Halloween party ideas 2015

GUNUNG SUGIH, JNNews - Bupati Lampung Tengah, Mustafa memastikan bahwa mutasi atau perombakan jabatan di lingkungan pemerintahannya bebas mahar atau jual beli jabatan.

"Mutasi ini dilakukan secara profesional dan proporsional. Tidak ada mahar, tidak ada setoran, tidak ada nepotisme. Kita lahirkan reformasi birokrasi sesuai tujuan para pemimpin bangsa," katanya saat pelantikan pejabat Pemkab Lampung Tengah, di Gunung Sugih, Senin.

Bupati berharap, di bawah kepemimpinan dan kerja sama semua pihak, diyakini tidak lama Lampung Tengah akan mampu menjadi kabupaten yang unggul di segala bidang. 

Sebanyak 192 pejabat struktural dilantik oleh Bupati, masing-masing pejabat eselon II sebanyak satu orang, 62 orang pejabat eselon III dan 129 orang pejabat eselon IV. 

Mustafa menegaskan, pejabat yang dilantik merupakan aparatur pilihan yang dinilai memiliki integritas, kualitas dan kapabilitas yang mumpuni.

"Program Lampung Tengah Bergerak bisa dilaksanakan secara maksimal, jika Lampung Tengah memiliki SDM-SDM berkualitas yang memiliki visi misi untuk membangun daerah. Perombakan dilakukan untuk mewujudkan percepatan pembangunan sesuai target yang kita harapkan," ujarnya.

Bupati menegaskan Lampung Tengah harus bergerak cepat untuk menciptakan perubahan. Mengingat banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, para pejabat baru diminta dapat bekerja secara professional, berintegritas dan memiliki loyalitas tinggi.

"Saya ingin Lampung Tengah bergerak cepat, karena itu seluruh pejabat atau SKPD harus mau berjibaku membuat gerakan maupun inovasi yang bermuara pada perubahan. Saya minta pejabat terjun langsung, pahami masalah di lapangan dan selesaikan," katanya.

Mustafa juga mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik agar bekerja dengan baik, penuhi target-target yang sudah disusun. Seluruh kinerja pejabat akan terus dievaluasi secara berkala. Mereka yang tidak mampu memenuhi target, konsekuensinya harus mengundurkan diri atau dicopot dan digantikan mereka yang mampu.

"Kita bekerja dari dan untuk rakyat. Tidak ada alasan. Kita harus bekerja sama, karena kita mengemban amanah yang sama, yakni untuk mencapai cita-cita Lampung Tengah maju di segala aspek. Saya berharap reformasi birokrasi lahir dari tangan saudara- saudara sekalian," kata Bupati.

Untuk mendukung program keterbukaan informasi, pejabat yang terlibat langsung di sektor masyarakat wajib melakukan aktualisasi dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pelaporan. Pelaporan tidak hanya dilakukan kepada bupati, tetapi juga kepada masyarakat.

Di tengah perkembangan media informasi saat ini, pejabat diminta untuk mengubah paradigma lama dimana laporan hanya dilakukan kepada bupati. 

Mustafa mengajak aparatur pegawai untuk menyentuh tangan masyarakat dengan menginformasikan kerja maupun program yang akan dan telah dilakukan.

"Tunjukan bahwa kalian ada. Saya sudah memberikan contoh dengan memanfaatkan ruang media, seperti sosmed untuk menginformasikan kerja kita kepada masyarakat. Abadikan dan upload. Di situ ada ruang sebagai salah satu sarana alternatifnya. Jangan hiraukan stigma=stigma tidak baik seperti pencitraan dan lainnya. Fokus bekerja dan tunjukan jika kalian memang betul-betul ada," tegas Bupati. (*)

KOTABUMI, JNNews - Bupati Lampung Utara H. Agung Ilmu Mangkunegara S.STP, MH mengaku bangga karena Program Keluarga Harapan (PKH) mampu merangsang masyarakat berperan aktif dalam sejumlah bidang.

"Program bantuan pendidikan misalnya,  jika anak tersebut tidak rajin masuk sekolah maka bantuan tersebut akan dihentikan sehingga merangsang anak untuk selalu aktif bersekolah," kata Bupati saat menyerahkan bantuan 115 unit laptop (komputer jinjing) kepada pendamping/operator PKH di Kotabumi, ibukota Lampung Utara, Senin (9/1).

Ia juga mencontohkan, program bantuan bagi ibu hamil maka ibu harus rajin datang ke Posyandu, jika tidak maka bantuan tersebut akan dihentikan.

Bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah ini, Kata Agung, diperuntukan bagi keluarga yang berkeinginan untuk mengubah nasibnya sendiri dengan berperan aktif.

Bupati juga menjelaskan, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat hingga ke daerah pelosok, pada tahun 2017, para pendamping akan diberikan bantuan 100 unit kendaraan bermotor. 

Ia berharap kepada PKH dan Satuan Kerja agar dapat mensosialisasikan program pemerintah pusat dan program pemerintah daerah, seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis dan akte kependudukan gratis, karena masih banyak rakyat hanya tahu programnya saja namun belum mengetahui cara mendapatkannya.

PKH merupakan program cluster pertama strategi penanggulangan kemiskinan, yang sebelumnya dikenal dengan nama Proram Bantuan Tunai Bertahap dan telah dilaksanakan oleh Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2012.

Ketua Tim Koordinator PKH Lampung Utara, H. Syahrizal Adhar SH, MM, menjelaskan, PKH adalah program perlindungan sosial dalam bentuk bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Kepersetaan PKH di Lampung Utara sampai tahun 2016 berjumlah 30.329 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jika sebelumnya bantuan hanya diberikan sampai jenjang SLTP, saat ini bantuannya telah ditingkatkan sampai lulus SLTA. (*)

Jakarta, JNNews - Penyidik Bareskrim masih mengusut kemungkinan adanya pihak lain yang membantu tersangka Bambang Tri Mulyono dalam menulis dan memasarkan buku "Jokowi Undercover".

"Yang jelas penyelidikan tidak hanya terhenti pada Bambang Tri saja. Penyidik akan selidiki lebih jauh kemungkinan adanya pihak-pihak yang membantu," kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Senin.

Selain itu, penyidik masih berupaya mencari penyokong dana dalam pembuatan buku kontroversial tersebut. 

"Penyokong dananya siapa, masih dicari. Penyidik masih cari keterkaitan pihak lain melalui alat bukti yang kuat," katanya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta masyarakat yang telah membeli atau memiliki buku "Jokowi Undercover" agar menyerahkan buku tersebut kepada polisi guna kepentingan penyidikan.

"Yang punya bukunya mohon diserahkan ke polisi, jangan memperbanyak dan mendistribusikan karena bisa dikenai pidana karena berarti menyebarluaskan berita bohong," tegas Tito.

Diketahui Bambang menjual buku "Jokowi Undercover" secara langsung dengan mempromosikannya melalui akun jejaring sosial Facebook miliknya dan selebaran.

Buku tersebut diduga dibuat tanpa didukung data primer dan sekunder yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kepolisian menduga tuduhan dan sangkaan yang dimuat pada buku "Jokowi Undercover", semua didasarkan atas sangkaan pribadi tersangka. 

Sementara analisis fotometrik yang diungkap tidak didasari keahlian apa pun, namun hanya persepsi dan perkiraan tersangka pribadi.

"Tersangka diduga menebar kebencian melalui buku tersebut. Motif tersangka sebagai penulis hanya didasarkan atas keinginan untuk membuat buku yang menarik perhatian masyarakat," katanya.

Bambang pun selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka kasus fitnah, SARA dan penyebar ujaran kebencian. Ia kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. (*)

Jakarta - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir menegaskan ijazah tak perlu lagi dilegalisir karena perguruan tinggi akan diwajibkan mengikuti program Penomoran Ijazah Nasional (PIN).

Dalam siaran persnya, Senin, Nasir mengatakan wajib PIN akan membuat nanti tak perlu ada lagi legalisir ijazah lulusan perguruan tinggi Indonesia.

Jika pihak industri ingin tahu lulusan yang akan diterimanya, mereka tinggal mengeceknya ke  Sistem Verifikasi Ijazah Online/Elektronik (SIVIL). Formula ini juga akan mencegah masalah ijazah palsu.

Nasir memastikan jika pemerintah mendapati ada jual beli ijazah, maka perguruan tinggi penerbit ijazah palsu akan lansung ditutup.

Tahun ini, Kemristekdikti juga menerapkan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-DIKTI). Menurut Nasir perubahan Kopertis menjadi LL-DIKTI untuk wilayah Kopertis I lebih mudah, dibandingkan Kopertis yang membawahi sekitar enam provinsi.

Nasir menjelaskan pada 2016, dari 23 perguruan tinggi yang berakreditasi A, 9 di antaranya PTS dan ini menjadi pelecut PTS lain untuk berakreditasi lebih baik.

Dia juga menilai publikasi ilmiah di PTS harus ditingkatkan karena hal itu membantu penelitian di Tanah Air.

Nasir juga menyampaikan rata-rata masalah di PTS terutama untuk politeknik atau akademi adalah keterbatasan dosen. Dia berjanji akan bekerjasama dengan industri untuk mengatasi masalah itu. (*)

PALEMBANG, JNNews - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta masyarakat yang biasa menggunakan media sosial untuk tidak sembarangan menyebarkan informasi yang tidak berdasar atau tidak sesuai dengan fakta.

"Perkembangan teknologi akhir-akhir ini berpotensi disalahgunakan, sosial media yang bisa menembus ruang dan waktu sering dimanfaatkan untuk menyebarkan berita bohong atau sampah (hoax)," kata Tito seusai memimpin Rapat Koordinasi Lintas Batas Wilayah Regional Sumatera Bagian Selatan di Palembang, Senin.

Menurut Kapolri, celakanya informasi sampah itu disebarluaskan ulang oleh pengguna medsos lainnya yang ironisnya tidak memahami informasi dan akar masalahnya.

Menurut dia, menyebarkan berita bohong adalah tindak pidana yang bisa menjerat pelakunya masuk penjara.

Dia meminta pengguna sosmed untuk hati-hati memanfaatkan teknologi informasi terutama jika mendapat kiriman informasi yang berpotensi mencemarkan nama baik seseorang atau provokatif mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengancam persatuan bangsa.

Dia menyarankan, jika mendapatkan kiriman informasi atau berita dari media online, jangan mudah terpancing emosi dan ikut-ikutan menyebarkannya ke teman-teman jaringan sesama pengguna medsos.

"Pelajari dan lakukan pengecekan ulang setiap informasi dan berita yang beredar di sosmed, jika diyakini sumber informasinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan bermanfaat untuk kepentingan orang banyak, bangsa, dan negara, silakan saja dibagikan ke sesama pengguna sosmed," kata Tito.

Dia lalu menjelaskan, untuk menertibkan penyalahgunaan sosmed dan penyebaran berita "hoax", Polri akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap masyarakat yang menyalahgunakan perkembangan teknologi informasi dengan membentuk Biro Multi Media.

Setiap informasi atau berita yang beredar di sosmed dan diyakini tidak benar atau bersifat fitnah mencemarkan nama baik seseorang, lembaga, akan diproses sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik (ITE).

"Semua berita hoax akan dilacak oleh tim khusus, siapa pun yang terbukti melakukan penyebaran berita bohong akan ditindak tegas karena merupakan tindak pidana," tandas Tito. (*)


BANDAR LAMPUNG, JNNews - Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Provinsi Lampung menahan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lampung Timur  Usman Effendi karena perkara permintaan setoran.
    
 Kejaksaan Negeri Lampung Timur resmi mengeluarkan surat penahan terhadap Usman Effendi Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur dengan nomor surat perintah penahan  PRINT-02/N.8.17/Fd.1/12/2016.
      
Usman Effendi resmi ditahan di Rumah Tahanan Kelas IIb, Selasa  sejak pukul 15:00 WIB.
     
Kasi Pidsus Kejari Lampung Timur M Arief Ubaidillah  menjelaskan Usman Effendi diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berupa permintaan setoran terhadap usaha pabrik es dan alat berat (eksavator) yang terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai.
      
Padahal menurut dia permintaan setoran oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur tersebut belum diatur dalam peraturan daerah (Perda) kabupaten setempat.
       
Dia mengatakan permintaan setoran terjadi  sejak Desember 2015 hingga September 2016.
       
"Modusnya kepala dinas ini mengambil uang setoran setiap bulannya Rp10 juta," kata M Arief.
     
 Karenanya, kata M Arief Ubaidillah tersangka diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana primer pasal 12 huruf e ayat 1 subsider pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
     
"Khawatir melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, makanya kami tahan tersangka ke rutan," jelas dia. (*)

BANDAR LAMPUNG, JNNews - Pemerintah Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung fokus pada sektor pengembangan pariwisata tahun 2017, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Tahun ini kami fokus pada pengembangan sektor pariwisata dalam bidang perhotelan," kata Wali Kota Bandarlampung Herman HN, di Bandarlampung, Jumat.

Dia mengatakan, dari bidang perhotelan tersebut pemkot setempat mendapatkan penghasilan 10 persen, sehingga sangat membantu untuk pembangunan.

Ia melanjutkan bahwa bidang lain seperti rumah makan atau wisata kuliner tahun ini juga akan lebih dikembangkan lagi.

"Wisata kuliner pada tahun ini pun akan lebih dikembangkan, untuk memperkenalkan makanan khas Lampung," kata dia lagi.

Menurutnya, pendapatan 10 persen dari bidang perhotelan dan rumah makan itu untuk memperbaiki infrastruktur, khususnya jalan.

Pada saat ini Lampung menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi, Kota Bandarlampung sebagai ibu kota provinsi menjadi tempat peristirahatan para wisatawan, sehingga perbaikan infrastruktur akan lebih ditingkatkan.

"Perbaikan infrastruktur guna mengimbangi lonjakan wisatawan yang datang ke Kota Bandarlampung," kata dia pula.

Pemkot Bandarlampung juga sangat terbuka bagi investor yang ingin mengembangkan usahanya dalam bidang apa pun.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandarlampung, M Yudi mengatakan siap melanjutkan program wali kota dalam bidang pariwisata.

"Kami tetap meminta hotel dan rumah makan tetap menyetel musik khas Lampung," kata dia lagi.

Ia meminta pihak terkait untuk memperkenalkan makanan khas Lampung.

"Kami akan membantu investor yang ingin membuka usaha di bidang pariwisata," katanya.(*)

BANDAR LAMPUNG, JNNews - Wali Kota Bandarlampung Herman HN menyatakan Aparatur Sipil Negera (ASN) yang terlambat masuk kerja akan ditindak sesuai dengan PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

"Jika masih ada yang kedapatan terlambat dalam bekerja, akan diberikan sanksi sesuai dengan PP No 53 itu," kata dia di Bandarlampung, Jumat malam.

Dia mengatakan, jika tidak ada niat untuk disiplin, bagaimana mungkin bisa melayani masyarakat dengan maksimal.

Ia melanjutkan, bahwa ASN harus datang lebih pagi sehingga pelayanan ke masyarakat bisa maksimal.

"Masyarakat saja jika datang itu sangat pagi, seharusnya pelayannya pun bisa mengimbanginya," kata dia.

Menurutnya, inspeksi mendadak yng dilakukannya akan terus berlanjut, sehingga membuat efek jera bagi ASN yang melakukan pelanggaran waktu.

Untuk pegawai yang terlambat beberapa waktu lalu, telah diberikan peringatan keras.

"Sudah diberikan peringatan keras untuk ASN yang terlambat kemarin," kata dia.

Sebelumnya, puluhan ASN Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung terjaring inspeksi mendadak (sidak) disiplin yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Bandarlampung Herman HN.

Berdasarkan pantaun razia yang digelar pukul 08.00 WIB di lingkungan Kantor Pemkot Bandarlampung, Kamis (5/1) puluhan Aparatur Sipil Negera (ASN) tergesa-gesa masuk ke ruangan.

Sejumlah ASN pun terkejut dan tidak menduga atas kehadiran pemimpin Kota Bandarlampung tersebut.

Herman HN pun tidak meminta abesensi namun menghitung langsung kehadiran ASN, pada sidak tersebut diawali di kantor BPKAD, bagian umum, bagian perlengkapan, BKD, humas, dispenda dan BPMP.

Dirinya meminta menghitung pegawai yang masuk, sebab jika berdasarkan absensi ditakutkan tidak sesuai dengan kehadiran.

"Hitung berapa pegawai, jangan absensi saja, hitung per kepala bila absensi bisa saja dipalsukan," kata dia.

Wali kota yang menjabat di periode ke dua ini menegaskan, akan menindak tegas bagi yang terlambat atau pun tidak masuk tanpa izin. (*)

MENGGALA, JNNews - Kendaraan terjebak kemacetan panjang di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera wilayah Kabupaten Tulangbawang, Provinsi Lampung akibat dua jembatan di Sungai (Way) Tulangbawang rusak dan jalan negara sekitarnya juga rusak serta belum diperbaiki.

Menurut warga dan pengguna kendaraan di Jalintim itu, Minggu, kendaraan berbagai jenis dan ukuran harus bergantian untuk melintasi jembatan darurat di Sungai (Way) Tulangbawang, Lampung yang belum diperbaiki. Setidaknya kondisi kemacetan ini sudah dialami sepekan terakhir.

Sedangkan jembatan satu lagi di jalan itu mengalami kerusakan yaitu berlubang, sehingga akan sangat membahayakan pengguna jalan terutama kendaraan roda empat.

Kerusakan jembatan yang menjadi jalur utama lalu lintas menuju Sumatera Selatan dan sebaliknya ke Lampung itu, diduga terjadi karena perbaikan jembatan yang dilakukan tahun lalu tidak dilaksanakan secara optimal, selain itu arus kendaraan di Jalintim ini padat setiap hari.

Jembatan ini hampir setiap tahun mengalami kerusakan, sehingga kerap mengganggu perjalanan dan distribusi barang dari sejumlah provinsi di Pulau Sumatera menuju Lampung dan Pulau Jawa.

Namun kendati mengalami kemacetan, tidak ada petugas polisi lalu lintas Tulangbawang yang mengatur buka tutup jalan. Padahal salah satu jembatan hanya bisa dilalui dari satu arah saja. Akibatnya, kendaraan dari dua arah menjadi macet serta harus bergantian mengatur sendiri untuk bisa melintasi jalan ini akibat terjadi penyempitan lajur jembatan dan jalan yang rusak itu.

Kemacetan yang berlangsung berjam-jam itu dikeluhkan oleh para sopir truk, seperti Parlan (46) dari Surabaya menuju Medan, mengakibatkan perjalanan menjadi terganggu dan perlu waktu lebih lama sampai ke tujuan.

Mereka berharap perbaikan jembatan dan jalan rusak segera dilakukan, agar distribusi sembako yang biasanya mengalami lonjakan tidak terganggu pada awal tahun 2017 ini. (*)


JAKARTA - Komisi Aparatur Sipil Negara melakukan penelitian terhadap maraknya kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Hasilnya, sebanyak 90 persen dari 29.113 jabatan diperkirakan telah dilelang di pasar kerja.


Pada kasus suap Bupati Klaten Sri Hartini, KASN menemukan daftar harga jabatan yang dilelang. Lengkap mulai dari eselon I hingga hanya staf tata usaha (TU) puskesmas. Berikut ini daftar harganya:

Eselon II (tergantung SKPD) = Rp 80 juta - Rp 400 juta
Eselon III = Rp 30 juta - Rp 80 juta
Eselon IV = Rp 10 juta - Rp 15 juta

Di Lingkungan Dinas Pendidikan
Eselon II (Kepala Dinas) = Rp 400 juta
Eselon III (Sek dan Bidang) = Rp 100 juta - Rp 150 juta
Eselon IV (Subbag &Kasie) = Rp 25 juta
Kepala UPTD = Rp 50 juta - Rp 100 juta
TU UPTD = Rp 25 juta
Kepala Sekolah SD = Rp 75 juta - Rp 125 juta
TU Sekolah Dasar = Rp 30 juta
Kepala Sekolah SMP = Rp 80 juta - Rp 150 juta
Jabatan Fungsional Tertentu (Guru mutasi dalam kabupaten) = Rp 15 juta - Rp 60 juta

TU Puskesmas = Rp 5 juta - Rp 15 juta
Jabatan Tetap (Tidak mutasi) = Rp 10 juta - Rp 50 juta

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan KASN belum melaporkan temuannya ke KPK. Meski demikian, ia mengatakan lembaga antirasuah juga sudah mengantongi daftar harga lelang jabatan tersebut. "Kalau soal data tentu kami sudah punya," kata dia melalui pesan pendek, Jumat, 6 Januari 2017.

Febri mengatakan penanganan lelang jabatan yang diduga terjadi di banyak daerah membutuhkan kerja sama dari berbagai institusi. Oleh sebab itu, kata dia, peran institusi seperti Kementarian Dalam Negeri, KASN, atau Kementerian PAN RB sangat dibutuhkan untuk pembenahan aparat sipil negara. (*/tmp)

JAKARTA, JNNews - Penyebaran paham radikalisme dan hoax kerap dilakukan oleh media 'abal-abal'. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pun telah berkali-kali memblokir media-media bermuatan negatif, termasuk 11 media mengandung unsur SARA. 

Dewan Pers berupaya membendung keberadaan media-media tersebut dengan menyiapkan pembuatan barcode untuk media pers. Media pers adalah media yang memenuhi kode etik, azas pers sebagai ditetapkan dalam undang-undang, serta memenuhi standar perusahaan pers.

"Nantinya yang mendapat barcode hanya media cetak atau online yang tercatat sebagai perusahaan pers yang standarisasinya sesuai ketentuan yang ada di Dewan Pers. Untuk non pers, ya terserah itu bukan urusan kami," ujar anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi, Jumat (6/1).

Dia menjelaskan, pembuatan barcode ini merupakan pelaksanaan Deklarasi Palembang 2010 saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN). Saat itu, ada empat peraturan Dewan Pers yang diratifikasi oleh sebagian besar pemilik media besar di Indonesia. 

Empat peraturan inilah yang menjadi prioritas oleh media pers yaitu standar perusahaan pers, kode etik jurnalistik, standar perlindungan profesi wartawan, dan standar kompetensi wartawan.

Rencananya, penggunaan barcode itu akan dilakukan saat HPN di Ambon tahun ini. Dengan adanya barcode itu, profiling media itu akan bisa diakses dalam database Dewan Pers dan bisa diketahui jatidiri perusahaan pers, alamat, penanggungjawab, redaksi, dan badan hukum. Keberadaan barcode itu juga akan memudahkan untuk memilah mana yang media pers dan mana media yang bukan pers. 

JIka barcode sudah diberlakukan, yang tidak terdaftar di Dewan Pers berarti bukan media pers. Kalau melanggar, mereka tidak berada di wilayah Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

"Selama ini kita temukan kecenderungan media non pers isinya tidak menaati azas-azas dan kode etik, tapi saat ada masalah maunya dianggap pers. Itu namanya penumpang gelap," tegasnya.

Terkait pemblokiran yang dilakukan Kemenkominfo, Imam mengungkapkan, setiap akan melakukan blokir, Kemenkominfo lebih dulu konfirmasi ke Dewan Pers. Menurutnya, kalau media pers tentu tidak akan diblokir, tapi diproses sesuai UU Nomor 40 tahun 1999.

"Intinya, kalau bukan media pers berarti wilayahnya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan itu ada UU-nya sendiri, jadi silakan media non pers diproses sesuai UU yang berlaku," pungkasnya.

JAKARTA, JNNews - Hari pertama pemberlakuan tarif baru pengurusan STINK dan BPKB, Ditlantas Polda Metro Jaya tetap didatangi banyak warga, Jumat (6/1). Namun, kondisi ini lebih stabil dibanding yang mencapai ribuan, Kamis kemarin.

Dewi (40), salah satu warga datang bersama anaknya itu untuk mengurus BPKB kendaraan roda dua miliknya. Diakui Dewi, semula biaya pengurusan BPKB hanya Rp 80.000. Namun, setelah turun PP Nomor 60 tahun 2016 tentang penerimaan negara bukan pajak atau BNBP naik menjadi Rp 225.000. 

"Menurut saya berat banget ya, kalau bisa kalau naik bertahap lah, jangan sampek tiga kali lipat langsung. Setidaknya misalnya dari harga 80 menjadi 100 atau 120," kata Dewi di Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (6/1). 

Dewi juga mengeluhkan kenaikan biaya pengurusan tersebut yang sangat mendadak. Seharusnya kata dia kenaikan harga tersebut diberitahukan 3 bulan sebelumnya. "Misalnya, oh tarif mau naik ni, jadi entar bisa bayar duluan, jadi kan enggak kaget, enggak shock juga," ungkap Dewi.

Dewi bercerita, dua minggu lalu dirinya telah memperpanjang pajak STNK dan BPKB. Saat itu tarifnya belum naik. Namun, saat ini untuk pengurusan balik nama BPKB naik hingga 3 kali lipat.

"Tapi biaya balik nama BPKB sekarang naik, kalau tahu begini dari kemarin juga saya urus sebelumnya. Naiknya dari 80 ke 225 kan lumayan banget, apalagi saya ibu rumah tangga," tutur Dewi. (*/m)


JAKARTA, JNNews - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia beberapa hari lalu mengatakan menghentikan kerja sama militer dengan Australia setelah muncul kasus penghinaan terhadap Pancsila di markas pasukan khusus mereka di Kota Perth.

Menteri Pertahanan Australia Marise Payne kemarin sudah menyampaikan permohonan maaf dan menyesalkan kejadian ini. Payne mengatakan materi yang bersifat sensitif bagi Indonesia itu kini sudah dicabut dari markas militer di Perth, seperti dilansir Financial Review, Kamis (5/1).

Koran Sydney Morning Herald dua hari lalu memuat tulisan seorang koresponden Fairfax di Indonesia bernama Jewel Topsfield yang di dalam tulisannya bernada menyesalkan penghentian kerja sama militer itu. Apalagi hal itu menurut dia dilakukan secara sepihak oleh Panglima Gatot Nurmantyo. Topsfield menulis juru bicara presiden mengatakan keputusan itu tidak dibuat oleh Presiden Joko Widodo. Artikel Topsfield itu bahkan berjudul "Mengapa Jenderal Gatot memutus hubungan militer dengan Australia". Dalam tulisannya Topsfield seperti ingin mencari tahu ada apa di balik penghentian kerja sama militer ini oleh Jenderal Gatot.

Masih menurut dia, keputusan untuk memutus kerja sama militer selayaknya dilakukan oleh menteri pertahanan atau menteri luar negeri.

Topsfield kemudian tiba-tiba mengutip seorang sumber yang seolah mengatakan Jenderal Gatot telah melampaui kewenangannya. 

"Gatot punya ambisi jadi presiden atau wakil presiden,: kata sumber Topsfield. "Di saat yang sama banyak orang di militer Indonesia yang tidak suka dengan Gatot. Isu ini jadi cara yang bagus buat dia untuk mengharumkan namanya."

Topsfield kemudian mengutip pernyataan pengamat keamanan dari Universitas Deakin, Damien Kingsbury, yang mengatakan keputusan sepihak Gatot memutus kerja sama militer tanpa seizin presiden tidak lazim terjadi dalam suatu hubungan bilateral.

"Itu sangat aneh. Dia pasti tahu apa dampak dari keputusannya itu dalam hubungan bilateral," kata Kingsbury. 

"Jadi keputusan ini menimbulkan pertanyaan soal apa yang sedang dituju oleh Gatot. Apakah murni karena kasus penghinaan atau ada maksud lain." (*)

KALIANDA, JNNews - Jumlah penerima beras untuk keluarga miskin (raksin) atau beras sejahtera di wilayah Kabupaten Lampung Selatan bertambah pada tahun 2017 ini mencapai 79.894 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM). Sebelumnya pada tahun 2016 jumlah penerima raskin atau beras sejahtera 72.631 RTS-PM.

“Bertambahnya jumlah penerima raskin atau beras sejahtera berdasar pada Surat Keputusan Kementerian Sosial (SK Kemensos) No.339/HUK/2016 tentang penetapan jumlah penerima manfaat beras sejahtera,” ujar Kepala Bagian Perekonomian Setkab Lampung Selatan Irmanto, mendampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Setkab Lamsel Mulyadi Saleh, Kamis (5/1/2017).

Disinggung waktu penyaluran beras sejahtera tahun 2017 ini, Irmanto mengatakan hingga kini belum tahu jadwalnya.

“Saya belum tahu Mas, apalagi saya secara resmi juga belum melaporkan kepada Asisten Bidang Ekobang Setkab Lampung Selatan. Nanti, kalau sudah ada jadwalnya akan kami beri tahu,” katanya.
Di lain pihak, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Lampung Selatan Riki Feriadi, ketika dihubungi Lampung Post, mengenai stok beras untuk penyaluran beras sejahtera kepada RTS-PM. Dia, menjelaskan untuk stok beras di gudang Bolog Divre Lamsel aman dan cukup hingga Maret 2017.

“Untuk jumlah stok beras digudang Bolog Divre Lampung Selatan mencapai 3.376.482 ton,” jelasnya.
Lebih lanjut dia menambahkan untuk penyaluran beras sejahtera di wilayah Kabupaten Lampung Selatan kapan akan disalurkan belum tahu jadwalnya. Sebab, hingga kini Bolog Drive Lampung Selatan belum mendapatkan secara resmi pagu penerima beras sejahtera dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

“Pagu penerima beras sejahtera kami belum menerima secara resmi dari Pemprov Lampung. Jadi, kami belum tahu kapan akan dilakukan penyaluran beras sejatera tersebut,” tambahnya. (*)

Foto : ilustrasi ASN
PANARAGAN, JNNews - Pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) hingga Kamis (5/1/2017), belum dibayarkan.

Padahal, sebelumnya per tanggal 1 para ASN di Bumi Ragem Sai Manggi Wawai ini telah menerima gaji melalui bendahara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing. 

"Ya, gaji bulan Januari ini belum kami terima," ujar salah seorang Kepala SKPD di Pemkab setempat. 
Terlambatnya pembayaran gaji ini membuat para ASN di kabupaten setempat kelimpungan, terutama para ASN memiliki tangunggan pinjaman bank. "Ya, mau gimana lagi, gajinya belum keluar," ujar seorang PNS.

Menanggapi terlambatnya pembayaran gaji tersebut dibenarkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Herwan Sahri. Terlambatnya pembayaran tersebut dikarenakan terlambatnya pengajuan usulan calon bendahara gaji dari para SKPD.

"Kalau bendaharanya belum ada bagaimana mau cair. Pencairan gaji ini melalui keuangan berdasarkan usulan dari kepala SKPD yang diajukan bendahara gaji," kata dia.


Dia mengakui terjadinya keterlambatan pengajuan bendahara itu karena disebabkan baru dilantiknya para pejabat eselon II, III dan IV di pemkab setempat. 

"Pelantikan pejabatkan baru digelar, Selasa (3/1/2017). Artinya, para kepala SKPD masih menyiapkan calon bendahara mereka. OPD barukan ada dinas yang dihapus dan juga ada perubahan status. Ini juga menjadi kendala,"kata dia. (*)

KOTABUMI, JNNews - Pemerintah Kabupaten Lampung Utara meresmikan penggunaan fasilitas air bersih (baku) menggunakan sistem perpipaan perdesaan di Desa Ratuabung, Kecamatan Abung Selatan, Jumat (6/1/2017). 

Peresmian tersebut dilaksanakan oleh Sekab Lampura, Samsir mewakili Bupati Agung Ilmu Mangkunegara, bersama para asisten, Inspektorat, Kepala Dinas PU dan Tatakota, Syahbudin, dan masyarakat setempat. 
Pembangunan fasilitas air bersih menyaluri 300 kepala keluarga yang ada di desa setempat. 

Dapat terealisasi melalui dana sharing dari pemerintah pusat, dengan nilai total mencapai lebih dari Rp2 miliar. Kedalaman pipa mencapai 130 meter, sehingga lebih tahan terhadap musim kemarau.

Sekdakab Lampura, Samsir, mengatakan pembangunan tersebut dilaksanakan guna menjawab permasalah masyarakat yang ada di desa tersebut. Terkait sulitnya mendapatkan air ketika musim kemarau tiba, sehingga pemerintah daerah mencarikan solusinya dengan berkoordinasi bersama pemerintah pusat. Dalam mewujudkan peningkatan perekonomian penduduknya.

"Alhamdulillah, kita patut bersyukur dengan adanya pembangunan fasilitas ini. Sehingga yang sebelumnya masyarakat harus bersusah payah mecari air bersih, bahkan harus membeli dapat langsung mengalir kerumahnya masing-masing," kata Syamsir.

Menurutnya, pembangunan tersebut merupakan salah satu bentul perhatian pemerintah di bawah Kepemimpinan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara dalam memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang kesusahan. Sebab, saat ini telah banyak pembangunan dilaksanakan, khususnya di bidang insfrastrukutr sebagai fokusnya. Dengan tanpa meninggalkan program pembangunan di bidang lainnya, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi sampai dengan keagaamaan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tatakota Lampura, Syahbudin mengatakan fasilitas air bersih itu lebih efektif bila dibandingkan dengan sarana sumur bor. Sebab, dapat lebih banyak menyuplai masyarakat yang mecapai 300 kk, sementara sumur bor tidak lebih dari 27 kk per unitnya.
"Jadi ini lebih effisien penggunaannya, karena masyarakat tidak perlu bersusah payah mengangkut air, karena sudah langsung kerumah. Dan biayapun irit karena menggunakan listrik, kalau digotongroyong pemakainya tidak lebih Rp1,5 juta/bulan," ujarnya. (*)

GUNUNG SUGIH, BNNews - SD Negeri 2 Sukajaya kecamatan Anak Ratu Aji,  Lampung Tengah tahun anggaran 2016 lalu mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus ( DAK) untuk rehap sedang dua lokal. Dengan jumlah murid mencapai 208 orang dengan lokal yang ada terbilang memadai bila di gabungkan dengan dua lokal baru selesai di rehap tahun 2016 ini.

Perbaikan ini tentunya akan semakin meningkatkan minat dan semangat belajar dan mengajar di sekolah ini, baik guru serta siswanya,” ujar kepala sekolah Sudiro, A.Ma.Pd.

Lebih lanjut disampaikan Sudiro, rehap ini pihaknya mengutamakan meninggikan tembok sekolah, mengganti seluruh kusen pintu, jendela beserta daun nya, begitu juga dengan atap asbesnya di ganti semua, ada juga rolling door pembatas kedua lokal tersebut.


‘Sekolah kita juga mendapatkan bantuan tahun 2014 lalu yaitu ruang kelas baru (RKB), kala itu kepala sekolanya bu Warsiti. Harapan kami dewan guru dengan semakin rapinya bangunan sekolah, dapat lebih meningkatkan kinerja dewan guru dan semangat murid dalam belajar,” pungkasnya. (salim)
Diberdayakan oleh Blogger.