Halloween party ideas 2015

Sukadana, journalnusantara.co.id -- Kata kunci kepada publik ketika pemerintah menjalankan fungsinya untuk melayani masyarakat salah satunya adalah menjaga intoleransi, kata Nunik saat menjadi Pemateri Konferensi Human Rights Cities 2017 Dalam Konferensi pers menuju konferensi nasional kabupaten/kota Hak Azasi Manusia (HAM) dijakarta kamis .30/11

Acara yang di adakan di jalan raya cikini menteng jakarta pusat selain bupati lamtim Chusnunia Chalim terdapat pemateri berasal dari deputi V kantor staf presiden (KSP), komnas HAM dan Internasional NGO Forum On Indonesian Development (Infid).

Konferensi human rights cities yang di laksanakan oleh Infid dan KSP ini sudah berlangsung kali ke 4. "Sudah 4 kali konferensi ini di laksanakan, dan yang ke 4 ini ada di jakarta," kata komisioner komnas HAM. 

Mba Nunik sapaan akrab bupati wanita pertama di provinsi lampung itu mengatakan, dalam konferensi ini mengambil tema intoleransi, pemda lamtim dalam hal memberikan pelayanan tidak pernah membeda-bedakan kepada masyarakat, pemda lamtim memberikan keadilan yang sama bagi masyarakat dan 2016 pemda lamtim di dampingi oleh Infid Perbup kabupaten ramah HAM secara spesifik tentang perlindungan untuk anak.

"Pemda lamtim juga sudah melakukan MoU dengan Komnas HAM,  dari permulaan pembahasan anggaran dan perencanaan anggaran selalu melibatkan masyarakat, dan pemda lamtim seminggu sekali ada program Nemui Nyimah setiap hari kamis, dan ada call center, bisa via telepon, sms dan wa, lalu kita perluas melalui Instagram, FB dan twitter," kata bupati lampung timur ini.

Menurutnya, Pemda lamtim banyak melakukan kegiatan yang mencegah intoleransi, karena kabupaten lamtim menurut data ada 13 aliran yang bisa mengakibatkan intoleransi, dan pemda lamtim sudah peta di wilayah yang diindikasi memiliki intoleransi maka pemda lamtim melakukan kegiatan di wilayah tersebut.

"Dimana ada basis kegiatan intoleransi kami adakan kegiatan di wilayah tersebut," katanya.

dilain pihak menurut perwakilan dari Komnas Ham Konferensi human rights cities yang di laksanakan oleh Infid dan KSP ini sudah berlangsung kali ke 4.

"Sudah 4 kali konferensi ini di laksanakan, dan yang ke 4 ini ada di jakarta," kata komisioner komnas HAM. 

dilain pihak perwakilan dari deputi V kantor staf presiden (KSP) wahyu menuturkan, konferensi ini di laksanakan bertujuan untuk pemda agar memajukan HAM, karena pemda merupakan perwakilan pemerintah pusat yang paling dekat dengan masyarakat, dan pemda inilah yang mengetahui dinamika di masyarakat.

"Melaui konferensi ini diharapkan pemda turut mendukung dan me eleminir potensi intoleransi melalui program-program kegiatan di daerah," kata wahyu

Ia menjelaskan, peran pemda begitu penting dalam menjaga toleransi antar umat beragama dan antar golongan, dan melaui kriteria tertentu kabupaten kota menjadi kabupaten/kota peduli ham salah satunya kabupaten lampung timur setwlah melalui proses penilaian.

dilain pihak Sugeng perwakilan Internasional NGO Forum On Indonesian Development (Infid) mengatakan, konferensi yang akan di laksanakan pada 6-7 desember direncanakan akan di ikuti 150 kabupaten/kota. Konferensi ini di adakan tentang intoleransi salah satunya menampilkan contoh kabupaten pioner seperti kabupaten lamtim yang menjadi kabupaten ramah HAM.

"Dalam konferensi ini nanti ada semacam deklarasi komitmen dari kepala saerah kabupaten/kota dan jika diperlukan kita akan adakan regulasi baru untuk kabupaten ramah HAM. Jadi orang miskin apa kaya ataukah dia minoritas dan mayoritas tidak ada pembedaan, insya alloh acara konferensi nantinya akan di buka presiden dan beberapa menteri," tutupnya. (apri)

SUKADANA, journalnusantara.co.id -- Pemerintah Kabupaten Lampung Timur membagikan dua buah sepeda motor, sepuluh sepeda gunung dan puluhan hadiah hiburan pada puncak peringatan dan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) KORPRI Ke 46 Tahun 2017 dikomplek perkantoran Kabupaten Lampung Timur, berlangsung meriah, Kamis (30/11/2017).

Diawali dengan senam bersama dan jalan sehat berkeliling komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, rute sejauh kurang lebih 1.500 Km menjadi santapan para peserta.

Pada kesempatan itu, Syahrudin mengungkapkan yang pasti pada Hari Ulang Tahun KORPRI Ke 46 Tahun 2017 di Kabupaten Lampung Timur ini, saya berharap menjadi sebuah momentum untuk terus meningkatkan kebersamaan, gotong royong, dan bekerja secara bersama sama.

“Sebagaimana Tagline (slogan) kita, yakni setia sepanjang masa, kita ingin ada suatu kebersamaan bahwa dengan adanya kesetiaan dalam melaksanakan tugas, mudah mudahan hal hal yang menjadi harapan baik pimpinan maupun masyarakat dapat kita emban secara bersama sama pula," kata Sekkab Lamtim.

Lebiha lanjut, “saya berharap melalui peringatan ini dari waktu ke waktu dapat terus meningkatkan kompetensi dan profesionalitas para Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lampung Timur dalam mengemban tugas tugas pelayanan, dan pembangunan,” tandas Syahrudin

Acara yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera didampingi oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Wan Ruslan Abdul Ghani, Inspektur Kabupaten Lampung Timur, Nurdin Sifrizal dan Pabung 0411/LT, Mayor Joko Subroto tersebut juga diikuti oleh sekitar tiga ribuan peserta dari unsur Aparaur Sipil Negara (ASN) dan Forkompimda.

Diketahui dalam puncak peringatan HUT KORPRI Ke 46 Tahun 2017 kali ini, setalah dilakukan pemotongan nasi tumpeng oleh Bupati Lampung Timur, Chusnunia, berbagai rangkaian kegiatan seperti Lomba Fashion Show dengan ASN sebagai pesertanya, Bazar yang diisi dengan berbagai produk khas Lampung Timur, kemudain Hiburan yang dimeriahkan para artis jebolan Way Kambas Idol, serta kegiatan Donor Darah yang terselenggara atas hasil kerja bareng dengan PMI Lampung Timur merupakan even peringatan pada satu hari sebelumnya. (apri)


GUNUNG SUGIH -- Sebagai salah satu daerah penghasil Ikan air tawar terbesar di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah terus mengembangkan budidaya perikanan. Tercatat, produksi ikan air tawar untuk tahun 2017 sebanyak 30.858,10 ton dengan luas areal kolam 1.836,68 Ha, yang melibatkan 8.119 KK.

Dikatakan Bupati Lampung Tengah, Hi. Mustafa, dalam panen raya ikan gurame di Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah sebagai lumbung daging dan ikan menyambut baik program dari kementrian perikanan mengenai budidaya ikan air tawar. Untuk itu, pengembangan usaha dan dukungan terus dilakukan untuk memperbesar jumlah produksi ikan air tawar di Lampung Tengah.

Saat ini, di Lampung Tengah sendiri terdapat tiga kawasan minapolitan dengan tiga komoditas unggulan. Yakni kawasan minapolitan gurame dengan produksi sebesar 7.488 ton dengan daerah sentral di Kecamatan Kalirejo, kawasan minapolitan patin dengan produksi sebesar 9.783 ton dengan daerah sentral di Kecamatan Kotagajah, dan kawasan minapolitan pesisir Kecamatan Bandar Surabaya.

“Kalirejo merupakan salah satu daerah minapolitan di Kabupaten Lampung Tengah dengan komoditas unggulan ikan gurame, dan hari ini kita lihat panen gurame kita cukup baik dan bagus. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Lampung Tengah dimana produksi panen ikan kita besar dan sehat,” tegas Mustafa.

Guna memaksimalkan potensi ikan air tawar, Mustafa berjanji akan terus melakukan pembinaan terhadap para petani. Pihaknya juga berjanji akan memberikan bantuan yang dapat menunjang pertumbuhan budidaya ikan tawar, seperti bantuan benih gurame, terpal, dan mesin sedot air.

Dengan potensi dan SDM yang mumpuni, ia optimis Lampung Tengah bisa menjadi sentra budidaya ikan air tawar di Lampung. Diharapkan ini bisa membangkitkan roda perekonomian masyarakat khususnya petani-petani ikan di Lampung Tengah.

Sementara itu, Kadis Perikanan Lampung Tengah Kuswadi Swardi mengatakan, di kecamatan Kalirejo terdapat 33 kelompok pembudidayaan ikan (Pokdakan) yang memiliki 632 anggota dengan luas kolam 96,6 ha. Produksi ikan gurame konsumsi sekitar 36 ton/tahun, sedangkan untuk produksi benih sekitar 60.503.500 ekor/tahun.

“Panen ikan gurame yang dilaksanakan hari ini yaitu bertempat di pokdakan Kalibeling tepatnya di Kampung Kalirejo. Pokdakan Kalibening terdiri dari 12 anggota yang diketuai oleh M. Ridwan,” ujarnya.

Pada kesempatan perayaan panen ikan gurame ini, pihaknya mengajak semua lapisan masyarakat Lampung Tengah di Kecamatan Kalirejo ini untuk memanfaatkan sumber daya lahan yang tersedia dan belum kita berdayakan secara optimal bagi kemakmuran seluruh bangsa.(*)



KOTA AGUNG -- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanggamus, menggelar workshop sinergitas kebijakan perencanaan pembangunan dalam penyusunan program pariwisata Kabupaten Tanggamus, dan penyusunan rencana induk pengembangan kawasan Taman Wisata Muara Indah. 

Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Tanggamus, Hendra Wijaya Mega mengatakan, maksud dari Workshop ini adalah, pelaksanaan pekerjaan penyusunan rencana induk pengembangan kawasan taman wisata muara indah, dengan melakukan analisis dan kajian yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan kawasan Taman Wisata Muara Indah, guna menunjang arah dan tujuan pembangunan Kabupaten Tanggamus berdasarkan visi dan misinya. 

“Konsep pengembangan ini ialah tentang rencana pengembangan kawasan Taman Wisata Muara Indah sebagai salah satu rujukan destinasi wisata di Kabupaten Tanggamus, khususnya dan Provinsi Lampung pada umumnya, menyangkut bagaimana menciptakan suatu kawasan wisata unggulan yang berbudaya dan berdayasaing dengan nuansa keindahan dan kenyamanan serta keamanan,” katanya, Rabu (29/11). 

Sementara, Samsul Hadi menghibau, agar Bappeda dapat fokus dalam memajukan destinasi wisata melalui konsep perencanaan yang partisipatif. “Konsep tersebut, merupakan produk dari kesepakatan bersama antara Pemerintah dan masyarakat, sehingga jawaban terhadap permasalahan pembangunan dapat berjalan secara efisien dan efektif,” pungkasnya. 

Kegiatan Workshop bertempat di Hotel 21 Gisting tersebut dihadiri langsung Wakil Bupati Tanggamus, Samsul Hadi. (*)



BANDAR LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi Lampung akan merelokasi dua rumah yang ada di Dusun Persatuan Keluarga Sulawesi (PKS) Desa Penengahan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, dari total 13 rumah warga yang masuk daftar pemindahan terkait pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Kepala Biro Adbang Pemprov Lampung, Zainal Abidin,setelah kami melakukan rapat kita akan relokasikan dua rumah dahulu karena itu yang paling dekat dengan pembagunan JTTS Untuk sisa rumah warga yang belum direlokasi, pihaknya meminta agar masyarakat sedikit lebih bersabar. Kendati demikian, pemerintah secepatnya akan segera mengakomodir warga yang terkena dampak.

“Mulai hari ini kami akan relokasi dua rumah itu. Pemerintah sudah menginstruksikan secara langsung dan PT. PP pun sudah menurunkan alat berat guna merelokasi,” jelas Zainal, Kamis (30/11).

Lanjut Zainal terkait warga yang meminta ganti rugi lahan, saya menegaskan, hal itu tidak bisa. Pasalnya, status tanah warga masuk didalam kawasan hutan. Jadi nanti kami hanya memindahkan bangunan dan tanaman-nya saja bukan tanahnya. Karena pemprov bekerja seusai aturan hukum, yang jelas akuntabilitas berlaku bagi semua pihak. dari jauh hari pemerintah sudah melakukan sosialisasi dikawasan register tersebut. Karena pada dasarnya pemerintah ikut peduli atas hak warga akan tempat tinggalnya.

“Bagaimanapun juga mereka adalah warga kita juga. Jadi tugas kami sebagai pamong masyarakat ini ingin menjembatani kepentingan masyarakat dengan kepentingan negara. Karena jika bicara teknis terus kasian masyarakatnya, tapi kalau bicara sosial terus kasian negara-nya. Artinya, kami ingin ini seimbang,”ungkapnya.

Camat Penengahan Koharuddin, relokasi di lahan seluas 2500-3000 m2 ini merupakan langkah antisipatif dari pemerintah, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga tim percepatan JTTS agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak lebih buruk kedepannya. ini juga dilakukan untuk meberikan warga pengertuan dan pemahaman bahwa pelaksanaan pembagunan JTTS akan terus berjalan, tetaoi tanpa mengabaikan keselamatan masyarat yang menjadi prioritas.

“Masalah relokasi tentunya kita lihat situasi di lapangan terhadap rumah yang akan di relokasi. Yang pertama di prioritaskan hanya 2 rumah karena itu sangat potensial sekali terkena banjir hingga longsor konstruksi bangunan tol,” jelasnya. (*)



BANDAR LAMPUNG -- Tiga puluh persen keterwakilan kaum perempuan dalam Pemilihan Legislatif yang diregulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh partai politik kontestan Pemilu 2019 mendatang.

Hal ini juga menjadi tugas bagi Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP) dalam mensosialisasikan dan melakukan pendekatan kepada kaum hawa yang ingin terjun ke dunia politik untuk lebih berani dan lebih mapan ketika nantinya terpilih sebagai legislator perempuan.

“Kaukus perempuan parlemen sangat berharap kepada kaum perempuan untuk lebih berani terjun ke dunia politik sebagai legislator. Maka, kita di sini melakukan pendekatan dan membekali ilmu politik kepada para calon legislator perempuan agar pada saat kampanye calon nanti, para kaum hawa ini sudah memiliki bekal,” jelas Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Lampung, Ririn Kuswantari, Kamis (29/11).

Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Lampung menurutnya, memiliki tugas untuk melakukan pembekalan politik di 15 Kabupaten/Kota se-Lampung. Di beberapa wilayah yang sudah disinggahi seperti Pringsewu dan Metro, menurut Ketua Komisi I DPRD Lampung ini, banyak sekali caleg perempuan yang siap maju di Pileg 2019 mendatang

“Target kita sama dengan KPP RI yakni terpenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Untuk legislator perempuannya, kita targetkan lebih dari dua puluh persen, atau meningkat dari jumlah yang ada saat ini yakni 12,5 persen kaum perempuan di legislator DPRD,” jelas politisi Golkar Lampung ini.

“Ini menjadi tantangan kita. Bagaimana kita melakukan pendekatan ke masyarakat untuk memenuhi target 20 persen legislator perempuan tersebut,” timpalnya. (*)



BATURAJA, JNNews -- Dana Desa tahap II Rp1,2 miliar, masih mengendap atau menganggur di Bank Sumatra Selatan Bangka Belitung. Dana tersebut untuk empat desa di Kabupaten OKU yang belum mencairkan dana desa tahap II tahun ini.

Empat desa tersebut yakni Desa Penantian (Kecamatan Sosoh Buay Rayap), Karang Agung (Kecamatan Baturaja Barat), serta Ulak Lebar dan Pedataran (Kecamatan Ulu Ogan).

Kepala Dinas PMD OKU, Drs. Ahmad Pirdaus, menjelaskan, empat desa yang belum mencairkan dana desa tahap II disebabkan karena belum menyelesaikan SPJ (surat pertanggungjawaban) penggunaan dana desa tahap I. Sesuai aturan, dana desa tahap II baru bisa dicairkan setelah tahap I selesai. ”Selama SPJ tahap I belum selesai, maka dana desa tahap II belum bisa dicairkan,” kata Pirdaus.

Pirdaus meminta desa tersebut untuk segera menyelesaikan laporan SPJ penggunaan dana desa tahap I, dengan begitu proses pencairan Dana Desa tahap II bisa segera dilakukan.

Selain itu, pelaksaan program yang menggunakan dana desa dapat segera dikerjakan agar selesai tetap waktu. ”Paling lambat pertengahan bulan depan (Desember, red),” tegasnya.


Ia menyatakan bakal ada sanksi yang akan diterima desa apabila hingga batas waktu yang ditentukan belum juga mencairkan dana desa. Namun ia tak menyebutkan jenis saksi tersebut. (bambang)


JAKARTA -- Tak ada kamar atau kamar sedang penuh, merupakan dua kalimat yang sering dilontarkan petugas rumah sakit swasta ke pasien pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS.

Ternyata, dua kalimat ini adalah kalimat modus yang dipakai pengelola rumah sakit swasta untuk menolak pasien BPJS. Hal itu terungkap dari hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman RI.

“Ombudsman sendiri ketika ngecek tidak ada kamar, ternyata ada,” kata Komisioner Ombudsman, Dadan S Suharmawijaya di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).

Menurut Dadan, modus ini tak hanya terjadi di rumah sakit swasta di Jakarta. Tapi hampir di seluruh rumah sakit di Indonesia.

Berdasarkan penyelidikan Ombudsman, pengelola rumah sakit swasta tak menginginkan pasien pengguna BPJS mendapatkan perawatan di rumah sakit mereka. Karena pengelola lebih mementingkan mendapat uang tunai dari setiap transaksi kesehatan.

“Makanya dalam kasus tertentu, dia (rumah sakit) tetap menyisihkan sejumlah kamar untuk pasien umum yang bayar cash. Akhirnya ini jadi kucing-kucingan juga sih rumah sakit,” katanya.

Pengelola rumah sakit swasta terpaksa berbohong kepada pasien BPJS karena selama ini mereka menghadapi kendala dalam proses klaim pencairan dana pasien BPJS. Untuk setiap klaim ke BPJS, dibutuhkan waktu hingga 14 hari.

“Misalnya ketika dilakukan verifikasi antara rumah sakit dan BPJS ada ketidaksepahaman,” katanya.
Untuk itu, kata dia, BPJS harus turut memikirkan likuiditas rumah sakit agar mempunyai dana tunai yang cepat. Begitu juga rumah sakit membantu juga terhadap peserta BPJS. (*)



GUNUNG SUGIH, JNNews -- SMP Negeri 01 Terusan Nunyai mendapat bantuan dana DAK (dana alokasi khusus) untuk merehap bagian ruang kelas yang rusak, Kamis (23/11).

Kepala Sekolah Jumiran, S.Pd, mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas Pendidikan Lampung Tengah karena dengan adanya bantuan ini, dapat merehap ruang kelas yang sekiranya memang sudah mengalami kerusakan yang lumayan parah sehingga butuh renovasi.


Dengan kelas yang nyaman siswa akan lebih semangat lagi dalam proses belajar mengajar di sekolah. Serta dapat meraih prestasi yang baik di sekolah maupun di luar sekolah,” harapnya (udin).


GUNUNG SUGIH, JNNews – Sosialisasi parenting yang di laksanakan di SMP Negeri 01 Seputih Agung sangat membantu mengurangi penurunan  moral para murid saat ini. Parenting merupakan pembahasan pola asuh anak oleh orang tua dalam keluarga dan guru di sekolah, Rabu (22/11).

Sosialisasi ini menyampaikan materi bagaimana seharusnya karakter seorang pelajar dan bagaimana cara sikap orang tua dalam menanggulangi kenakalan remaja di masa modern ini. Acara yang di pimpin langsung oleh pemateri dari kepala dewan pedidikan di Lampung Tengah, Ir. Hi. Sapto, MM dan guru pendidikan agama (ngaji), Ir.Hi.Sumayadi,MM, berharapan dari kepala sekolah SMP N 1 Seputih Agung, Hi.Hadi Suhartanto,M.Pd adalah terbentuknya pendidikan karakter yang agamis, cerdas dan kualitas.

Untuk memberikan pengertian serta sosialisasi untuk para orang tua maupun tenaga pendidik yang ada di rumah maupun di sekolah untuk mengajarkan bagaimana mendidik seorang anak dalam kurun usia remaja yang mayoritas beranjak pubertas, biasanya yang terjadi pada anak SMP kelas 7 dan 8,” kata Kepala Sekolah, Hadi Suhartanto.


Acara yang dihadiri oleh  seluruh wali murid  kelas 7 dan 8 serta, dewan guru dan dewan pendidikan. (udin)


PANARAGAN, JNNews -- Wacana penambahan kursi anggota DPRD di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) dan penambahan daerah pemilihan (dapil) untuk pemilihan legislatif (pileg) tahun 2019 dari 30 kursi menjadi 35 kursi, masih menunggu Data Agregat Kependudukan per-kecamatan (DAK2) dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Tadi kita raker penataan dapil dan alokasi kursi DPRD," ungkap komisioner KPU Tubaba, Gatot Santoso, saat dihubungi melalui ponselnya, Rabu (29/11). 

Menurut Gatot, penambahan kursi di DPRD Tubaba tersebut hingga saat ini masih menunggu DAK2 dari Kemendagri tanggal 17 Desember 2017 mendatang, sementara aturan terkait jumlah kursi tersebut tertuang dalam UU nomor 7 tahun 2017 pasal 191 ayat (2). "Untuk bisa menambah kursi, jumlah penduduk per 17 Desember harus memenuhi 300.001 sampai dengan 400.000 jiwa, sementara data penduduk per September 2017 dari Disdukcapil Tubaba sebanyak 283.144 penduduk," paparnya. 

Terkait apakah kursi di DPRD Tubaba pada pileg 2019 mendatang menjadi 35, dirinya enggan berspekulasi dan tetap menunggu DAK2 per 17 Desember dari Kemendagri yang nantinya turun ke KPU RI, dari KPU RI turun ke KPU Provinsi setelah itu baru turun ke kabupaten, "Kalau seandainya kita ada penambahan 300 ribu lebih penduduk, baru kita ada penambahan, tetapi kalau masih 200 ribu sampai 301 ribu kita masih tetap 30 kursi," jelasnya.

Untuk pemecahan dapil, hasil diskusi harus ada beberapa 7 prinsip yaitu pertama kesetaraan nilai suara dan ini masih menunggu DAK2, kedua ketaatan pada sistim pemilu yang profesional, ketiga proporsionalita, keempat integralitas, kelima berada pada cakupan wilayah yang sama, keenam kohesivitas, dan ketujuh kesinambungan, "Ini ada pada pasal 185 UU nomor 7 tahun 2017. Tujuh prinsip ini ada kondisi wilayah dan kesetaraan nilai suara, dua prinsip ini masih menjadi kendala masih menunggu DAK2, kalau ini sudah turun baru kita bisa lebih fokus ke 7 prinsip ini," tambahnya. 

Menurutnya, Kabupaten Tubaba ada penambahan satu kecamatan yakni Kecamatan Batu Putih. Batu Putih pecahan dari Kecamatan Gunung Terang. Tapi tidak menutup kemungkinan ada untuk pemetaan Dapil kita harus mengacu pada Pileg 2014. "Yang terpenting kalau DAK2 turun per tanggal 17 Desember itu, kami baru bisa membuat simulasi Dapil dan Alokasi kursi per Dapil," tutup Gatot. 

Sementara itu, saat dikonfirmasi politisi parpol di Tubaba, mereka tidak menginginkan adanya pemecahan Dapil yang sudah ada saat ini yakni Dapil 1 meliputi Kecamatan Tulang bawang Tengah, Dapil 2 meliputi Kecamatan Tumijajar dan Tulang bawang Udik, Dapil 3 Kecamatan Gunung Terang, Lambu Kibang, dan Pagar Dewa, sementara Dapil 4 Kecamatan Gunung Agung dan Way Kenanga.

"Partai Hanura tidak menginginkan adanya penambahan Dapil, dan penambahan Kursi di DPRD. Untuk penambahan kursi tidak akan mungkin dalam 1 tahun jumlah penduduk sampai 20 ribu jiwa, jadi pileg 2019 DPRD Tubaba tetap 30 Kursi," ungkap politisi Hanura, Roni.


Sementara Ketua DPD Partai Nasdem Tubaba, S Joko Kuncoro, tidak mempermasalahkan jika ada wacana penambahan kursi di DPRD untuk Pileg 2019, namun pihaknya tidak menyetujui adanya pemecahan dapil. "Kalau penambahan kursi boleh jika memang jumlah penduduknya sudah mencukupi, tetapi untuk pecah Dapil kami tidak setuju. Jika ada penambahan masukkan saja kursi tersebut di Dapil yang ada disesuaikan dengan kesetaraan nilai suara," singkatnya. (herman)


KUALA TUNGKAL, JNNews -- Wakil Bupati Tanjab Barat, Drs. H. Amir Sakib, memimpin upacara Peringatan HUT KORPRI Ke 46, yang diadakakan di halaman kantor Bupati Kabupaten Tanjab Barat, Rabu (29/11).

Wabup Hi. Amir Sakib, memberikan Piagam penghargaan dan Gelar Tanda Jasa dan tanda kehormatan Satya lancana Karya, yang diberikan kepada 3 PNS, Kabupaten Tanjab Barat tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada 3 April 2017, diantaranya kepada Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Tanjab Barat, Drs. Hi. Noor Setyo Budi, tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun, Irwiliana Dewy, S.Sos, MH, dengan jabatan Kasubbag Program, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan bencana dan kebakaran Kabupaten Tanjab Barat, tanda kehormatan yang dianugerahkan  Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun, serta Henny Tijawarni, SE, tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun dengan jabatan Kasubbag umum dan Kepegawaian pada Dinas Perternakan Kabupaten Tanjab Barat.

Saat membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia yang selaku Penasehat Nasional Korpri, menyampaikan, bahwa Korpri sebagai pelayan masyarakat adalah perekat persatuan dan karenanya posisi Korpri adalah sebagai pilar utama pemersatu bangsa. “Di era persaingan terbuka saat ini banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi, sebagai ASN kita diharapkan harus mampu berinovasi dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik, oleh karena itu setiap anggota Korpri harus terus memperbaiki diri, tinggalkan cara-cara rutin dan perkuat semangat birokratisasi,” kata sambutan Presiden yang dibacakan langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Tanjab Barat Drs. H. Amir Sakib.

Didalam acara tersebut ada hal yang menarik, dikarenakan para pelaksana upacara kali ini terdiri dari Pejabat Tinggi Pratama OPD Kabupaten Tanjab Barat, yaitu untuk posisi perwira upacara ada Kepala BKP-SDM Drs. Encep Zarkasih, sebagai komandan upacara Kasat Pol PP Kabupaten Tanjab Barat Syamsul Juhari, S.Sos, sebagai pembawa acara adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Dra Hj. Eny Harriyati, Pembaca pembukaan UUD 1945 Asisten III Setda Jeter Simamora, S.IP, Pembaca Panca Prasetya KORPRI Kadis PMD H. Mulyadi, S.Pd, M.Kes, sebagai Pemimpin Lagu Indonesia Raya Kabag Organisasi Setda Ernawati SH, serta Pembaca Do’a Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Drs H Mhd Arif, MM. (kasful)



PRINGSEWU -- Setelah menggelar jalan sehat dan menghibur masyarakat Metro, Tulangbawang Barat, Tulangbawang. Bakal calon Gubernur Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi, akan menggelar acara jalan sehat di Kabupaten Pringsewu tepatnya di lapangan Kuncup pada Minggu 03 Desember 2017.

Ketua Jaringan Arinal Berkarya (JAYA), H. Himawan Ali Imron, Rabu (29/11/2017), menjelaskan, jalan sehat di Pringsewu akan dihibur artis ibu kota dan lokal yaitu, Nassar, Tata Aghata dan Duo Intan.

Dalam acara jalan sehat di Kabupaten Pringsewu lanjut Ali Imron, panitia menyediakan berbagai hadiah yang sangat menarik. Hadiah yang sudah disiapkan untuk warga Pringsewu antara lain, hadiah utama 8 motor, 10 sepeda, TV, 20 rice cooker, HP, uang tunai dan lain-lain.

Masyarakat yang ingin ikut jalan sehat lanjut Imron, bisa mendapatkan kupon dari koran, posko panitia yang nanti ada di Pringsewu. 

Acara jalan sehat, selain bisa bertemu, mengenal sosok Balongub Lampung Arinal Djunaidi yang telah mendapat dukungan dari sejumlah parpol pengusung, masyarakat juga berolahraga bersama keluarga.
 
"Bagi masyarakat Pringsewu dan sekitarnya, ayo datang dan meriahkan jalan sehat yang bertabur hadiah yang digelar oleh calon Gubernur Lampung Arinal Djunaidi," kata Imron sapaan akrab Himawan Ali Imron. (*)


GUNUNG SUGIH, JNNews -- Kabupaten Lampung Tengah dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil komoditas singkong terbesar di Indonesia. Untuk lebih mendongkrak potensi tersebut, Pemkab Lampung Tengah menyelenggarakan festival olahan singkong. 

Diikuti oleh 50 kelompok wanita tani (KWT) dari 27 kecamatan di Lampung Tengah, festival ini dipusatkan di lapangan Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo, Rabu (29/11). Masing-masing KWT berkreativitas menciptakan resep baru dengan bahan baku utama singkong. 

Membuka acara tersebut, Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa menerangkan singkong merupakan salah satu komoditas unggulan di Lampung Tengah. Selama ini Lamteng telah menyumbangkan 30 persen pasokan singkong baik lokal maupun nasional. 

Kendati demikian, pihaknya mengharapkan komoditas unggulan ini tidak hanya dijual mentah, namun juga dijual dengan olahan yang variatif agar nilai jual singkong terdongkrak. Secara tidak langsung langkah ini juga menjaga stabilitas harga ubi kayu ini. 

“Mengapa singkong? Karena sebagian besar petani kita menanam singkong. Saya ingin nilai jual singkong naik agar kesejahteraan petani lebih meningkat. Tentunya kita tidak bisa mengandalkan penjualan produk mentahnya, harus ada inovasi olahan singkong agar nilai jualnya naik,” paparnya. 

Sejauh ini Pemkab telah membuat beberapa inovasi berbahan dasar singkong, mulai dari beras singkong, nasi tiwulku, tepung singkong, dan produk lainnya yang telah dipasarkan ke beberapa daerah. 

Dia berharap Lampung Tengah bisa menjadi sentra penghasil singkong, termasuk dalam hal olahan singkong. “Saya harap singkong menjadi produk unggulan di Lampung. Apapun olahan kreasi singkong, saya harap itu hasil kreasi dari Lampung Tengah,” imbuh dia.

Melalui festival ini juga diharapkan bisa mendorong para petani untuk lebih kreatif dalam mengelola hasil panen singkong. “Jika nilai jual singkong menjadi naik, tentunya berdampak pada perekonomian masyarakat khususnya petani,” pungkas Mustafa.

Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Jumani menerangkan, pada festival olahan singkong ini para peserta dituntut mampu menciptakan olahan atau resep makanan dari singkong. Para KWT terlihat antusias mengikuti perhelatan tersebut. 

“Festival ini merupakan tindak lanjut dari program pak bupati dalam menjaga stabilitas harga pertanian. Tak hanya mencanangkan one zone one product, tetapi beliau juga berupaya meningkatkan nilai jual tiap komoditas,” ucapnya.

Pada kesempatan itu Mustafa juga sempat menyerahkan 267 izin usaha gratis kepada para pelaku usaha di Kecamatan Kalirejo. Program izin usaha gratis merupakan salah satu suport pemerintah dalam menyukseskan program kampung ekonomi crative (KECE).(*)



SUKADANA, JNNews -- Bupati Lampung Timur, Chusnunia menerima kujungan peserta Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) Kabupaten Lampung Timur diruangnya, Rabu (29/11).

Pada even kali ini Kabupaten Lampung Timur mengirim 6  peserta dengan rincian 4 orang Putra dan 2 orang putri yang diwakili oleh Muhammad Sukron, Okta Reza, Luki Setiawan pada Cabang Lomba Debat Bahasa Inggris dan Ilma Nurul Fitriana, Heni Zumrotul Aliya, dan M. Irvan Rouf Aufa pada Cabang Lomba Tarikh dan Tafsir. Mereka merupakan santriwan dan santriwati dari Pondok Pesantren Madinah Jepara dan Riyadlotul Ulum Batanghari.

Dalam kesempatan itu Chusnunia mengatakan, "kami turut berdo'a dan berharap semoga dapat sukses dan lancar selama di sana,” tuturnya.

Terungkap pada kesempatan itu, Bupati Lampung Timur juga memiliki mimpi agar Kabupaten Lampung Timur dapat menjadi kabupaten yang religius, agamis dan kabupaten yang dikenal basisnya santri, Karena telah telalu lama dilabeli sebagai kabupaten yang bercitra negatif.

Sehingga Even MQK Nasional ini dapat pula menjadi barometer bagi Kabupaten Lampung Timur untuk mengukur kualitas dan kemampuan, serta menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan dan mengasah kemampuan santriwan-santriwati di Kabupaten Lampung Timur pada Tingkat Nasional.

Terpisah, menurut Kabag Humas Sekretariat Kabupaten Lampung Timur, Mujianto, "Kontingen Lampung Timur direncanakan akan berangkat ke Jepara Jawa Tengah tanggal 29 November melalui Bandar Udara Internasional Radin Inten II, Kabupaten Lampung Selatan”.


"Even MQK (Musabaqah Qira’atil Kutub) Nasional VI Tahun 2017 ini akan diadakan di Pondok Pesantren Raudlatul Mubtadiin Balekambang, Jepara, Jawa Tengah, berlangsung mulai dari tanggal 29 November – 7 Desember 2017', tambah mantan Kabag Protokol dan Kabag Perekonomian Setdakab tersebut. (apri)


BANDAR LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung secara simbolis menyerahkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni terhadap 3.000 unit rumah di delapan kabupaten. Bantuan berasal dari dana alokasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Bantuan diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2017, di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Rabu (29/11).

Kedelapan Kabupaten tersebut yakni Lampung Selatan sebanyak 280 rumah, Lampung Utara (513), Mesuji (504), Pesawaran (464), Pringsewu (397), Tulangbawang Barat (409), Way Kanan (219), dan Pesisir Barat 214 rumah.

Usai penyerahan bantuan, Sutono membacakan sambutan Presiden RI, Joko Widodo terkait peringatan HUT Korpri. "Peringatan ini harus menjadi momentum refleksi, menjaga soliditas, dan solidaritas. Harus menjadi momentum melakukan lompatan besar demi mencapai kemajuan bangsa Indonesia," ujar Sutono.

Korpri harus menjadi pilar utama pemersatu bangsa dan negara Indonesia dengan aparatur sipil negara sebagai agen perekat kebinekaan. "Kita ingin Korpri menjadi organisasi dengan budaya yang penuh inovasi dan kreativitas, yang moderen dan efisien dan melayani dengan semangat Pancasila," kata Sutono.

Sutono mengatakan di era persaingan terbuka saat ini, banyak tantangan harus dihadapi. Seperti, inovasi dan perkembangan teknologi global dan Korpri harus benar-benar memahami peta kompetisi.

"Ini tidak hanya membawa kemudahan pada kehidupan sehari-hari, tetapi mampu mengubah lanskap ekonomi, kehidupan sosial politik, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Dunia swasta telah menyadari hal tersebut, dan mulai berlari dengan sangat cepat. Aparatur sipil negara harus mampu mengejar ketertinggalan dalam memberikan pelayanan kepada publik yang tuntutannya semakin tinggi," kata Sutono.

Dia menegaskan tidak ada pilihan lain kecuali menuntaskan program pembangunan nasional melalui inovasi yang berlandaskan pada moralitas publik. "Setiap anggota Korpri harus terus memperbaiki diri, tinggalkan cara-cara rutin, dan perkuat semangat debirokratisasi. Jangan pernah berhenti berinovasi, manfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknoIogi untuk menciptakan terobosan Iayanan publik yang efektif, efIsien, transparan, dan akuntabel," kata Sutono.

Sebagai sebuah korps profesi, Sutono menuturkan Korpri dapat mempererat solidaritas para anggota, mendorong pengembangan kompetensi sumber daya manusia agar menjadi aparatur yang profesional. "Korpri harus mampu menjaga netralitas organisasi, menempatkan pelayanan masyarakat di atas kepentingan pribadi, organisasi dan golongan," ujar Sutono.

Pada upacara tersebut dilakukan penyematan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden kepada mereka pegawai negeri sipil yang berbakti selama 10, 20, dan 30 tahun. Penerima Satyalancana Karya Satya tersebut diberikan kepada Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung Lukmansyah yang dianugerahkan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun.

Kemudian, pelaksana pada Inspektorat Provinsi Lampung Mardiana dianugerahkan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Wilayah I pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Maryadi dianugerahkan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun.

Selain itu, penyerahan piala dalam rangka memperingati HUT ke-46 Korpri yaitu Juara Tenis Lapangan yang terdiri dari juara tenis lapangan eksekutif, Juara I yakni Polda Lampung, Juara II Pemprov Lampung, dan Juara III yakni Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung. Juara tenis lapangan antar instansi, Juara I Bank Lampung, Juara II Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan Juara III Way Kanan dan Lampung Selatan.

Cerdas cermat anggota Korpri yang diraih Juara I yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung, Juara II Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, dan Juara III yakni Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung. Usai upacara, Sutono bersama anggota Forkopimda ziarah ke Taman Makam Pahlawan Bandar Lampung. (*)



GUNUNG SUGGIH, JNNews -- Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan khususnya Sekolah Dasar, Kepala sekolah SDN 2 Rukti Harjo, Budiyono, S.Pd. Sd, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, mengharapkan penambahan ruang belajar yang cukup, karena saat ini ruang belajar hanya tersedia 14 ruangan,  supaya lebih efektik dan nyaman bagi peserta didik di dalam menuntut ilmu dengan jumlah siswa yang cukup banyak idealnya 18 ruang belajar agar proses belajar yang sesuai dengan apa yang di harapakan.

Budiyono berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan pendidikan terutama dengan peningkatan kualitas Sarana dan prasarana. Ketika ditemuai journalnusantara di ruang kerjanya, mengatakan “Para guru dan siswa antusias dengan program yang di gagas Bupati Mustafa “GERTAK BERSERI”, terlihat sudah melaksanakan bersih-bersih dan menata lingkungan sekolah, menanam bunga, mempercantik tampilan mereka mengecat dinding sekolah dan  pagar  dengan motif ornamen khas Lampung dan membuat paritan untuk saluran air di dekat pagar sekolah,” kata Kepala Sekolah Budiyono, Jum’at (10/11).




Ia menambahkan, pihaknya sudah melaksanakan program bersih di lingkungan sekolah  sebelumnya. Saat ini sudah memiliki tempat parkir sepeda atau motor dan tampak terlihat rapi, juga tempat pembuangan akhir sampah serta membuat taman yang  hijau sejuk dan indah. “Dan terus di galakkan menanam pohon nangka buah yang berdekatan pagar depan, Insyaallah akan menghiasi sekolah menjadi sejuk dan hijau,” pungkasnya.




Program GERTAK BERSERI, menurut budiyono, “bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak usia dini akan pentingnya hidup bersih dan menumbuh kembangkan kepedulian terhadap lingkungan,” jelasnya. (adi)


GUNUNG SUGIH, JNNews -- Kepala Dusun 01 Sarikaton, Kampung Sidomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Ngatijan bersama warganya merasa senang mendapat bantuan rabat beton sepanjang 272 Meter, Rabu (29/11).


Menurut Kepala Kampung Sidomulyo, Hj. Umi shalfiah, mengatakan pengerjaan ini sudah sesuai dengan program percepatan pembangunan dan dikerjakan dengan warga setempat, yang di ketuai Kepala Dusun 01, dengan tujuan supaya pembangunan rabat beton tersebut bisa terlaksana dengan baik dan sesuai harapan.

Menurut salah satu warga Sarikaton, Tumiran dan Sumijo, menjelaskan pembangunan ini sesuai harapan karena jalan menuju ke TPU (tempat pemakaman umum) yang sebelumnya rusak dan becek bila turun hujan, saat ini sedang dalam proses pengerjaan. “saya dan warga lainnya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan,” ujarnya. (adi)







SUKADANA, JNNews -- Peringatan HUT Korpri Ke 46, dimeriahkan dengan fasion show yang di ikuti putra putri terbaik setiap dinas dan kantor di Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur, Rabu (29/11).

Acara yang berlangsung sejak pagi di isi dengan berbagai kegiatan, seperti music performence, festival kuliner, donor darah, dan bazar.

Hadir dalam acara, Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim, Sekertaris Daerah, Syahrudin Putera, Sekertaris Dewan Kabupaten Lampung Timur, Yusmar Sirya, Kepala Dinas, Kepala Kantor Kabupaten Lampung Timur, dan para pegawai Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur. (apri)


SUKADANA, JNNews -- Bupati Lampung Timur, Chusnunia melepas balon berwarna hijau ke udara sebagai tanda Launching Perpustakaan Keliling di Pelataran Halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, lima unit kendaraan, masing masing dua unit kendaraan roda empat, dan tiga unit kendaraan roda tiga atau bentor, jadi armada srikandi perpustakaan keliling, Rabu (29/11).

Chusnunia (nunik) menyampaikan bahwa adanya buku di perpustakaan sangat penting, karena buku adalah jendela ilmu dan ilmu adalah jendela dunia.

“Kita berharap sekali perpustakaan keliling ini bisa bermanfaat, terutama bisa masuk ke daerah daerah terdepan dan daerah daerah yang membutuhkan, sehingga anak anak kita bisa menikmati membaca buku buku yang beragam, baik kreativitasnya, kemudian imajinasinya dapat bertambah dan mendapat dapat ilmu ilmu baru,” tuturnya.

Terkait di rasa masing kurangnya armada perpustakaan keliling yang dimiliki, di banding dengan luas wilayah yang ada di Lampung Timur, bupati lampung timur ini  menjelaskan tentu tidak menutup kemungkinan kita ingin perpustakaan keliling ini menjadi suatu hal yang tidak di pandang sebelah mata atau dianggap sesuatu yang tidak penting, tapi justru kita akan masukkan sebagai prioritas.

"Jadi kedepan akan terus kita tambah,” imbuh bupati yang akrab disapa Nunik.

Terpisah, pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Drs. Mulyanda mengungkapkan, “untuk penambahan armada perpustakaan keliling sudah dimasukan dalam APBD murni 2018, berupa pengadaan satu unit kendaraan roda empat dan dua unit kendaraan roda tiga”.

“Selain itu juga, sembari menunggu bantuan dari pusat yakni dari Perpustakaan Nasional berupa satu unit kendaraan roda empat”, ungkap Mulyanda.

“Kedepan juga secara otomatis kita akan mengadakan pembelian buku untuk penambahan perpustakaan keliling, baik mobil maupun bentor, dan juga untuk perpustakaan desa yang ada di Kabupaten Lampung Timur”, tutupnya.


Acara launching yang dilaksanakan usai upacara Peringatan HUT Korpri Ke 46 tersebut juga disaksikan oleh Kapolres Lampung Timur, AKBP Yudi Chandra Erliyanto, Perwira Penghubung 0411/LT, Mayor Joko Subroto, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera beserta seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara yang turut hadir dalam upacara. (apri)


PANARAGAN, JNNews -- Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Fauzi Hasan, SE, MM, menyampaikan pesan bupati dalam memperingati ulang tahun KORPRI/ASN ke-46, percepat perubahan budaya kerja seluruh aparatur negara diharapkan menuju pola pikir dan budaya kerja yang lebih gigih, cerdas, inovatif, dan tanggap terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis.


Pesan tersebut tertuang dalam sambutan tertulis Bupati Tulang Bawang Barat, yang disampaikan wakil bupati saat pemimpin upacara HUT KORPRI/ASN ke-46 di Halaman Kantor Bupati Kabupaten Tubaba, Rabu (29/11).

“Berikan pelayanan birokrasi yang makin cepat, makin akurat, dan makin baik. Tinggalkan netralitas priyayi atau penguasa. Jadilah birokrat yang melayani dan mengabdi dengan sepenuh hati untuk kejayaan bangsa dan kesejahteraan rakyat,” harap Fauzi Hasan.

Bupati juga mengingatkan, Korpri telah menunjukkan peran dan tanggungjawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, untuk menjaga netralitas dan berkomitmen selaku organisasi yang mewadahi para Pegawai Negeri Sipil.

“Sejalan dengan Undang-undang tentang ASN, KORPRI siap bertransformasi menjadi bagian Integral dari pemerintahan yang berperan menjaga kode etik dan standar profesi, mewujudkan jiwa Korps sebagai pemersatu bangsa,” sebutnya.

HUT Korpri tahun 2017 ini mengusung tema “46 Tahun Korpri Kerja Bersama, Setia Sepanjang Masa” dengan Sub tema mewujudkan jiwa korsa Korpri sebagai perekat pemersatu bangsa. Upacara diikuti oleh seluruh jajaran KORPRI Pemkab Tubaba. (herman)


JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aturan yang mengatakan anggota legislatif, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) wajib mengundurkan diri tidak melanggar konstitusi.

Atas pertimbangan tersebut, MK pun menolak permohonan pemohon perkara nomor 45/PUU-XV/2017 yang diajukan anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PKB periode 2014-2019 Abdul Wahid. Putusan itu dibacakan ketua majelis hakim konstitusi Anwar Usman dalam amar putusan, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (28/11).

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” tegas hakim Anwar.

Untuk diketahui, Abdul Wahid berencana maju dalam pemilihan Gubernur Provinsi Riau dalam Pilkada 2018 mendatang. Namun, ia menilai hak politiknya terhalangi oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ketentuan tersebut menyebabkan Wahid tidak dapat menjalankan masa jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Riau yang akan berakhir pada 2019.

Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s memang disebutkan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan dengan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Pemohon menilai syarat pengunduran diri bagi anggota legislatif tidak dapat disamakan dengan syarat bagi anggota TNI, Polri, dan PNS.

Selain itu, pemohon menilai pasal a quo telah berlaku diskriminatif terhadap pejabat penyelenggara negara yang akan maju dalam pilkada. Jika anggota legislatif harus memberi tahu secara tertulis mengenai pengunduran dirinya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon, lain halnya dengan gubernur atau wakil gubernur petahana yang cukup mengajukan cuti di luar tanggungan negara.

Dalam pertimbangannya, hakim anggota Aswanto mengatakan mahkamah pernah memutuskan soal ketentuan persyaratan calon kepala daerah bagi anggota legislatif melalui Putusan Mahkamah Nomor 33/PUU/XIII/2015. Putusan tersebut kemudian dijadikan dasar bagi pembentuk UU dalam merevisi UU No 8/2015 tentang Pilkada. Karena itu, mahkamah menilai permohonan pemohon tidak relevan lagi untuk mempersoalkan norma tersebut.

Pertimbangan lainnya, lanjut Aswanto, mahkamah juga pernah mengeluarkan putusan Nomor 17/PUU-VIII/2008 yang menyatakan, bagi seseorang yang terpilih sebagai kepala daerah, undang-undang telah memberikan hak untuk memegang masa jabatan selama lima tahun. Berdasarkan putusan MK tersebut, pembentuk undang-undang kemudian membuat ketentuan bahwa syarat bagi calon kepala daerah petahana tidak perlu mengundurkan diri secara tetap tetapi cukup dengan mengajukan cuti di luar tanggungan negara.

Seusai sidang, kuasa hukum pemohon, Muhammad Asrun, mengaku menerima putusan tersebut walaupun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurutnya, permohonan pemohon tersebut menyangkut keadilan.

“Penerapan hukum harus berimbang. Ini kan pemerintah dengan parlemen. Pemerintah diberlakukan dengan cuti, maka anggota parlemen bisa ajukan cuti, kecuali PNS, anggota Polri, TNI, karena UU induknya mengatur demikian. Di UU MD3 kan enggak mengatur demikian,” tandasnya.(*)



GUNUNG SUGIH -- Memperkuat program ronda, Bupati Lampung Tengah, Dr. Ir. Mustafa membentuk Polisi Masyarakat (Polmas) yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.

Polmas dikukuhkan langsung Kapolda Lampung Irjen Suroso Hadi Siswoyo, M.Si di Gedung Sesat Nuwo Balak, Selasa (28/11/2017). Ada 81 Polmas yang dilantik terdiri dari berbagai unsur, yakni mulai dari tokoh pemuda, agama, adat dan masyarakat.

Menjabat sebagai Ketua Polmas, yakni Imam Saputra, Pembina Polmas DR. Ir. Mustafa, dan Wakil Ketua Loekman Djojosoemarto.

Dalam sambutannya Bupati Mustafa menuturkan, dibentuknya Polmas untuk mendukung program ronda yang telah dijalankan. Polmas, kata dia, menjadi mitra pemerintah dan kepolisian dalam membantu meningkatkan keamanan di seluruh kampung di Lampung Tengah.

“Keamanan harus terjaga 24 jam. Jika ronda fokus keamanan di malam hari, keberadaan Polmas diharapkan bisa membantu keamanan atau kondusifitas daerah kapanpun. Lampung Tengah adalah kabupaten terluas, saya menyadari kita tidak bisa berpangku tangan pada aparat penegak hukum mengingat jumlah mereka yang terbatas,” ungkapnya.

Rencananya Polmas akan dibentuk di tiap-tiap kampung, sehingga memudahkan kordinasi terkait keamanan di seluruh pelosok Lampung Tengah. Pembentukan Polmas merupakan langkah preventif dalam mencegah kriminalitas, peredaran narkoba dan permasalahan-permasalahan yang memicu konflik.

“Keberadaan Polmas diharapkan bisa mendeteksi permasalahan-permasalahan yang terjadi di bawah. Gesekan-gesekan masyarakat yang bisa menyebabkan kondflik juga bisa diminimalisir, sehingga tidak ada lagi yang namanya perang kampung, perang suku atau ribut-ribut yang merugikan masyarakat,” imbuh bupati.

Pembentukan Polmas di Lampung Tengah mendapat apresiasi dari Kapolda Lampung Irjen Suroso. Dia berharap langkah Bupati Mustafa dalam mewujudkan keamanan dapat ditiru oleh kabupaten lainnya. Polmas memberikan banyak keutamaan karena masyarakat adalah mitra terbaik dalam menjaga babinkantibmas.

Masyarakat, kata dia, berfungsi sebagai sumber deteksi dini dan sumber peringatan dini yang memberikan informasi kepada polisi sebagai problem solving atau penyelesaian masalah. “Keakraban masyarakat dan Polri menjadi langkah tepat dalam menjaga keamanan. Saya apresiasi sekali dengan langkah Bupati Mustafa dalam menjaga keamanan. Beliau telah memulai, saya harap ini bisa ditiru di kabupaten lainnya,” tandasnya.

Ketua Polmas Lampung Tengah, Imam Saputra menerangkan, Polmas yang yang telah dibentuk nantinya membentuk kepengurusan ditingkat kecamatan dan kampung, masing-masing 5 orang. Tugas mereka, jelas Imam, adalah menciptakan ketertiban, ketentraman dan keamanan di seluruh kampung.

“Selain menjaga keamanan, keberadaan mereka untuk mendeteksi permasalahan yang terjadi, lalu menindaklanjuti, mencari penyebab akar permasalahan, lalu mencarikan solusi. Semua dimulai dari level kampung, jika di kampung tidak selesai, akan dilanjutkan di pengurusan kecamatan atau kabupaten. Lewat mereka, mudah-mudahan masalah yang timbul tidak menjadi besar,” ucapnya.

Di Polmas, kata dia, sengaja menggabungkan beberapa unsur, mulai dari agama, ras dan sejumlah elemen masyarakat. “Anggota Polmas beragam, agama apapun ada, begitu juga dengan suku ada Jawa, Batak, Lampung, Bali , Tionghoa dan lainnya. Tujuannya agar timbul rasa kesatuan dan toleransi dari perbedaan-perbedaan tersebut,” pungkasnya.

Acara pelantikan dihadiri oleh ribuan undangan terdiri dari Babinsa, Babinkantibmas, Kasat, Binmas, Kapolsek, Camat, Wakapolda Lampung, Kapolres Lampung Tengah, Kapolres Lampung Timur, Kapolres Tulang Bawang, Kapolres Mesuji dan Kapolres Metro.(*)


Diberdayakan oleh Blogger.