Halloween party ideas 2015

BANDAR LAMPUNG -- Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Provinsi Lampung memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu di wil ayah setempat.

"Kegiatan itu juga dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian keluarga wartawan terhadap masyarakat di kota ini," kata Ketua IKWI Lampung Ny Artatika Kartika Dewi Supriyadi, di Bandarlampung, Sabtu (30/9).

Ceramah agama dalam rangka memperingati 10 Muharam 1439 Hijriah

Menurut dia, pengajian bersama sekaligus pemberian santunan ini dilaksanakan guna memperingati 10 Muharam 1439 Hijriah.

"Kita ketahui bersama bahwa pada 10 Muharram terdapat peristiwa-peristiwa penting bagi umat muslim, sebagai umat Nabi Muhammad SAW di era sekarang, selain berpuasa tentunya kita juga dapat melaksanakan kegiatan sosial agar tetap mempererat tali silaturahmi antar sesama," katanya.

Ia melanjutkan, kegiatan ini juga merupakan agenda tahunan IKWI Lampung. "Dalam Islam, setiap awal tahun kita harus meningkatkan perbuatan baik. Jadi, tahun ini harus lebih baik dari tahun senbelumnya," ujar Ika demikian sapaan akrabnya.

Kegiatan Peringatan 10 Muharam 1439 Hijriyah IKWI Lampung bersama anak Yatim Piatu di Bandarlampung.

Ia berharap, ke depan akan semakin baik lagi, sehingga kita dapat berbagi dengan banyak masyarakat yang membutuhkan.

Dalam ceramahnya, Hj Komarul Kurniyati mengatakan, memperingati hari 10 Muharam kita harus mengisi kegiatan yang lebih baik lagi dari tahun kemarin.

"Ada empat bulan yang harus dihormati yang pertama bulan Muharam, bulan Rajab kemudian Zulkaidah dan yang terakhir Zulhijah," ujarnya.

Untuk itu, kita sebagai umat muslim, harus saling menjaga tali silaturahmi sehingga ke depan dapat saling membantu serta mengingatkan dalam berbuat baik. (*)

SUKADANA -- Seorang pemimpin ideal di daerah harus mampu mengusahakan atau menciptakan kemakmuran bagi masyarakat di daerahnya sehingga masyarakat betul-betul bisa disejahterakan. Pemimpin tersebut wajib memiliki kemampuan untuk membuat kehidupan masyarakatnya menjadi lebih baik. 


"Nabi bersabda, Pemimpin yang tidak berusaha meningkatkan materi dan akhlak serta kesejahteraan masyarakatnya tidak akan masuk surga,” kata Marto Dirjo, penjaga Mushola, Desa Labuhna Ratu, Jepara, Lampung Timur, Sabtu,

"Intinya seorang pemimpin daerah harus mampu menegakkan keadilan," katanya.

Dia menambahkan seorang pemimpin daerah juga harus selalu berada di tengah–tengah masyarakat di daerahnya agar selalu mengetahui segala hal yang terjadi serta kondisi masyarakatnya. Pemimpin daerah jangan hanya berada di balik meja kantornya.

"Dia harus turun langsung ke tengah masyarakat. Ia harus mendengar keluh kesah masyarakatnya secara langsung. Lantas berupaya dengan maksimal untuk menyelesaikan segala permasalahan masyarakatnya, karena seorang kepala daerah adalah pemimpin bagi rakyatnya maka sudah sepantasnya ia merakyat," katanya.

"Pemimpin harus mampu menggelorakan dan mengobarkan semangat masyarakat di daerahnya untuk mencapai tujuan bersama. Selayaknya Bung Karno yang menggelorakan dan mengobarkan semangat masyarakat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, begitu jugalah yang seharusnya dilakukan pemimpin daerah. Ia harus mampu menggelorakan dan mengobarkan semangat masyarakat di daerahnya untuk keluar dari kemiskinan, kebodohan dan segala bentuk keterbelakangan menuju masyarakat yang sejahtera, cerdas dan maju di berbagai aspek kehidupan," ujarnya.

Warga lainnya, berharap menjelang pilkada ini, calon pemimpin daerah harus menunjukkan dan menyakinkan masyarakat bahwa mereka tidak memberikan janji dan harapan palsu, melainkan harapan yang akan diwujudkan dan dibuktikan.

"Kita semua berharap pilkada pada Desember nanti akan melahirkan pemimpin daerah yang lebih baik, tetapi jika harapan itu tidak dibarengi dengan pilihan cerdas maka akan sia-sia. Jangan berharap menemukan pemimpin yang ideal kalau masyarakat tidak cerdas dalam memilih. Masyarakat sudah cerdas dan pintar dalam memilih. Memilih bukan karena, uang, popularitas bahkan perkoncoan. Pilihlah pilihan yang diyakini bisa mewujudkan harapan masyarakat," kata Uni Resti Winarsih, pedagang Warung Nasi, pasar Jepara. (*)

SUKADANA -- Potensi destinasi wisata bahari di Desa Labuhanratu Dalam,  Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur perlu digarap secara maksimal oleh pihak terkait. 

Objek wisata danau yang bisa ditempuh sekitar 1 jam dari pusat pemerintahan Kecamatan Way Jepara itu perlu sentuhan infrastruktur. Pasalnya jalan menuju lokasi wisata itu sudah mulai menampakkan kerusakan yang cukup parah. 

Suharti (48) warga setempat mengatakan,  akses jalan menjadi keluhan warga setempat karena sama sekali belum ada tanda-tanda akan ada perbaikan.

"Jalan bagus pasti orang mau mas datang kesini, " kata Suharti kepada Tim Media Jaringan Arinal Berkarya (JAYA),  Sabtu 30 September 2017.

 Padahal, kata Suharti,   jalur jalan tersebut jika diperbaiki jelas bisa memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Pemerintah Daerah.

Dirinya mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Dirinya dan warga desa setempat berharap ada prioritas dari Pemerintah Daerah untuk memperbaiki jalan agar potensi wisata yang ada tergali secara maksimal.

"Karena jalan ini sebagai aset jalan Kabupaten yang memberikan kontribusi terhadap PAD, sayangnya kondisinya seolah tidak diperhaikan secara maksimal," kata dia.

Jika penataan infrastruktur bagus,  maka sudah jelas objek wisata Desa Labuhanratu Dalam bisa seimbang PAD nya ke pemerintah daerah. "Banyak tempat wisata lain sudah bagus kondisi jalan nya,  jadi mestinya di sini kan bisa juga, " tandas Suharti. 

Pantauan Tim Media JAYA,  rute perjalanan menuju lokasi wisata di Desa Labuhanratu Dalam memang mulai rusak di beberapa titik. Badan jalan pun diperkirakan hanya memiliki lebar sampai tiga meter, hingganya jika kendaraan roda empat  berpapasan, salah satunya harus mengalah untuk memberikan jalan kepada pengendara mobil lainnya. (*) 


SUKADANA -- Perubahan nyata, kalimat ini salah satu kaca kunci yang diinginkan sekaligus harapan warga agar Provinsi Lampung, khususnya di Lampung Timur lebih baik di masa mendatang. 

"Kalau pembangunan memang terus berjalan, tetapi pembangunan yang benar-benar dirasakan warga itu yang belum terwujud," ungkap Rita (43) pedagang di Pasar Sribawono, Lampung Timur kepada Tim Media Jaringan Arinal Berkarya (JAYA),Sabtu 30 September 2017.

Wanita asal Padang, Sumatera Barat yang sudah 15 tahun berdagang pakaian ini menambahkan, seorang pemimpin harus benar- benar paham apa yang diinginkan warga. "Kalau hanya diam di belakang meja bagaimana bisa mengerti dan memahami persoalan di bawah,turun dong dan tanya langsung ke warga," pinta Rita.

Pada dasarnya, kata Rita, warga di Sribawono menginginkan perubahan yang bisa membawa rakyat Lampung pada umumnya bisa sejahtera.Meski tidak menyebut siapa sosok yang ingin dipilihnya, Rita menyebutkan bahwa kunci keberhasilan juga ada di lingkungan dari pemimpin itu sendiri.

"Fungsi dan kinerja tim sukses menentukan keberhasilan baik pemimpin maupun calon pemimpin.Laporkan ke atas apa yang sebenarnya diinginkan rakyat,jangan pakai cara asal bapak senang," kata dia.

Sedikit berbagi rahasia, Rita mengatakan bahwa era pemilihan Gubernur sebelumnya sempat diwarnai aksi bantuan untuk meraih simpati warga,namun karena ada yang tidak terdistribusi dengan baik, hal itu menjadi awal kehancuran.

"Itu fakta yang terjadi dan harus menjadi fokus para tim sukses terlebih dari calon pemimpin itu sendiri" tandas Rita. (*)


SUKADANA -- Meski  pemilihan Gubernur Lampung 2018 mendatang sudah diambang mata, sampai detik ini belum juga ada sosok calon gubernur yang mendatangi Desa Lebung, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur. 


Warga Desa Lebung pun bekum bisa menentukan siapa kira-kira sosok calon yang akan dipertimbangkan untuk dipilih untuk memimpin Provinsi Lampung periode 2019-2021 mendatang. 

Hak ini diungkapkan Idrus (41), warga desa setempat yang mengaku belum bisa menentukan siapa calon gubernur yang akan dirinya dan warga desa Lebung pada umumnya untuk dipilih.  Namun pria yang berorofesi buruh jasa angkutan ini mengakui jika para calon itu akan datang pada saat kampanye.

"Mungkin nanti setelah ditetaokan okeh Komisi Pemilihan Umum (KPU), baru mereka dan tim suksesnya datang. Tetpi kalau hanya sosialisasikan tidak masalah, karena tidak akan ditindak okeh Bawaslu, " kata Idrus kepada Tim Media Jaringan Arinal Berkarya, Sabtu 30 September 2017.

Pada prinsipnya, kata Idrus baik secara pribadi maupun suara yang berkembang di Desa Rebung,  warga justru menunggu kehadiran sosok calon gubernur yang akan mendatangi desa mereka.

 "Kami justru ingin tahu siapa sosok calon gubernur yang serius dan mau jemput bola ke desa kami, " kata dia. 
Selama beberapa pekan terakhir, lanjut Idrus,  baru banner Arinal Djunaidi yang terpasang di beberapa titik jalan di Desa Rebung. Sementara sosok lain meski hanya berupa banner tidak ada satupun yang terpasang. 
"Baru pak Arinal saja banner nya yang kami lihat, selain itu tidak ada, " imbuh Idrus. 

Idrus juga menambahkan,  sosialisasi calin akan sangat efektif menentukan suara dalam pemilihan nanti nya. Artinya kata dia,  siapa cepat itu dapat atau lebih pass nya siapa calon yang lebih dahulu datang berpotensi terpilih. 

"Kalau tim calon gubernur siapapun itu cepat dan tanggap,  maka saat nya peluang ini ditangkap,  jangan sampai terjadi massa mengambang. Namun warga juga akan selektif tentunya, "tandas Idrus. (*) 

SUKADANA -- Berjuang demi mengais nafkah berbalut penderitaan di negara orang, itulah yang terkadang  dialami tenaga Kerja Indonesia (TKI) para pilar penyokong devisa negara. Beberapa diantaranya berhasil dan mengembangkan usaha saat kembali ke kampung halaman, namun ada juga yang mengalami nasib sebaliknya. 


Lasmanawati (45) Warga Desa Lebung, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, adalah salah satu contoh TKI yang berhasil. 10 tahun di Jeddah dan Minah, Arab Saudi,  wanita ini mencoba peruntungan dengan terapis tradisional dengan menggunakan semacam alat listrik. 

"Berbekal modal hasil dari kerja di Arab akhirnya saya memutuskan pulang kampung. Profesi ini tidak selama nya akan menjadi pekerjaan tetap, jadi ada batasan umur," kata Lasmanawati kepada Tim Media Jaringan Arinal Berkarya (JAYA), Sabtu 30 September 2017.

Apa yang didapatkan dirinya di Arab itu okeh Lasmanawati dijadikan modal untuk mengembangkan usaha di Desa Lebung. Sebagai Terapis listrik , Lasmanawati sudah banyak menyembuhkan para pasien nya, mulai dari anak muda sampai lanjut usia. 

"Metode pengobatan nya sangat mudah, pasien kita baringkan di tempat tidur dan dialiri alat yang mengandung listrik," kata dia. 

Bergelut selama 7 tahun,  membuat Lasmanawati mantab dengan usahanya tersebut. Profesi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya ini justru membuat dirinya banyak dikenal orang. 
"Pasien saya datang dari berbagai penjuru Lampung, mungkin beberapa pasien yang datang memberitahu kepada warga lainnya sehingga pada datang kesini, " ujarnya. 

Lasmanawati juga mengungkapkan, sejumlah wilayah di Lampung Timur merupakan kampung nya Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Bagi mereka (TKI) yang sukses, tentunya bukan perkara yang sulit untuk memulai suatu usaha,  namun bagi yang kurang beruntung, hal itu memerlukan perhatian pemerintah.

"Kasihan sama mereka yang tidak ada modal dan tidak beruntung semasa bekerja di luar negeri. Ini perlu upaya dan campur tangan pemerintah, jangan dibiarkan warga menderita hanya karena mereka pulang membawa kegagalan," kata dia. 

Jika ada asumsi bahwa menjadi TKI itu enak,  kata Lasmanawati, mungkin benar,  karena bayaran di luar negeri sangat menggiurkan.  Namun ada faktor non teknis yang membuat hasil yang didapatkan para TKI justru membuat hudup mereka berbanding terbalik dari situasi yang sesungguhnya.

Bekerja menjadi TKI menurut Lasmanawati ibarat terperangkap di tengah situasi perang. Perang dalam hal ini yakni perang melawan ketertinggalan di negeri sendiri.
  
"Saya sebagai mantan TKI dan kawan kawan kainnya ini mengadu nasib di negeri orang untuk memperbaiki perekonomian keluarga kami. Hasil yang kami dapat memang menggiurkan, namun siapa yang bisa menebak dibalik apa yang kami dapatkan ada hal yang sangat mengenaskan dan susah utuk diungkapkan ke publik," tutup Lasmanawati. (*) 

GUNUNG SUGIH -- Menjadi foto model profesional merupakan cita-cita yang dimiliki oleh Safitri Dewi Anggraeni. Meskipun masih duduk di bangku kelas XI SMA Negeri 1 Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah kesibukan memburu berbagai tema fotografi menjadi bagian celah waktu sengganggnya.
Gadis cantik kelahiran Bogor 28 Desember 2000 mengatakan, dirinya bersama para komunitas fotografer sering kali menghabiskan waktu melakukan hunting foto diberbagai tempat di Lampung.
Sayangnya, kegemarannya itu belum bisa dilakukan secara maksimal, karena waktu dan jam sekolah yang juga sangat padat. Tak jarang dirinya harus mengatur waktu melakukan hunting foto.
"Paling yang bisa saya maksimalkan waktunya saat diakhir pekan, itupun jika tidak ada kesibukan ataupun tugas kelompok dari guru. Namun, dunia foto model telah memberikan saya inspirasi untuk menjadi foto model profesional dan saya tetap akan mendalaminya hingga benar-benar profesional," ucapnya.   

Bagi gadis pemilik zodiak Capricorn, berkecimpung didunia modelling merupakan impiannya sejak kecil bahkan dia memiliki cita-cita bisa ingin menjadi model nasional hingga internasional.

“Saya sudah lama senang dunia modelling,” kata gadis cantik yang akrab disapa Pipit ini.

Modelling, kata Pipit yang suka bergaya didepan kamera itu, bagian dari cara beradaptasi dalam berlatih akting dan melatih mental di hadapan khalayak banyak, agar tak canggung saat di depan banyak orang. (jn)




BANDAR LAMPUNG - Yayasan Smile Train Indonesia telah membantu seribuan anak dari berbagai Kabupaten/kota di Provinsi Lampung menjalani operasi bibir sumbing dan langit-langit secara gratis pada sejumlah rumah sakit di daerah ini.
]
Menurut relawan Smile Train Indonesia di Lampung, Zakaria, di Bandar Lampung, Jumat (29/9), setidaknya sejak 10 tahun terakhir Smile Train yang telah masuk ke Lampung dan bekerjasama dengan berbagai rumah sakit maupun pemerintah daerah untuk membantu operasi bibir sumbing dan langit-langit anak-anak warga Lampung tersebut.


Para penyandang bibir sumbing dan gangguan pada langit-langit itu berasal dari berbagai tempat di Provinsi Lampung yang mendapatkan bantuan operasi secara gratis pada sejumlah rumah sakit. 

Beberapa RS itu, di antaranya RS Urip Sumoharjo, RS Advent, RS Graha Husada, RS Bintang Amin, RS DKT, dan RS Ibu dan Anak Mutiara Putri di Bandar Lampung serta RS Mardi Waluyo di Metro.

"Ada pula pasien operasi bibir sumbing dan langit-langit yang langsung ditangani tim dari Jakarta," katanya pula.

Sejak tahun 2016, Lampung telah memiliki tim khusus yang menangani operasi bibir sumbing dan langit-langit itu. 

RSIA Mutiara Putri di Bandarlampung, menurut Direkturnya dr Khadafi Indrawan SpAn, didampingi drg. Agus Salim, salah satu rumah sakit di Lampung yang telah memiliki tim khusus untuk menangani operasi bibir sumbing dan langit-langit yang siap membantu melakukan operasi, baik di RSIA Mutiara Putri maupun ke tempat lain dengan membawa tim dan peralatan yang diperlukan.

"Pasien bisa kami jemput atau bisa saja pasien yang akan dioperasi dikumpulkan lebih dulu di suatu tempat, kemudian kami mendatanginya. Yang penting tersedia ruang untuk operasi dan perawatannya," ujarnya lagi.

Setelah tim itu terbentuk, dalam enam bulan ini setidaknya sudah ada 78 pasien yang menjalani operasi, belum termasuk 12 pasien yang dioperasi di RSUD Kabupaten Pesawaran, Lampung.

Zakaria menambahkan, dalam dua tahun terakhir setidaknya 287 pasien telah menjalani operasi bibir sumbing dan langit-langit di Lampung, belum termasuk yang ditangani oleh tim lain, seperti melalui tim dari Jakarta yang turun ke Lampung melakukannya.

"Dalam sepuluh tahun terakhir, setidaknya sudah 1.000 pasien menjalani operasi bibir sumbing dan langit-langit di Lampung melalui dukungan Yayasan Smile Train," kata Zakaria.

Setiap tahun rata rata 8.000 bayi terlahir dengan kondisi celah bibir (bibir sumbing) dan langit-langit (sumbing langit-langit) di Indonesia. Sebagian di antara mereka berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu. Smile Train Indonesia membantu mereka dengan semboyan "Senyum Baru dan Semangat Menyongsong Hari Depan Yang Lebih Baik". 

Menurut drg. Agus Salim, SpBm, anak-anak yang sumbing sulit berbicara, sulit makan, dan kurang percaya diri, sehingga perlu menjalani operasi untuk dapat menjalani kehidupan normal secara lebih baik.

Smile Train Indonesia, salah satu yayasan yang peduli kepada anak-anak sumbing, mencari anak-anak sumbing hingga ke pelosok di Lampung, mengiginkan anak-anak Indonesia bisa tersenyum sempurna.

Saat ini bagi anak-anak penyandang bibir sumbing dan sumbing langit-langit di Lampung dapat menjalani perasi secara gratis di RS Ibu dan Anak Mutiara Putri Bandar Lampung yang telah bekerja sama dengan Smile Train Indonesia.

Bakti sosial operasi bibir sumbing di RSIA Mutiara Putri itu, dengan syarat fotokopi KTP, kartu keluarga, WNI, dan berusia di atas tiga bulan dengan mendaftarkan diri ke RSIA Mutiara Putri, Jalan HOS Cokroaminoto No.96, Enggal, Bandar Lampung atau menghubungi nomor telepon 082372869295 atau 0721-252519 pukul 08.00-16.00 WIB.

Pasien bibir sumbing berusia minimal tiga bulan dan berat badan minimal 5 kg, sedangkan pasien langit-langit berusia minimal 18 bulan dengan berat badan minimal 10 kg. (*)


JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian kinerja Program Satu Juta Rumah per 22 September 2017 telah mencapai 623.344 unit rumah siap huni.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menjelaskan lebih lanjut di Jakarta, Kamis (28/9), dari jumlah tersebut, Kementerian PUPR telah memfasilitasi penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 518.694 unit dan non MBR sebanyak 104.650 unit.

"Kalau kita bandingkan dengan realisasi 2015 saat pencanangan awal 609 ribu unit. Jadi kondisi akhir September ini sudah melampaui 2015. Kami harapkan ke depannya bisa lebih tinggi," kata Syarif.

Syarif menjelaskan kelangkaan kepemilikan rumah (backlog) dipengaruhi ketersediaan (supply) lahan dan kebutuhan (demand) rumah yang tidak sesuai.

Menurut dia, kebutuhan perumahan setiap tahun mencapai 800.000 unit, sedangkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS), lahan yang tersedia kurang lebih hanya mencukupi untuk membangun 400 ribu unit.

Ia memaparkan kendala dalam pelaksanaan Program Satu Juta Rumah antara lain ketersediaan lahan sehingga harga tanah semakin mahal, perizinan yang memerlukan waktu yang lama, panjang, dan biaya tinggi, serta terbatasnya anggaran pemerintah untuk sektor perumahan.

Selain itu, banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak menginginkan dengan lokasi rumah yang terbangun karena jauh dari tempat mereka bekerja.

"Persoalannya banyak MBR kita yang kerja di kota, tapi rumah tersedia jauh dari tempat kerja sehingga ada kecenderungan yang dibangun tidak ditinggali," ungkap Syarif.


Ada pun Kementerian PUPR berupaya mempercepat pembangunan perumahan dengan berbagai strategi, seperti penyediaan perumahan melalui APBN seperti pembangunan fisik rumah susun sewa, rumah khusus, pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH).

Selanjutnya, pembiayaan perumahan melalui skema bantuan pembiayaanrumah berupa KPR bersubsidi (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM); dukungan regulasi dan deregulasi untuk penyederhanaan perizinan; dan penggunaan teknologi industrialisasi perumahan.

Upaya lain yang mendorong percepatan pembangunan Satu Juta Rumah adalah dengan kemudahan perizinan dan penguatan pasokan lahan melalui pemanfaatan lahan milik pemerintah dan BUMN.

Ada pun Kementerian PUPR sedang menyusun Peraturan Menteri (Permen) PUPR tentang Kemudahan Perizinan dan Pencabutan izin Pembangunan Perumahan untuk MBR yang ditargetkan selesai akhir tahun 2017.

Permen tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam pengesahan site plan dan penerbitan IMB bagi pengembang yang membangun rumah MBR khususnya rumah tapak dengan luas lahan 0,5 hektare sampai lima hektare sesuai dengan PP No.64/2016.


Bentuk kemudahan yang nantinya diperoleh dapat berupa kemudahan persyaratan, pelayanan, serta percepatan waktu penyelesaian perizinan. (*)



BANDAR LAMPUNG - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mendorong peternak sapi untuk ikut serta dalam program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

"Hingga Agustus 2017, AUTS menjamin 3.806 ekor sapi dari kematian dan kehilangan di seluruh Lampung," kata Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, di Bandar Lampung, Rabu (27/9).

Ia mengatakan sebagai salah satu lumbung ternak nasional, Pemprov Lampung menginginkan ada jaminan keberlanjutan usaha ternak dari risiko mati dan hilang. Oleh karena itu, ia mendorong agar peternak ikut program tersebut untuk memberikan rasa aman bagi peternak jika sapi mati, hilang, dan kecelakaan.

Menurut data Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung, populasi ternak sapi pada 2017 mencapai 685.802 ekor dan diprediksi pada 2018 naik menjadi 702.947 ekor. Jumlah itu menempatkan Provinsi Lampung sebagai penghasil ternak sapi urutan keenam nasional atau terbesar di luar Pulau Jawa.

"Kita terus berupaya meningkatkan populasi ternak sebagai upaya mendukung swasembada daging sapi yang dicanangkan pemerintah pusat untuk mengurangi impor sapi," ujarnya.

Namun, lanjutnya, harus diikuti perlindungan agar peternak terhindar dari risiko kerugian. Apabila merugi, tentu peternak sulit melanjutkan usahanya. Besarnya jumlah ternak itu, kata Gubernur, memerlukan perlindungan agar peternak tetap bisa melajutkan usahanya jika terjadi musibah kematian, kecelakaan, dan kehilangan.

Pemprov Lampung pada tahun ini menargetkan 5.000 sapi dapat perlindungan. Apabila target itu tercapai, pada 2018 ditargetkan 5.000 sapi diasuransikan. Pada tahun pertama, peternak masih mendapat subsidi premi 80 persen, sehingga dari total premi Rp200 ribu per ekor, peternak cukup membayar Rp40 ribu. Apabila ternak sapi mati atau hilang PT Asuransi Jasindo, mengganti kerugian peternak bisa mencapai Rp10 juta. 

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Dessy Desmaniar Romas, mengatakan ada empat risiko yang ditanggung yakni mati karena penyakit, mati karena beranak, mati kecelakaan, dan kecurian.

Menurutnya, dasar penghitungan kerugian berdasarkan harga pasaran sapi yang berlaku di Lampung. Srhingga tidak sama nilai kerugiannya dengan provinsi lain. Program tersebut, kata Dessy, diikuti peternak di 15 kabupaten dan kota. Sebanyak sembilan kabupten/kota bahkan melampaui target 100 persen.

Kesembilan kabupaten/kota yang melampau target itu yakni Mesuji mencapai 186, Pringsewu (231), Way Kanan (354), Lampung Selatan (1.023), Tulangbawang (283), Lampung Barat (258), Metro (54), Pesisir Barat (121), dan Bandar Lamnpung (64).

Sedangkan kabupaten yang belum mencapai target yakni Lampung Utara sebanyak 138 ekor, Lampung Timur (519), Pesawaran (185), Tanggamus (159), dan Lampung Tengah 231 ekor dari target 1.268. Dengan demikian, dari target 5.000 ekor realisasinya 3.806 atau 76,12 persen. 

"Sapi yang diasuransikan ini jantan dan betina berusia enam hingga delapan bulan untuk sapi potong. Sedangkan sapi perah berusia satu hingga delapan tahun. Saat diasuransikan sapi dalam kondisi sehat," tambah Dessy Romas. (*)



BANDAR LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi Lampung menyerahkan penghargaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) kepada dua kabupaten terbaik di Provinsi Lampung. 

"Kategori LPSE dengan komitmen penerapan standar LPSE 2014 terbaik diraih LPSE Kabupaten Tulang Bawang sedangkan untuk Kategori LPSE dengan komitmen implementasi SPSE versi 4 diraih oleh LPSE Kabupaten Lampung Timur," kata Asisten Bidang Ekbang Setprov Lampung Adeham di Bandar Lampung, Kamis (28/9).

Ia mengatakan pihaknya melakukan koordinasi dalam rangka meningkatkan layanan dan kapasitas personel layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di Provinsi Lampung serta meningkatkan koordinasi dan sinergi di antara LPSE se- Provinsi Lampung.

Dalam upaya merealisasikan pemerintahan yang baik Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong agar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai APBD dan APBN dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efesien dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, dan belaku adil bagi semua pihak.

Sesuai dengan amanat gubernur, ia meminta peserta memanfaatkan momen ini secara maksimal sebagai media pembelajaran terhadap peningkatan kapasitas personel baik tataran kebijakan, administratif maupun hal-hal bersifat teknis lainnya.

Ia berharap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Lampung akan semakin memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa serta kaidah-kaidah pemerintah yang baik.

Kepala LPSE Provinsi Lampung Dody Hendrawan mengatakan koordinasi ini sebagai sarana untuk saling bertukar pengalaman serta informasi guna mencari dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. 

Pada akhirnya diharapkan dapat diperoleh komitmen bersama serta rekomendasi untuk diusulkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini LKPP RI dan kementerian terkait lainnya, sebagai input pengambilan kebijakan pengembangan LPSE lebih lanjut. (*)


PANARAGAN -- Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Tulang Bawang Barat akan membangun dan merevitalisasi sejumlah pasar tradisional pada 2018. Program pembangunan dan revitalisasi pasar ini sesuai dengan arahan yang di canangkan Presiden Joko Widodo.


Kadis Koperindag Markus Raharjo mengatakan, hingga akhir tahun 2017 sebanyak empat unit pasar telah selesai dibangun dan direvitalisasi. Sedangkan pada tahun 2018 ditargetkan ada tambahan sebanyak empat pasar trasional dengan lokasi di Utara Tubaba, masuk dalam program pembangunan dan revitalisasi.

“Empat pasar itu masih kita ajukan ke Kemendag yakni, pasar Mulyojati Kecamatan Gunung Terang, pasar Tunasjaya Gunung Agung, pasar Sukajaya Gunung Agung dan Pasar Panaragan Tulang Bawang Tengah. Rencananya pembangunan atau revitalisasi pasar juga akan dilakukan di seluruh wikayah Tubaba,” ungkap Markus, Rabu (27/9).

Dengan demikian lanjut dia, pelaksanaan program pembangunan atau revitalisasi pasar tradisional yang telah selesai di tahun ini, diharapkan dapat di manfaatkan sebaik-baiknya oleh pedagang dan masyarakat.

Sedangkan program pengajuan empat pasar tersebut diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp12 miliar. Anggaran pembangunan itu, sebagian berasal dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana Tugas Pembantuan (TP). Untuk masing-masing pasar membutuhkan dana yang bervariasi tergantung jenis pembangunan dan revitalisasinya.

“Jadi pembangunan pasar itu ada dua sumber dana, sebagian revitalisasi melalui DAK dan sebagian dari dana Tugas Pembantuan. Saya optimis pengajuan pembangunan pasar ini bisa terealisasi atau disetujui Kemendag pada tahun 2018 mendatang,” tegasnya.

Selain pembangunan dan revitalisasi secara fisik, kata Markus, Jokowi juga ingin agar pihaknya melakukan pembenahan dari sisi manajemen pedagang. Baik itu manajemen stok, manajemen ‎keuangan, tata letak barang dan lain-lain.


“Untuk pasar ini Presiden perintahkan bukan saja fisiknya tapi bagaimana manajemen pedagang pasar. Sebab pedagang kecil harus diberikan perhatian. Kalau akses kepada komoditi dan distribusi tidak dapat atau dapat tapi dengan harga mahal, bagaimana bersaing dengan pasar modern,” tandas dia.(her)


BANDAR LAMPUNG - Sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek terpenting dalam memajukan suatu daerah. Pengembangan tersebut diperlukan adanya suatu tingkat ilmu pengetahuan dan wawasan yang diantaranya bisa didapatkan melalui perpustakaan.

Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo menjelaskan, kemajuan Indonesia dan Lampung sangat ditentukan dengan kemajuan SDM yang dijamin dari dua kualitas, yaitu kesehatan dan gizi, serta pendidikan masyarakatnya. Dengan terpenuhinya dua aspek itu, diyakini suatu daerah dapat siap menghadapi tantangan di depan.

“Kemajuan suatu daerah itu bukan dinilai dari pembangunan infrastruktur, tetapi membangun manusia yang seutuhnya,” kata Ridho, Kamis (28/9).

Ridho melanjutkan, dalam rangka mengisi kualitas pendidikan dan pengetahuan, patut adanya peningkatan minat baca di masyarakat. “Membaca adalah hal esensial yang paling dasar jika kita ingin membangun bangsa dan daerah kita. Begitu banyak pengetahuan dan teknologi yang bisa didapat dengan membaca,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando menyampaikan, kegiatan ini merupakan langkah strategis yang menentukan masa depan masyarakat Lampung. Perpustakaan ini juga merupakan suatu titik awal untuk membangun kecerdasan.

“Dalam pencanangan gerakan Lampung Membaca ini,  Perpustakaan Nasional akan mendukung penuh,” jelasnya..

Dalam acara tersebut juga dihadiri, sekitar 3000 pelajar, mahasiswa, komunitas baca dan taman bacaan masyarakat, Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando,  Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab, Duta Baca Provinsi Lampung Aprilani Yustine Ficardo. (*)


GUNUNG SUGIH - Upaya pelestarian adat istiadat terus dilakukan Bupati Lampung Tengah Hi. Mustafa. Setelah memberikan gelar kepada 311 tokoh masyarakat se-Kabupaten Lampung Tengah, bupati ronda ini juga menggelontorkan anggaran Rp 11,5 miliar untuk rehab balai adat.

Hal ini diungkapkan Bupati Mustafa saat menghadiri acara Begawi Adat di Kampung Terbanggibesar, Selasa ( 26/9). Anggaran tersebut diperuntukan perbaikan 34 balai adat yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Masing-masing balai adat menerima kucuran dana Rp 150 juta hingga Rp 1 miliar untuk rehab.

Bupati menerangkan, bantuan tersebut disalurkan untuk 13 kecamatan yakni Padangratu, Gunung Sugih, Terbanggi Besar, Rumbia, Seputih Banyak, Seputih Surabaya, Way Pengubuan, Bandar Mataram, Pubian, Anak Tuha, Bumi Nabung, Bandar Surabaya dan Selagai Lingga.

“Ada 9 kebuayan atau kerajaan di Lampung Tengah yang masing-masing mempunyai punya balai adat untuk pengembangan kesenian. Tahun ini Pemkab telah anggarkan Rp 11,5 miliar untuk rehab 34 balai adat. Saya minta anggaran ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Kita percantik balai adat kita, sehingga pelestarian budaya berjalan maksimal,” ungkapnya.

Dia memaparkan 9 kebuayan tersebut yakni Nunyai,  Unyie,  Subing, Nuban, Beliuk, Selagai, Anak Tuha,  Nyerupo dan Pubian. Dengan ini Mustafa tidak hanya focus kegiatan pelestarian budaya, tetapi juga focus pada sarana dan prasarana yang menunjang kebudayaan tersebut.

“Pelestarian budaya tidak hanya berbicara even atau generasi penerus, tetapi juga sarana dan prasarana. Balai-balai adat juga kita perbaiki. Tahun ini Pemkab juga membangun tugu 9 gajah yang menjadi lambang 9 kebuayan kita,” imbuh Mustafa. 

  Dia berharap keberadaan balai adat tidak hanya digunakan untuk pengembangan kesenian, namun juga pelaksanaan kegiatan lainnya yang menunjang pelestarian budaya dan kebersamaan masyarakat.

“Saya percaya, lewat kebudayaan bisa membangun karakter manusia yang lebih beradab. Karenanya upaya pelestarian terus saya lakukan. Saya memberikan ruang dan tempat untuk suku apapun yang ingin melestarikan kebudayaannya disini,” tandasnya.

Sementara itu Kepala  Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Lampung Tengah Irwan menerangkan rehab balai adat dianggarkan melalui alokasi dana kampung (ADK) tahun 2017. Secara bertahap pembangunan telah dilakukan dan ditargetkan selesai tahun ini.


“Ada banyak balai adat yang tersebar di seluruh kampung-kampung di Lampung Tengah. Ada banyak balai adat yang rusak dan butuh perbaikan. Alhamdulillah ini bisa direalisasikan 2017. Mudah-mudahan perbaikan balai adat semakin membangkitkan semangat pelestarian kesenian dan budaya di Lampung Tengah,” tandasnya.(*) 



SUKADANA - Puskesmas Sukadana terima kedatangan Tim Survei Akreditasi Puskesmas Kementerian RI di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, acara tersebut diadakan di aula Puskesmas Sukadana, Senin (25/9).

Tim Survei Akreditasi Puskesmas Kementrian Kesehatan R I, yang merupakan dr. sudarwati bidang UKM dari Jawa tengah, dr. Pande Nyoman Sri Joni bidang Adm manajemen dari Bali dan dr. Yenni Hasrita Ekasari bidang UKP dari Bandar Lampung, Minggu (24/09).

Puskesmas Sukadana wilayah kerjanya meliputi 13 desa dengan 3 Pustu, yaitu Pustu Negara Nabung, Pustu Muara Jaya, Pustu Rantau Jaya. Dalam sambutan nya dr. Satya P. Nugraha mempresentasikan apa yang ada dipuskemas sukadana dengan menjabarkan secara detail.

"Jangkauan terjauh ada di Pustu Pustu Rajabasa perbatasan kecamatan Batang Hari, dan Pustu Rantau Jaya yang di tepi Taman Nasional Way Kambas dengan jarak tempuh 10km dari Puskesmas Sukadana,” kata Kepala UPTD Puskesmas Sukadana.

Ia melanjutkan dalam rangka akreditasi , puskesmas sukadana telah melaksanakan komitment internal dari tanggung jawab kerja ,rasa memiliki ,hingga ikut membangun puskesmas menjadi andalan karena mampu bekerja dengan maksimal dan bermutu.

"Misi puskesmas sukadana adalah mewujudnya puskesmas dengan pelayanan yang bermutu, dan mandiri untuk masyarakat sukadana dan sekitarnya, terdapat empat poin dalam misi tersebut yaitu menciptakan menejemen pelayanan puskesmas yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, mewujudkan pelayanan yang baik, bermutu dan terjangkau, atas nama masyarakat untuk hidup bersih dan sehat secara mandiri, meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor yang terkait dengan kesehatan,” jelas dr. Satya.

Ia juga menjelaskan, tugas dan fungsi puskesmas sukadana sebagai UPTD yang meliputi 13 desa. Begitu pula dengan jenis pelayanan yang ada di puskesmas sukadana seperti kesehatan Perorangan (KP) disediakan ruang gawat darurat, Ruang KIA, Ruang MPBS, Ruang Farmasi dan Ruang Imunisasi.

"Upaya kesehatan masyarakat Esensial meliputi P2, Promkes, KIA, Kesling Persatu Kesmas, dengan SDM pelayanan dipuskesmas saat ini ada 53 orang terdiri dari 28 PNS, 21 TKS, 3 orang Bidan PTT, tetapi tiga orang bidan PTT ini tidak bisa diangkat PNS karena Batas Umur nya sudan melewati dalam aturan, manun secara proposional nya puskesmas sukadana belum punya dr. Gigi, dan Ahli Gizi saat ini yang sedang kita usulkan kedinas, mudah-mudahan tahun depan bisa terpenuhi," pintanya.

Ia juga menjelaskan untuk fasilitas yang tersedia dipuskesmas sukadana seperti parkiran motor pasien didepan puskes, dan untuk parkir kendaraan pegawai dibelakang, terpasang cctv di setiap sudut karena dalam beberapa waktu lalu pernah terjadi tindak pencurian kendaraan pegawai dan pasien, lalu ada kursi untuk ibu hamil, lansia, dan pasien disabilitas,ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang steril, ada pula mushola, toilet, kamar mandi untuk pria dan wanita, dan alat pemadam api, taman refleksi bagi lansia yang sehabis ikuti senam pagi.

“Tahun 2016 kita juga mengidentifikasi harapan masyarakat  dan survei kepuasan, dengan membentuk tim untuk menghitung prioritas masalah dengan metide USG, mencari letak masalah dengan diagram, dan menyelesaikannya dan untuk komunikasi internal kita adakan apel pagi, melalui pesan WA grup, Email, rapat diskusi, rapat program, kemudian kordinasi lintas sektor dilaksanakan MMG, musrembang desa, musrembang kecamatan,’ tuturnya.

Untuk masyarakat yang ingin menghubungi puskes bisa lewat sms center, call center, facebook dan instagram puskesmas sukadana. Kita juga adakan Poswindu untuk ibu ubu, dan kita jemput bola kemasjid masjid untuk bapak bapak nya, ini sudah berjalan sebulan lebih.

"Sosialisasikan tentang pengelolaan sampah organik dan non organik yang berbasis masyarakat, bekerjasama dengan KPS dan saat ini Terbentuk Bank Sampah yang Letak nya di desa Sukadana Ilir," tutup dokter muda ini menjelaskan didepan tiga orang tim survei akreditas puskesmas kementrian kesehatan RI.  

Tim bersama pihak puskesmas sukadana melihat langsung lokasi-lokasi yang dipresentasikan dr. Satya. (apri)


PADANG - Jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) direncanakan akan ditambah dari enam juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kata Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani.


"Bantuan sudah lama didistribusikan untuk PKH sebanyak enam juta KPM dan akan ditambah menjadi 10 juta KPM pada 2018," kata Puan Maharani di Tanah Datar Sumatera Barat, Rabu (27/9)..

Puan mengatakan pemberian bantuan PKH merupakan program prioritas pemeritahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terkait kesejahteraan rakyat. Bantuan PKH menurut Puan didistribusikan kepada ibu rumah tangga, ibu hamil dan wanita masa nifas sebesar Rp1,89 juta per KPM dibagi empat tahapan per tahun.

Selain PKH, Puan menyebutkan pemerintah pusat juga membagikan bantuan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 17,9 juta siswa SD, SMP, SMA/SMK, pesantren dan anak yatim piatu. Nilai nominal bantuan KIP bagi siswa SD sebesar Rp450 ribu per orang, SMP (Rp750 ribu per orang) dan SMA/SMK (Rp1 juta per orang).

Puan menegaskan bantuan tunai PKH untuk membeli bahan makanan bergizi, sedangkan bantuan KIP dibagikan setiap Juni-Juli saat kenaikan kelas untuk membeli perlengkapan sekolah sepertu seragam, sepatu dan buku pelajaran.

Pada kesempatan itu, Puan sempat membagikan bantuan secara simbolis kepada 100 ibu rumah tangga penerima PKH dan siswa SD di Tanah Datar Sumatera Barat. Di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat tercatat bantuan PKH mencapai lebih dari 6.000 KPM dan KIP sebanyak 22.000 pelajar. (*)


BANDAR LAMPUNG - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Lampung bergerak aktif untuk mengawasi dan mencegah kepala desa untuk menyelewengkan dana desa (DD).

Maraknya penangkapan kepala desa oleh aparat penegak hukum lantaran penyelewengan dana desa menjadi perhatian pemerintah provinsi, Rabu (27/9) Pemprov Lampung menggelar rapat koordinasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Hotel Horison.

Asisten I Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Hery Suliyanto menjelaskan, rakor bertujuan guna memberikan pengarahan serta pembinaan dalam mengawasi kepala desa.

“Kita ketahui sudah ada UU desa dan bagaimana menggunakan dana desa ini untuk kemajuan di pedesaan. Para pendamping ada tenaga ahli ini kita harapkan bisa mengarahkan kades bagaimana menggunakan DD itu. Jangan sampai penggunaannya salah, kan kasihan, sudah capek tapi harus berurusan dengan hukum,” jelas Hery.

Menurutnya, dengan pendampingan dan arahan, para kades di Lampung bisa menjalankan program DD sesuai dengan peruntukannya. Teteapi jika kades masih membandel, Hery mengingatkan resiko ditanggung sendiri. “Artinya kalau pendamping sudah memberikan masukan dan bimbingan tapi mereka masih membandel ya resiko mereka tanggung sendiri,” tegasnya.


Terkait laporan jumlah kades di Lampung yang menyelewengkan DD, Hery mengaku belum ada laporan resmi. “Sejauh ini, kita belum dapat laporannya secara pasti kepala desa di Lampung yang terlibat kasus hukum. Namun diharapkan tidak ada yang menyimpang,” tandasnya. (*)


SUKADANA -- Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari bersama Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia,  Hi. Kamaruddin Amin, melakukan prosesi Peletakan Batu Pertama Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) di Desa Rajabasa Lama 1 Kecamatan Labuan Ratu Kabupaten Lampung Timur, Rabu (27/9).

Pada kesempatan itu Hi. Kamaruddin Amin, menyampaikan terima kasihnya atas segala dukungan dalam mewujudkan berdirinya MAN IC Lampung Timur.

"Saya atas nama Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat Lampung Timur atas dukungan, semangat dan komitmen kita untuk mewujudkan sebuah lembaga pendidikan yang bermutu dan berkualitas ini" kata Hi. Kamaruddin Amin.

Disampaikan pula pada kesempatan itu oleh Kamaruddin bahwa terwujudnya pembangunan MAN IC di Kabupaten Lampung Timur adalah tidak lepas pula dari andil besar perjuangan Bupati Lampung Timur, Chusnunia dalam melakukan lobi ditingkat pusat untuk merealisasikan dan menempatkan salah satunya MAN IC dapat berdiri di Kabupaten Lampung Timur, dan dalam segi lahannya MAN IC Lampung Timur merupakan termasuk yang paling luas.

Terpisah, terkait peletakan batu pertama pembangunan MAN IC Lampung Timur, Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari, mengatakan, bahwa dengan pembangunan MAN IC ini diharapkan Desa Rajabasa Lama 1 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur ini dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.

Selain itu saya berharap, kita juga dapat meningkatkan mutu pendidikan yang tentunya bukan hanya dengan anggaran, tapi juga dengan cara-cara yang lain, seperti dengan cara menata kurikulum yang benar,  bahan ajaran yang benar, metodologi dan cara mengajar yang benar, sistem evaluasi yang benar, sehingga dengan demikian outputnya akan benar.

Selanjutnya saya meminta kepada para pelajar mari kita belajar dengan serius  dengan tujuan yang jelas dengan semangat yang tinggi agar mutu itu dapat dicapai. Kalau generasi kita bermutu tentunya kita akan terangkat, daerah kita akan maju, Kabupaten Lampung Timur akan mampu bersaing dengan daerah-daerah lainnya.

Selain prosesi peletakan batu pertama pembangunan MAN IC yang diawali oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Repbulik Indonesia, Hi. Kamaruddin Amin, dan diteruskan Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bukhori, dilakukan pula penyerahan bantuan kemanusiaan etnis muslim rohingya sebesar Rp. 50.230.000,- yang diserahkan oleh Kepala Kementerian Agama Lampung Timur, Hi. Karwito kepada Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, Hi. Mukharam Ibrahim.

Hadir pula pada peletakan batu pertama itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Hi. Suhaili, M.Ag, Kepala Kementerian Agama Lampung Timur, Hi. Karwito,  M.M., Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung Timur, Yuliansyah, Forkopimda Lampung Timur,  Camat Labuhan Ratu, Umar Dani, M.M, beserta Forkopimcam Labuhan Ratu. (apri)




BANDAR LAMPUNG  - Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat menggelar lomba foto hasil pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

"Kami mengajak warga mengabadikan berbagai hasil pembangunan jalan dan jembatan lewat lomba foto. Lomba foto bertema `Lampung membangun 2017` itu dimulai 1 September dan berakhir 30 November 2017," kata Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, di Bandarlampung, Selasa (26/9).

Ia mengatakan lomba foto itu dalam rangka memeriahkan Hari Bakti Ke-72 PU dan mengajak masyarakat melihat dan memotret apa saja hasil pembangunan terutama jalan dan jembatan yang dikerjakan Pemprov Lampung, melalui kamera masing-masing.

Ketua panitia lomba Foto Dairul Brahap mengatakan bahwa lomba ini terbuka untuk umum dengan total hadiah Rp25 juta. 

"Lomba ini terbuka untuk masyarakat Lampung dan wartawan. Foto merupakan karya sendiri, bukan hasil rekayasa, dan reproduksi. Tentu saja belum pernah dipublikasikan dalam lomba foto," katanya.

Menurutnya, objek foto adalah pembangunan jalan dan jembatan yang dikerjakan Dinas PUPR Provinsi Lampung. Sebagai referensi, peserta dapat mempelajari berbagai proyek pembangunan jalan dan jembatan Provinsi Lampung melalui http://dinaspupr.lampungprov.go.id/. 

"Mohon maaf, jika yang bukan dikerjakan Dinas PUPR Provinsi Lampung, tidak kami sertakan. Foto yang dilombakan dalam bentuk digital," kata Dairul.

Ia menambahkan, lomba tersebut juga mensyaratkan sejumlah ketentuan teknis. Bagi yang berminat, peserta dapat menghubungi panitia melalui Budiono (081369175252). 

"Persyaratan teknis ini harus diikuti semua peserta sebagai syarat untuk penjurian," tambah Dairul. (*)

GUNUNG SUGIH, JNNews -- Bupati Lampung Tengah Hi. Mustafa mengunjungi Nawawi (52), Anggota Linmas asal Bumi Ratu Nuban yang menjadi korban penembakan pelaku kriminal di Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Gunung Sugih.

Seolah tak kenal lela, kunjungan ini dilakukan Mustafa dini hari sekitar pukul 02.30 WIB usai menghadiri acara begawi adat Lampung di Kampung Terbanggi Besar,  Lamteng, Rabu (27/9).

Nawawi merupakan anggota pelindung masyarakat (Linmas)  yang menjadi korban penembakan pelaku pencurian di rumah warga setempat. Meski mengalami luka tembak di betis kirinya, korban berhasil menggagalkan aksi pencurian tersebut. 

Peristiwa yang menimpa korban terjadi Senin malam (25/9). Saat itu korban yang merupakan anggota Linmas sedang melakukan ronda malam dan menemukan aksi mencurigakan di salah satu rumah warga. 

"Malam itu saya melihat pelaku sedang mendongkel jendela warung. Sempat akan kita tangkap,  tapi pelaku melakukan perlawanan dengan menembak ke arah kaki saya sebanyak empat kali pada jarak sekitar 3 meter. Satu peluru mengenai betis kaki kiri yang membuat saya terjatuh.  Pelaku berhasil melarikan diri, " pungkasnya. 

Aksinya tersebut menuai pujian dari Bupati Mustafa. Insiden Nawawi menurutnya menjadi bukti efektivitas ronda dalam menjaga keamanan. Nawawi telah menunjukan tanggung jawabnya saat melakukan ronda.

"Saya mengucapkan apresiasi yang setinggi tingginya terhadap korban yang mampu melakukan pencegahan kejahatan di tempatnya bertugas sebagai Linmas. Artinya beliau (korban)  memang benar-benar bertanggungjawab melaksanakan ronda malam yang menjadi program pemerintah Lampung Tengah," ujar Mustafa. 

Nawawi sendiri rencananya akan menjalani operasi pada Rabu siang ini guna mengeluarkan proyektil peluru yang masih bersarang di betis kirinya. 

"Saya menjamin sepenuhnya biaya perawatan rumah sakit.  Bahkan akan kita beri penghargaan atas upaya pencegahan kejahatan yang berhasil ia gagalkan," tegas Mustafa. (*)




GUNUNG SUGIH - Upaya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) terus dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)  Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng). Salah satu upaya yang dilakukan, yakni menertiban pada reklame yang membandel tak bayar pajak.

Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan daerah (Perda) Lampung Tengah (Lamteng) nomor 5 tahun 2011 tentang pajak reklame.

Ketua Tim Penertiban yang juga Kabid Pengembangan Teknologi Informasi Potensi dan Penagihan BPPRD Lamteng, Rizal Efendi, mengatakan, setiap pemasangan reklame di wilayah Lamteng harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Bupati Lamteng melalui BPPRD. “Izin yang diajukan baik untuk perpanjangan maupun pemasangan reklame baru,” ujarnya, Rabu (27/9).

Ia menambahkan,  pada penertiban jilid 3 kali ini BPPRD melakukan di wilayah Timur Lamteng, yakni mulai dari Kecamatan Seputih Banyak hingga Seputih Surabaya. “Kami mulai menyisir dari kecamatan terjauh dulu yakni Seputih Surabaya ke Seputih Banyak agar lebih efisien. Setidaknya ratusan baner dan spanduk, reklame, dan baleho telah diturunkan karena tidak membayar atau tidak memperpanjang,” pungkasnya.

Dia menambahkan, penertiban ini dilakukan  agar para wajib pajak lebih taat dalam membayar pajak reklame. Sebab,  kebanyakan para pelanggar adalah tidak melanjutkan pembayaran pajak. Menurutnya di wilayah timurnya Lamteng ini banyak potensi PAD yang di hasilkan dari Pajak Reklame. Namun masih banyak dari mereka (pemilik reklame) kurang memiliki kesadaran untuk melakukan membayar pajak.

“Mereka hanya membayar pajak di tahun pertama dan ditahun berikutnya mereka tidak lagi membayarkan pajaknya. Pajak adalah hal yang sangat penting untuk meningkatkan PAD. Jadi kami yang harus jemput bola agar mereka mau bayar. Jika pajaknya lancar maka pembangunan di Lamteng akan semakin meningkat,”  pungkasnya.

Selain melakukan penertiban reklame,  BPPRD juga memberikan surat teguran kepada wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran. Pihaknya berharap kedepan para wajib pajak di Lamteng bisa lebih taat dan tepat waktu dalam membayar bajak.

“Dan bagi yang ingin memasang reklame yang sifatnya promosi harus mengurus perizinannya terlebih dahulu ke BPPRD Lamteng. Sehingga legalitasnya jelas. Jika tidak, maka akan dilakukan penertiban. Nantinya semua reklame yang telah kami tertibkan ini akan kami amankan di kantor BPPRD Lamteng,” tutup Rizal. (*)



BANDAR LAMPUNG - Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida, berharap kantor regional dan kantor OJK di daerah ujung tombak OJK untuk mengeksekusi program dan kebijakan strategis OJK, Selasa (26/9).

Menurutnya, bila seluruh kantor regional dan kantor OJK di daerah berfungsi dengan baik, dapat dipastikan keseluruhan nama OJK akan turut baik. Dan begitu juga bila terjadi sebaliknya.

“Seluruh program dan kebijakan strategis yang telah kita canangkan perlu kita intensifkan pelaksanaannya. Sehingga memberikan bukti nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Demikian juga perlu optimalisasl program laku pandai, program jaring, dan program inklusi lainnya. Besar harapan saya, program-program tersebut akan dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Lampung pada khususnya sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” katanya.


Hal tersebut, dapat dicapai jika adanya sinergi dan kerja bersama antara OJK dengan seluruh pemangku kepentingan baik itu dari unsur pemerintah, Bank Indonesia maupun industri jasa keuangan. (*)



BANDAR LAMPUNG  - Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten membuat terobosan baru dalam penyediaan perumahan bagi aparatur sipil negara (ASN), dengan membangun gedung berlantai lima senilai Rp20 miliar.

"Saat ini tengah dibangun pusat perkantoran pemkab di Jalan Raya Wiralaga, Kelurahan Ciraga Mulya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji," kata Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, di Bandarlampung, Selasa (26/9).

Ia menyebutkan, sebagai daerah otonomi baru (DOB), Mesuji memerlukan banyak pembangunan infrastrukur. Selain jalan, sarana penunjang paling dibutuhkan adalah perumahan ASN. Kondisi pusat pemerintahan Mesuji yang jauh dari pusat keramaian dengan mengusulkan ke pusat dibangun perumahan ASN. Selanjutnya, pemerintah pusat kemudian menunjuk pemprov sebagai pelaksana dan penanggungjawab proyek tersebut.

"Alhamdulillah sekarang pembangunan fisik mencapai 65 persen dan akhir 2017 akan kami serahkan ke Pemkab Mesuji agar pada awal 2018 dapat ditempati ASN. Saya berharap pembangunan apartemen ini dapat meningkatkan kinerja Pemkab Mesuji demi mengejar ketertinggalan dari kabupaten lain," katanya.

Kabupaten itu diresmikan pada 29 Oktober 2008 berdasarkan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji.  Setelah pemekaran dari Kabupaten Tulangbawang, Mesuji memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur agar sejajar dengan kabupaten lain.

Pilihan gedung bertingkat, menurut Ridho, merupakan usul Pemkab Mesuji. Pemprov Lampung mengusulkannya ke pusat sesuai keinginan kabupaten. Gedung berlantai lima ini memili 70 unit rumah tipe 36 dengan tinggi bangunan 23,5 meter. Berdiri di atas lahan 2.400 meter persegi, gedung ini dilengkapi listrik 1.300 watt dan sarana air bersih. Setiap rumah dilengkapi mebel, sehingga penghuni bisa langsung menempatinya. 

Satu lantai terdapat 16 rumah, kecuali lantai dasar yang memiliki enam rumah dan dua rumah untuk penyandang disabilitas. Lantai dasar juga dilengkapi ruang serba guna dan kantor pengelola.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Edarwan, pengelolaan apartemen ini diserahkan sepenuhnya kepada Pemkab Mesuji dalam bentuk hibah barang milik negara, termasuk menentukan siapa yang berhak tinggal dan besaran tarif sewanya. 

"Sebelum dihibahkan, kami akan mengeluarkan surat penghunian sementara, agar bisa dihuni," kata Edarwan.

Proses hibah ke Pemkab Mesuji, katanya lagi, berlangsung selama setahun. Namun sebelum dihibahkan, para PNS/ASN dapat menempati rumah tersebut. Dengan beroperasi gedung berlantai lima ini, PNS cukup berjalan kaki menuju perkantoran karena berada di kawasan kantor Pemkab Mesuji.

Selain perumahan PNS, pada 2017 Pemprov Lampung juga menggelontorkan dana infrastruktur jalan Rp24 miliar untuk membangun Jalan Simpang Pematang-Brabasan (rigid 1,7 km) dan Brabasan-Wiralaga (rigid 1,4 km). 

Kemudian, pada 2018 Pemprov Lampung, merencanakan pembangunan rigid dan fleksibel sampai perkantoran Bupati Mesuji.

Sejak 2015, Pemprov membangunan jalan beton sepanjang 1,3 km di Pematang-Brabasan. Kemudian, pada 2016, dibangun dua pekerjaan rigid sepanjang 1,3 km Pematang-Brabasan dan 1,3 km di Brabasan-Wiralaga. (*)



BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada sembilan pemerintah Kabupaten/kota di provinsi itu. 

"Sertifikat itu diserahkan dalam rangka Hari Agraria Nasional Ke-57 tingkat Provinsi Lampung tahun 2017," kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono, Senin (25/9).

Perinciannya, lanjut dia, sertifikat hak pakai diberikan kepada Kota Bandar lmpung untuk terminal rajabasa dan Kabupaten Pringsewu untuk jalan nasional. Sertifikat hak milik kepada Lampung Tengah untuk redistribusi tanah wilayah Goras Jaya, Lampung Utara untuk kegiatan wakaf, dan Metro untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) wilayah Mulyosari.

Selanjutnya, Tanggamus untuk PTSL wilayah Kebumen, Lampung Timur untuk PTSL Nyampir, Way Kanan untuk PTSL, dan Pesawaran untuk lintas sektor wilayah Purworejo.

Pada kesempatan itu, Sutono juga memberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 31 pegawai Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung dan kantor pertanahan kabupaten/kota yang mengabdi lebih dari sepuluh tahun. 

Sutono mengatakan bahwa seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, para pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat ikut berperan aktif dalam menyukseskan berbagai program strategis nasional di bidang agraria. 

Dalam rangka mengurangi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah, pemerintah mencanangkan Program Reformasi Agraria.

"Reformasi Agraria merupakan komitmen pemerintah melalui program legalisasi dan redistribusi tanah seluas 9.000.000 hektare," katanya.

Lahan tersebut, kata Sutono terdiri atas 600.000 hektare tanah transmigrasi, 3,9 juta ha tanah legalisasi aset, 400.000 ha tanah bekas HGU/tanah telantar/tanah negara. Berikutnya, seluas 4,1 juta ha tanah pelepasan kawasan hutan. Program tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2019 sehingga perlu upaya serius dan sungguh-sungguh dari semua pihak untuk merampungkannya. 

Ia menambahkan bahwa Kementerian ATR/BPN melalui Program PTSL bertekad menyelesaikan pemetaan, registrasi, dan sertifikasi tanah di seluruh wilayah RI hingga 2025. Sampai akhir 2016, baru sekitar 45 persen dari jumlah bidang tanah yang terdaftar di seluruh Indonesia.

Jika pada tahun sebelumnya target sertifikasi tanah rakyat melalui Prona kurang dari 1.000.000 bidang per tahun, pada tahun 2017 dan selanjutnya hingga 2019 ditingkatkan menjadi 9.000.000 sertifikat tanah yang akan diterbitkan. (*)


BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendukung optimalisasi organisasi perempuan dari berbagai partai politik di provinsi yang berjuluk Gerbang Sumatera.

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Pemprov Lampung, Theresia Hormin. "Pemerintah Provinsi mendukung dan mengoptimalkan organisasi perempuan yang dimotori perempuan dari berbagai parta politik di Lampung dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan,” ujar Theresia, Selasa (26/9).

Peran perempuan berpolitik, kata Theresia, dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran, pemberdayaan, dan peningkatan partisipasi politik. "Peran ini menjadi sumbangan besar dalam perubahan karakter masyarakat terutama kaum perempuan," tuturnya.

Dikesempatan itu pula, pemprov menyatakan dukungan dalam upaya Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik. “Pemprov mendukung penuh langkah KPPI bisa mengantarkan perempuan menguasai parlemen lebih dari 30 persen,” kata dia.

Pembentukan KPPI di Lampung, lanjut Theresia, menjadi wadah penting bagi pembelajaran politik, agar kaum perempuan mampu mengoptimalkan perannya dan dapat melahirkan tokoh-tokoh perempuan dalam mendukung pembangunan. "Semoga KPPI dapat melahirkan para tokoh perempuan yang menjadi panutan bagi masyarakat serta berpengaruh dalam menentukan kebijakan daerah di Provinsi Lampung," kata Theresia.

Kemudian, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KPPI Provinsi Lampung, Aprilliati mengatakan KPPI menjadi tempat para kader perempuan dari berbagai partai politik yang memiliki satu tujuan yakni memberdayakan kaum perempuan untuk terjun ke politik. "Ada berbagai parpol di sini, tetapi kita tetap satu dan tidak membeda-bedakan," katanya.

Pada pembekalan itu juga, Sekjen DPP KPPI, Nurhasanah menuturkan KPPI mempunyai tugas membawa perempuan terlibat aktif dalam berbagai kebijakan publik terutama di ranah kebijakan pemerintah. "Anggota KPPI harus responsif terhadap peran-peran perempuan untuk aktif menentukan pembangunan,” tuturnya.

Dia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang mendukung keberlangsungan KPPI Provinsi Lampung. Dia juga berharap KPPI Lampung dapat berkonsolidasi pembentukan KPPI di 15 kabupaten/kota. "Harapannya bila ada kegiatan yang menyangkut sosilasisasi peraturan publik terkait perempuan, KPPI Provinsi Lampung dapat terlibat," pungkasnya. (*)




BANDAR LAMPUNG - Pada acara yang dikemas dalam Kuliah Umum dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Universitas Bandar Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam pengembangan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan tersebut Chusnunia hadir sebagai pemateri tunggal.

"Politik itu penting, dan politik itu seperti terminal di mana kebijakan semua ruang dapat terkanal dan terdistribusi,” ungkap bupati Chusnunia, Selasa (26/9).

Dalam paparan materi dengan judul “Perempuan dan Politik di Indonesia”, Chusnunia mengingatkan perlunya agar semua pihak dapat beraktifitas dalam dunia politik khususnya kaum perempuan.

“Politik kata kuncinya adalah bagaimana kita berkomunikasi dan berjejaring, tidak melulu keras dan sikut sikutan. Jadi tidak ada bedanya bidang politik dengan bidang manapun. Perempuan di bidang politik masih sangat minim karena sebenarnya berkaitan dengan ketakutannya sendiri yang memandang politik itu sebagai suatu yang mengerikan,” tutur Bupati Lampung Timur.

Dipaparkan oleh Chusnunia dalam kuliah umum yang dimoderatori oleh Dr. Ir. Heriyanto, M.T, tersebut bahwa keaktifan kaum perempuan di bidang politik atau bidang manapun tetap harus didasarkan pada kemampuan.

“Bagaimana perempuan-perempuan Indonesia yang ingin aktif di politik tetapi tidak melulu mengandalkan affirmative action (kebijakan yang diambil agar kelompok tertentu dapat memperolah peluang yang sama dengan kelompok yang lain dalam bidang yang sama), sebenarnya perempuan mau aktif dimana pun itu sama rumusannya mau aktif di politik atau bidang lainnya yaitu harus punya kemampuan, demikian juga kaum laki laki, tambah bupati perempuan pertama se Sumatera tersebut,” kata bupati.

Ia menjelaskan apa yang harus ditakutkan terjun dalam dunia politik, selama kita tahu mana yang baik kita lakukan, kita tahu mana yang pantas kita lakukan, dan tidak pantas kita lakukan. Kita tahu pula mana yang bisa kita lakukan dan tidak bisa kita lakukan, kuncinya adalah kitalah yang mengukur.

“Kalau kita merasa kita mampu dan kita pantas melakukannya, apalagi yang harus kita takutkan. Tidak hanya di bidang politik, dibidang manapun kata kuncinya juga adalah kita harus tahu apakah kita pantas dan bisa melakukannya atau tidak. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa tidak ada alasan apapun, asal itu baik tidak pantas dilakukan,” tambah perempuan yang akrab disapa dengan mbak Nunik tersebut. (apri)                       
Diberdayakan oleh Blogger.