Halloween party ideas 2015

SUKADANA -- Kapolres Lampung Timur AKBP Yudy Chandra E memimpin apel kesiapan pengamanan libur panjang hari raya Idul Adha 1438 H tahun 2017 di lapangan Mapolres Lampung Timur, Kamis (31/8).

20 titik lokasi pos pantau akan disiagakan oleh jajaran kepolisian, untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan, bagi warga masyarakat yang akan merayakan hari raya Idul Adha yang jatuh pada hari Jum'at (1/9).

Kapolres Lampung Timur AKBP Yudy Chandra Erlianto, menerangkan bahwa pos pantau tersebut akan disebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur, khususnya dijalur lintas timur.

Ke 20 pos pantau tersebut antara lain adalah, Pos Pantau Pulosari, Simpang Semarang, Bandar Negeri, Bambu Kuning, Tulung Pasik, SP Sribawono, Jepara Kampung, Simpang Danau.

Kemudian Pos Pantau SPBU Labuhan Ratu, Pasar Tridatu, Simpang Banding, RM Solo, Islamic Center, Tugu Gajah, Jembatan Timur Tengah, Makam Pahlawan, SPBU Gunung Tiga, Simpang Pitaloka Kedaton, Siraman, Gunung Agung, dan Pos Pantau Bojong.

Berbagai personil gabungan, antara lain dari unsur Polri, Brimob, TNI, Sat Pol PP, Dishub, Kesehatan, Rapi/Orari, dan lainnya, akan disiagakan diseluruh Pos Pantau tersebut.

"Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, kita juga akan lengkapi pos pantau tersebut dengan kendaraan operasional pendukung, baik roda dua, roda empat, dan termasuk ambulan", terang Kapolres. (apri)

SUKADANA -- Tim tekab 308 Polsek Sukadana telah mengamankan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hari Rabu (30/08) dengan insial pelaku NA , (23) , Sungai Macak Desa Rantau Jaya Udik I Sukadana  Lampung Timur, AI, (28) desa Plangkawati  Labuhan Ratu Lampung Timur, penangkapan berdasarkan laporan Polisi tanggal  30 Agustus 2017.

Anggota Tim Tekab 308 Polsek Sukadana mendapatkan informasi bahwa ada orang yang menggunakan narkotika di tempat kejadian perkara (TKP) di dusun Sungai Macak Desa Rantau Jaya Udik I Kecamatan Sukadana, Lampung Timur.

Mendapati laporan tim Tekab 308  Polsek  Sukadana langsung ke lokasi untuk melakukan penggerebekan di sebuah rumah dan berhasil mengamankan 2 orang perempuan yang sedang mengkonsumsi narkotika.

Barang bukti yang berhasil di amankan berupa 1 bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman mineral, 1 buah cottonbud, 2 buah korek api gas warna merah dan kuning.

Kapolres Lampung Timur AKBP Yudy Chandra Erlianto di dampingi Kapolsek Sukadana KOMPOL Salman Fitri membenarkan bahwa Team tekab 308  Polsek Sukadana telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika  dan sekarang tersangka dan barang bukti diaman kan di Polsek Sukadana  guna penyelidikan lebih lanjut. (apri)

SUKADANA -- Fina (19), wanita muda asal Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur melahirkan seorang bayi kembar siam di RSIA Ibunda Sribawono dengan berat 3,2 Kilogram, Kamis (31/08).

Proses persalinan berjalan normal dan sehat, bayi yang lahir pukul 14.25 WIB itu memiliki satu badan dua leher dua kepala dengan satu jantung. Bayi tersebut langsung dirujuk ke RSU Abdul Moeloek sekitar 14.45 wib, sampai di RSU Abdul Moeloek mendapat penanganan maksimal, namun sayang dengan diagnosa Kelainan congenital (kelainan bawaan) 30 menit setelah ditangani, bayi malang itu meninggal dunia.

Hingga saat ini kedua orang tua bayi kembar siam satu badan belum dapat memberikan keterangan karena dalam keadaan berduka. (apri)



BANDAR LAMPUNG - Pertamina menyiapkan tambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) sebanyak rata-rata 105 persen untuk semua produk di wilayah Sumatera Bagian Selatan menjelang Idul Adha 1438 Hijriah/2017 Masehi.

"Produk itu antara lain premium, pertalite, pertamax, solar, dex dan dexlite. Konsumsi tertinggi bahan bakar minyak diprediksi akan dicapai produk pertalite sebesar 107 persen dan solar 104 persen," kata Area Manager Communication and Relations Pertamina Sumbagsel M Roby Hervindo, Rabu (30/8).

Ia mengatakan Pertamina juga memprediksi kenaikan konsumsi BBM terjadi pada H-2 hingga H+1 Iduladha 2017. Menurutnya, tren konsumsi BBM terlihat ada lonjakan cukup siginifikan pada H-2 hingga H+1 Iduladha, namun Pertamina telah menyiapkan tambahan pasokan sejak H-7 hingga H+7.

Roby juga menambahkan, Pertamina telah menambah jam operasional Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) dan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) guna melayani kebutuhan masyarakat akan BBM.

"Untuk jalur strategis yang biasa dilalui para pemudik, sebanyak hampir 130 SPBU di seluruh wilayah Sumbagsel akan buka 24 jam dan khusus jalur-jalur wisata juga SPBU akan memperhatikan keandalan stoknya. Sedangkan TBBM, akan tetap beroperasi selama hari libur," ujar Roby.

Sementara itu, Roby menambahkan untuk pasokan elpiji 3 kg juga ditambah rata-rata hampir 6 persen untuk seluruh wilayah Sumbagsel. Penambahan alokasi tersebut telah dilakukan sejak minggu ketiga Agustus 2017. 

"Untuk seluruh wilayah Sumbagsel Pertamina telah menambah pasokan antara 4 hingga 7 persen tergantung lokasi masing-masing. Penambahan pasokan tertinggi yaitu 7 persen di wilayah Sumsel menyesuaikan dengan realisasi konsumsi," jelas Roby.

Pertamina, kata Roby, menjamin pasokan elpiji di masyarakat selama periode Iduladha 2017 dan tetap dilakukan monitor untuk memantau ketersediaan elpiji apabila sewaktu-waktu perlu adanya penambahan pasokan lagi. 

Selain itu, ia menambahkan, Pertamina juga akan tetap mengoperasional Depot LPG di seluruh Sumbagsel pada Minggu untuk mengantisipasi lonjakan pasokan elpiji. (*)


BANDAR LAMPUNG--Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) VIII 2017,  mempertandingkan dan memperlombakan 22 cabang olah raga. Porprov Lampung VIII dijadwalkan berlangsung November-Desember 2017.

Sebagai langkah awal Pemerintah Provinsi Lampung bersama KONI Provinsi Lampung dan KONI kabupaten/kota se-Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi persiapan Porprov Lampung VIII  2017 di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Rabu (30/8).

Pada rapat lerdana ini Asisten Bidang Umum Hamartoni Ahadis mengatakan pelaksanaan Porprov 2017 diambil alih  Provinsi Lampung melalui KONI Provinsi Lampung setelah Kabupaten Lampung Utara mengundurkan diri. “Rapat ini kita baru menghadirkan pengurus dan panitia Pelaksanaan Porprov. Untuk sementara, 14 kabupaten/kota yang mendaftar.” Kata Hamartoni.

Hamartoni menyampaikan pada penyelengaran Porprov ini, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan kesuksesan baik acara, penyelenggara, prestasi dan administrasi. Pemerintah provinsi secara teknis akan menyampaikan regulasi seperti apa yang akan berlaku pada Porprov 2017 ini.

Di sisi lain,  Sekretaris KONI Lampung, Margono Tarmudji, menyampaikan berdasarkan SK Gubernur Lampung Nomor : G/416/V.17/HK/2017 tentang Pembentukan Panitia Besar dan Penunjukan KONI Provinsi Lampung sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Lampung ke-VIII Tahun 2017.

“Berdasarkan SK Gubernur Lampung, Hingga saat ini Pendaftaran pun dibuka. Pendaftaran tahap pertama dan kedua sudah dilakukan. Pendaftaran pertama adalah keikutsertaan, kesiapan KONI kabupaten/kota ikut Porprov. kemudian tahap kedua adalah pendaftaran cabang yang diikuti dari masing-masing kabupaten/kota," kata Margono. 

Margono juga menjelaskan setiap kabupaten dan kota bisa mendaftar 10-15 cabang olahraga. Pada Poeprov kali ini atlet yang akan bertanding sebagai peserta  harus putra dan putri asli daerah Lampung.

Cabang olah raga yang dipertandikan yaitu atletik, bola basket, bola voli, bridge, bulu tangkis, catur, gulat, judo, karate, kempo, panahan, panjat tebing, pencak silat, renang, dan sepak bola. Kemudian, futsal, sepak takraw, softball, taekwondo, tenis meja, tinju, dan wushu. (*)





GUNUNG SUGIH - Sejumlah cabang olahraga (cabor) terus melakukan persiapan jelang keikutsertaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung Ke-VIII tahun 2017.

Salah satunya, cabor futsal. Persiapan yang dilakukan, yakni melakukan seleksi pemain secara terbuka. Seleksi akan berlangsung pada Minggu (3/9) mendatang dimulai pukul 10.00 WIB.

"Seleksi kita pusatkan di Lapangan Kafifa, Kelurahan Yukumjaya Kecamatan Terbanggibesar," ujar Ketua Asosiasi Futsal Lamteng, Awaluddin Al Fath, Selasa (29/8).

Bagi warga Lamteng yang memenuhi persyaratan, dipersilahkan ikut seleksi. Adapun, syarat tersebut yakni warga Lamteng, maksimal berusia 23 tahun atau kelahiran tahun 1995. Membawa KTP, KK dan Akta Kelahiran asli saat ikut seleksi.

"Kemudian, membawa perlengkapan futsal sendiri. Seperti sepatu, termasuk deker. Untuk jersey, pemain disarankan memakai warna putih, sedangkan kiper menggunakan warna merah. Yang mau ikut, silahkan hadir satu jam sebelum seleksi dimulai," jelasnya.

Untuk lebih jelasnya, dipersilahkan menghubungi dirinya langsung ke nomor 0821-7548-7135 atau rekannya bernama Barock 0852-6974-2424. Ifath-sapaan akrabnya menambahkan, seleksi terbuka lanjutan akan dilakukan pada 10 September mendatang.

Selanjutnya, Asosiasi Futsal Lamteng hanya akan mengambil 15 pemain untuk dibawa saat porprov yang akan berlangsung di Bandarlampung pada November mendatang. "Dari hasil seleksi, kita hanya mengambil 15 pemain untuk diikutsertakan dalam porprov. Dari Lampung Tengah, hanya mengirimkan regu putra. Putri tidak ada," bebernya.

Sebelumnya, Asosiasi Futsal Lamteng telah melakukan seleksi beberapa waktu lalu. "Seleksi pertama dirasa belum mendapatkan pemain yang cukup. Sehingga kita lakukan seleksi lagi," pungkasnya. (*)


BANDAR  LAMPUNG - Guna menyerap aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat untuk turut melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Lampung menggelar diskusi publik dengan tema ‘Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pelayanan Publik Wujud Penyelenggara Negara yang Efektif, Efisien, Jujur, dan Terbuka’ di Ballroom Hotel Horison, Bandar Lampung, Rabu (30/8).

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman mengatakan kami ingin mengoptimalkan peran masyarakat di berbagai elemen dalam pengawasan pelayanan publik. Diharapkan ada sinergi antara Ombudsman dengan masyarakat luas dalam menyikapi pelayanan publik yang belum sesuai standar.

“Saat ini keberanian masyarakat untuk melaporkan pelayanan publik yang belum sesuai standar masih tergolong rendah. Masyarakat belum berani melapor ketika menemukan pelayanan publik yang belum baik,”ujarnya.

lanjut Nur Rakhman saya berharap, diskusi ini bisa menggugah masyarakat agar berani melapor. Menurut dia, diskusi tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi harus bisa berlanjut pada diskusi-diskusi mendatang.

“Sehingga, kami bisa saling sinergi dalam rangka pengawasan untuk perbaikan pelayanan publik di Lampung,” ungkapnya.

Diskusi yang dimoderatori Juwendra Asdiansyah itu menghadirkan tiga narasumber. Mereka adalah Asisten Ombudsman RI Siska Widyawati, Kepala Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf, dan Berti Sarova, pelapor Ombudsman. (*)



BANDAR LAMPUNG - Puluhan wartawan di Kota Bandarlampung menuntut Kapolres Waykanan AKBP Asrul Budi Kurniawan dicopot dari jabatannya, karena dianggap telah melecehkan profesi wartawan di Lampung.

Berdasarkan pantauan di Tugu Adipura, Kota Bandarlampung, puluhan wartawan dari berbagai organisasi menggelar aksi pada pukul 11.00 WIB, Rabu, (30/8)

Aksi ini pun diwarnai oleh tuntutan para jurnalis yang menggunakan karton, dengan tulisan pewarta bukan pembawa petaka, melarang jurnalis meliput melanggar UU Pers Pidana 2 Tahun denda Rp500 ribu. Dalam aksi ini pun, para jurnalis meminta Polda Lampung agar tidak tebang pilih dalam penyelesaian kasus ini.

Ketua AJI Bandarlampung Padli Ramdan mengatakan bahwa Polda Lampung jangan tebang pilih dalam kasus ini dan Kapolres Waykanan AKBP Budi Asrul Kurniawan harus dicopot dari jabatannya.

"Pelarangan dalam peliputan truk batubara melintas merupakan melanggar UU, ini sudah melanggar pidana, kami meminta agar diproses," kata dia.

Ia mengatakan, bahwa jurnalis adalah pembawa berita bukan pembawa petaka, tugas jurnalis pun dilindungi oleh UU.

Hal senada dikatakan, Ketua IJTI Pengda Lampung Aris Susanto mengatakan, bahwa arogansi AKBP Budi Asrul Kurniawan telah mencederai kebebasan pers, dan berencana akan mengkirimanilasi jurnalis yang telah menjadi korbannya.

"Kami meminta Polda Lampung untuk mengusut tunta kasus penghinaan terhadap media massa dan jurnalis di Kabupaten Waykanan," kata dia.

Ia mengatakan, mengecam keras tindakan kapolres dan meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk segera memberikan tindakan tegas dengan mencopot AKBP Budi Asrul Kurniawan dari jabatannya. Ia melanjutkan, IJTI Pengda Lampung siap melakukan advokasi terhadap dua orang jurnalis yang diduga akan menjadi korban kriminalisasi dan siap menempuh jalur hukum.

Perlu diketahui, bahwa Kapolres Waykanan AKBP Asrul Budi Kurniawan telah melarang tugas jurnalis dan berkata kasar yang tidak pantas dilakukan oleh pejabat publik, hal ini pun terjadi pada dua orang jurnalis Dian Firasta dan Dedi Ternando saat meliput pelarangan mobil batubara di Kabupaten Waykanan. (*)


BANDAR LAMPUNG - Provinsi Lampung menempati peringkat pertama hasil evaluasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial 2017 periode B 04 (April) untuk Regional Sumatera dan Jawa. Irwan menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung mampu mendapatkan nilai tertinggi di Regional Sumatera dan Jawa karena administrasi laporan berjalan tertib dan penanganan konflik secara langsung.

"Diharapkan nilai ini dapat terus dipertahankan hingga penilaian periode B 08 (Agustus) dan B 12 (Desember)," kata Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Irwan Sihar Marpaung, Bandar Lampung. Rabu (30/8).


Menurutnya, peringkat pertama dalam penanganan konflik merupakan hasil kerja sama semua unsur terkait. Untuk itu, Pemprov Lampung mengucapkan terima kasih kepada instansi terkait atas upaya peningkatan sinergitas dalam rangka menjaga kestabilan dari konflik sosial.

"Mempertahankan apa yang diperoleh itu, lebih sulit dibandingkan merebutnya. Semoga ini dapat terus dipertahankan," kata dia. 

Karo Ops Polda Lampung Kombes Hariyoso mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung dan Polda Lampung terus berupaya dalam penanganan konflik sosial yang muncul di masyarakat. Menurutnya, konflik sosial yang terjadi saat ini antara lain disebabkan oleh perebutan sumber daya manusia (SDM) dan distribusi sumber daya serta harga diri.

Berdasarkan evaluasi Polri, lanjutnya, konflik sosial terus berkembang seiring kegiatan masyarakat seperti bidang politik dan ekonomi. Sementara itu, Dir Intelkam Polda Lampung Kombes Amran Ampulembang, mengatakan masyarakat selalu ingin memiliki kehidupan yang baik, sehingga dinamika kehidupan terus berjalan seiring dengan berkembangnya suatu konflik sosial.

Ia menjelaskan saat ini masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang membawa ideologi komunis yang berhubungan dengan radikalisme. 

"Untuk itu, kita perlu mengatur sedemikian sehingga ideologi tersebut tidak mampu berkembang seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat yang memiliki paham ideologi radikal," jelasnya.

Ia menyatakan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dalam menekan konflik sosial yang sejalan dengan tugas kepolisian dalam melaksanakan harkamtibmas. Khususnya, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. (*)



BANDAR LAMPUNG - Bupati Lampung Tengah Mustafa memberikan hadiah berupa pompa air kepada kepada kampung  di Kecamatan Seputihraman, yang warganya mampu menangkap tikus terbanyak dalam gropoyokan hama padi tersebut.
      
Dalam keterangan diterima di Bandarlampung,  dalam gropoyokan tersebut, sebanyak 29.623 ekor 
tikus berhasil ditangkap oleh para petani di 14 kampung di Kecamatan Seputihraman selama kurang dari satu hari. 
      
"Gropyokan massal ini dilakukan karena kami tidak ingin gagal panen gara-gara tikus. Apalagi 
mayoritas masyarakat kami adalah petani padi," ujar Camat Seputih Raman,  Nyoman Gunadi. 
     
 Ia menjelaskan,  ini adalah salah satu program pemerintah kecamatan yang diberi nama semua peduli. 
Sebab dalam gerakan ini semua unsur mulai dari uspika,  masyarakat, petani dan bahkan guru pun terlibat. 
      
"Seputihraman adalah salah satu kecamatan yang menjadi lumbung pangan bagi Provinsi Lampung, untuk itu kami selalu menjaganya. Bupati Mustafa juga sangat mendukung program kami ini, " kata dia.

Bentuk dukungan yang diberikan Bupati Lampung Tengah adalah bagi kampung yang mendapat tangkapan tikus paling banyak diberi hadiah berupa pompa air. Kampung yang menerima hadiah dari Bupati Lampung Tengah tersebut adalah Kampung Rejoasri yang telah mengumpulkan tikus sebanyak 7.276 ekor tikus. (*)

BANDAR LAMPUNG -- Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung Loekman Djoyosoemitro menegaskan tetap konsisten menjadi pengurus dan mendukung program-program partai Golkar Provinsi Lampung.

Loekman juga menepis isu yang beredar bahwa dirinya mengundurkan diri dari jabatanya sebagai Ketua harian DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung karna kurang aktif dalam kegiatan Partai Golkar.

"Saya tetap konsisten di partai Golkar, Loekman itu orangnya konsisten, saya tadi sudah bicara dengan Pak Sekertaris DPD Golkar (Supriyadi.red) tidak bisa aktif karna beban tugas, saya siap dan tetap mendukung program-program kegiatan partai Golkar Lampung, jadi siapa tuh yang berita-beritain saya mundur, jangan yang jelek-jeleklah," candanya saat diwawancarai awak media dikantor DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung, Rabu (30/8) sore.

Adik Kandung Jaksa Agung RI ini menjelaskan, ketidakaktifanya tersebut dikarnakan kesibukanya saat ini yang menjabat sebagai Wakil Bupati Lampung Tengah, namun Ia juga mengatakan siap memenangkan Calon Gubernur dari Partai Golkar Ir. H. Arinal Djunaidi dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2018 mendatang.

"Siap, semua kita siap, kita siap ditempatkan dimana saja. Mau jadi relawan bisa, mau ditempatkan dimana saja juga bisa, yang namanya Loekman itu konsisten" tutupnya.

Sementara Sekertaris DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung Supriyadi Hamzah mengatakan kedatangan Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Loekman Djoyosoemitro tidak ada hal-hal yang luar biasa, hanya silaturahmi biasa sebagai kader Partai Golkar.

"Kedatangan Pak Loekman adalah Silaturahmi sesama kader Golkar dalam rangka membuat suasana lebih kondusif, dan tadi kami hanya berbincang-bincang biasa saja, dan menceritakan Progres Kepartaian dan juga perkembangan pencalonan Pak Arinal Djunaidi sebagai calon Gubernur Lampung" ujarnya.

Politisi Senior partai Golkar Lampung ini juga memaklumi kekurang aktifnya Loekman sebagai Pengurus Partai Golkar Provinsi Lampung dikarnakan kesibukanya sebagai Wakil Bupati Lampung Tengah.

"Kami memahami kesibukan Pak Loekman sebagi Wakil Bupati Lampung tengah, dan intinya tidak ada hal-hal yang luar biasa, hanya silaturahmi sesama kader partai Golkar", pungkasnya. (*)



JAKARTA - Pemerintah menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian terhadap 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta, Selasa (29/8).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) mengatakan, sebagian besar PNS yang diberhentikan lantaran tidak masuk kerja lebih dari 46 hari.

"Selain itu, akibat penyalahgunaan narkotika, pencurian, penyalahgunaan wewenang, perbuatan asusila, perzinahan, calo CPNS, penganiayaan dan gratifikasi," ujar Asman.

Dari 21 PNS yang diberhentikan, 20 orang diantaranya diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PDHTAPS) dan satu orang dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Selain 21 PNS tersebut, ada juga enam PNS yang melanggar aturan dan diganjar sanksi masing-masing tiga orang diberikan sanksi penundaan pangkat selama tiga tahun, satu orang penundaan setahun, dan satu orang  dibebaskan dari jabatannya.

Asman menjelaskan, sidang Bapek memberikan pertimbangan atas putusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dari masing-masing instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Melalui sidang Bapek, sanksi terhadap PNS yang telah diusulkan oleh PPK ada yang diperberat, ada juga yang diperingan, tergantung bobot pelanggaran disiplinnya.

Mengenai kasus PNS bolos kerja yang mendominasi, Asman menekankan agar para PNS bekerja lebih disiplin, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

"Ke depan saya harap PNS yang bolos semakin berkurang. Pemerintah tegas dalam menangani indisipliner pegawai," ujarnya. (*)



BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung akan menjadi tuan rumah pembentukan Forum Kerjasama Komitmen Anti-Korupsi antara regulator dan pelaku usaha daerah. 

"Forum Komunikasi yang diberi nama `Komite Advokasi Daerah` ini digagas Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat komitmen antikorupsi di kalangan regulator dan pelaku usaha," kata Koordinator Program Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Ariz Dedy Arham, Selasa (29/8).

Ia menyebutkan Provinsi Lampung merupakan satu dari delapan provinsi yang membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) di tahun pertama program ini diluncurkan oleh KPK. 

Forum tersebut, lanjutnya, dimaksudkan sebagai wadah bagi para pelaku usaha dan regulator untuk bertemu dan membahas isu strategis yang akan menghasilkan rekomendasi yang aplikatif bagi dunia usaha dan kalangan regulator untuk mengambil kebijakan yang tepat dan taat aturan. 

Ariz menambahkan selain fokus mencermati penganggaran, KPK akan memantau perizinan dan pengadaan barang/jasa. Dari evaluasi yang telah dilakukan oleh KPK di 21 provinsi di Indonesia, ternyata pemerintah daerah tidak "bermain" sendiri. 

"Justru swasta yang paling banyak terlibat tindak pidana korupsi. Swastalah yang paling banyak terlibat korupsi dengan para pejabat dan anggota DPRD," kata Ariz

Asisten Bidang Administrasi Umum Setprov Lampung Hamartoni Ahadis, mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung akan memfasilitasi pembentukan Komite Advokasi Daerah yang melibatkan regulator, pelaku usaha, BUMD, Kadin dan KPK pada 4 Oktober 2017.

"Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung akan melibatkan unsur legislatif yang juga berperan sebagai regulator bersama-sama dengan pemerintah provinsi," jelasnya.

Ia juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung akan mendukung upaya advokasi pencegahan korupsi. 

"Melalui forum Komite Advokasi Daerah ini dapat mencegah pertemuan perorangan dan menghindari kesalahan," tambah Hamartoni. (*)

LAMPUNG -- Pengurus Daerah Bandung Karate Club (Pengda BKC) Provinsi Lampung akan mengirimkan Atlit BKC untuk mengikuti Kejuaraan Karate Piala Pangdam II/Sriwijaya, yang akan diadakan di Kota Palembang pada tanggal 8 - 10 September 2017, demikian dijelaskan oleh Ketua Umum Pengda BKC Provinsi Lampung, Tony Eka Candra kepada awak media, Rabu (30/08).

Tony Eka Candra yang juga pemegang Sabuk Hitam DAN VI Karateka ini menjelaskan, dalam Kejuaraan tersebut BKC Lampung mengirimkan sebanyak 15 orang Atlit untuk katagori 'Kata' dan 'Kumite' dari tingkat Pemula hingga Senior.

Para Atlit BKC tersebut merupakan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) BKC Lampung yang rutin dan sudah dilaksanakan sejak 3 tahun terakhir, sehingga Program pembinaan terlaksana secara terencana, berjenjang, terprogram dan berkesinambungan. Saat ini BKC Lampung rutin setiap bulan mengadakan TC bagi Atlit berprestasi yang berasal dari Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung, dan dilaksanakan secara bergilir, sehingga ada pemerataan Atlit BKC di 15 Kabupaten/Kota, ujarnya Tony.

Tony yang juga Ketua PD VIII FKPPI Provinsi Lampung ini mengatakan, pada bulan September 2017, BKC Lampung juga akan mengirimkan 2 orang Atlitnya 'Reinhard Reinaldi' dan 'Reza Agselya Sari' untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Nasional 2017 untuk Cabang Olahraga karate yang dilaksanakan di Kota Medan Sumatera Utara.

Ketua DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Provinsi Lampung ini juga menuturkan, bahwa Pengda BKC Lampung sudah banyak melahirkan Atlit Atlit Karate berprestasi baik ditingkat Nasional maupun Internasional. Sebelumnya Atlit BKC Lampung 'Rani Oktasari' menjadi Juara Kelas Kumite U-21 Putri dalam Kejuaraan Dunia Karate Asia Pasifik yang dilaksanakan oleh Asian Karate Federation (AKF), yang merupakan Federasi Karate Asia.

Dalam Kejuaraan Nasional Karate Piala KAPOLRI di Jakarta pada bulan Juli 2017 yang lalu, Atlit Karate BKC Lampung 'Herlandi Afriando' menjadi Juara 1 dan mendapatkan medali emas untuk katagori Kumite -65 Kg Putra. Pada Kejuaraan Nasional BKC di Bogor Jawa Barat Atlit BKC Lampung 'Reza Agselya Sari', menjadi juara 1 dan mendapat medali emas untuk katagori Kumite -52 Kg Putri, sekaligus menjadi Juara 1 dalam Kejuaraan Olimpiade Olahraga Nasional Cabang Olahraga Karate tingkat Provinsi, dan bersama 'Reinhard Reinaldi' akan mewakili Provinsi Lampung di tingkat Nasional pada September 2017 di Kota Medan, tegasnya.

Tony yang juga Ketua ORGANDA Bandar Lampung ini menjelaskan, dalam Kejuaraan Piala Pangdam II/Sriwijaya, BKC Lampung menargetkan 3 medali emas dan minimal 5 medali perak dan perunggu untuk katagori semua kelas yang diikuti. Adapun target medali emas berasal dari 'Alexander Putra' (BKC Bandar Lampung), 'Aldi Suryana' (BKC Lampung Selatan), dan 'Syakilatin Ulya' (BKC Lampung Tengah), tukasnya. (*).


BANDAR LAMPUNG - Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni pada acara Sosialisasi Sitem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), mengatakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Untuk menjalankan tugas tersebut, sangat diperlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat, Selasa (29/8).

Selanjutnya mantan Kadis Kominfo Provinsi Lampung mengatakan, bahwa untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial tersebut, maka Kementerian Sosial RI melakukan uji coba peningkatan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

“Sistem ini diharapkan dapat dijadikan tempat untuk mencari solusi permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),” katanya.

Untuk itu kepada para peserta Sosialisasi SLRT dapat memanfaatkan fasilitas dan waktu yang telah disediakan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Ida Yulisnawati mengatakan bahwa maksud dilaksanakannya Sosialisasi SLRT ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan SLRT antara Kementerian Sosial RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Disamping itu SLRT yang merupakan salah satu upaya untuk membantu masyarakat miskin ini bertujuan: 1. Dipahaminya SLRT oleh aparat Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota, 2. Terbangunnya komitmen Pemerintah Daerah dalam membentuk SLRT dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan,kerentanan dan kesenjangan.

“Untuk mendukung maksud dan tujuan SLRT diatas, maka Dinas Sosial Provinsi mengadakan kegiatan Sosialisasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT),” ujarnya.

Diinformasikan oleh Kasi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, Agus Maryanti bahwa pelaksanaan kegiatan ini dari tgl 29 sd 30 Agustus 2017 yang diikuti sebanyak 25 orang dari unsur-unsur Dinas Sosial, Bapeda di 10 kabupaten/kota juga Tenaga Kesehahteraan Sosial Kecamatan,” pungkasnya. (*)



GUNUNG SUGIH - Bupati Lampung Tengah Hi. Mustafa resmi menjabat sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Lampung Tengah. Bupati ronda ini resmi dilantik oleh Ketua IPHI Provinsi Lampung, Tobroni Harun di Gedung Sesat Nuwo Balak, Selasa (29/8).

Dalam sambutannya, Tobroni mengingatkan kepada para pengurus IPHI Lampung Tengah agar mampu mengimplementasikan visi dan misi IPHI yaitu melestarikan haji mabrur atau haji sepanjang hayat.

Tobroni juga mengajak anggota IPHI untuk membangun IPHI yang solid dan menjadi pelopor dalam kemajuan umat dan kegiatan sosial masyarakat. Hal ini bukan hanya masalah pengajian saja, namun IPHI juga harus berguna bagi masyarakat disekitar lingkungannya.

“Saya berharap IPHI tidak hanya bermanfaat bagi orang yang sudah berhaji saja, namun juga bagi masyarakat umum, karena itu adalah salah satu implementasi dari haji sepanjang hayat,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Mustafa mengungkapkan rasa terima kasih atas kepercayaan IPHI yang mempercayakannya menjadi ketua. Ia mengajak para pengurus dan anggota IPHI untuk membangun rasa bangga dan syukur atas kepengurusan yang telah terbentuk.

“Saya berharap syukur itu dapat menjadikan Bapak dan Ibu sekalian menjadi motivator, teladan, penerang dan penuntun kepada masyarakat sekitar dalam rangka takwa kita terhadap Allah SWT,” tegasnya.

Dilantiknya kepengurusan IPHI Lampung Tengah diharapkan dapat memelihara dan mengupayakan pelestarian haji mabrur, sehingga para haji mempunyai kontribusi membantu pemerintah dan ikut memajukan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.


“Untuk itu IPHI harus bersatu dan selalu bekerja sama agar pembangunan Kabupaten Lampung Tengah di segala bidang bisa tercapai dengan baik demi kemajuan Bumi Jejamo Wawai,” pungkasnya.(*)



BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung berhasil mewujudkan perhutanan sosial seluas 184 hektare untuk memberikan akses untuk masyarakat terlibat di dalam maupun sekitar hutan guna mengelola kawasan hutan secara lestari.

Sekretarsi Daerah Provinsi Lampung Sutono,  mengatakan, jumlah itu meliputi hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 125 ribu ha, hutan tanaman rakyat (HTR) 20 ribu ha, hutan desa (HD) 2 ribu ha, kemitraan kehutanan di hutan lindung dan hutan produksi 35 ribu ha, dan kemitraan konservasi di Tahura seluas 1.000 ha lebih, Selasa (29/8).

Upaya tersebut dilakukan guna memberikan akses untuk masyarakat terlibat di dalam maupun di sekitar hutan untuk mengelola kawasan hutan secara baik," ujarnya.

Luas areal tersebut dimanfaatkan HKm untuk 154 kelompok, HTR 8 koperasi dan 5 kesatuan pengelolaan hutan, HD untuk 22 desa, kemitraan konservasi di hutan lindung dan hutan produksi untuk 66 nota kesepahaman dan kemitraan konservasi di Tahura untuk 3 MoU.

Sutono menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan dalam mewujudkan kebijakan daerah mengenai perhutanan sosial di Provinsi Lampung, yakni sosialisasi secara intensif program perhutanan sosial di kabupaten atau sesatuan pengelolaan hutan. 

Perhutanan sosial, lanjutnya, sesuai dengan program perhutanan Pemerintah Provinsi Lampung yaitu pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, serta program perencanaan dan pengembangan hutan.

Pemprov juga memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan pembentukan lembaga pengelola hutan desa untuk mendukung HPHD, bimtek/pelatihan bagi kelompok tani HKm dan lokakarya pengembangan usaha perhutanan sosial. 

Selain itu membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Provinsi Lampung melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/128/III.18/HK/2016 tanggal 28 Desember 2016. 

"Pemprov juga mendorong terbentuknya Perda Perhutanan Sosial. Kita akan lakukan roadshow untuk meyakinkan kepada kepala daerah kabupaten dan kota pentingnya masyarakat melakukan pengelolaan hutan," ujarnya.

Selain itu untuk mempercepat perhutanan sosial, Pemprov mendorong penyederhanaan persyaratan dalam pengajuan izin. 

Sekdaprov juga berharap perhutanan sosial difasilitasi seluruhnya oleh pusat, termasuk pembentukan pokja percepatan perhutanan sosial Provinsi Lampung dan kesatuan pengelolaan hutan selaku pengelola di tingkat tapak.

"Perhutanan sosial ini untuk cita-cita hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu perhutanan sosial tidak hanya dibahas, tapi akan bersama-sama ditindaklanjuti sehingga memberi hasil yang signifikan dalam pembangunan kehutanan dan ekonomi masyarakat di Provinsi Lampung," katanya.

Direktur WALHI Lampung, Hendrawan mengatakan kebijakan perhutanan sosial melalui skema kemitraan di level daerah bisa diimplementasi, yang diperkuat dengan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. 83 Tahun 2016.

"Di Lampung memang sudah menyiapkan instrumen kebijakan yaitu Pokja, tapi perlu dikuatkan lagi melalui perda," ujarnya. 

Selain itu daerah juga membuat perda atau pergub atau memasukan perhutanan sosial dalam rencana kerja daerah. Sehingga perizinan pengelolaan hutan tersebut, bisa di lakukan di level daerah, misalnya tidak perlu lagi ke Kementerian tetapi Gubernur bisa mengeluarkan izin. (*)



GUNUNG SUGIH - Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyerahkan 10 ekor sapi yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha 2017, pada Jumat (1/9)  mendatang, hewan kurban tersebut nantinya akan disalurkan di 10 kecamatan.

Kecamatan yang akan menerima sapi untuk kurban tersebut yaitu Kecamatan Bumiratu Nuban, Trimurjo, Kota Gajah, Gunung Sugih, Terbanggi Besar, Kecamatan Anak Tuha, Terusannunyai, Padang Ratu dan Kecamatan Putra Rumbia.

Kepala Bagian Kesra Pemkab Lampung Tengah, Jailani, mengatakan, hewan tersebut akan dikirim ke panitia masjid penerima hewan kurban sehari sebelum penyembelihan, Selasa (29/8).

"Akan diantar hari Kamis (31/8) oleh pihak ketiga atau pemenang lelang. Karena pengadaan sapi ini melalui proses lelang," ujarnya.

Jenis sapi yang akan diberikan kepada masyarakat tersebut, yakni Limosin dan Simetal dengan bobot kurang lebih 350 Kg per ekornya.

"Selain itu, sapi berumur dua tahun lebih dan tidak cacat. Artinya sudah memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban," tambahnya.

Sementara itu Bupati Lampung Tengah Mustafa mengatakan pembagian hewan kurban tersebut merupakan wujud perhatian Pemerintah Lampung Tengah terhadap masyarakat setempat, terutama mereka yang berhak untuk menerimannya.

"Memahami esensi kurban yang mengajarkan tentang keihlasan jiwa. Mari kita jadikan Idul Adha ini menjadi momentum untuk berbagi dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara berkurban," katanya. (*)

SUKADANA -- Dinas Kesehatan Lampung Timur bidang kesehatan masyarakat seksi kesehatan keluarga dan gizi gelar pertemuan lintas sektor kegiatan pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri Kabupaten Lampung Timur, kegiatan dilaksanakan diaula Setdakab Lampung Timur, Selasa (29/08).

Saat di konfirmasi usai acara Drs. Mirwansyah mengatakan bahwa pentingnya pemberian tablet penambah darah bagi remaja.

"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa remaja putri adalah generasi penerus yang saatnya nanti akan melahirkan generasi yang cerdas dan sehat pertumbuhan serta perkembangannya," kata Pj Kadinkes.

Ia melanjutkan untuk ibu hamil juga tidak kalah penting diberikan TTD, karena untuk mencegah anemia atau kurang darah.

"Jangan sampai saatnya nanti melahirkan, pendarahan hingga berakibat fatal," imbuh Mirwansyah.

Staf seksi kesehatan keluarga dan  gizi Diskes Provinsi Lampung Yuandini Agustina menerangkan, Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan, saat ini program pemberian tablet tambah darah bagi remaja kembali di galakkan, target pemberiannya secara nasional adalah 10 persen remaja putri mendapatkan tablet tambah darah dengan dosis pencegahan yaitu Remaja putri (10-19 tahun) atau WUS (wanita usia subur) 15-45 tahun.

Yuandini Agustina, mengatakan teknis pemberian dilakukan sehari 1 tablet selama 10 hari saat menstruasi dan 1 tablet tiap minggunya, jadi total tablet tambah darah (fe) yang akan diterima oleh remaja putri adalah 13 tablet selama 4 bulan.

"Fakta di lapangan selama ini tablet tambah darah yang menjadi salah satu alternatif untuk menanggulangangi anemia di lapangan hanya masih diberikan kepada ibu hamil saja, dan untuk remaja putri belum maksimal di lakukan," ujarnya.

Selama ini lanjut Yuandini, cakupan tambah darah Fe untuk ibu hamil yang telah diberikan tablet tambah darah selama 90 kali kurang lebih 80% persen, akan tetapi cakupan tablet tambah darah yang tinggi ini tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kejadian anemia pada ibu hamil ataupun kasus kematian ibu karena perdarahan.

"Kita sekaligus melakukan edukasi dan sosialisasi pentingnya tablet tambah darah bagi remaja putri agar mereka memahami melalui pemberian tablet tambah darah dan pengecekan Hb (hemoglobin) yang kita lakukan,  pemberian tablet tambah darah pada remaja putri sangat penting dilakukan untuk penyiapan remaja putri yang menjadi wanita usia subur yang siap untuk menjalani proses kehamilan saat usianya tiba nantinya," bebernya.

Dalam penjelasannya dikatakan pula, dikesempatan yang sama dibuat kesepakatan kerjasama dinas kesehatan dengan linsek terkait dalam pelaksanaan pemberian zat besi bagi Rematri di Lamtim termasuk  kesepakatan yg diprakarsai oleh Dr. Nila pemberian zat besi Rematri di Lamtim diberikan dan dilaksanakan setiap hari Senin setelah upacara disekolah setiap minggunya ini menjadi semua terobosan dan momentum pentingnya zat besi pada Rematri.

Acara yang dihadiri Pj kepala dinas kesehatan Drs. Mirwansyah, dr. Nila Sandrawati  Tanjung selaku kepala bidang sekaligus Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Lamtim, ormas fan LSM terkait di kabupaten lamtim, PKK Lamtim, Bayangkari Lamtim,  Camat Sukadana Cen Suatman, serta dinas intansi lainnya yang terkait  dengan pelaksanaan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri di kab. Lampung timur. (apri)


METRO - Peringatan Hari Pramuka ke-56 di Kota Metro, digelar dengan menarik. Kedatangan Walikota Metro, Achmad Pairin, disambut dengan pertunjukkan reog ponorogo dari Kelurahan Rejomulyo.

Dalam kesempatan tersebut, Pairin mengatakan, bahwa di era digital ini, gerakan pramuka harus lebih aktif, produktif, dan kreatif dalam menyuarakan atau mengabarkan keadaan sekitarnya, menolak berita palsu atau hoax.

Tambahnya didalam sambutan Ketua Kwartir Nasional, Walikota Metro mengatakan bahwa untuk mencapai visi gerakan pramuka masih harus kerja keras, perlu banyak menjalin   kerjasama  dengan   berbagai stakeholders baik dengan pemerintah,dunia   usaha,   dan   masyarakat.

“Gerakan   pramuka   sebagai   lembaga pendidikan non formal akan melengkapi pendidikan informal yang diperoleh anak-anak dalam  keluarga,  dan  pendidikan formal di sekolah. Kerjasama sinergisantara lembaga   pendidikan   formal, pendidikan non formal dan pendidikan sangatlah penting  dan  menjadi  keharusan  demi mewujudkan kaum muda yang lebih baik,” ujarnya, Senin (28/8).

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Metro, Anna Morinda, selaku Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Metro menjelaskan, bahwa apel besar yang seluruh petugas upacara merupakan peserta didik kepramukaan dari Metro Selatan ini sangatlah penting, baik untuk pendidikan non formal, informal dan formal, karena setiap anak Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan maupun untuk menunjukan performanya.


Pada kesempatan ini juga, dilaksanakannya penganugrahan  tanda penghargaan gerakan pramuka kepada penerima  Tanda Penghargaan Orang Dewasa (TPOD), serta pemberian tanda penghargaan Lencana Pancawarsa, dan pemberian tanda Kecakapan Pramuka Garuda.  (*)

BANDAR LAMPUNG -- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung menggelar Workshop Verifikasi Media Siber dan kegiatan pertama kali dilaksanakan di Indonesia ini mendapat respon dan apresiasi dari 46 pemilik media siber yang tergabung di SMSI Lampung, di aula Sekretariat SMSI di Bandarlampung, Selasa (29/8).

Sebelum jadwal pembukaan pukul 10.00 WIB, para peserta yang merupakan pimpinan media siber atau pimrednya sudah mulai berdatangan sejak pukul 08.00. Pada pukul 09.15 WIB, para peserta sudah memenuhi ruangan.

Tepat jam 10.00 acara dibuka Gubernur yang diwakili Asisten bidang Kemasyarakatan dan  SDM Ali Rasyid.

Ketua Panita Workshop Deni Kurniawan, dalam sambutannya mengatakan ada 46 perusahaan media siber yang hadir. Acara ini berkat kerjasama pengurus yang semangat untuk mendorong verifikasi media di Lampung.

Hadir pada acara itu, dihadiri perwakilan Pemprov, Pemkot, Polda & Polresta Lampung, Sekjen SMSI Pusat, Ketua PWI Lampung, dan segenap pengurus serta anggota SMSI Lampung. (*)




JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan untuk menunda realisasi pemekaran 314 daerah otonomi baru (DOB) yang telah diusulkan. Alasannya, pemerintah tidak memiliki anggaran untuk merealisasikan pemekaran 314 DOB tersebut.

“Hasil diskusi kami dengan Kementerian Keuangan belum ada keperluan memotong anggaran untuk 314 daerah otonomi baru (DOB). Ini harus dipertimbangkan karena kondisi keuangan kita,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/8).

Tjahjo membantah bahwa pemerintah melakukan moratorium terhadap pemekaran daerah. Ia menegaskan pemerintah hanya menunda sebab kondisi keuangan negara yang tidak memadai.

Bukan pemerintah menolak, bukan pemerintah moratorium, tetapi menunda. Untuk tahun ini belum ditindaklanjuti, hasil monitoring kita cukup rawan kalau dilakukan. Tidak ada aturan yang melarang, tetapi kondisi keuangan yang tidak memungkinkan,” tandasnya.

Tjahjo menuturkan, pemerintah saat ini ingin menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas. Presiden RI Joko Widodo pun telah mencanang-kan pembangunan dari perbatasan. Kemendagri sebelumnya menyiapkan tiga skenario pemekaran daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

“Ketiga skenario pemekaran tersebut meliputi, skenario longgar, sedang, dan ketat,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono pada rapat kerja antara Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri, di kompleks parlemen, Senayan.

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali, didampingi Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy dan Ahmad Riza Patria.

Menurut Sumarsono, dalam skenario longgar ada 264 daerah pemekaran yang meliputi 23 provinsi, 192 kabupaten, dan 49 kota. Skenario sedang ada 202 daerah pemekaran meliputi, 12 provinsi, 113 kabupaten, dan 77 kota. Kemudian, skenario ketat ada 101 daerah pemekaran, meliputi 11 provinsi, 78 kabupaten, dan 12 kota.

Meski begitu, Mendagri pun mengutarakan berbagai kendala pemekaran daerah, seperti beban APBN yang kian berat, penetapan wilayah perbatasan, penataan aset, pengalihan pembiayaan, alokasi, sarana dan prasarana, serta tata ruang wilayah.

Kendala lainnya, masih lemahnya regulasi untuk pembentukan dan penggabungan daerah maupun munculnya konflik horizontal, serta kuatnya politisasi dan sentimen kedaerahan. (*)



BANDAR LAMPUNG - Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Lampung, IWO Kabupaten Lampung Utara dan IWO Kabupaten Tanggamus resmi dilantik di komplek Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Senin (28/8).

Dengan mengambil tema pelantikan “Humanis, Profesional dan Martabat” puluhan pengurus yang mayoritas berusia muda ini satu persatu maju kedepan saat namanya dipanggil oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend) IWO Witanto.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Komunikasi Informasi (Kominfo) dan Statistik Provinsi Lampung, Chrisna Putra mengucapkan selamat atas dilantiknya IWO Provisni Lampung. Dia mengingatkan, pers juga harus tetap menjalankan fungsi kontrolnya keseluruh lapisan masyarakat termasuk ke pemerintah.

“Jika memang ada ditemukan ketimpangan atau kejanggalan pergunakanlah azaz praduga tidak bersalah,” jelasnya.

Dirinya berharap, kepengurusan yang baru dilantik bisa secepatnya menjalankan program, termasuk dengan pemerintah Provinsi Lampung. “Kami siap menjalin kerjasama dengan IWO khususnya masalah pemberitaan,” tambahnya.

Chrisna berpesan, agar IWO menyampaikan berita secara profesional. “Sampaikan berita secara profesional sesuai data dan fakta yang ada,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua umum IWO Jodi Yudono mengatakan, IWO didirikan oleh para pendiri bukan untuk mengejar kekuasaan. “Kami dirikan IWO untuk merekatkan persaudaraan. Bukan mengejar kekuasan. Ini yang harus dicamkan oleh teman-teman IWO,” kata Jodi.

Kedepan, menurut pria yang sudah 25 tahun mengabdi di group Kompas Gramedia ini kawan-kawan media online mempunyai tugas yang berat. Termasuk, memberangus berita bohong alias hoax.

Ditempat yang sama Wawan Sumarwan Ketua IWO Provinsi Lampung berharap setelah pengurus ini diantik bisa membawa nama IWO lebih besar.

“Saat ini sudah ada IWO di Kabupaten Lampung Utara dan IWO Kabupaten Tanggamus. Sebentar lagi menyusul kepengurusan IWO Lampung Tengah, IWO Kabupaten Way Kanan dan IWO Kabupaten Lampung Selatan,” jelasnya. (*)



JAKARTA - Pendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) telah menembus angka 1 juta orang. Pelamar ini hanya memperebutkan 19.210 formasi yang dibuka pemerintah di Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Namun ada fenomena menarik dalam proses pendaftaran seleksi CPNS ini. Meskipun angka pendaftar online cukup fantastis, namun berkas yang dikirimkan ternyata tidak sebanyak itu.

Kepala Biro (Karo) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan mengatakan sampai kemarin pelamar sudah mencapai 1.090.431. “Mungkin masih bisa bertambah tapi saya tidak bisa memprediksi berapa pertambahannya,” kata Ridwan, Senin (28/8).

Ridwan mengatakan, pertambahan dalam pekan ini tidak akan signifikan. Hal ini dikarenakan terdapat tiga formasi yang pendaftarannya sudah ditutup. Sementara sisanya masih dibuka sampai 31 Agustus 2017. “Bagi pelamar untuk formasi MA dan formasi SMA/D3 Kemenkumham, batas pendaftaran online telah berakhir pada 26 Agustus 2017 sesuai ketentuan pemerintah yang telah dicantumkan dalam laman pengumuman CPNS 2017,” ungkapnya.

Pelamar untuk formasi SMA/D3 memang cukup mendominasi pendaftaran. Hal ini terlihat dari jumlah pendaftar di batas terakhir pendaftaran. Dari data BKN, total pelamar per 26 Agustus 2017 sampai pukul 23.59 WIB sudah mencapai 1.083.230 orang, di mana 1.052.515 di antaranya mendaftar di Kemenkumham.

“Untuk kualifikasi SMA/D3 terdapat dua formasi di Kemenkumham, antara lain pendaftar penjaga tahanan atau sipir tercatat sebanyak 634.131 dari 13.720 kuota formasi. Sedangkan untuk formasi pemeriksa keimigrasian terampil menginjak angka 20.719 pelamar dari 30 kuota formasi yang ditetapkan,” ungkapnya.
Lalu untuk formasi calon hakim sampai per 26 Agustus 2017 total pelamar tercatat sebanyak 30.715 orang.

Sementara kuota calon hakim yang dibuka pemerintah sebanyak 1.684. “Meskipun sudah ditutup pendaftaran secara online, pengiriman berkas pendaftaran untuk formasi-formasi ini masih terus berlangsung sampai 31 Agustus 2017,” paparnya.

Seperti diketahui seleksi administrasi akan dilakukan pada 5 September 2017. Setelah itu akan ada seleksi kompetensi dasar (SKD) pada 11-16 September 2017. Jika lolos, maka pelamar akan mengikuti SKB. Di mana SKB CAT akan dilaksanakan pada 9-11 Oktober 2017. Sedangkan SKB Praktik Komputer bagi pelamar jabatan pengelola informasi akan dilakukan pada 12-13 Oktober 2017.

Anggota Ombudsman Nini Rahayu mengatakan, ada hal yang perlu diperhatikan panitia seleksi dengan banyaknya pelamar CPNS. Salah satunya adalah pemeriksaan berkas dengan cermat dan hati-hati. Nini meminta agar panitia berpegang pada standar yang telah ditetapkan. “Kalau ada keluhan, maka ada jawaban. Jangan karena banyak pelamar lalu asal-asalan memeriksa berkasnya,” ujarnya.


Dia mengaku sejak pendaftaran ditutup belum ada aduan terkait hal tersebut. Nini menduga jika laporan akan masuk setelah seleksi administrasi diumumkan. “Mungkin merasa berkasnya sudah lengkap ternyata dieliminasi. Itu pasti akan masuk setelah pengumuman,” pungkasnya.(*)



SUKADANA - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi membuka Liga Santri Nusantara (LSN) 2017 Regional Sumatera VIII Lampung yang diikuti 41 pesantren se-Provinsi Lampung. 

"Semoga ke depan banyak santri yang memperkuat sepak bola Indonesia, terutama santri dari Lampung," ujar Imam Nahrawi saat membuka acara tersebut di Lapangan Merdeka, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, Senin (28/8).

Menpora melakukan kickoff dengan menaiki gajah pada pertandingan perdana LSN antara tim sepak bola Pesantren Darussalam, Pasir Sakti, Lampung Timur melawan Pesantren Raudlotul Qur`an, Metro.

"Kami mendukung penuh kegiatan ini. Semoga sportinitas tetap dijunjung tinggi serta tunjukkan prilaku ahlakul karimah. Lebih baik kalah terhormat dengan jujur dari pada menang dengan curang," kata Menpora.

Ia berharap PSSI dan KONI mampu menyeleksi bibit pemain yang bertanding pada acara ini serta ditarik ke nasional sehingga mampu membawa nama Indonesia dikancah internasional. 

"Insya Allah kalau bukan tahun ini, tahun depan kami akan memberikan dukungan berupa bantuan GOR di Lampung Timur," katanya.

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengatakan melalui Liga Santri Nusantara 2017 mampu memberikan minat, dorongan, dan rangsangan bagi para santri untuk menyukai sepak bola. 

"Saya mengharapkan seluruh peserta Liga Santri Nusantara 2017 senantiasa menjaga persahabatan antara seluruh peserta, serta menjunjung tinggi fair play dan sportivitas dalam bermain," katanya.

Ketua Umum PP RMI-NU KH Abdul Ghofarrozin Sahal Mahfudz, menjelaskan pihaknya menghimpun 23 ribu pesantren di seluruh Indonesia dengan total santri mencapai 4 juta.

"Salah satu bibit berbakat dari LSN bergabung di U-19 Indonesia dan berkecimpung di level nasional seperti Yadi Mulyadi dari Purwakarta yang bergabung di U-12 Indonesia," katanya.

Dia menjelaskan peserta yang mengikuti LSN ada 1.048 pesantren dan penyumbang terbanyak dari Lampung. 

"Semoga ke depan lebih baik dan memunculkan bibit profesional yang mampu bersaing di level nasional. Semangat santri adalah semangat pantang menyerah dan inilah yang menjadi dasar untuk juara tetapi harus dijunjung profesionalitas dan kejujuran," kata dia.

Juara I LSN akan memperoleh hadiah Rp10 juta, juara II Rp7,5 juta, juara III Rp5 juta, dan juara IV Rp2,5 juta. Selain itu, panitia menyediakan hadiah bagi top skor Rp1 juta, pemain terbaik Rp1 juta, dan tim fair play Rp1 juta. (*)



GUNUNG SUGIH - Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah segera mendata pegawai honorer untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

"Kami masih mendata pegawai honorer sehingga nantinya akan dimasukan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan," kata Bupati Lampung Tengah Mustafa, usai meresmikan Kantor BPJS Cabang Lampung Tengah, di Gunung Sugih, Senin (28/8).

Terkait kepesertaan honorer Pemkab Lampung Tengah, pihaknya juga segera menindaklanjutinya dengan kesepakatan bersama (MoU) antara Pemkab Lampung Tengah dengan BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tengah.

Pemkab Lampung, lanjutnya, secepatnya mendaftarkan honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan terhadap mereka.

Mustafa juga mengharapkan kantor baru BPJS Lampung Tengah dapat memberikan pelayanan yang cepat dan terbaik terhadap peserta jaminan perlindungan pekerja.

Selain itu, lanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan diatur oleh UU No 24 tahun 2011. Undang-undang itu intinya pekerja harus mendapatkan perlindungan, sehingga terjamin peluang masa depannya.

"Perusahaan harus mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS sehingga mereka terlindungi," kata dia lagi.

Ia juga berharap seluruh pemangku kepentingan harus ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan mendukung program pemerintah ini. Jaminan sosial ketenagakerjaan akan membantu mensejahterakan seluruh pekerja yang berada di Lampung Tengah. 

"Kepada seluruh pekerja baik yang formal dan informal mari beramai-ramai untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan demi memajukan kesejahteraan sosial setiap pekerja," tambah Mustafa.

Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Naufal Mahfudz, dalam kesempatan yang sama mengatakan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, pihaknya berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat khususnya pekerja.   

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu upaya BPJS memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan harapan mereka bisa merasa nyaman dengan pelayanan di kantor BPJS.

"Selain untuk memberikan pelayanan Prima pada masyarakat, kami harap dengan diresmikannya gedung kantor baru ini bisa membuat karyawan kami lebih semangat dalam bekerja sehingga pelayanan dan kinerja karyawan menjadi semakin meningkat," tambahnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung Tengah, Widodo menyebutkan untuk pencapaian kepesertaan perusahaan aktif sampai bulan Juli ini, Kantor Cabang Lampung Tengah telah berhasil mencapai 2.597 perusahaan yakni 59,57 persen dari target tahun 2017. Dan untuk tenaga kerja aktif telah mencapai 81.028 atau 61,55 persen dari target yang telah ditentukan.

Sementara itu, iuran pekerja penerima upah sampai dengan bulan Juli 2017 telah mencapai 63,93 persen yaitu sebesar 45,7 miliar dari target, sedangkan untuk iuran pekerja bukan penerima upah telah mencapai angka 627 juta yaitu sebesar 56,38 persen dari target. Hal ini tentunya akan terus meningkat sampai akhir tahun.

Widodo menambahkan, selain upaya pencapaian target, pembayaran klaim juga tidak kalah penting, untuk itu pihaknya selalu menjaga pelayanan supaya tetap Prima.

Sampai saat ini Kantor Cabang Lampung Tengah telah membayarkan klaim dengan total Rp45,8 miliar yang terdiri atas klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp44,1 miliar untuk 6.545 kasus, klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) senilai Rp898,8 juta untuk 88 kasus, Jaminan Pensiun (JP) senilai Rp46,89 juta untuk 29 kasus, dan Jaminan Kematian (JKm) senilai Rp768 juta untuk 25 kasus. (*)

SUKADANA -- Menpora Imam Nahrowi Buka Liga Santri Nasional dilapangan Merdeka Kecamatan Batang hari kabupaten Lampung Timur dengan menaiki Gajah dan didampingi Bupati Lampung Timur Chusnunia, Senin (28/08).

Menpora pada saat itu mengatakan jika hari ini datang di Lampung untuk LSN Regional dengan harapan kedepan lebih banyak lagi potensi santri yang memilih sepak bola sebagai masadepan, karena secara mental spiritual dan fisik sudah terlatih, tinggal bagaimana pertandingan semakin banyak.

"Sebelumnya saya hadir di Pinrang, dan saat ini liga santri regional di indonesia lebih dari 1050 ponpes yang terbagi di berbagai provinsi." kata menpora.

Ia juga meminta agar kedepan LSN dapat mencetak atlet sepak bola lebih banyak lagi, karena saat ini alumni LSN yang dalam penyaringan nya untuk timnas U19 baru satu orang.

"Dalam asuhan pak Indra Syafri di timnas U19 tadinya ada tiga, artinya liga santri berpotensi untuk menyiapkan pesepakbola profesional."tandas nya.

Imam Nahrowi Menutup dengan menghimbau agar para pemain dapat bermain secara sportif dan Lebih baik kalah terhormat dari pada menang culas.

Dilain pihak, bupati Chusnunia mengungkapkan, santri harus bisa menunjukan prestasi  bahwa pondok pesantren juga punya pemain pemain bola hebat dan bisa muncul di tingkat nasional bahkan internasional.

"LSN di ikuti 48 tim Sepak bola dari 14 kapupaten/kota se Provinsi Lampung dengan Tagline”Dari Pesantren untuk NKRI," jelas Nunik.

Ahmad Fauzi mewakili Panitia mengatakan, "terselenggaranya LSN adalah kerja sama Kemenpora RI bekerja sama dengan RMI – NU, perhelatan akbar LSN du gelar setiap tahun sejak 2015 dan telah melahirkan pesepak bola muda yan tergabung di TimNas U19," ungkap Ahmad Fauzi.

“Pada perhelatan di Lampung Timur memperebutkan piala Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim dan hadiah uang pembinaan sebesar 28 juta rupiah” kata Ahmad Fauji

Acar dihariri Ketua KONI Lamtim Zhaiful bukhori, Kapolres Lampung Timur, pemerintah DanDim LetKol Jajang N, Para kiyai NU,  Pimpinan pondok pesantren ,serta tamu undangan.  Terlihat ribuan masyarakat tumpah ruah untuk menyaksikan Liga Santri Nasional 2017 Region Lampung. (apri)

GUNUNG SUGIH -- Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa melakukan panen raya kencur di Kampung Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung, Senin (28/8). Sekitar 70 persen masyarakat setempat adalah petani kencur yang mengelola lahan seluas 150 hektare.

Langkah ini dilakukan sesuai dengan program bupati dalam rangka menjaga stabilitas harga komoditas pertanian di Lampung Tengah. Bupati Mustafa mencanangkan program one zone one product dengan menciptakan satu produk atau komoditas unggulan di setiap satu wilayah. 

Hal ini telah diterapkan di beberapa daerah di Lampung Tengah agar bisa menghasilkan komoditas unggulan.

“Seperti Kotagajah, Kalirejo, Pubian dan Seputihraman dengan komoditas bawang merah, Punggur dengan komoditas nanas dan wilayah lainnya dengan komoditas yang berbeda-beda,” ungkapnya. 

Program one zone one product, Mustafa menambahkan, merupakan salah satu upaya pemerintah menjaga stabilitas harga komoditas pertanian. Belajar dari anjloknya harga singkong beberapa bulan lalu, bupati ronda ini mencari solusi untuk mencegah inflasi di sektor pertanian.

Fenomena anjloknya harga komoditas pertanian ketika panen raya membuatnya melahirkan terobosan One Zone One Product dengan membentuk cluster di beberapa kampung atau kecamatan untuk menanam komoditas tertentu.

“Konsep One Zone One Product ini satu daerah melahirkan satu produk/komoditas unggulan. Dulu semua petani menanam singkong, akibatnya ketika panen raya harganya anjlok karena over produksi. Mulai sekarang kita harus mengembangkan alternatif lain, sehingga stabilitas harga dapat terjaga,” tandasnya.  

Guna menyukseskan program One Zone One Product, Pemkab Lampung Tengah telah menjalin kerjasama dengan perbankan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para petani. Dengan potensi pertanian hingga 70 persen, Mustafa optimis jika petani sejahtera maka Lampung Tengah akan maju.

"Selain itu kita juga gerakan petani Lampung Tengah agar lebih inovatif lagi. Jangan hanya bisa menanam lalu menjual, tetapi juga harus bisa mengolah sehingga menambah nilai lebih dari komoditas yang mereka hasilkan. Mari kita lahirkan petani-petani handal yang nantinya jadi pemasok-pemasok pangan di Lampung dan nasional," pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Lampung Tengah Muliwan menerangkan sebagian besar warga Fajar Asri menggantungkan hidupnya dengan menanam kencur. Selain mudah, harga kencur juga relatif bagus dengan kisaran Rp 10-15 ribu per kilogram. 

“Agar tidak over produksi petani diminta untuk tidak menanam kencur secara bersamaan, sehingga panen bisa bergantian dan harga stabil. Pembinaan dan pendampingan kepada petani juga terus kita lakukan, termasuk bantuan alat, kita berikan. Mudah-mudahan petani bisa madiri dan sejahtera,” ujar Muliwan. 

Panen raya dilanjutkan dengan penanaman kencur oleh Bupati Mustafa lalu menyerahkan bantuan satu unit pompa air yang diserahkan langsung kepada petani setempat. Pada kesempatan itu Mustafa juga sempat menikmati olahan minuman kencur yang diolah warga. (*)

WAY KANAN -- Kapolres Waykanan AKBP Budi Asrul Kurniawan datang ke kantor Ikatan Jurnalis TV Indonesia (IJTI) Waykanan dan akui kesalahannya terkait pernyataan yang melecehkan wartawan, Senin (28/8).

Hadir dalam pertemuan tersebut wartawan Radar TV Dedy Tornando yang juga sebagai ketua Pokjawan Kabupaten Way Kanan bersama Dian Firasta, wartawan online Tabikpun.com.

Hadir pula Kasat Intelkam Polres Way Kanan Paur Subbag Humas, anggota kepolisian,  dan wartawan lainnya.

Kepada Dedy dan Dian, Kapolres Way Kanan minta maaf atas nama pribadi dan institusi kepolisian. Dia mengkui kesalahannya, meski sempat melarang merekam ucapannya kala itu. 

Merasa tanggung jawab atas kesalahaannya, Kapolres Way Kanan berkali-kali mengulangi permintaan  maafnya kepada Dedy Tornando dan Dian Firasta.

Kapolres Waykanan menyatakan hilaf tentang perkataan kotoran hewan.

"Saya salah kalau ada yang mau menuntut kemanapun dipersilakan,” ujarnya. (*)

SOLO -- Penghinaan profesi wartawan yang dilakukan Kapolres Way Kanan Lampung, AKBP Budi Asrul Kurniawan mendapat kecaman dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta. Sebagai Kapolres, tidak pantas membuat statemen yang asal-asalan menghina profesi pekerjaan yang dijalani warga.

“Apa yang dilakukan Kapolres tersebut sangat menyakiti teman-teman wartawan seluruh Indonesia. Ucapan Kapolres itu tidak etis, arogan dan kurang ajar,” jelas Wakil Ketua PWI Surakarta Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan, Sri Hartanto, Senin (28/8).

Ditambahkan Hartanto, apa yang dilakukan AKBP Budi Asrul Kurniawan harus ditanggapi serius sehingga tidak hanya berhenti setelah yang bersangkutan minta maaf.

“Kami mendesak Kapolri mengambil tindakan kepadanya,”jelasnya. (*)

BANDAR LAMPUNG -- Salut untuk Kapolda Lampung Irjen Sudjarno. Orang nomor satu di jajajan Polda Lampung ini meminta maaf kepada media atas ucapan Kapolres Waykanan AKBP Budi Asrul Kurniawan yang diduga menghina profesi pers.

Kapolda meminta maaf atas kesalahan anak buahnya itu kepada pimpinan media Radar TV dan media tabikpun.com serta dan organisasi PWI,  IJTI, PFI yang menaungi kedua wartawan Dedi dari Radar TV dan Dian Firasat dari tabikpun.com, Senin (28/8) sore.

“Saya minta maaf mungkin saya salah membina nya. Namun untuk mencopot Kapolres, bukan kewenangan Kapolda tapi kewenangan Kapolri.

Lanjut Kapolda sesuai protap (prosedur tetap) di Kepolisian, maka akan dilakukan pemeriksaan secara profesional terhadap Kapolres Waykanan.

“Saya panggil yang bersangkutan untuk hadir di Polda besok,” jelas Kapolda didampingi Kabid Propam Kombes Anton Setiyawan dan Kabidhumas Polda Kombes Sulistiyaningsih. (*)

TARAKAN -- Pihak Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltara dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kaltara ikut mengecam keras terkait pernyataan yang dilontarkan Kapolres Waykanan, AKBP Budi Asrul Kurniawan, yang diduga mengandung unsur penghinaan terhadap profesi jurnalis.

Diungkapkan Ketua Umum PWI Kaltara, Dt. Iskandar Zulkarnaen, sebagai seorang aparat pemerintah pernyataan tersebut tidak layak diucapkan.  Karena justru merendahkan jabatan beliau sebagai seorang kapolres, dan menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin.

Lanjutnya, tugas insan pers dalam menjalankan fungsinya tidak membedakan wartawan online, cetak atau televisi.  Sebab,  semua memiliki tugas utama sebagai kontrol sosial. "Pernyataan itu merugikan institusi kepolisian dalam upaya membangun citranya yang baik, dekat dengan rakyat dan siap mengayomi," tegas Dt. Iskandar Zulkarnaen.

Kemudian tambahnya, dengan pernyataan itu tidak hanya melukai perasaan wartawan di Lampung tapi seluruh wartawan di Indonesia,  tak terkecuali di Provinsi Kalimantan Utara. "Jadi Kapolri selaku puncuk pempinan tertinggi harus menegur keras dan membinanya," harap Dt. Iskamdar Zulkarnaen dalam rilisnya, Senin (28/8).

Senada, pihak IJTI Kaltara yang diketuai Usman Coddang pun ikut angkat bicara. Menanggapi  pernyataan Kapolres Lampung yang diduga melecehkan wartawan baik media TV nasional,  on line dan media cetak,  IJTI Kaltara bersikap bahwa apa yang dikatakan Kapolres Lampung adalah salah satu pelecehan dan tindakan diskriminatif terhadap jurnalis dan bukan melukai wartawan Lampung tapi wartawan seluruh Indonesia tak terkecuali IJTI Kaltara.

Lanjut Usman Coddang, apa yang dikatakan Kapolres sangat tidak mencerminkan sebagai pimpinan di suatu institusi di Lampung. "Seorang polisi seharusnya adalah seorang menjadi pengayom dan seharusnya pula bersikap santun baik berbicara maupun dalam bertindak apalagi dalam kapasitasnya yang memiliki jabatan sekelas kapolres," tegas Usman Coddang.

Untuk itu, lanjutnya, pihak IJTI meminta agar  Kapolri harus turun tangan dalam perkataan yang dilontarkan bawahannya.

" Selaku pimpinan tertinggi Polri harus tegas terhadap bawahannya, dan segera mencopot Kapolres Lampung dari jabatannya sebagai Kapolres Lampung," tegas Usman Coddang. (*)

Diberdayakan oleh Blogger.