Halloween party ideas 2015


Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

I. Ruang Lingkup
1. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan
    melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan
   Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

2. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau
   dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, 
   video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, 
   komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

II. Verifikasi dan keberimbangan berita
1.    Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
2.    Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama 
       untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
3.    Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
      a. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
      b. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, 
          kredibel dan kompeten;
      c. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak 
          dapat diwawancarai;
      d. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih 
          memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan
          dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan
          huruf miring.
4.   Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, 
      dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran 
      (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

III. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
1.    Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna
       yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan
       Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
2.    Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan
       melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi
       Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
3.    Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan 
       tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
       a. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
       b. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku,  
           agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
       c. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta
           tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani, 
4.    Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan 
       Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
5.    Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai
       melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang
       dengan mudah dapat diakses pengguna.
6.    Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi
       Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin
       secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
7.    Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani 
       tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar 
       ketentuan pada butir (c).
8.    Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak 
       mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu. 

IV. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
1.    Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik,
       dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
2.    Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau 
       yang diberi hak jawab.
3.    Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat,
       koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
4.    Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
       a. Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan
           di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
       b. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh 
           media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
       c. Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan 
           koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat 
           berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang 
           tidak dikoreksinya itu.
5.    Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat 
       dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta 
       rupiah).


V. Pencabutan Berita
1.    Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari 
       pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, 
       pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang 
       ditetapkan Dewan Pers.
2.    Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah 
       dicabut.
3.    Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada 
       publik.


VI. Iklan
1.    Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
2.    Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan
       keterangan


Powered by Blogger.