Halloween party ideas 2015

GUNUNG SUGIH, JNNews - Dalam rangka mewujudkan kinerja gerak PKK melalui penguatan dasa wisma dahun 2016, diadakan penilaian lomba kesrak PKK KB Kesehatan dan lenilaian lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Provinsi Lampung.

Acara berlangsung dilapangan kampung Rama Kelangsungan Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah, Kamis (15/12).

Kegiatan dihadiri Bupati Lampung Tengah Hi Mustafa, TIM Penilai Lomba Kesrak Provinsi Lampung, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Tengah, Ketua DWP Kabupaten Lampung Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Para Asisten Setdakab Lampung Tengah dan Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD Se- Kabupaten Lampung Tengah, Jajaran Forkominda, Ketua organisasi Wanita Se- Kabupaten Lampung Tengah, Camat dan Kepala Kampung Se- Kabupaten Lampung Tengah. (jn)

MENGGALA, JNNews - Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menggelar Tablig Akbar dalam rangka Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW (12 Rabiul Awal 1438 Hijriah), Selasa (13/12).
Dalam sambutannya mewakili Plt. Bupati Tulang Bawang Rimir Mirhadi, SH, Sekdakab Tulang Bawang Sobri mengatakan melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini selain diharapkan dapat menjadi sarana meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, juga untuk semakin mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan diantara masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang agar senantiasa hidup rukun, aman dan damai.
Menurut Sekdakab, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada hakekatnya juga merupakan sarana pengingat bagi masyarakat terutama umat Islam, agar senantiasa berupaya untuk mencontoh keteladanan dari kepribadian Rasullulah SAW yang baik dan mulia, untuk kemudian diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga oleh para aparatur dan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang. 
Acara berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Tulang Bawang tersebut, hadir diantaranya Sekdakab Tulang Bawang Drs. Sobri, MM, unsur Forkopimda, dan pejabat Pemkab, para aparatur muslim di lingkup Pemkab Tulang Bawang, serta hadir juga para alim ulama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.  (jn)

GUNUNG SUGIH, JNNews - Wakil Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto menerima kunjungan kerja Kol. Inf. Suranto, Kabid Potensi Pertahanan. Kunjungan kerja bertujuan untuk pembangunan sektor Kehutanan dan Pertanahan serta peraturan peraturan Daerah yang tidak di setujui oleh pusat.


Hadir menemui rombongan mendampingi Wakil Bupati, Sekdakab Lampung Tengah Adi Erlansyah, Kabag Kesra Setdakab, Muklis, dan dari unsur Forkopimda serta SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (14/12), pertemuan berlangsung di ruang kantor wakil bupati. (jn)

JAKARTA, JNNews - Karirpad sebagai Indonesia Recruitment Network, “sebuah jaringan rekrutmen asli Indonesia” terus berkomitmen untuk menjembatani perusahaan dengan para pencari kerja di seluruh Indonesia. 

Memasuki akhir semester kedua di tahun 2016, tidak kurang dari 650.000 lamaran kerja setiap bulannya terkirim keperusahaan yang telah menggunakan Karirpad sebagai Platform untuk menemukan kandidat terbaik mereka.

Jumlah ini akan terus bertambah dan diperkirakan akan menembus 8.000.000 lamaran per tahun, hal ini tidak lain adalah karena dukungan semua Stakeholder, terutama lebih dari 1.000 Business Partner yang turut membantu menyebarkan informasi lowongan kerja ke seluruh penjuru Indonesia.

Menanggapi tingginya jumlah pelamar, Karirpad menawarkan solusi dengan menyediakan e-Recruitment System yang bernama RMS versi Lite. “Lewat RMS Lite ini, proses rekrutmen perusahaan akan menjadi lebih sistematis, mudah dan cepat. Dilengkapi dengan Interview Module, perusahaan akan dengan mudah mengundang kandidat tanpa harus menelponnya satu per satu,” ujar Chandra Ming, CEO Karirpad dalam rilis yang diterima redaksi Journal Nusantara, Selasa (13/12).

“Selain itu dengan menggunakan RMS Lite, perusahaan tak dipusingkan lagi dengan batasan kredit iklan, karena Karirpad memberikan Unlimited Job Posting bagi perusahaan yang menggunakan Recruitment Management System asli Indonesia ini, tambah Indra Prasta, Head of Marketing Karirpad.

Sejak diluncurkan awal Oktober lalu, RMS versi Lite ini sudah digunakan tidak kurang dari 1.500 perusahaan, baik dari tingkat UKM sampai ketingkat Multinational Company, hal ini tentu sangat menunjukkan antusiasme perusahaan yang merindukan solusi bagi proses rekrutmennya, selain dari hanya sekedar memasang iklan lowongan, seperti yang  ditawarkan oleh kebanyakan Job Portal pada umumnya.


“Akhir kata diumur yang hampir 2 tahun ini, kami atas nama keluarga kecil Karirpad, meminta do’a restu dari Tuhan Yang Maha Esa dan semua Stakeholder, agar apa yang kami lakukan ini dapat membantu mengurangi angka pengangguran di bangsa ini,” pungkasnya. (jn/rls)

DPRD Kabupaten Tulang Bawang menggelar Rapat Paripurna dengan sejumlah agenda penting pada Selasa 29 November 2016. Rapat Paripurna DPRD Tulang Bawang tersebut, dipimpin oleh unsur Pimpinan DPRD Ali Hasan, dan dihadiri oleh para Anggota DPRD Tulang Bawang, serta Plt. Bupati Tulang Bawang Rimir Mirhadi, unsur Forkopimda dan para pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang.

Beberapa agenda dalam rapat paripurna DPRD itu diantaranya; Pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017, kemudian Persetujuan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Atas Pelepasan Hak Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Kepada Kantor Pengadilan Agama dan Denpom II/3 Kabupaten Tulang Bawang, serta Pembicaraan Tingkat II Atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2017.
Selain itu, juga digelar Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Persetujuan Pemkab Tulang Bawang Atas 5 Raperda Usul Inisiatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang. Kelima Raperda Usul Inisiatif Dewan tersebut, yakni Raperda tentang Bantuan Hukum, Raperda Atas Penyelenggaraan Keluarga Sehat, Raperda Tentang Pembangunan Daerah, kemudian, yang terakhir Raperda usul inisiatif Tentang Kecamatan dan Desa Percontohan di Kabupaten Tulang Bawang.
Dalam sambutannya, Plt. Bupati Tulang Bawang Rimir Mirhadi mengatakan secara garis besar setelah melalui berbagai pertimbangan dan kajian, Pemkab Tulang Bawang mendukung dan menyetujui atas 5 (lima) usulan inisiatif Raperda yang berasal dari DPRD Kabupaten Tulang Bawang tersebut.
Sementara terkait pengesahan dan persetujuan sejumlah peraturan daerah, hingga pembahasan APBD 2017 antara DPRD dan jajaran Pemkab Tulang Bawang, Plt. Bupati Rimir Mirhadi pada kesempatan itu juga mengucapkan terima kasih kepada panitia khusus DPRD, fraksi-fraksi dan komisi-komisi DPRD yang telah memberikan tanggapan, saran dan kerjasamanya dalam membahas maupun mengkaji untuk penyempurnaan peraturan daerah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, serta pembangunan dan kemajuan Tulang Bawang.
“Hal ini juga sebagai bukti bahwa komitmen antara pihak Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Tulang Bawang, terus tercipta dengan kokoh dan dapat bekerjasama serta bermitra dengan baik,” ujar Plt. Bupati Rimir Mirhadi, yang juga sangat berharap agar kemitraan yang baik ini dapat terus dipertahankan, untuk mendukung kesuksesan berbagai program pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Tulang Bawang. (jn/rls)

Sebagai Pengembangan Interkonektivitas Operasional dan Layanan Pelanggan di ICT Conference 2016

"Memberikan peluang berinteraksi tepat secara sinkron (real time) dengan menghasilkannilai lebih produk/jasa, menciptakan ciri khas yang memudahkan kinerja dari berbagai aspekdan menguraikan mekanisme konvensional menjadi elektronik untuk meningkatkan pengalaman pelanggan berdasarkan “Digital Experience”


JAKARTA, JNNews - RPX, perusahaan penyedia jasa pengiriman ekspres dan logistik terpadu (One Stop Logistics) turut berpartisipasi sebagai Partner Class Track Speaker – Improve your Efficiencysaatberlangsungnya acara Information Communication and Technologyatau“ICT Conference 2016”ke-4 di Ritz Carlton Hotel, Pacific Place, Jakarta yang mengusung tema “Executing Digital Transformation in Business Era Disruption”.

Agenda tersebut lebih fokus pada pembahasanvertical solution, yaitu mendapatkan keuntungan dari teknologi internet dan aplikasi tanpa harus memperoleh pengetahuan atau sumber daya lainnya sendiri.Digital transformation, mulai meninggalkan cara lama dengan mengandalkan ahli IT untukpenguatan bisnis.Internet of Things (IoT), representasi benda menjadi virtual dalam memperluas manfaat konektivitas internet ke jaringan lokal dan global.

Taufick Daniel Mochtar, Chief Executive Officer RPX Group menyatakan “ICT Conference 2016menjadi ajang diskusi menarik dan kesempatan berharga dengan mengutamakanide berbagi antar pelaku bisnis, pengusaha atau pemain industri terkait serta pemangku dan pembuat kebijakan dalam mendorong perubahanguna membentuk ekosistem perekonomian Indonesia di tahun berikutnya,” (29/11).

“Keseriusan RPX senantiasa memperbaiki dan mengembangkan kinerja dengan terintegrasi teknologiserta sumber dayademimengatur efisiensi yang tepat. Digital Experiencemenjadi program yang dijalankan bagi kesederhanaan bertransaksi dan berinteraksi dalam layanan digital. Sehingga, mampu mendorong upaya memperkuat potensi pasardi segmenkorporasi, e-commerce, retail dan digital,” papar Taufick seperti rilis yang diterima redaksi.

Bagi pelanggan personal, tersedia RPX Mobile Apps - “The Most Updated RPX Mobile Applications”, dikembangkan dari RPX Mobile yang diluncurkan pertama di Indonesia sejak Desember 2011. Keuntungannya, hanya dalam satu genggaman, mereka dengan simple dapatmerencanakan pengiriman paket dan pembayaran elektronik. RPX menggandeng BNI 46 dalam myCash, dengan demikian pelanggan tidak perlu repot lagi membayar secara tunai (cashless). Hadirnya myCash sekaligus menyediakan salah satu fasilitas payment gate, yaitu pembayaran berbasis internet.

Website &Sales Center, memfasilitasi pelanggan mendapatkan tarif pengiriman, menentukan tanggal pengiriman, waktu pengiriman, mengetahui status pengiriman di saat yang bersamaan.Untuk pelanggan B2B, disediakan RPX Automationsguna memenuhi kebutuhan digital perusahaan korporasi yang memudahkan pengiriman paket dengan mengisi dokumen elektronik (form automatic system), mengetahui tagihan (e-invoice), cek harga dan layanan (publish rate) serta melihat rincian transaksi pengiriman yang sudah dilakukan (shipping history).

Keperluan pelanggan dalam pelaksanaan ekspor dan impor, RPX menerapkan Customs System atau Electronic Data Interchange (EDI), Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) guna mempercepat waktu pengeluaran barang(pre-clearance services) yang terkoneksi langsung dengan sistem kepabeanan.Tracking System berteknologi untuk mengetahui status barang dan memberikan informasi ketepatan waktu dan cepat saat proses bea cukai.

RPX menawarkan layanan konsolidasi ekspor untuk kemudahan dan kenyamanan pengalokasian kargo internasional, di antaranya mempersingkat waktu tanpa proses penanganan dan pemeriksaan ulang di bandar udara transit. Ketika transfer (pindah pesawat), kargo langsung diangkut ke pesawat sesuai tujuan.

Dari sisi operasional, RPX Tracker by Android atau Kurir Android berfungsi menyempurnakan efektifitas dan efisiensi rutinitas kurir. Cara kerjanya memberikan status baru dari setiap tahapanekspedisi paket oleh kurir agar pelanggan bisa mengetahui posisi pergerakan pengirimannya. Selain itu, notifikasi seperti permintaan pengambilan paket (pick up request) dari pelanggan secara otomatis akan diterima kurir.

Layanan pergudangan, database terpusat (web base) dan mengandalkan teknologi penanda (barcode) yang dapat diakses gratis secara online, sehingga memberikan kemudahan kerja pelanggan.Warehouse Management Systemdapat mengontrol segala prosedurpengiriman (shipping), penerimaan (receiving), penyimpanan(storage), pergerakan(move), pengambilan(picking), stock inventory (persediaan barang).

Sistem kinerja tepat waktu atau milk run systempada jasa distribusi darat memberikan nilai tambah pelanggan terutama faktor keamanan pengantaran, kubikasi/volume, waktu dan jadwal pick up telah ditentukan secara pasti. Dokumen transaksional dengan pelanggan, identitas barang menurut satuan dan Key Performance Indicator (KPI), alat evaluasi metode pengirimanjuga terstruktur dengan jelas.

Prosedur keuangan, RPX memberlakukan auto billing yaitu sistem otomatis invoive yang berfungsi mengirimkan informasi sesuai jatuh tempo penagihan. RPX juga mengaplikasikan pemberitahuan penagihan (Proforma Invoice), sebagai layanan baru yang memberikan rincian transaksi pengiriman pelanggan selama satu hari. Fasilitas tersebutmenjadi alternatif sarana komunikasi dengan pelanggan yang akurat,verifikasi data cepat,tepat waktu, efisien serta mendukung aktivitas ramah lingkungan. 

“Di perdagangan online, RPX menawarkan solusi tepat bagi marketplace serta usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) dalam memperlancar pengiriman barang pesanan. RPX juga mempermudah jual beli lintas wilayahatau e-commerce cross border.Sistem terintegrasi API (Application Programming Interface) untuk mendapatkan pelacakan dan update status pengiriman real time. RPX juga menawarkan berbagai metode pembayaran termasuk pilihan Cash-on-Delivery,” pungkas Taufick. (jn/rls)



CIBINONG, JNNews - Meski beberapa kali didemo warga, PT SGC selaku pengelola perumahan Sentul City tetap melayani warganya. Hari Sabtu, (10/12/ 2016),  beberapa warga melakukan unjuk dengan berkonvoi sekitar 30 mobil, berkeliling diperumahan Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Demo dilakukan karena warga keberatan membayar biaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan yang mereka dianggap merupakan tanggungjawab pengembang, dan biaya air warga juga hanya mau membayar sesuai tarif  PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).

Dari informasi SGC, memang terdapat kontrak kerjasama antara PDAM Kabupaten Bogor dengan Sentul City, namun aliran PDAM hanya berakhir di Kandangroda.

Adanya perbedaan tarif dengan PDAM Kabupaten Bogor adalah karena dalam menyalurkan air ke kawasan Sentul City diperlukan biaya investasi dan biaya operasional bulanan untuk menyalurkan air dari titik di Kandangroda, dengan jarak lebih dari 17 Kilometer ke kawasan Sentul City dengan perbedaan elevansi 150 Meter.

Dalam salah satu tuntutannya, pada unjukrasa tersebut war tidak mau membayar air dengan alasan hanya mau membayar air sesuai tarif PDAM, dan meminta tidak diputus aliran airnya meskipun tidak membayar dengan berlindung menggunakan Surat Bupati Kabupaten Bogor kepada Wakil Presiden Direktur PT Sentul City, Tbk,  Nomor 690/511-perek, tanggal 21 Maret 2016, yang di salahsatu butir menuliskan agar PT SC/PT SGC tidak menghentikan pasokan air minum kepada warga Sentul City.

Namun Yudi Santosa, S. Sos, Camat Babakan Madang, dalam suratnya kepada Warga Sentul City dan Pimpinan PT Sentul City tanggal 6 Desember 2016 menegaskan, “Untuk tetap berjalannya pasokan diperlukan biaya operasional yang menjadi kewajiban pemakai/penerima manfaat air minum”.

“Pemerintah Kabupaten Bogor dalam waktu dekat akan menerbitkan izin SPAM yang akan diikuti dengan besaran tarif air minum dan ketentuan berlangganan/tata tertib pelanggan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati Bogor”, lanjut Yudi Santosa. (Yos)

GUNUNG SUGIH, JNNews - Portal yang terbuat dari drum bekas aspal di jalan provinsi di kampung Sumber Rejo Kecamatan Kota Gajah dan di kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah meninggalkan cerita lucu dan miris.

Portal yang terpasang ditengah jalan dan sisi jalan telah memakan korban jiwa dan korban materi. Beberapa yang lalu, menurut keterangan warga Nunggal Rejo, pengendara motor tewas setelah menabrak portal ditengah jalan, dan baru baru ini juga, pengendara mobil lagi lagi menjadi korban setelah menabrak portal.

Lucunya dan ironis, mendengar keterangan Kepala Kampung Nunggal Rejo, Sutat, pengendara mobil mengira portal tersebut disangkanya hantu, dengan kecepatan tinggi, portal ditabraknya, mobilnya hancur dan kini masuk bengkel, untung dalam insiden itu tidak menimbulkan korban jiwa.

"Harusnya kalau mau pasang portal dikasih penerangan yang cukup, tapi ini kan nggak, tempatnya gelap, tentu sangat membahayakan pengendara, terutama mereka yang bukan dari daerah sini, jadi mereka tidak tahu kalau ada portal," ujar Sutat dikediamannya, Kamis, (8/12).

Dikatakan Kepala Kampung, "belum lama ini ada sopir L300, malam hari juga menabrak portal itu, dia kira hantu, ga tahunya portal berisi coran semen, mobilnya sampai sekarang masih di bengkel," kata Sutat.

Beberapa waktu lalu, terkait portal, pihak dinas Bina Marga Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten Lampung Tengah melakukan pertemuan, guna membahas kebijakan pemasangan portal, dan Sutat dalam pertemuan itu menyoroti portal yang telah memakan korban dan merugikan masyarakat.

"Sewaktu ada pertemuan sudah saya sampaikan, lebih baik meningkatkan kualitas jalan dari pada memasang portal, namun menurut penjelasan pihak dinas Bina Marga Provinsi, portal itu untuk pemeliharaan jalan, kalau kualitasnya ditingkatkan anggarannya tidak cukup, itu alasan mereka," pungkas Sutat.

Hasil pantauan, portal "maut" di kampung Nunggal Rejo yang ditengah jalan sudah tidak ada lagi, kabarnya sengaja dibongkar karena memang sudah rusak dan patah sementara portal di Sumber Rejo masih berdiri kokoh namun satu sisi jalan mulai miring, informasinya disenggol mobil ukuran besar. (jn)


JAKARTA, JNNews - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan penangkapan 11 aktivis yang diduga melakukan pemufakatan jahat untuk makar terhadap pemerintah diperoleh melalui aktivitas intelijen kepolisian. Aktivitas mereka, kata Tito, sudah terpantau cukup intensif.

Menurut Tito, gerakan politik itu berencana memanfaatkan massa yang akan dikerahkan untuk menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat setelah Aksi Bela Islam III. "Kami sudah dapat dari intelijen-intelijen kami. Ada indikasi pemufakatan jahat menuju makar," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Desember 2016. 

Kelompok itu, menurut Tito, akan memanfaatkan kumpulan massa untuk memaksa parlemen mengadakan Sidang Umum Istimewa yang berujung pada pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah. Beberapa isu yang digunakan, seperti pengembalian Undang-undang Dasar 1945 yang asli.

Tito mengatakan upaya makar itu tidak berkaitan dengan Aksi Bela Islam yang menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang terjerat kasus duga menistakan agama. Menurut Tito, menyampaikan kritik terhadap pemerintah adalah hal yang sah jika disampaikan sesuai aturan. Termasuk untuk menyampaikan kritik melalui DPR. "Tetapi menduduki DPR secara paksa dan kekerasan apapun juga alasannya adalah inkonstitusional," kata dia.

Sebelum aksi 2 Desember berlangsung Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis terkait dengan dugaan makar. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat terpisah pada pagi hari. Sejumlah tokoh seperti Rachmawati Soekarnoputri hingga Sri Bintang Pamungkas ditangkap bersama sembilan orang lain.

Tito menjelaskan dari sebelas orang yang ditangkap, tiga di antaranya masih ditahan kepolisian. Sementara itu, delapan orang telah dibebaskan dengan berbagai pertimbangan, seperti alasan kesehatan dan alat bukti masih didalami kepolisian.

Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. Ia menilai polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya. 

"Seharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam penangkapan ini," kata Yusril, akhir pekan lalu. Menurut Yusril, para tersangka hanya bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang memuaskan. Kata dia, hal ini wajar dan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat. "Itu tidak dilarang." (*)


JAKARTA, JNNews - Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan disidangkan pada Kamis, Desember 2016. Sebanyak 13 jaksa yang terdiri atas delapan jaksa dari Kejaksaan Agung dan lima jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sudah mempersiapkan dakwaan.


"Jadwal persidangan Kamis pekan depan ( Desember 2016), kami akan membacakan tujuh halaman dakwaan," kata satu anggota tim 13 jaksa yang menolak dikutip namanya, seperti diberitakan Koran Tempo edisi Senin, 5 Desember 2016.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Waluyo kepada Tempo, Ahad, 4 Desember 2016, mengaku belum mengetahui jadwal sidang. "Tapi, jadwal sidangnya kapan, belum ada info," katanya.

Menurut Waluyo, persiapan dakwaan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. "Semua Kejagung, (kami) hanya diperbantukan," ujarnya. 


Kejaksaan Agung telah melimpahkan berkas dakwaan dugaan penistaan agama Ahok pada Kamis, 1 Desember 2016. Jaksa penuntut merampungkan berkas dakwaan setelah penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia menyerahkan tersangka berikut 51 barang bukti. 


Meski diserahkan sebagai tersangka, kejaksaan tak menahan Ahok. Ahok dijerat Pasal 156 dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penodaan agama. Ahok tidak dikenai Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang dilaporkan pelapornya. 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmad menjelaskan, fakta-fakta yang terungkap dari hasil penyidikan pada berkas yang diserahkan polisi menggambarkan perbuatan Ahok hanya dapat dijerat dengan Pasal 156 dan 156a KUHP. "Jaksa sudah meyakininya bahwa pasal itu sudah meng-cover semua yang ada dalam berita acara perkara." 

Ahok ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri pada Rabu, 16 November 2016. Dia diduga melakukan penistaan agama karena pidatonya di Kepulauan Seribu, 27 September 2016. 

Sebelumnya, juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi, mengatakan pihaknya telah menerima berkas perkara kasus itu dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Menurut dia, pengadilan segera menunjuk majelis hakim. "Maksimal dua hari setelah kami menerima berkasnya," kata Hasoloan, Jumat, 2 Desember 2016.

Basuki tak banyak berkomentar. Ia hanya berharap kasusnya segera rampung. "Supaya saya bisa kembali melayani warga Jakarta dengan lebih baik lagi," tutur Hasoloan, Sabtu, 3 Desember 2016. (jn)

JAKARTA, JNNews - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mencatat dugaan maladministrasi dengan pemberian imbalan atau indikasi pungutan liar (pungli) di sektor pendidikan tertinggi kedua setelah sektor penegakan hukum dengan persentase mencapai 45 persen pada 2016.
“Baru-baru ini di sektor pendidikan cukup tinggi, kita menerima sekitar dua laporan per hari. Di Bandung, beberapa kepala sekolah di sekolah favorit dipecat karena menerima imbalan,” kata Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih pada diskusi pemberantasan pungli di Jakarta, Minggu (23/10).
Alamsyah mengatakan dugaan pemberian imbalan umumnya dilakukan orang tua murid pada musim penerimaan siswa baru yang ingin anaknya masuk ke sekolah favorit, terutama sekolah negeri.
Ombudsman setidaknya menerima dua laporan setiap harinya terkait pemberian imbalan kepada kepala sekolah, khususnya tingkat SMP dan SMA di seluruh provinsi Indonesia.
Berdasarkan klasifikasi sektor, Ombudsman mencatat dugaan maladministrasi tertinggi terjadi di sektor penegakan hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yakni dengan persentase 51 persen.
Ombudsman menerima setidaknya 11 laporan per hari, umumnya terkait penundaan administrasi yang berlarut-larut.
“Masyarakat umumnya tidak tahu, gak jelas, semua persyaratan rasanya sudah dilengkapi tapi kok prosesnya ke saya ditunda-tunda. Rata-rata bilang indikasi (pungli), kalau yang eksplisit bilang sekitar 6,3 persen,” ujar Alamsyah.
Sektor tertinggi ketiga dugaan maladministrasi terjadi di sektor perhubungan dan infrastruktur sebanyak 14 persen dengan rata-rata lima laporan per hari. Aparat sipil negara umumnya tidak memberi pelayanan jika tidak ada “uang pelicin” untuk mempercepat pelayanan publik.
Ombudsman RI menyarankan agar pemerintah merancang institusi permanen, seperti membentuk inspektorat jenderal dengan melebur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB) menjadi satu lembaga yang khusus memberantas pungli.(ant)

BOGOR, JNNews - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bogor, Jawa Barat Basuki mendukung keberadaan Satgas Sapu Bersih Pungli di lingkungan sekolah untuk menciptakan pendidikan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

"Kami berharap para guru menyadarai keberadaan Saber Pungli ini sebagai gerakan nasional," katanya di Bogor, Rabu 30 November 2016.

Ia mengungkapkan, kehadiran Satgas Saber Pungli itu juga disadari kepala sekolah yang menerima dana bantuan untuk bisa menggunakan dana sesuai dengan pagu atau peruntukkannya, sehingga tidak menjadi sasaran saber pungli.

"Saya sudah sampaikan kepada mereka agar hati-hati menggunakan anggaran dan harus siap untuk diaudit," kata dia lagi.

Satgas Saber Pungli Kota Bogor terus bergerak menjalankan tugas sesuai perintah Presiden Jokowi untuk memberantas praktik pungutan liar yang terjadi di sejumlah instansi pemerintah. Beberapa kali Saber Pungli telah mengamankan sejumlah oknum salah satu instansi di Kota Bogor.

Menurut tokoh pendidikan Kota Bogor yang juga Rektor Universitas Pakuan Bibin Rubini, para kepala sekolah harus bisa memilah-milah mana pungutan liar dan mana yang diperbolehkan.

"Kenyataannya tidak semua sekolah memenuhi kebutuhan sekolah dengan anggaran yang ada," ujar dia. 

Bibin menambahkan, jika sekolah harus melakukan pungutan, harus dilakukan berdasarkan keputusan rapat dan ada surat edaran dari kepala sekolah kepada komite maupun orangtua siswa.

"Jika pungutan untuk meningkatkan kualitas sekolah karena sarana dan prasarana belum memadai, itu sah-sah saja, asal telah disepakati dan dikeluarkan surat edarannya," tambah dia.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku banyak menerima laporan dan keluhan dari masyarakat terkait adanya pungutan untuk kunjungan.

"Dalam waktu dekat akan kami kumpulkan komite dan pimpinan sekolah untuk membahas pungutan mana yang boleh dan tidak diperbolehkan," ungkap Bima.

Menurut Bima, ada dua pungutan yang dibolehkan, yakni pungutan bersifat sukarela atau tidak memaksa, dan pungutan yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau mempersiapkan kompetensi sekolah.

"Contohnya, pungutan untuk melakukan kunjungan yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan kompetensi sekolah, tidak diperbolehkan. Sudah ada ketentuan dari pemerintah pusat tentang pungutan mana saja yang boleh dan tidak," Bima menjelaskan. (jn)



JAKARTA, JNNews - Pengamat Kebijakan Publik, Budi Santoso, mengatakan pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan bukanlah hal yang baru. Akan tetapi bukan berarti harus dibiarkan terus terjadi secara turun temurun.


Menurut Santoso di sekolah-sekolah yang seharusnya
gratis namun tetap saja dipunguti biaya ini dan itu. Alasannya ada saja yang dikeluarkan pihak sekolah untuk menarik uang dari para orang tua siswa.

"Ada saja lahan yang kemudian memungut orang tua atau wali dengan uang berbagai cara. Uang studi tourlah, praktek-praktek, buku LKS," ujar Santoso saat dihubungi Republika di Jakarta, Ahad (27/11).

Sedangkan di sisi lain, orang tua seolah tidak mau ambil pusing. Yang penting bagi para orang tua adalah anaknya dapat sekolah dengan baik, menerima pelajaran, semua alat peraga lengkap, kegiatan diikuti anaknya dan tidak mengganggu nilai mata pelajaran anaknya, sehingga ini yang menjadi penghambat orang tua untuk melaporkan. 

Belum lagi, lanjutnya, pungli yang dilakukan pihak sekolah mungkin hanya puluhan ribu atau hanya sampai ratusan ribu yang dinilai tidak begitu memberatkan. Ini semakin membuat praktek-praktek pungli menjadi terlindungi dan seolah terhapus begitu saja.

"Mungkin orang tua mikirnya pungutan sekian ribu atau seratus ribu tapi jangan lupa kalau itu dikalikan jumalah siswa ya jumlahnya banyak. Tahun 2014 saya pernah melakukan investigasi dengan Ombudsman soal ini, total jumlahnya satu tahun bisa Rp 28 miliar dan itu belum seluruh sekolah di Indonesia," jelas mantan komisioner Ombudsman ini. 

Tidak berhenti di sana, ujar Santoso, komite sekolah yang perannya mewakili wali murid juga saat ini sudah tidak lagi bisa diharapkan. Banyak komite yang justru menjatuhkan kesepakatan dengan para orang tua untuk melancarkan kepentingan pihak sekolah.

"Menurut saya komite sekolah ini berubah fungsi, tidak sesuai dengan tujuan awal karena harusnya mereprentasi dari wali murid tapi komisi sekolah ini justru banyak dipakai untuk mewakili kepentingan sekolah, termasuk dalam hal pungli," papar Santoso.

Sehingga, tambah dia, perlu adanya keberanian dari para orang tua untuk mengungkapkan apa yang terjadi di sekolah anaknya dan melaporkannya kepada satgas saber pungli. Atau akan lebih baik juga apabila saber pungli pun melakukan upaya pemantauan hingga sampai pada operasi tangkap tangan. 

"Saber pungli kan kewenangan (memiliki) untuk melakukan OTT, ini supaya memberi efek jera. Memang menyedihkan ya pendidikan kita ini, institusi yag diharapkan tapi ternyata institusi ini justru banyak melakukan pungli yang selama ini tertutup," jelasnya.

KUBURAYA, JNNews – Instruksi Presiden tentang larangan agar tidak lagi terjadi praktek pungutan liar di setiap lembaga Negara sepertinya masih belum semuanya bisa mematuhi larangan itu, pasalnya masih ada sejumlah orang tua siswa yang anaknya bersekolah di
SMAN Kubu Kecamatàn Kubu,Kalimantan Barat mengeluh masih dimintai biayai SPP dan biaya daftar ulang oleh kepala sekolah dengan dalih disetujui oleh orang tua ketika rapat.
Pungutan yang terjadi di SMAN 1 Kubu sudah cukup lama, namun para orang tua enggan melakukan protes karena takut kalau anaknya di intervensi oleh pihak sekolah, namun dengan terbitnya instruksi tentang larangan Pungli, para orang tua akan memberanikan diri untuk melaporkan kasus dugaan pungli itu ke Tim Satgas saber pungli” ujar RS, Minggu, (4/12).
Senada juga disampaikan oleh orang tua siswa yang lain sebut saja AG, ia juga merasa keberatan adanya pungutan di SMAN 1 Kubu, lantaran pungutan itu sangat memberatkan, padahal saat ini sudah ada bantuan dana BOS ke sekolah SMA ” tapi anehnya Kasek masih memungut dari siswa. Lalu untuk apa dana BOS itu ..? Tanyanya.
Terpisah Kepala Dinas Pendidikan Kubu Raya Frans Randus, meminta kepada orang tua siswa menunjukan bukti pungutan disekolah SMA 1 Kubu, atau mungkin pungutan itu sebelumnya sudah ada kesepakatan dalam rapat komite atau mungkin juga orang tua iklas atas pungutan itu SPP dan daftar ulang, tuturnya.
Sementara menurut Aktifis pemantau penyelenggara Negara, Sarmaji menganggap pungutan disekolah SMAN 1 Kubu itu, tidak bisa lagi ditoleransi apa lagi kalau orang tua siswa keberatan, itu sudah termasuk pungli, dalam hal ini Tim saber pungli harus memeriksa kepala sekolah dan komite. Sekolah Negeri itu semua fasilitas sudah lengkap, ” tidak boleh lagi ada pungutan dalam bentuk apapun” pungkasnya. (*)


MALANG, JNNews - Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur bakal mengurangi kuota untuk program sarjana (S1) hingga menjadi 10.000 mahasiswa baru dan menambah kuota program magister (S2) dan doktoral (S3) pada tahun akademik 2017/2018.

"Tahun depan kuota untuk mahasiswa baru sarjana (S1) akan kita kurangi cukup siginifikan. Dari sekitar 12.000 pada tahun lalu menjadi 10.000, namun kita akan menambah kuota untuk program magister dan doktoral," kata Rektor UB Prof Dr Mohammad Bisri di Malang, Rabu.

Pengurangan kuota tersebut, kata Bisri, disebabkan keterbatasan lahan yang dimiliki UB. Selain itu, UB ingin memaksimalkan potensi lulusan agar lebih berkualitas dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Oleh karena itu, lanjutnya, setiap tahunnya penerimaan mahasiswa baru akan lebih diperketat lagi agar "input" maupun "output"-nya lebih berkualitas dan maksimal. 

"Kita masih kalah bersaing dengan perguruan tinggi yang ada di Malaysia, Thailand maupun Singapura, kita malu karena negeri ini begitu besar dan SDM-nya juga mumpuni," urainya.

Rektor menambahkan hal penting untuk Universitas Brawijaya adalah menciptakan lulusan yang berkualitas dan kompeten pada bidangnya sehingga benar-benar bisa berkontribusi secara maksimal sesuai bidangnya di kancah nasional dan internasional.

"Kami juga terus mendorong lulusan S1 ini melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (magister)," katanya.

Saat ini, kata Bisri, lulusan S1 yang melanjutkan ke jenjang berikutnya (magister dan doktoral) jumlahnya masih sedikit, yakni hanya sekitar 5 persen, bahkan lulusan S1 kebanyakan mengincar profesi sebagai PNS yang notabene persaingannya ketat dan peluangnya sangat kecil.

Memang, ujar rektor, lulusan yang memilih menjadi pegawai di perusahaan besar atau ingin menjadi seorang entrepreuner juga banyak.

"Inilah yang akan kami dorong, enterpreunernya. Lulusan seperti di Jepang pasti selalu diinden oleh perusahaan besar, sebab mereka sangat berpotensi dan ahli dibidangnya. Oleh karena itu, kami berharap lulusan kita juga bisa seperti itu dengan memaksimalkan potensi yang ada," ujarnya.

Menyinggung komposisi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi, Bisri mengatakan, meskipun tidak sama 50 persen, paling tidak untuk jenjang S1 70 persen dan selebihnya program magister dan doktoral.

"Komposisi 70:30 sudah cukup ideal, namun untuk mencapai angka itu tidak mudah. Oleh karenanya, kami memulainya dari pengurangan kuota maba S1 dan menambah kuota program S2 maupun S3," ucapnya.

Pada tahun 2013, jumlah mahasiswa baru Universitas Brawijaya mencapai 16 ribu dan berangsur turun pada tahun 2014 menjadi 13 ribu, tahun 2015 dan 2016 turun lagi menjadi 12.000, serta 2017 menjadi 10.000. (*)


LAMPUNG, JNNews - Mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis (IBI) Darmajaya Lampung M. Novan Yudha Sastria berinisiatif merancang prototipe pintu otomatis perangkap maling yang mencoba masuk ke rumah.

Menurut Novan di Bandarlampung, Selasa, dalam merancang alat tersebut menggunakan sensor gerak jenis passive infrared (PIR) tipe KC7783R untuk mendeteksi adanya maling dengan jarak 2 sampai 5 meter. 

Ia juga menggunakan pintu tambahan yang bekerja menggunakan perangkat microcontroller Atmega8 untuk menutupnya secara otomatis, serta perangkat SIM900 Modul GSM untuk mengirimkan pesan singkat pemberitahuan adanya maling.

Cara kerja alat tersebut, lanjut dia, sensor akan bekerja dengan mengirimkan sinyal ketika ada yang melewati dan pintu geser akan tertutup secara otomatis sehingga maling tidak bisa keluar dan sistem akan mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada pemilik rumah tentang ada maling, dan pintu secara otomatis telah tertutup.

"Pemilik rumah dapat segera melapor ke polisi untuk menangkap maling di rumahnya itu," katanya lagi.

Karya penelitian itu dilakukan Novan sebagai skripsinya pada Jurusan Sistem Komputer Darmajaya. 

Menurut dia, selama ini pengamanan rumah masih sebatas pendeteksi adanya maling melalui sensor dengan output bunyi alarm atau terekam dalam video gambar closed circuit television (CCTV). Namun, itu hanya sebatas pendeteksi sehingga maling masih bisa kabur membawa barang curian.

"Pintu otomatis perangkap maling ini diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan pencurian sekaligus menangkap pelaku pencurian sehingga pemilik rumah lebih tenang saat meninggalkan rumah kosong dalam waktu lama ataupun saat mudik," ujarnya lagi.

Menanggapi penelitian tersebut, Ketua Jurusan Sistem Komputer Darmajaya Zaidir Jamal, S.T. mengapresiasi dan mendukung para mahasiswa untuk aktif serta kreatif menghasilkan karya-karya penelitian.

"Pintu otomatis perangkap maling karya Novan cukup mudah digunakan dan diperlukan masyarakat untuk keamanan rumah. Alat ini juga masih bisa lebih dikembangkan lagi, kalau hanya SMS bisa saja tertunda karena gangguan sinyal, jadi bisa dilengkapi sistem yang bisa langsung menelepon nomor pemilik rumah," katanya lagi.

Melalui penelitian mahasiswa, kata Zaidir, dapat menunjukkan pemahamannya terhadap ilmu yang diperoleh dari perkuliahan. 

Ia juga berharap mahasiswa dapat kreatif dan inovatif menghasilkan karya penelitian yang mudah diaplikasikan sehingga manfaatnya bisa lebih dirasakan masyarakat.

"Tidak jarang karya tulis mahasiswa Darmajaya juga mendapatkan penghargaan dan memenangi hibah dari Kemenristek Dikti, baik di bidang penelitian, pengabdian masyarakat, maupun kewirausahaan," katanya lagi.

JAKARTA, JNNews - Status gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) kini terancam punah atau critically endangered, yang artinya menghadapi risiko sangat tinggi (ekstrem) terhadap kepunahan alam, berdasarkan lembaga konservasi alam IUCN. 

Sedangkan status di CITES, gajah Sumatra masuk kategori "appendix 1" atau tidak boleh diperdagangkan. Hal tersebut dibahas di Konferensi Gajah Nasional, Sabtu (23/11) di Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Pemerintah harus menghentikan konversi hutan alam yang tersisa, karena merupakan habitat gajah dan satwa liar lainnya,” kata Donny Gunaryadi dari Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI).

Donny menambahkan, pemerintah juga harus melakukan moratorium penangkapan gajah, menegakkan hukum tegas juga melakukan pendampingan kepada masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar hutan alam.

Pemerintah juga harus memberikan pendanaan keamanan PLG (Pusat Latih Gajah) serta investasi penjualan gading gajah.

Tak hanya yang liar, namun gajah jinak yang berada di PLG atau tempat – tempat konservasi juga harus diperhatikan. Ia mengungkapkan, penyebab kematian paling besar adalah akibat virus herpes, penyakit EEHV serta breeding yang rendah.

"Pada 2007, populasi jinak hanya sekitar 500 individu, makin hari makin berkurang. Kalau semua cuek, tak lama lagi gajah hanya ada di buku cerita. Sudah tak ada waktu saling menyalahkan, saatnya semua bertindak, kalau bukan kita siapa lagi,"kata Donny.

Kepala Subdit Pengawetan Jenis Sukirna Puja Utama mengatakan pemerintah menyadari beberapa hal yang menyebabkan kelestarian gajah berkurang, di antaranya, hilangnya habitat, konflik manusia dan gajah, perburuan illegal, pemanfaatan organ gajah secara illegal, dan sejumlah virus penyakit.


"Kami mulai menyusun strategi untuk mencegah beberapa hal tersebut untuk periode 2007-2017. Salah satunya memasukan gajah sebagai salah satu satwa terancam punah dan mentarget supaya populasi gajah bisa meningkat 10% hingga 2019," kata Sukirna. (*)
Diberdayakan oleh Blogger.