus mendukung pembangunan di periode periode yang akan datang
Hj. Endah Kartika Prajawati.S.STP.MH,, dalam sambutannya mengatakan , bagi para orang tua harus memiliki ilmu yang lebih untuk pendidikan anak usia dini. sedimikian nya pentingnya pendidikan anak usia dini dari 0 sampai dengan 6 tahun sehIngga usia dini sering disebut dengan golden age.

Anak yang mendapatkan mendapatkan layanan pendidikan yang baik saat usia dini, memiliki harapan lebih besar untuk meraih keberhasilan di masa yang akan datang.

selanjtnya Bunda PAUD memberikan ucapan selamat kepada Bunda PAUD  yang baru dikukuhkan. bUNDA paud kAB. lAMPUNG uTARA meminta agar Bunda PAUD dESA DAN Kecamatan  agar tetap kerjasama dari berbagai segi dengan Bunda PAUD Kota Batam, Dinas Pendidikan, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini dan Tenaga Kependidikan anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) dan masyarakat di wilayahnya dalam memajukan PAUD. Ny. Mariana menambahkan bahwa melalui pengukuhan ini diharapkan dapat memperluas peran masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD.

Dalam akhir sambutannya Hj. Endah KartikaPrajawati.S.STP.MH mengatakan dengan dikukuhkannya Bunda paud Desa ini, sy berharap Kabupaten Lampung Utara kedepan akan lebih maju dan berkembang , sesuai dengan harapan kita bersama.mari kita satukan langkah dan gerak kita untuk bersama berkerja secara profesional dan penuih rasa tanggung jawab , dalam mewujufdkan perubahan nyata Kabupaten Lampung uatara yang lebih baik.(hartoni)

20.09.00
journalnusantara.co.id - AGAR penerapan tatacara penanggulangan bancana alam tepat sasaran, 74 personil Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Way Kanan, dapat pelatihan dasar dari BPBD Kota Bandar Lampung dan Tim SAR Provinsi Lampung yang didampingi pasukan Kodim 0427 dan Polres Way Kanan.

Pelatihan yang berlangsung Selasa (30/8) sekira pukul 09.00 wib, di sekitar tugu Ryacudu Blambangan Umpu itu, tampak diserab baik para personil Damkar BPBD Way Kanan.

KUPT Damkar Way Kanan, Hamdin Nasri mewakili Kepala BPBD Way Kanan Alimin mengungkapkan, pelatihan itu guna meningkatkan keahlian dan wawasaan pasukan Damkar, selain pandai berenang dan memadamkan Api, personil Damkar kedepan juga harus pandai menangulangi bancana Alama dengan pelaksaanya tepat sasaran.

“Pelatihan ini akan berlangsung hingga (31/8/2016) besok. Kita sangat terbantu dengan pelatihan dasar ini,”ungkapnya.

Lebih jauh Hamdin Nasri memaparkan, pelatihan dasar itu diantaranya penanggulangan bancana tanah longsor dan pembersihan pohon-pohon yang tumbang di jalan lintas maupun di pemukiman warga dan pembuatan kawasan pengungsi bagi korban.

“Secara bertahap penangulangan bencana akan disesuaikan dengan rekayasa pelatihan dasar sementara sesuai alat dan lahan pelatihan.(hm/*)

20.06.00
journalnusantara.co.id - PEMERINTAH Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng), melalui Dinas Peternakan dan Perikanan setempat, akan membantu para pengusaha ikan yang ada di Lamteng dengan cara memberikan pelatihan dan pengawasan, agar lebih mudah untuk menjual hasil olahan ikannya.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto saat menghadiri, pertemuan para usaha perikanan di Kampung RB, Kecamatan Seputih Raman, Selasa (30/8).

Wabup Loekman berharap, para pengusaha ikan yang ada dikabupaten ini, dalam perkembangan usaha ikannya, bisa menjadi komoditi usaha yang dapat diandalkan walaupun masih banyak yang harus di perbaiki mulai dari pengolahan dan penjualannya.

" Saya atas nama Pemkab Lamteng meminta, agar para pengusaha ikan yang ada di kabupaten yang berjuluk Bumi Beguai Jejamo Wawai ini, untuk dapat memaksimalkan hasil olahan perikanannya, mulai dari olahan tradisional sampai dengan proses penggaraman dan pengasapan, untuk dijadikan ikan asin maupun ikan asap,"ujar Loekman.

Wabup yang berpasangan dengan Mustafa ini mengatakan, bahwa jenis olahan ikan asin dan ikan asap ini,
banyak dihasilkan dari Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya berasal dari Kecamatan Bandar Mataram, Rumbia, Bumi Nabung, Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya, dengan jenis gabus, ikan baung dan ikan sepat.

Untuk para pengusahan ikan lele, Wabup Loekman juga meminta agar dapat mengembangkan hasil perikanannya menjadi produk- produk lain, agar tidak hanya terpaku dengan menjual ikannya hidup- hidup.

" Ini kurang pas. Jika sudah banyak pengusaha pasti akan terjadi harga jatuh sehingga para pengusaha ikan lele bisa gulung tikar. Saya harap para pengusaha ikan lele yang ada di Lamteng, untuk dapat mencontoh pengusahan ikan lele yang ada di Kota Gajah Timur. Disana banyak produk lele yang beraneka ragam dalam penjualannya, mulai dari kulit sampai durinya pun bisa di olah, bahkan membuat baso lele pun sudah ada. Ini yang perlu kita contoh. Dengan beraneka ragam penjualan hasil olahan ikan lele ini, para pengusaha ikan lele yang ada disini, pasti akan lebih mudah untuk menjual hasil olahan ikannya,"pungkasnya.(hm/*)

20.01.00

Hasil gambar untuk Pembuatan e-KTP di Pringsewu Meningkat

journalnusantara.co.id - PASCA pengumuman batas akhir perekaman 30 September 2016. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pringsewu meningkat hingga 100 persen. Peningkatan. Tersebut dijelaskan  Kepala Disdukcapil Hasan Basri,selasa (30/8) diruang kerjanya.

Pasca pengumuman batas akhir perekaman tersebut membuat  warga yang belum melakukan perekaman mendatangi kantor  Disdukcapil guna membuat e-KTP karena di khawatir data kependudukannya dinonaktifkan.

Lebih lanjut menurut Hasan basri , batas terakhir itu bagi mereka yang belum melakukan perekaman. Bukan sebagai batas akhir pembuatan e-KTP.
"Kalaupun sudah perekaman, pencetakan e-KTP-nya di lain waktu tidak masalah. Yang penting sudah perekaman," ujar Hasan.

Kalau perekaman, dikatakan Hasan, cukup ke kantor kecamatan. Sedangkan di kantor Disdukcapil hanya pencetakannya saja.  (hm/*)

19.58.00

Hasil gambar untuk ilustrasi dana pembangunan

journalnusantara.co.id - PEMERINTAH Kabupaten Tulangbawang melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoprindag) setempat, pada tahun 2016 ini berencana akan melakukan penambahan bangunan terhadap Pasar Putri Agung dengan menggunakan Anggaran dari Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp5 Milyar lebih. Anggaran tersebut diperuntukan khusus pembangunan fisik saja.

Kepala Dinas Koperindag, Supriyanti yang diwakili Kabid Perdagangan Sumantri, menggatakan ketika ditemuai diruang kerjanya baru-baru ini, mengatakan rencananya pada Bulan Juli mendatang Diskoprindag akan melakuan pembanguan kembali terhadap Pasar Putri Agung yang bertempat di Kecamatan Menggala.

“Berdasarkan permintaan dan usulan para pedagang, agar pembangunan direliasasikan sesudah Idul adha mengingat untuk pindah ke relokasi sementara pedagang harus bekerja exstra mengangkat ke bangunan lain, sementara berjarak kurang lebih 500 meter,” kata dia. Selasa (30/08).

terkait bangunan pasar itu, Dinas Koperindag pada saat ini telah memperoleh Rap dan Gambar dimana konsep Pembangunannya mengacu pada Prototype, kementrian standar banguan dan standar SNI dan aturan Permendagri No 61/M-DAK/8-2016 dan peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No 69/PDN/Kab/7-2016 Pasar Tipe B.

“Untuk jumlah kios dan los, akan dibangun Kios 34 unit dan los 150 unit, dengan luas bangunan volume 3200 meter persegi, semuanya sudah di konsep untuk los ikan lokasinya bagian sebelah belakang banguan kios, dan sudah dipastikan. Namun kendati Pasar Putri Agung bangunanya sudah modern tapi konsep pasarnya tetap menggunakan gaya Pasar Tradisional yang sifatnya tawar menawar barang tetap berlangsung antara pedagang dan pembeli.Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa pembanguan Pasar Putri Agung didasari dengan posisi beradanya pasar yang ada di Kecamatan Menggala, dan berada dipusat pemerintahan Kabupaten Tuba, jadi pasar pun harus disesuikan dengan tata ruang kota ,” jelasnya. (hm/*)

18.43.00

Hasil gambar untuk ilustrasi e-voting indonesia

journalnusantara.co.id - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo mengatakan, pemerintah sedang mengupayakan penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting pada Pemilu 2019.
Menurut dia, e-voting ini merupakan masukan masyarakat saat uji publik RUU Pemilu.
“Pelaksanaan e-voting ini awalnya menjadi masukan dari masyarakat saat uji publik RUU Pemilu. Kini pelaksanaan pemilu melalui e-voting menjadi tambahan isu dalam penyusunan RUU Pemilu,” kata Soedarmo, di Jakarta, Senin (29/8/2016).
Menurut dia, wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan antara Kementerian Dalam Negeri dengan sejumlah pihak, dalam rapat tingkat Kementerian Kordinator Politik, Hukum dan Kemanan (Kemenko Polhukam).
Dengan digunakannya sistem pemungutan suara elektronik, kata Soedarmo, potensi kecurangan dalam proses pemungutan suara dapat diminimalisir.
“Prosesnya lebih efisien dan efektif, lalu hasilnya lebih cepat dan akurat,” ujar dia.
“Oleh karena itu, penerapan e-voting pada Pemilu 2019 terus dipertimbangkan,” lanjut Soedarmo.
Sebelumnya, revisi paket UU Pemilu, yakni UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif, UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta UU Nomor 15/2014 tentang Penyelenggara Pemilu, telah masuk dalam prolegnas 2016.
Saat ini, pembahasan pemerintah mengenai penyederhanaan tiga UU Pemilu tersebut masih berada di tingkat Kemenko Polhukam. Rapat pertama telah dilaksanakan pada Kamis (25/8/2016) lalu.
Selanjutnya, hasil akhir rapat koordinasi tersebut kelak akan dijadikan masukan untuk dibawa pada rapat terbatas (Ratas) yang akan dihadiri Kepala Negara dan sejumlah menteri di Istana, dimana penyusunan draft RUU itu akan memasuki tahap finalisasi. (ko/*)

00.37.00

Polda Lampung sita 300 zak pupuk bermasalah
ilustrasi pupuk palsu
journalnusantara.co.id -  Jajaran Kepolisian Daerah Lampung menyita sebanyak 300 zak pupuk bermasalah atau tidak sesuai label unsur hara dalam kandungan penyubur tamanan tersebut.

"Peredaran pupuk itu disita dari gudang milik pelaku berinisial US di Jalan Raya Lintas Liwa Suka Mulya, Kelurahan Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat," ujar Pejabat sementara (Pjs) Kasubdit I Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Lampung AKBP Andy Siswantoro, Senin.

Menurut dia, petugas menyita 300 zak pupuk yang tidak sesuai lebel merek Palmy produksi PT Cemerlang Duta Nusantara asal Sidoarjo, Jawa Timur.

"Pupuk NPK merek Palmy yang tidak sesuai dengan lebel dan kandungan unsur haranya, disita dari pelaku berinisial US selaku distributor pupuk Lampung Barat," kata Andy.

Ia menyebutkan, pupuk organik atau majemuk jenis NPK 16-16-16 merek Palmy yang disita petugas dari gudang milik US, komposisi unsur hara makro dan mikronya tidak sesuai lebelnya. Semestinya unsur hara dari pupuk NPK 16-16-16 tersebut harus mengandung tiga unsur hara makro dan dua unsur hara mikro.

Untuk unsur hara makro, kata Andy, seperti N (Nitrogen) kandungan unsur haranya 16 persen; P (Phospat) 16 persen dan K2O (Kalium) 16 persen. Sebagai unsur hara mikro, yakni CaO (Kalium) dan MgO (magnesium).

"Setelah diteliti dan diuji laboraturium, unsur hara dari pupuk NPK yang disita itu, kandungannya hanya 0,01 persen jauh di bawah standar atau semestinya," ujar dia.

Pupuk NPK merek Palmy tersebut diedarkan pelaku US kepada para petani, khususnya di wilayah Lampung Barat. Namun ada dugaan, kemungkinan pelaku mengedarkan juga di wilayah lainnya.

"Guna mengungkap kasus tersebut, saat ini kasusnya masih di dalami dan diselidiki lebih lanjut," ujarnya.

Mengenai tersangka, distributor berinisial US telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut. Namun, tersangka tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan kooperatif dan tidak terindikasi menghilangkan barang bukti.

Akibat perbuatannya, polisi menjerat US dengan pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) huruf f junto (jo) pasal 37 ayat (1) UU nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda Rp250 juta.(an/*)

00.32.00

journalnusantara.co.id - Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kembali menggalakkan Program Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di seluruh desa, menyusul penangkapan terduga teroris di daerah tersebut.

Menurut Bupati Lampung Tengah Mustafa, di Gunung Sugih, Senin, untuk memastikan Program Siskamling itu berjalan, dia bersama jajaran pemkab setempat melakukan inspeksi secara rutin ke sejumlah pos ronda secara acak setiap malam.

"Polda Lampung menjadikan kegiatan ini sebagai role model untuk dilaksanakan di wilayah lain sebagai upaya antisipasi untuk menekan pergerakan teroris," ujar Mustafa.

"Justru setelah penangkapan terduga teroris kemarin, para pelaku itu tidak bisa bergerak leluasa lagi di Lampung Tengah ini," katanya.

Sepekan lalu penangkapan terduga pelaku teroris di Lampung Tengah dilakukan oleh tim Densus 88.

Setelah kejadian itu, Pemkab Lampung Tengah memperketat pencegahan, salah satunya adalah dengan menggalakkan kembali siskamling di seluruh kampung di daerah itu.

Siskamling dianggap salah satu langkah efektif untuk menangkal gerakan radikalisme dan pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan.

Pelaksanaan siskamling atau ronda malam di Lampung Tengah itu sebenarnya sebelumnya telah dilaksanakan, namun mulai digalakkan lagi sejak Februari 2016.


Pengawasan terhadap kegiatan itu dilakukan langsung oleh Bupati Lampung Tengah Mustafa dan pejabat pemkab setempat. Setiap malam bersama instansi dan pegawai pemkab itu berkeliling dari kampung ke kampung untuk memastikan siskamling berjalan dengan baik.

Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin mengapresiasi langkah Pemkab Lampung Tengah itu. "Ronda malam ini mendorong dan memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat di daerah itu, sehingga mendukung tugas kepolisian," ujar Ike.

Menurutnya, tingkat kejahatan seperti pembegalan dan pencurian dengan kekerasan masih tinggi di Lampung Tengah ini.

Sebelumnya, dua terduga pelaku bom di Mapolresta Surakata, Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu ditangkap di wilayah Lampung Tengah.

Karena itu, Polda Lampung berencana menjadikan Program Siskamling yang dijalankan Pemkab Lampung Tengah ini sebagai role model di daerah lain untuk menekan pergerakan teroris di wilayah bersangkutan.

Kabupaten Lampung Tengah memiliki luas 3,8 juta kilometer persegi dan terdiri atas 28 kecamatan, 10 kelurahan serta dan 283 desa.

Pemkab setempat menargetkan setiap kampung memiliki sedikitnya 2 tim dan 2 pos siskamling. Kampanye tentang siskamling dianggap sebagai cara paling murah dan ampuh untuk memupuk partisipasi warga dalam menurunkan angka kriminalitas sekaligus gerakan radikalisme di wilayah itu.(an/*)

00.27.00
journalnusantara.co.id -Penyelenggaraan Lampung Krakatau Festival atau yang sebelumnya bernama Festival Krakatau yang diselenggarakan pada 24 Agustus hingga 28 Agustus 2016 berhasil menggaet sebanyak 15.000 pengunjung dari dalam negeri dan luar negeri.

"Terjadi peningkatan jumlah pengunjung dari tahun sebelumnya. Peningkatannya sekitar 3.000-an pengunjung," ujar Koordinator Media dan Publikasi Lampung Krakatau Festival, Dendy Triadi, di Jakarta, Senin.

Meski tidak signifikan peningkatan jumlah pengunjungnya, namun Dendy melihat dampak dari perubahan "branding" mulai terasa. Jika sebelumnya, penyelenggaraan festival dilangsungkan di satu titik, namun tahun ini diselenggarakan di beberapa titik.

"Meningkat karena ada perbedaan konsep acara. Kalau dulu cuma satu titik, sekarang di banyak titik." Rangkaian kegiatan Festival Krakatau dimulai dengan jelajah Pasar Seni, peragaan busana, pertunjukan musik akustik, dan seminar. Kemudian, seminar usaha kreatif, yang akan dilaksanakan di Mal Boemi Kedaton Bandarlampung pada 24 hingga 28 Agustus 2016. Selanjutnya jelajah layang-layang pada 25 hingga 26 Agustus 2016, jelajah rasa pada 26 hingga 28 Agustus yang menyajikan beragam kuliner, jelajah Krakatau, dan ditutup jelajah semarak budaya Lampung.

"Mulai tahun ini, namanya tidak lagi Festival Krakatau tapi Lampung Krakatau Festival, ini menegaskan bahwa Krakatau itu punya Lampung, karena ada beberapa daerah yang mengaku-ngaku kalau Krakatau berada di wilayah mereka," papar dia.

Kegiatan Lampung Festival Krakatau juga melibatkan berbagai komunitas internasional. Hal itu terbukti pada festival layang-layang dan Lomba Foto Amatir yang diikuti oleh peserta nasional dari Provinsi Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, serta peserta dari manca negara (Malaysia, Singapura, Perancis), dengan peserta lokakarya diikuti 200 anak.

Meski demikian, Dendy mengakui ada beberapa kekurangan dalam penyelenggaraan festival itu seperti kurangnya publikasi dan mepetnya waktu pengumuman pelelangan dengan penyelenggaraan.

"Kami berharap tahun depan persiapannya bisa ditingkatkan lagi. Kalau perlu ada jeda waktu tiga bulan untuk persiapan penyelenggaraannya," harap dia.

Sebelumnya, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo ingin agar penyelenggaraan festival itu mendunia karena ada nama Gunung Krakatau yang lebih dulu mendunia karena ledakannya pada 1883. Setiap tahun, bulan letusannya tersebut diperingati melalui penyelenggaraan Festival Krakatau. (an/*)

20.41.00
journalnusantara.co.i - Anak usia belajar pada jam belajar 19.10 WIB menjajakan dagangannya di taman kota Metro, pada jam belajar harus anak anak ada dirumah, berkumpul dan belajar untuk pelajaran esok pagi.
Pemerintah setempat seharusnya juga tidak melakukan hal pembiaran, karena anak anak usia dini belum saatnya ikut mencari uang, anak anak tersebut ada sebagai pedagang asongan atau jadi badut.
Ironis nya taman kota Metro di depan rumah dinas Walikota yang hanya berjarak lebih kurang 15 meter dari gerbang rumah dinas Walikota.
Tidak kah hal ini menjadi renungan kita semua.

(Foto di jepret, Senin 29/8).

09.28.00
Apindo: Kenaikan cukai rokok merugikan pengusaha

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Yusuf Kohar.

journalnusantara.co.id - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Yusuf Kohar menyatakan kenaikan cukai rokok dapat menimbulkan kerugian bagi pengusaha yang berujung pada pengurangan karyawan secara massal.

"Dengan kenaikan harga rokok ini, bisa membuat pengusaha merugi," katanya di Bandarlampung, Minggu.

Wacana kenaikan harga rokok itu dinilai ada segi positif dan negatif. Yang positif menambah pendapatan pemerintah pusat, sedangkan segi negatifnya para pengusaha bisa merugi karena kenaikan harga tersebut bisa mengurangi penjualan rokok.

"Banyak segi positif dan negatif. Namun, pemerintah pusat pasti punya formulasinya seperti apa langkah yang akan diambil," katanya.

Menurut Yusuf yang juga Wakil Wali Kota Bandarlampung, daya beli masyarakat bisa menjadi turun. Hal inilah nantinya berpengaruh pada perekonomian pengusaha.

Namun, hal itu sedang dilakukan pengkajian. Dalam hal ini, Apindo Lampung menunggu instruksi dari Apindo pusat.

"Kalau dari Apindo pusat `kan, hal ini akan dikaji kembali, jadi kami tunggu perintah pusat apakah setuju atau tidak," katanya.

Oleh sebab itu, Apindo Lampung tidak bisa menyatakan setuju atau menolak sebab hal tersebut membutuhkan kajian khusus.

"Kalaupun harus naik, tentunya harus dipertimbangkan secara matang oleh Pemerintah," katanya. (an/*)

21.07.00

journalnusantara.co.id - DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan mengesahkan sebanyak empat Peraturan Daerah (Perda) pembentukan dan susunan perangkat daerah (perda).
Adapun Perda tersebut berdasarkan PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan empat perda lainnya. Dimana keempat perda tersebut diantaranya Perda Pembentukan Produk Hukum Desa, Perda keuangan desa serta Perda Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi.
Ketua DPRD Lampung Selatan, Hendry Rosyadi mengatakan, keempat Perda tersebut sebelum dilakukan pengesahan, pihaknya terlebih dahulu membahasnya dengan beberapa Satker (Satuan Kerja).
"Beberapa hari lalu kami sudah membahasnya, kami memanggil Satker yang berhubungan dengan Perda itu. Setelah dibahas, kami langsung mengesahkannya," kata Hendry Rosadi, Jum'at (26/08).
Sementara itu, wakil Bupati Lmapung Selatan Nanang Ermanto, mengaku sangat bangga dengan hasil kerja keras DPRD yang telah membahas keempat raperda tersebut sehingga menjadi Perda.
"Terima kasih dengan seluruh anggota DPRD Lamsel yang telah membahas keempat raperda ini sehingga menjadi Perda," katanya.
Setelah disahkannya Perda tersebut, lanjut politisi PDI-Perjuangan ini, pihaknya akan berusaha melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa di kabupaten Lampung Selatan terdapat Perda baru yang harus dijalankan.
"Nanti kami akan sosialisasi ke masyarakat ada hal-hal yang harus ditaati jika masuk ke wilayah Lampung Selatan," jelasnya.
Dilain sisi, meski telah disahkan menjadi perda, sejumlah fraksi DPRD setempat menyoroti perda tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
Seperti dikatakan Jenggis Khan Haikal  dari fraksi Partai Demokrat (PD) mengatakan, fraksi PD memandang Ranperda mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi itu salah satu dari 8 Ranperda yang dicabut oleh Gubernur Lampung H. M Ridho Ficardo, S.Pi, M.Si beberapa waktu lalu.
"Terkait hal itu, Lamsel diminta untuk mengevaluasi kembali mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Karenanya, Fraksi PD menekankan untuk meninjau ulang persoalan tarif itun" katanya.

Ia juga menyebutkan, tarif untuk retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilamsel diharapkan untuk seimbang dari berbagai sektor. Antara lain, pihak perusahaan dan masyarakat sekitar tidak merasa dirugikan untuk pemenuhan PAD Lamsel.
Sementara, mewakili seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra, Waris Basuki, SH, MH menegaskan, apabila telah disahkan dan siap dijadikan perda, pihak eksekutif harus berperan aktif untuk mensosialisasikannya.
"Sosialisasi harus disampaikan secara masif, agar seluruh masyarakat dan aparatur desa dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan ketika ada Perda baru ini," pungkasnya.(hm/*)

21.05.00
journalnusantara.co.id - SEBAGAI sekolah dasar yang banyak meraih prestasi baik tingkat kota, tingkat provinsi bahkan tingkat nasional, SDN 4 Metro Timur, merupakan salah satu sekolah yang menjadi rujukan atau contoh bagi sekolah lain.

Hal inilah yang menjadi kajian dan keinginan dari beberapa kepala sekolah  yang berada di kecamatan Tegineneng Kabupaten Tanggamus, ingin mencotoh dan mempelajari bagaimana SDN 4 Metro Timur dapat menerapkan keberhasilan pihak sekolah dalam meraih prestasi dan membina siswa serta lingkungan di sekolah.

Ada 27 kepsek dan 4 pengawas dari Kecamatan Tegineneng Kabupaten Tanggamus, yang mengunjungi SDN 4 Metro Timur, pada Kamis (25/8) kemarin, untuk menimba dan mempelajari bagai mana sekolah tersebut dapat berprestasi dan mengelola sekolah dengan baik.

kepsek SDN 10 Tegineneng  Sumali, Spd mengatakan, yang mewakili rombongan kepala  sekolah, menjelaskan, meraka tertarik dengan banyaknya prestasi yang di raih oleh SDN 4 Metro Timur, sehingga mereka ingin mencontoh dan mengikuti bagai mana pihak sekolah dapat berhasil dengan baik.

"Kita ke sekolah ini, ingin lebih tahu lagi secara langsung bagaimana pihak sekolah dengan begitu baik dapat meraih prestasi, baik itu mutu pendidikan, cara pembelajaran siswa di sekolah dan pengolaan lingkungan sekolah" ujarnya.

"Tentunya ini, lanjutnya lagi, dengan  kita secara langsung berdialog bersama kepala sekolah dan melihat secara langsung bagaimana pengelolaan sekolah sehingga mendapat prestasi, tentunya akan kita terapkan pada sekolahan kita yang ada di Tegineneng, dan kita juga mengucapkan terimakasih pada ibu Sumarni selaku kepala sekolah di sini (SDN 4 Metro Timur-red) telah menyambut kedatangan rombongan kita dan bersedia membagi ilmu pada kami" terangnya.

Sementara Dra. Sumarni kepsek SDN 4 Metro Timur, sangat mengapresiasi dan bangga atas kunjungan rombongan Kepala sekolah se-Kecamatan Tegineneng, untuk mempelajari dan mencotoh sekolah setempat.

"Saya sangat apresiasi dan sangat bangga karena sekolah yang saya pimpin ini menjadi salah satu rujukan dan di jadikan contoh oleh sekolah lain, apa lagi ini para kepala sekolah se-kecamatan Tegineneng" ujarnya.

"Atas kunjungan ini, sambungnya, saya dengan apa yang ada pada diri saya dan apa yang saya terapkan di sekolah ini, saya bagi juga pada kepala sekolah tersebut, tentunya dengan berbagi ilmu saya harapkan sekolah-sekolah yang ada di Tegineneng dapat maju dan bersaing dengan sekolah lainnya" pungkasnya.(hm/*)

21.02.00
journalnusantara.co.id - PERINGATAN HUT Pramuka yang Ke-55 kwaran Merbau Mataram Lampung Selatan di Pusatkan di Bumi perkemahan Batu Ampar Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram, kegiatan ini di laksanakan selama tiga hari (26-28/8).
Kegiatan HUT Pramuka di ikuti oleh 29 Gugus depan tingkat Sekolah Dasar dan 5 gugus Depan tingkat SMP/MTs se Kecamatan Merbau Mataram.
Ketua pelaksana HUT Pramuka Paiman S.Pd, mengatakan, HUT Pramuka di isi dengan berbagai kegiatan diantaranya “Perlombaan Pelaksanaan Baris – Berbaris ( PBB ), lomba Vionering (Tali menali), lomba kaligrafi Arab, lomba makanan non beras  dan pelaksanaan api,” kata Paiman Minggu (28/8).
Paiman menambahkan, Dari berbagai perlombaan tersebut keluar sebagai juaara antaranya lomba PBB untuk tingkat SD putra keluar sebagai juara adalah regu Siswa dari SDN 1 Triharjo, sementara untuk putri juara satu di raih SDN 3 Merbau Mataram, untuk tingkat SMP/MTs putra diraih oleh SMPN 2 Merbau Mataram dan untuk putri juga di raih oleh SMPN 2 Merbau Mataram.
Dalam lomba pionering tingkat SD keluar sebagai juara SDN 3 Merbau mataram untuk putra sementara untuk Kategori putri di raih oleh SDN 3 Merbau Mataram, sementara untuk Tingkat SMP/MTs lomba pioneering putra dan putri keluar sebagai juara  satu adalah siswa siswi dari SMPN 2 Merbau Mataram .
Ka. Kwaran Merbau Mataram Drs  Sugeng Priyanto selaku Ka. Kwaran Merbau Mataram mengatakan  pada upacara penutupan kegiatan HUT Pramuka mengucapkan terima kasih kepada semua panitia dan semua pihak yang terlibat yang telah mendukung kegiatan HUT Pramuka ini sehingga berjalan dengan sempurna tampa ada hambatan yang berarti.
Sugeng Priyanto membacakan amanat  Dr adiaksa Daud SH.MSi. Dalam amanat  Kwarnas yang di bacakan Sugeng Priyanto menyampaikan, “Pramuka merupakan kaum muda yang berkepribadian dan berjiwa bela bangsa, gerakan pramuka merupakan penyatuan dari emam puluh orgenasasi kepemudaan yang selalu teguh dan berkepribadian yang selalu menjunjung Tri satya dan Dasa Darma,” jelasnya.
Sugeng Priyanto menambahkan, Pramuka adalah kegiatan  pendidikan non pormal yang penting untuk mendukung kegiatan pendidikan pormal.
Trebukti selama berpuluh – pulih tahun Pramuka telah menghasil kan pemimpin pemimpin yang berkwalitas  yang telah memimpin dan memanjukan bangsa Indonesia dari berbagai sector. Pramuka yang merupakan kaum muda , kaum muda sekarang merupakan pelaku sejarah  untuk menentukan kemajuan bangsa ke depan. ( hm/*)

20.57.00
journalnusantara.co.id - SEORANG masyarakat Kampung Tanjung kurung Kecamatan Kasui H. USMAN sangat tidak setuju anak-anak di bawah umur menggunakan sepeda motor sedangkan belum memiliki SIM terutama pelajar. Sedang warga Kampung Sinar Gading yang menyampaikan rumahnya di gunung setuju anaknya menggunakan kendaraan sebab tidak ada angkutan umum di wilayahnya.

Hal itu disampaikan saat Kapolres Way Kanan AKBP Yudy Chandra Erlianto, S.IK, M.H   bersama para pejabat utama polres Way Kanan, Kapolsek Kasui dan anggota Polres Way Kanan, mengadakan forum diskusi dan tanya-jawab terkait program excellent police service di aula pertemuan kantor kecamatan  Kasui dengan tajuk untuk memecahkan masalah kami datang menemui anda. Minggu(28/8).

Masalah anak dibawah umur menggunakan kendaraan bermotor kapolres menanggapi sebenarnya telah menjadi bahan pembahasan selama menjabat,  dimana aturan mengatakan harus cukup umur dan memiliki SIM.

Dalam mengendarai kendaraan sepeda motor menggunakan motorik membutuhkan keseimbangan mulai dari berkomunikasi dengan kendaraan lain, dinamika dalam perjalanan serta membutuhkan kesiapan fisik dan mental untuk bisa berkendaraan dijalan karena masih dibawah umur banyak bahayanya.

Diharapkan kepada orang tua dapat memahami dan memberi pemahaman karena anak merupakan penerus bangsa.

Penindakan lalulintas bukan untuk menyusahkan dan arogansi semata namun didasari niat untuk menyelamatkan warga untuk tidak terjadi kecelakaan.

Hadir pada acara ini para aparatur Kepala Kampung, Muspika, tokoh masyarakat, anggota satgas narkoba dan RKT serta organisasi kemasyarakatan setempat.

Dalam rangka menjalankan program layanan polisi, excellent police service (layanan prima kepolisian), ngantor diaula Kantor Kecamatan  Kasui  dengan tujuan bekerjasama agar bisa sama-sama  berpartisipasi aktif untuk memelihara kamtibmas di wilayah Kecamatan Kasui.
Tugas pokok kepolisian itu banyak namun tujuannya hanya satu harkamtibmas apapun bentuk kegiatannya.

Selanjutnya diharapkan masyarakat memberikan informasi untuk mengurangi kerawanaan dalam memberantas curas, curat dan curanmor, bila ada kejadian masyarakat agar melapor polsek terdekat agar cepat direspon laporan tersebut, Polres Way Kanan dan jajaran juga telah melakukan penggelaran pasukan polisi ada dimana.

Selain menerima pengaduan dari masyarakat, Polres Way Kanan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang datang seperti pelayanan pembuatan SKCK, sidik jari serta pendataan perpanjangan SIM."(hm/*_)

20.56.00
journalnusantara.co.id - KABUPATEN Lampung Tengah (Lamteng), menjadi tuan rumah dalam rangka Penyerahan Bantuan Penyediaan Perumahan serta Kawasan Pemukiman yang akan dibagikan oleh Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, dibeberapa Kabupaten yang ada di Provinsi berjuluk Sang Bumi Ruwai Jurai.

Demikian disampaikan oleh Sekertaris Daerah Lampung Tengah (Sekda Lamteng) Adi Erlansyah mewakili Bupati Mustafa, saat menghadiri peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tingkat Provinsi Lampung dan Penyerahan Bantuan Penyediaan Perumahan serta Kawasan Pemukiman, di Kampung Muji Rahayu, Kecamatan Seputih Agung, Lamteng, Kamis (25/8/2016).
 
Adi Erlansyah mengatakan, selain merupakan kebutuhan dasar manusia, rumah juga berfungsi meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup dan pembentukan karakter serta kepribadian bangsa.

Namun sayangnya, lanjut Adi, hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan yang relatif masih sangat besar.

" Hal ini terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya."katanya.

Menurut orang nomor tiga di Bumi Beguai Jejamo Wawai ini, jika pembangunan perumahan dan permukiman dilakukan secara benar akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Hal ini disebabkan, karena pembangunan perumahan dan permukiman dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan ekonomi daerah, mendukung pembangunan sosial budaya dan dapat memberikan efek multiplier terhadap sektor lainnya.

Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan permukiman harus didukung oleh suatu kebijakan strategis dan program yang kompherensif dan terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

" Selain mampu memenuhi hak dasar rakyat, hal ini juga akan dapat menghasilkan suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, serasi, harmonis, aman dan nyaman."ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo yang diwakili oleh Sekertaris Provinsi Lampung Ir. Sutono mengatakan, hal ini dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar tahun 1945 dan pasal 28 H Amandemen, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat.

"Oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk memiliki tempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan saya atas nama Pemerintah Provinsi Lampung berharap, dengan di peringatinya Hapernas ini, semoga dapat dijadikan sebagai momentum peringatan yang bersejarah dalam pelaksanaan pembangunan perumahan diseluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung."ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut,  Sekertaris Provinsi Lampung Ir. Sutono yang mewakili Gubernur Lampung beserta Jajaran Pemerintah Propinsi Lampung, Walikota Metro, Bupati Mesuji, Bupati Lampung Utara, bupati Pesisir Barat, Bupati Lampung Timur, Bupati Pringsewu dan Bupati Lampung Barat, segenap jajaran Forkopimda Lamteng, Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Lamteng, Sekretaris Daerah Lamteng, para asisten dan staf ahli dilingkungan pemkab Lamteng, para Kepala Badan/ Dinas/ Instansi se-Lamteng, Pimpinan Bank BTN sebagai Bank Penyalur BSPS, para Camat dan Kepala Kampung se- Lamteng, Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung, dan para Pimpinan/ Pengurus Pondok Pesantren.(hm/*)

20.50.00


journalnusantara.co.id - KAPOLDA Provinsi Lampung Brigjen Pol Ike Edwin mengapresiasi atas langkah Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Dr. Ir Hi. Mustafa, menggalakkan ronda malam di kalangan warga, sehingga keamanan dapat terwujud di Kabupaten yang berjuluk Bumi Beguai Jejamo Wawai ini.

Demikian disampaikan oleh Kapolda Lampung Ike Edwin saat terjun langsung mengikuti ronda malam bersama Bupati Mustafa dan warga setempat, Minggu (28/8/2016) dini hari, di Kampung Bumi Aji, Lamteng.

Pada kesempatan itu, Kapolda dan Bupati membaur bersama warga setempat, mengunjungi salah satu Poskamling dan melakukan diskusi dengan warga sekitar. Hal ini, kata dia, merupakan aksi nyata yang harus dijadikan teladan bagi kepala daerah lainnya di Indonesia khususnya Lampung, agar mau terjun langsung menjawab keresahan warganya.

"Ronda malam ini menjadi jawaban atas keresahan warga Lamteng yang mengharapkan keamanan di wilayahnya.
Jarang sekali seorang pemimpin mau menyempatkan waktunya untuk ronda. Ini satu-satunya bupati di Indonesia yang mau turun melihat pos kamling dan ronda bersama masyarakatnya," kata Kapolda didampingi bupati dan Kapolres Lamteng AKBP Dono Sembodo.

Orang nomor satu di Koprs Bhayangkara Lampung itu bahkan berencana mengajukan ke Kapolri untuk memberikan penghargaan untuk bupati Mustafa. "Kita doakan ditahun 2017 dapat penghargaan dari Kapolri. Karena ronda dan siskamling itu terkait keamanan dan hal tersebut berkaitan dengan kepolisian," imbuhnya.

Dengan adanya partisipasi warga, Kapolda optimis akan meningkatkan keamanan di Lampung khususnya di Lamteng. Ia mengucapkan terima kasih kepada Mustafa dan warga yang telah berpartisipasi mewujudkan keamanan di Lampung.

"Keamanan menjadi tugas pokok kepolisian, namun disini kami sangat terbantu dengan adanya partisipasi warga. Mudah-mudahan budaya ronda dapat ditularkan di kabupaten/kota lainnya sehingga Lampung benar-benar aman," tukas Kapolda.

Sementara itu Bupati Lamteng Mustafa menuturkan, ronda menjadi langkah paling efektif dalam meningkatkan keamanan di Lamteng. Sebagai kabupaten terluas di Lampung, tidak mudah menjaga keamanan di 28 kecamatan di Lamteng. Untuk itu dibutuhkan peran masyarakat untuk membantu kepolisian untuk meningkatkan keamanan.

"Ronda adalah budaya local yang harus dilestarikan. Melalui ronda saya ingin menghidupkan kembali marwah kearifan local nusantara. Kami targetkan tahun depan kami akan membangun 2017 poskamling yang akan tersebar di seluruh dusun di Lamteng," tuturnya.

Dari pantauan media, Kapolda sempat memberikan cendera mata ke salah satu poskamling yang dikunjungi Bupati, dan Kapolda juga membaur bersama warga membakar singkong yang menjadi salah satu kebiasaan warga saat siskamling. Ronda dilanjutkan ke kampung lainnya di Kecamatan Anak Tuha oleh bupati Mustafa.(hm/*)

03.25.00

Hasil gambar untuk Mukidi

journalnusantara.co.id - Nama Mukidi mendadak heboh di perbincangan di dunia maya (Media Sosial_red). Gara-gara Mukidi jadi heboh, terutama di grup WhatsApp. Bisa jadi Anda juga menjadi salah satu “korban”nya Mukidi.
Ternyata, nama yang jadi viral itu diambil dari salah satu adegan dalam film Warkop DKI (Dono, Kasino, Indro). Penciptanya, seorang pensiunan product manager perusahaan farmasi bernama Soetantyo Moechlas.
’’Iseng saja pakai nama itu. Saya inget kata-kata yang diucapkan Dono (Warkop), Mukidi,’’ kata Soetantyo, Jumat (26/8).
Penciptaan karakter Mukidi sebenarnya sudah lama, sekitar 90-an. Saat itu Pak Yoyo, sapaan Soetantyo, sering mengirim cerita lucu ke program Ida Krisna Show di radio Prambors.
Ketika mengirim banyolan di Prambors, Pak Yoyo sudah menggunakan nama Mukidi untuk karakter banyolannya. Mukidi dikisahkan berasal dari Cilacap.
 (rd/*)

Diberdayakan oleh Blogger.