Halloween party ideas 2015


BANDAR LAMPUNG -- Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung meminta kepada seluruh kepala daerah, agar dapat mematuhi.

“Dampak dari rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan,” ujar Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Lalulintas, Andriyanto Wahyudi, Rabu (13/12).

Menurut Andriyanto, Andalalin sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, harus mendapat persetujuan dari Dirjen Kementerian Perhubungan, sebab mereka bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan nasional.

“Gubernur bertanggung jawab atas jalan provinsi, bupati untuk jalan kabupaten atau jalan desa, dan walikota  bertanggung jawab untuk jalan kota,” kata dia.

Ia mengatakan, Andalalin sudah diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan, Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2011 tentang menejemen dan rakayasa analisis dampak, serta menejemen kebutuhan lalu lintas, Peraturan Menteri nomor 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Andalalin, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor: 11 tahun 2016 tentang Andalalin jalan Provinsi Lampung, SK Gubernur Lampung Nomor: G/245/III.06/HK/2016 tentang pembentukan tim evaluasi dokumen Hasil Andalalin Provinsi Lampung selanjutnya SK Gubernur Lampung Nomor: G/243.a/III.09/HK/2016 tentang penetapan status jalan sebagai jalan Provinsi Lampung.

“Kedudukan Andalalin terhadap peraturan diatas mempunyai kewenangan besar dalam izin pembangunan, setiap izin lokasi pembangunan pemohon yang ingin Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan dengan kriteria yang ditetapkan, terlebih dahulu wajib melakukan Andalalin, IMB dapat disetujui setelah persetujuan Andalalin disetujui oleh intansi yang berwenang/tim evaluasi Andalalin,” paparnya.

Ia juga memaparkan, bahwa tim evaluasi Andalalin terdiri dari instansi yang menangani urusan bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), bidang Pekerjaan Umum (PU), bidang Pengawasan Operasional Kepolisian (Polri), namun Gubernur dan Kepala Daerah juga berhak melibatkan instansi lain diluar instansi sebagai anggota Forum Andalalin.

Pasca pembangunan, pemprov maupun kepala daerah berkewajiban mengawasi pelaksanaan rekomendasi Andalalin, sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik.  Namun jika pembangunan tidak sesuai dengan rekomendasi Andalalin yang ditetapkan, maka pemprov dan kepala daerah wajib memberikan sanksi.

“Adapun sanksi yang diberikan adalah peringatan tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, penghentian sementara kegiatan, denda administrasi, pembatas izin dan pencabut izin,” tutupnya. (*)


Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.