Halloween party ideas 2015


KOTA AGUNG, JNNews -- Bupati Tanggamus Hi. Samsul Hadi, M.Pd.I., pagi tadi membuka kegiatan rapat koordinasi bulanan di ruang rapat utama sekretariat daerah Kabupaten Tanggamus.

Bupati berharap dengan rapat koordinasi yang dilakukan pada awal tahun di bulan Januari ini dapat meningkatkan pembangunan di Bumi Begawi jejama ini. Selain itu beliau juga berharap agar permasalahan kenaikan harga beras di Kabupaten Tanggamus dapat teratasi dengan baik. Bisa juga berupa kegiatan operasi pasar sehingga bisa menekan kenaikan harga di masyarakat.

Selain itu Bupati menginginkan agar Pemda Tanggamus dapat mempertahankan kembali  predikat WTP dari BPK,  Juara Adipura  tahun 2018 dapat diraih untuk itu beliau menghimbau kepada seluruh jajaran baik di Kabupaten, Kecamatan serta PemerinahanPekon  untuk melakukan kegiatan kebersihan dan penghijauan dilingkungan kantor masing-masing.



Terkait dengan Pilkada di Kabupaten Tanggamus, beliau menghimbau kepada jajarannya agar tidak terprovokasi, buat Tanggamus damai, buatlah masyarakat Tanggamus cerdas, nyaman dan suasana tentram.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Tanggamus, Para Asisten, Staf Ahli Bupati serta Jajaran Kepala OPD dilingkungan Pemkab Tanggamus. (shr)


KOTA AGUNG, JNNews -- Bupati Tanggamus Hi. Samsul Hadi, M.Pd.I, didampingi Ketua TP PKK Hj. Af’illah Samsul menyerahkan Bantuan Dana Operasional dan Batik untuk Posyandu Balita dan Posyandu Lansia se KabupatenTanggamus, Selasa (23/01). Bantuan tersebut diserahkan untuk di Kecamatan Pulau Panggung dan Sumberejo, yang ditempatkan di Pekon Tekad, Kecamatan Pulau Panggung.

Pada kesempatan ini dilaksanakan juga kegiatan Bhakti Sosial, berupa pemberian bantuan sembako bagi keluarga yang tidak mampu dan para janda di wilayah setempat.

Dalam sambutannya Bupati meminta para kader posyandu untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan untuk balita dan lansia, serta mampu memberikan informasi atau penyuluhan dan pelayanan kesehatan berupa kecukupan gizi dan KIA (kesehatan ibu dan anak) pada sasaran posyandu serta lebih mencurahkan kasih sayang kepada anak anak dan menghargai kedua orang tua. Beliau juga menambahkan untuk tahun depan akan menaikkan insentif bagi para kader sebesar 200 ribu Rupiah.

Sedangkan kepada para penerima bantuan beliau berharap agar jangan pernah menilai bantuan yang diberikan dari bentuk, ukuran maupun besarnya, tetapi lihatlah dari ke ikhlasan untuk saling tolong menolong dengan sesama.

Sementara dalam pelaporan Kepala Dinas PemberdaKabupaten Tanggamus Idham Kholid, dikatakan bahwa di Tanggamus terdapat 1.047 Posyandu, yang terdiri dari 678 Posyandu Balita dan 668 Posyandu Lansia. Ditambahkan oleh Idham pemberian bantuan ini bertujuan untuk menjadi penyemangat dan miningkatkan tanggung jawab para kader dalam melaksanakan kegiatan posyandu di Kabupaten Tanggamus. (Shr)



KOTA AGUNG -- Pemkab Tanggamus mendapatkan predikat CC berdasarkan laporan hasil akuntabilitas kinerja pemerintah daerah wilayah II yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tahun 2017 di Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (31/1).

Acara ini dibuka secara langsung oleh Menpan RB Asman Abnur dan dihadiri Gubernur Bali I Made Mangku Pastika. Acara ini mengundang jajaran pemeritahan daerah dari 148 kabupaten/kota.

Menurut laporan yang disampaikan Deputi Pengawasan dan Reformasi Birokrasi Muhammad Yusuf Ate, Kabupaten Tanggamus bersama kabupaten/kota di Provinsi Lampung memperoleh Predikat CC. Sedangkan untuk Provinsi Lampung sendiri mendapat Predikat B. Kemudian Kabupaten Lampung Barat dan Kota Metro memperoleh prestasi peningkatan SAKIP menjadi Predikat B.


Kepala Bappeda Tanggamus, Hendra Wijaya Mega yang turut menghadiri acara ini mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk meningkatkan perencanaan dengan memfokuskan indikator kinerja utama (IKU) dan berorientasi atas hasil. "Kami optimistis untuk ke depan Pemkab Tanggamus mendapat hasil yang lebih baik lagi. Targetnya meraih predikat B," kata Hendra. (*)


PRINGSEWU -- Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Syafruddin meresmikan beroperasinya Kejari Pringsewu yang berubahnya status dari Cabjari menjadi Kejari, Rabu (31/).

Dalam kesempatan itu Syafruddin berpesan dengan berubahnya status dari cabjari menjadi kejari, bisa meningkatkan pelayanan ke masyarakat dalam proses pelayanan hukum.

Sementara itu, Bupati Pringsewu Sujadi menyambut baik dengan diresmikannya Kejari Pringsewu dan semoga koordinasi yang selama ini sudah berjalan baik bisa terus ditingkatkan.

Kajari Pringsewu Asep Sontani menyatakan ada proses panjang perubahan status dari cabjari menjadi kejari, dan ini harus disyukuri.

Turut hadir dalam peresmian, Bupati Pringsewu Sujadi dan seluruh kepala OPD se-Kabupaten Pringsewu. (*)



BANDAR LAMPUNG -- Jelang Pileg 2019 mendatang, Partai Hanura Lampung menargetkan perolehan minimal 8 kursi legislatif DPRD Lampung.

Ketua DPD Partai Hanura Lampung, Benny Uzer, mengatakan bahwa pihaknya saat akan menginventarisir para Bacaleg yang sudah terjaring, untuk selanjutnya dipelajari dan disusun. “Target kursi Hanura Lampung untuk DPRD provinsi minimal delapan kursi, satu Dapil terisi satu kursi,” ujar Benny, Rabu (31/1).


Terkait dualisme kepengurusan di partainya. Menurut Benny, hal itu biasa dan bagian dari dinamika politik. “Dinamika di partai politik seperti itu. Tapi kita sikapi semua itu dengan baik, sehingga semua bisa terbentuk dengan baik tanpa ada gejolak apapun,” jelasnya. (*)


KUALA TUNGKAL, JNNews -- Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjab Barat, Desa Kampung Baru adakan program pelatihan jahit menjahit. Para peserta yang mengikuti program tersebut adalah warga  setempat. Sistem yang dilakukan oleh Kepala Desa Kampung Baru ini sangat bermaanfaat dan menguntungkan bagi para warga yang berdomisili di Desa tersebut.

Hal ini baru pertama kali dilakukan oleh Kepala Desa yang berinisial Hermansyah. Kegiatan ini sangat di tunggu-tunggu oleh para warga yang ingin mengikuti program jahit menjahit tersebut, guna menambah wawasan dan penghasilan para ibu-ibu rumah tangga.

Kegiatan ini dibagi 3 kelompok, diantaranya Kelompok Dusun I Rosdiana, Nurtini, Nurhasanah, Sri Wahyuni, Roqayah. Kelompok Dusun II Sulastri, Sartinah, Desi, Soimah, Novi, Komariyah, Susi, Purwati. Kelompok Dusun III Rosmala, Nurmiati, Rusmina, Wartem, Giyarty, Umi Khasanah. Semangat warga terlihat jelas dari cara mengikuti kegiatan tersebut.

Sementara itu, mewakili dari salah satu Kelompok yang berinisial Nurmiati mengatakan, kegiatan seperti ini memang sudah dinanti-nantikan oleh kami bagi kaum wanita, kami sangat bersukur dan berterima kasih kepada Kepala Desa yang mengadakan kegiatan ini, diluar untuk penghasilan kegiatan ini juga menguntungkan kami terutama untuk keluarga, misalnya ada beberapa pakaian rusak atau robek kami tidak susah payah lagi untuk membawa pakaian tersebut ke penjahit yang lain, jadi kami bisa sendiri untuk memperbaiki pakaian itu.

“Bila nanti kalau kami sudah ahli mendapatkan ilmu dari menjahit ini, nanti rencananya kami akan membuka sendiri untuk melayani menjahit pakaian warga lainnya, yang jelas kegiatan ini sangat menguntungkan bagi ibu-ibu rumah tangga, karena bisa mengurangi biaya pengeluaran, untuk menjahit pakaian sendiri,” ucap Nurmiati.

Menurut Kepala Desa Kampung Baru Hermansyah, menjelaskan, kegiatan ini memang sudah direncanakan, namun terlebih dahulu kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait tentang kegiatan ini akan dilaksanankan, masalahnya kegiatan ini menggunakan Dana Desa sebesar 90 juta, Rabu (24/1).

Dari nilai tersebut, rinciannya mulai biaya mesin, jasa pelatih, konsumsi dan lain-lainnya, dan juga waktu pelatihan tersebut kita lakukan selama 3 bulan berturut-turut. Sebelum kegiatan ini kita lakukan, seluruh staf saya ajak untuk rapat, guna membahas kegiatan ini, hal hasil seluruh Staf semuanya setuju.


“Akhirnya saya himbau staf saya untuk mendata warga yang ingin mengikuti kegiatan pelatihan menjahit ini, setelah rincian dan kelengkapannya sudah siap, bahwa memang benar kalau kegiatan ini keinginan para warga setempat, jadi kegiatan ini kami laksanankan, sehingga sampai saat ini bisa terlaksana dengan baik,” jelas Hermansyah. (Kasful)


KUALA TUNGKAL, JNNews -- Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. Ir. H. Safrial MS, meresmikan peluncuran bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra) perdana untuk Tahun 2018 di depan Kantor Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu (25/1) pagi.

Peluncuran bantuan sosial beras sejahtera merupakan peralihan dari bantuan raskin yang pertama kali dilakukan di tahun 2018 ini. Selain perubahan nama, jumlah beras yang diterima KPM juga berubah, dari semula 15 Kg beras dengan harga Rp 1.600 menjadi 10 Kg per Kepala Keluarga secara gratis atau cuma – cuma.

Rencananya Bantuan Rastra perdana ini ditujukan bagi 16.933 Kepala Keluarga di Kecamatan Muara Papalik. Dengan jumlah 10 Kg per KK, selanjutnya akan menyusul lagi bagi kecamatan lain di seluruh Kabupaten Tanjung Jabung Barat.


Dalam wawancaranya seusai acara peluncuran, Bupati berharap Bantuan Sosial Beras Sejahtera ini benar – benar tepat sasaran dalam arti bantuan diterima oleh kepala keluarga yang berhak menerima, harap Bupati kepada semua pihak terutama pemerintah agar dapat berperan serta dalam mengawasi pendistribusian Bansos Rastra ini agar benar – benar tepat sasaran. (Kasful)


BANDAR LAMPUNG -- Penolakan kader Partai Golkar, Fasni Bima terhadap sosok Arinal Djunaidi sebagai Calon Gubernur (Cagub) Lampung, berbuntut panjang. Pasalnya, kini Fasni Bima harus rela melepaskan jabatannya sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung. Pemecatan Fasni Bima dilakukan dalam rapat pleno diperluas yang digelar DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung.

“Sebelumnya sudah kami ingatkan, bahwa siapapun kader apalagi pengurus Partai Golkar wajib mendukung dan memenangkan Bapak Arinal Djunaidi dan Chusnunia sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada Pilkada serentak Juni 2018 sesuai dengan rekomendasi DPP Partai Golkar,” tutur Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Yuhadi (31/1).

Namun ternyata himbauan ini tidak digubris oleh Fasni Bima. Malah yang bersangkutan secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap calon lainnya. “Jadi dengan berat hati, dalam pleno diperluas tadi kami semua sepakat menegakkan disiplin organisasi. Peserta rapat sepakat memberhentikan saudara Fasni Bima sebagai pengurus DPD Partai Golkar Kota Bandarlampung. Dan mulai hari ini yang bersangkutan tidak berhak dan tidak boleh mengatasnamakan pengurus DPD Partai Golkar Kota Bandarlampung dalam setiap ucapan dan tindakannya,” tegas Yuhadi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Fasni Bima sebelumnya mengagas penolakan dengan cara membentuk Posko Penolakan Kader Golkar untuk Arinal Djunaidi sebagai Cagub dari Partai Golkar.

“Saya sebagai penggagas pendirian posko penolakan kader Partai Golkar untuk Arinal di cagubkan DPP tidak akan tinggal diam dan terus bergerak ke 15 Kabupaten/Kota se-Lampung,” tutur Fasni Bima beberapa waktu lalu.

Bahkan lanjut Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung ini, pihaknya telah mendirikan posko di Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat dan Pesisir Barat. 

Ini menyusul posko sebelumnya yang telah didirikan di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten/Kota lainnya. “Jadi perjuangan belum berakhir. Genderang perang justru baru dimulai. Saya tak takut di pecat. Dipecat untuk menegakan aturan lebih terhormat daripada menjadi penjilat,” tegas Fasni. (*/pl)



KOTA AGUNG -- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kecamatan Pematang Sawa Tanggamus tahun 2017 belum terealisasi. Pasalnya, pendataan rumah tidak layak huni hingga saat ini belum lengkap.

Kabid Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kabupaten Tanggamus, Yudi Waliyuddin menjelaskan, bahwa untuk Kecamatan Pematang sawa Kabupaten Tanggamus masih tahap verifikasi. Karena sesuai dengan Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 13/PRT/M/2016, Rumah Tidak Layak Huni di verifikasi berdasarkan identitas penghuni, kondisi fisik rumah, aspek keselamatan, aspek kesehatan, aspek persyaratan luas dan kebutuhan ruang dan aspek komponen bahan bangunan sesuai konteks lokal.

“Data awal Rumah Tidak Layak Huni se-Kabupaten Tanggamus kami dapatkan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tahun 2017 berjumlah 14.000 rumah, dikarenakan terbatasnya anggaran kami meminta Sekda membuatkan surat ke Kecamatan yang diteruskan ke masing-masing Pekon untuk menyusun data Rumah Tidak Layak Huni. Dari Pekon-pekon se-Kabupaten Tanggamus terkumpul 17.000 rumah. Jadi lebih over kuota lagi,” ujar Yudi, Rabu (31/1).

Yudi menjelaskan, untuk mendapatkan data yang lebih akurat, Dinas Perumahan Dan Pemukiman Rakyat turun ke Pekon-Pekon di setiap Kecamatan untuk Verifikasi lanjutan, dan hasilnya untuk Kecamatan Pematang Sawa Rumah Tidak Layak Huni berjumlah 294 unit rumah. Seterusnya di minta tiap pekon di Kecamatan Pematang Sawa menyusun persyaratan pengajuan mendapat bantuan tersebut.

“Kami sudah meminta tiap pekon untuk menyusun berkas persyaratannya dan kami lagi menunggu hasilnya,” kata dia.

Terpisah, Camat Pematang Sawa Wawan Setiawan saat dikonfirmasi melalui telpon genggamnya, Rabu (31/1) mengatankan, bahwa selama ini belum ada tembusan ke kecamatan terkait program bedah rumah Bantuan Stumulan Perumahan Swadaya (BSPS) ke kecamatan.

“Saya tidak tau soal itu, karena belum ada tembusan ke kecamatan, coba besok saya hubungi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP),” jelasnya. (*)



KUALA TUNGKAL, JNNews -- Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Drs. H. M. Amir Sakib   menghadiri acara Pisah Sambut Kapolda Jambi Brigjen Pol Drs. Priyo Widyanto, MM kepada  Brigjen Pol Drs. Muchlis, AS.MH di Abadi Convention Center, Kota Jambi, Sabtu (13/01). 

Dalam acara pisah sambut sekaligus penghantar tugas bagi Kapolda Jambi ini mengangkat tema " Yang Pergi Meninggalkan Kesan dan Kenangan Yang Datang Membawa Harapan Baru" dipandu langsung oleh komedian  ternama Tukul Arwana yang membuat suasana lebih meriah.

Pada kesampatan itu Wabup Tanjung Jabung Barat Drs. H. Amir Sakib  mengucapkan selamat kepada brigjen Muclis, AS.MH sebagai Kapolda Jambi serta selamat bertugas Brigjen Pol. Drs. Priyo Widyanto, MM menjadi kapolda Kalimantan Timur.

Brigjen Pol Drs. Priyo Widyanto, M.M dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jambi dan seluruh masyarakat Provinsi Jambi yang telah memberikan saya kesempatan selama 9 bulan untuk memperoleh pengalaman, ilmu selama memimpin kepolisian Daerah Jambi dan mohon do'a restunya untuk tempat penugasan saya yang baru yaitu Kapolda Kalimantan Timur.

Selanjutnya Kapolda jambi Brigjen Pol Drs. Muchlis As MH mengukapkan, “kami selaku pejabat baru pada prinsipnya akan melanjutkan program yang telah dikerjakan oleh pejabat terdahulu, karena kinerja yang baik tidak dapat dihentikan begitu saja, namun harus ada kelanjutan dan kesinambungan,” ungkap Muclis yang merupakan putra kelahiran jambi ini.

Sementara itu dalam sambutanya Gubernur Jambi mengatakan Kepada Brigjen Pol Drs. Priyo Widyanto,M.M, “selamat bertugas ditempat yang baru yaitu Kapolda Kalimantan Timur semoga bisa memegang amanah dan memberikan kontribusi di daerah tersebut seperti yang telah Bapak lakukan di Provinsi Jambi ini,” pungkasnya.


Turut hadir dalam acara pisah sambut Gubernur Jambi, Wakil Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi jambi , Para Bupati dan Walikota Se Provinsi Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi, Forkompinda Provinsi Jambi, Para Ormas, Okp Provinsi jambi dan undangan lainya. (Kasful)


MENGGALA, JNNews -- Acara Rekonsiliasi Sekolah dan Puskesmas Se-Tulang Bawang, yang dihadiri Bupati Tulang Bawang Winarti. Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan anggaaran Pendidikan minimal 20% dari total belanja daerah, Senin (29/01).

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah mengalokasikan dana pendidikan dalam APBD tahun anggaran 2018 sebesar 23% sudah melebihi 20% alokasi yang diwajibkan. "Sementara dibidang Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran dibidang kesehatan minimal 10% dari total belanja daerah. Dan dalam bidang kesehatan ini Kabupaten Tulang Bawang telah mengalokasikan 15% yang berarti sudah melebihi alokasi minimal yang diwajibkan,” kata Bupati Winarti.

“Anggaran bidang pendidikan dan bidang kesehatan yang telah dialokasikan dalam APBD tersebut tentunya harus diimbangi dengan peningkatan dan pengelolaan mutu pendidikan yang baik serta pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Tulang Bawang,” tegas Winarti.

Sementara itu seperti yang diketahui bersama bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan tidak hanya berasal dari APBD namun juga berasal dari APBN untuk itu sesuai peraturan yang berlaku, sarana dan prasarana/aset yang berasal dari dana Non APBD tersebut harus dapat dikelola, dipergunakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, aset tersebut harus tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah dan pada tiap tahunnya harus disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Oleh karena itu dilaksanakannya kegiatan rekonsiliasi aset pada hari ini adalah sebagai upaya dalam memenuhi ketentuan tersebut. Selain itu juga, pengelolaan aset ini menjadi penilaian oleh BPK RI Perwakilan Lampung sehingga menjadi hal yang sangat penting untuk memperolah Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Pada kegiatan ini Bupati memeriksa kehadiran dari masing-masing Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas yang ada di Kabupaten Tulang BAwang. Bupati juga mengingatkan agar para Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas agar menginventaris asset yang belum dimasukan ke daftar asset agar segera dimasukan.

Tak lupa Winarti berpesan kepada seluruh Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas untuk menjalankan tugas dengan baik dan amanah, “tanpa adanya saudara-saudara semua, tidak mungkin pendidikan dan kesehatan menjadi baik,” pungkasnya.

Turut hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Tulang Bawang, Hendriwansyah, Pejabat Eselon II dan Eselon III dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas se Kabupaten Tulang Bawang. (herdi)



PANARAGAN, JNNews -- KPUD Tulang Bawang Barat lakukan verifikasi berkas Partai Demokrat, verifikasi tersebut yang dilakukan mulai dari kepengurusan tingkat Desa,tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten dinyatakan selesai/clear. 

Acara tersebut yang digelar dikantor partai demokrat yang bertempatkan di Tiyuh Marga Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. 

Dalam acara tersebut Dihadiri Langsung oleh ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Tulang Bawang Barat Busroni, SH beserta jajarannya, dari KPUD Tulang Bawang Barat Ismanto, SH beserta jajarannya, Selasa (30/01/) sekira pukul 11:30 WIB. 

Ketua DPC Demokrat Kabupaten Tulang Bawang Barat Busroni menjelaskan, ”alhamdulillah berkas partai Demokrat sudah diperiksa komisi pemilihan umum daerah (KPUD)  Tubaba kalau mereka menyatakan sudah lengkap,” ungkapnya saat di konfirmasi usai terselenggara verifikasi tersebut. 


Masih ditempat yang sama, hal senada disampaikan oleh ketua KPUD Tulang Bawang Barat Ismanto, “semua berkas sudah kami periksa mulai dari kepengurusan Desa, Kecamatan, hingga kepengurusan Kabupaten semuanya sudah lengkap dan itu sudah kami anggap clear,” terang Ismanto. (her)


PANARAGAN, JNNews -- Direktur rumah sakit umum daerah Tulang Bawang Barat (RSUD TUBABA) dr. Pramono Satrio Wibowo harapkan penerangan dilingkungan rumah sakit yang ia pimpin. Hal ini dikatakannya karena sajak rumah sakit umum daerah Tubaba aktif hingga saat ini belum juga ada penerangan/lampu jalan. 

Pramono menjelaskan, kalau malam hari sangat gelap sekali, ”saat malam hari disekeliling rumah sakit ini sangat gelap sekali hanya ada cahaya-cahaya lampu yang nampak terlihat dari lampu-lampu gedung rumah sakit saja,” jelasnya kepada journal nusantara diruang kerjanya pukul 10:00 WIB, selasa (30/01).

Pramono pun merasa malu karena sering kali ia mendengar kalau stapnya sering menceritakan dari pihak pasien sering bertanya mengapa gelap sekali disekiling gedung rumah sakit, ” saya pribadi malu saat para stap saya sering menyampaikan kepada saya kalau, keluarga pihak pasien sering kali megatakan diwilayah rumah sakit ini sangat gelap, ” bebernya. 


Pramono berharap kepada pihak terkait agar kiranya bisa memprioritaskan penerang /lampu jalan, ”saya harap kepada yang dinas terkait supaya bisa lebih memperhatikan diwilayah rumah sakit ini, terutama disebelah depan,” pintanya. (her)


BANDAR LAMPUNG -- Berdasrkan Surat Kemensos RI Nomor 59/PFM.PFMPD/KS/01/2018, pada pagi bulan Januari. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari subsidi beras akan terbebas dari biaya tebus.

Menurut Kepala Perum Bulog Divre Lampung, M Attar Rizal mengatakan, pasca diberlakukannya pagu bantuan sosial Rastra tahun 2018, maka KPM bansos Rastra 2018 bebas biaya tebus , jika dibandingkan dengan tahun lalu jumlah KPM se-Provinsi Lampung yang mencapai 603.223 masing-masing menerima 15 kilogram beras dengan biaya tebus Rp1600. Untuk saat ini, dengan jumlah KPM sama, subsidi beras digantikan dengan bantuan sosial pangan.

“Jadi nantinya KPM menerima 10 kilogram tanpa biaya tebus. Itu yang menjadi perbedaannya,” ujarnya usai rapat koordinasi program bantuan sosial pangan Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2018, Selasa (30/1).

Lanjut Attar, terkait mekanisme penyaluran setelah Gubernur mengeluarkan SK Tim Koordinasi Monitoring Akurasi, permintaan untuk masing-masing kabupaten/kota akan langsung melakukan permintaan ke Bulog. “Jadi pedoman ini sudah sesuai dengan kementerian. Diharapkan ini bisa lebih cepat, agar setiap bulannya di tanggal 25, sudah tersalurkan,” ungkapnya.

Untuk saat ini, sambung Attar, kami menunggu data terbaru untuk penyaluran bansos pangan tersebut. Kemarin ada kendala teknis, jadi yang dipakai berupa data-data lama. Mudah-mudahan ini tidak lama, agar mulai bulan depan program bansos pangan bisa berjalan.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung, Heri Suliyanto menyampaikan agar bantuan sosial pangan Beras Sejahtera (Rastra) di 15 kabupaten/kota tahun 2018 harus berkualitas dan layak dikonsumsi. Beras tersebut, menurutnya, harus pula segera disalurkan ke masyarakat yang kini sangat membutuhkannya.

“Gubernur minta jangan sampai kualitas dari beras itu tidak memenuhi standar. Saat ini, masyarakat benar-benar memerlukannya. Jangan sampai tahu-tahu berasnya tidak sesuai dengan standar. Jangan sampai ada komentar yang tidak baik dari beras tersebut,” pungkasnya. (*)



JAKARTA -- Beredarnya informasi terkait kandungan babi di dalam Suplemen Makanan Viostin DS dan Enzyplex tablet, mulai meresahkan masyarakat. Menanggapi hal ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI membenarkan bahwa keduanya positif mengandung babi.

Dikutip dari siaran pers yang diedarkan oleh BPOM, Rabu 31 Januari 2018, sehubungan dengan viralnya surat dari Balai Besar POM di Mataram kepada Balai POM di Palangka Raya tentang Hasil Pengujian Sampel Uji Rujuk Badan POM RI. Maka, Badan POM RI segera memberikan klarifikasi.

Tercatat, sampel produk yang tertera dalam surat tersebut adalah Viostin DS produksi PT. Pharos Indonesia dengan nomor izin edar (NIE) POM SD.051523771 nomor bets BN C6K994H, dan Enzyplex tablet produksi PT Medifarma Laboratories dengan NIE DBL7214704016A1 nomor bets 16185101. Keduanya telah dianalisa dan positif mengandung babi.

“Berdasarkan hasil pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran (post-market vigilance) melalui pengambilan contoh dan pengujian terhadap parameter DNA babi, ditemukan bahwa produk di atas terbukti positif mengandung DNA Babi,” tulis Badan POM RI, dalam rilisnya.

Terkait penemuan tersebut, Badan POM RI secara tegas menginstruksikan PT. Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories untuk menghentikan produksi dan/atau distribusi produk dengan nomor bets tersebut.

“Sebagai langkah antisipasi dan perlindungan konsumen, Badan POM RI menginstruksikan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia untuk terus memantau dan melakukan penarikan produk yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk yang terdeteksi positif (+) mengandung DNA babi, namun tidak mencantumkan peringatan “MENGANDUNG BABI”.”


Dalam siaran pers itu juga BPOM mengimbau agar masyarakat untuk tidak resah dengan beredarnya surat ini. Jika memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center HALO BPOM di nomor telp. 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, email halobpom@pom.go.id, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. (*)


BANDAR LAMPUNG -- Jalan tol diperkirakan masih menjadi primadona para pemudik untuk kembali ke kampung halamannya, termasuk di Sumatera. Tahun ini, sejumlah ruas Tol Trans Sumatera juga bakal bisa dilewati secara penuh pada saat mudik Lebaran, dan ada pula yang akan dilewati secara fungsional. Seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian PUPR, Rabu (31/1), ada dua ruas baru Tol Trans Sumatera yang akan beroperasi mudik Lebaran tahun ini.

Selain dari ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Provinsi Lampung yang baru saja diresmikan pengoperasiannya tahun ini, ada dua ruas yang akan beroperasi penuh sebelum Juni 2018.

Pada bulan April 2018, Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) seksi 1 Tanjung Morawa-Parbarakan (10,75 km) akan bisa dioperasikan. Ini akan melengkapi Seksi 2-6 Kualanamu-Sei. Rampah (41,6 km) yang telah diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Jokowi bersama Tol Medan-Binjai seksi 2-3 (10,5 km) pada 13 Oktober 2017 lalu.

Seksi 1 Tol MKTT akan tersambung dengan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) (34 km) yang dikelola oleh PT Jasa Marga yang telah beroperasi sejak tahun 1986. Tol Medan-Binjai juga akan beroperasi penuh dengan akan beroperasinya Seksi 1 Jalan Veteran-SS Helvetia (3,25 km).

Sementara itu terdapat 140 km Tol Trans Sumatera yang ditargetkan bisa dilewati secara fungsional pada mudik Lebaran tahun ini. Yakni Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 1-Paket 4 (126,78 km) dan Palembang-Indralaya seksi 2 dan seksi 3 (14,18 km). (*)



BANDAR LAMPUNG -- Kementrian Agama RI dijadwalkan pada Sabtu 3 Februari mendatang akan melakukan kunjungan ke Lampung. Kunjungan tersebut terkait perubahan status Bandara Radin Inten II Lampung menjadi embarkasi haji penuh.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Lampung, Hery Suliyanto mengatakan kedatangan rombongan kementrian ini guna menilai progres pembagunan asrama haji dan kesiapan Bandara Radin Intan menyusul isyarat dari Kementrian Agama yang berjanji akan menjadikan bandara tersebut menjadi bandara dengan embarkasi haji penuh.

“Insya Allah Sabtu pekan ini, rombongan akan melakukan peninjauan langsung ke Lampung. Dan ini masih terus kita persiapkan, terlebih lagi di bandara. Semua harus tertata dengan baik agar proses perubahan status bisa cepat terlaksana,” ujarnya di Bandar Lampung, Selasa (30/1).

Terkait kendala yang saat ini terjadi di Bandara Radin Inten II perihal masalah lift yang tidak bisa berfungsi dan jembatan penghubung antara bandara dan pesawat (Garbarata) yang belum difungsikan. Menurut Hery, hal itu bukan suatu masalah besar.


“Itu kan lift yang turun saja yang berhenti, bukan berarti ada kerusakan. Karena kita juga menjaga agar sewaktu peninjauan langsung semua bisa beroperasi dengan baik. Toh olahraga sedikit tidak apa-apa, semua berfungsi dengan baik serta normal kok,” ucapnya. (*)


KOTA AGUNG -- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung Irjen. Pol. Drs. Suntana, M.Si mengimbau sekaligus mengintruksikan seluruh jajaran Kepolisian Resort (Polres) Tanggamus meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat.

“Jangan sampai ada masyarakat yang melapor, yang hanya memakai celana pendek dan bersendal jepit tidak diterima, harus tetap diterima, mungkin habis kerampokan, karena kita sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Kemudian tidak ada alasan polres atau polsek menolak laporan karena alasan lokasi kejadian bukan diwilayahnya, sebab masyarakat bisa melapor kemana saja wilayah hukum, hanya nantinya pihak Polres yang mengkoordinasikan,” kata Kapolda Lampung saat memberikan arahan kepada jajaran Polres Tanggamus seusai tatap Muka bersama jajaran Forkopimda, Toga, Tomas, Toda, Bhabinkantibmas dan Bhabinsa Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu saat kunjungan perdana ke Polres Tanggamus, Selasa (30/1).

Kapolda Suntana juga mengintruksikan jajaran Polres Tanggamus agar tidak terlibat narkoba, baik sebagai pemakai, apalagi menjadi bandar narkoba. Karena konsekwensinya jika anggotanya menjadi bandar adalah pemecatan.

“Jangan ada yang terlibat narkoba, jika menjadi pemakai, akan dikenakan sangsi karena masih termasuk korban. Namun jika ada yang menjadi bandar narkoba, walaupun dengan perasaan tidak enak hati, tapi apa boleh buat akan di pecat, karena jangan karena satu orang, rusak ribuan nama polisi yang baik,” ujarnya.

Diketahui sebelum memberikan pengarahan kepada jajaran Polres Tanggamus dalam rangka menyampaikan amanat Kapolri, hasil Rapim Polri, Irjen. Pol. Drs. Suntana. M.Si juga menyempatkan diri berdialog dan tatap muka bersama Bupati Tanggamus Hi. Samsul Hadi, M.Pd.I, Sekda Hi.Andi Wijaya, ST, MM, Wakil Bupati Pringsewu Hi. Fauzi, Forkopimda dua kabupaten, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bhabinkantibmas dan Bhabinsa.

Dalam dialog Bupati Tanggamus Hi. Samsul Hadi mengharapkan berdirinya Markas Brimob di Tanggamus dan meningkatkan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat menjelang Pemilukada.

Di sisi lain, Wakil Bupati Pringsewu Hi. Fauzi lebih menitik beratkan pada harapan berdirinya Mapolres Pringsewu, kemudian ada juga permintaan dari masyarakat jangan ada aparat Kepolisian yang membekingi suatu masalah di masyarakat seperti adanya sengketa tanah.

Menanggapi harapan Bupati Tanggamus Hi. Samsul Hadi tersebut Kapolda Irjen. Pol. Drs. Suntana menyatakan akan merealisasikan asalkan ada lahan yang siap dibangunkan Markas Brimob, begitu juga dengan berdirinya Mapolres Pringsewu harus ada lahan hibah dari Pemda. Kemudian terkait adanya indikadi beking aparat terkait lahan yang bermasalah di masyarakat, diintruksikan Polsek setempat untuk mengawasi dan menyelesaikan masalahnya.

“Untuk Markas Brimob di Tanggamus dan Mapolres Pringsewu harus ada lahan hibah Pemda, dan jika ada bantuan dana hibah untuk pembangunan fisik ya lebih bagus. Namun jika tidak ada kita juga ada dana ya untuk membangunnya. Dan untuk bhabinkantibmas saya harapkan,lebih membaur kepada masyarakat, jangan sampai saya tanya siapa warga termiskin di wilayahnya tidak tahu, kalau juragan disana saya yakin anggota tahu,” jelas Kapolda.

Sementara itu, Kapolres Tanggamus, AKBP. Alfis Suhaili, Sik, sangat mengapresiasi seluruh jajaranya yang telah menyukseskan kunjungan Kapolda Irjen. Pol. Drs. Suntana, M.Si ke Mapolres Tanggamus. Dalam kunjungan Kapolda tersebut ingin melihat langsung kegiatan kesiapan Polres Tanggamus dalam menghadapi Pilkada Tanggamus dan Pilgub mendatang.

“Intinya kita siap menghadapi Pilkada mendatang, dan segala petunjuk dan arahan beliau akan kita laksanakan dalam memberikan pelayanan dan rasa aman pada masyarakat Tanggamus dan Pringsewu. Kemudian kita sangat senang sekali, dengan dukungan beliau terkait berdirinya Mako Brimob, yang penting legalitas lahan benar tidak ada masalah, dan Pemda menghibahkan maka segera kami koordinasikan ke Polda untuk pembangunannya,” pungkasnya. (*)



LIWA -- Kebutuhan tenaga pendidik (guru,red) di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) masih belum terpenuhi. Hingga saat ini, berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lambar, setidaknya masih kurang sekitar 354 orang tenaga pendidik. 

Kabid Pembinaan Ketenagaan,  Syafarudin, mendampingi Plt. Kadisdikbud Lambar, Bulki Basri,  mengatakan data kekurangan  tenaga  pendidik khususnya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut  masih memungkinkan bertambah. ”Sebab, saat ini sudah banyak yang akan pensiun. Contohnya saja di SMPN 1 Liwa itu tidak ada guru IPA karena guru sebelumnya sudah pensiun,” ungkap Syafarudin, seraya melanjutkan bahwa untuk guru yang sudah bersiap memasuki masa pensiun  sudah cukup banyak.

Karena itu, kata dia, pihaknya berharap kedepannya akan ada kebijakan pemerintah pusat untuk digelarnya  rekrutmen calon ASN khususnya guru, baik melalui jalur umum maupun melalui  jalur khusus diantaranya dalam  program  guru garis depan (GGD).

”Selain itu, bila perlu  diadakan rekrutmen tenaga kontrak guru  jalur umum sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Karena  kahwatirnya dengan   terjadinya kekurangan guru di sekolah kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu,” kata dia, Selasa (30/1).

Sebelumnya,  untuk kebutuhan  ASN di Lambar sudah disampaikan di dalam e-formasi, sejauh ini  jumlah ASN yang masih kurang yakni sebanyak 1.541 orang. ”Rinciannya, tenaga guru 861 orang, tenaga kesehatan 148 orang, tenaga fungsional lain 44 orang, dan tenaga teknis 488 orang. Untuk kebutuhan sudah disampaikan melalui e-formasi, jadi tinggal menunggu kabar dari pemerintah pusat saja kapan bisa direalisasikan,” kata dia.

Dia melanjutkan, bahwa kabar terakit akan adanya rekrutmen calon ASN di tahun 2018 ini itu  adalah hoax,  mengingat hingga saat ini pihaknya belum menerima kabar secara  resmi dari pemerintah pusat.

”Kalau soal  kabar-kabar akan adanya rekrutmen calon ASN itu kabar hoax, jangan dipercaya. Kalau misalnya benar, pasti sudah ada informasi resmi yang disampaikan oleh pemerintah pusat,”  pungkasnya. (*)



BANDAR LAMPUNG -- Kementerian Dalam Negeri akan menempatkan eselon I dari internal kementerian maupun instansi lain untuk menjadi pelaksana jabatan sementara (Pjs) gubernur Lampung.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono mengatakan dari sembilan provinsi yang membutuhkan pejabat pengganti gubernur, Lampung dan Papua menjadi yang terdekat untuk diusulkan segera diganti.

Sebab, Gubernur petahana M Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri akan memasuki masa cuti kampanye pada 15 Februari mendatang. "Paling dekat Lampung dan Papua yang cuti kampanye," kata Soni, Selasa (30/1).

Secara perinci, Soni menjelaskan bagi yang masa jabatan kepala daerahnya habis sebelum pilkada, namun kurang dari tiga bulan jaraknya dengan pelantikan, posisinya hanya akan diisi pelaksana jabatan sementara. Tetapi untuk yang jarak antara waktu habis masa jabatannya dan pelantikan kepala daerah baru lebih dari tiga bulan, tetapi kurang dari enam bulan, maka posisinya menjadi pelaksana jabatan (Pj).

Sementara itu, untuk yang jarak waktu antara habisnya masa jabatan gubernur dan waktu pelantikan gubernur baru mencapai lebih dari enam bulan, maka akan disiapkan pelaksana tugas (Plt). Soni menyebut perbedaan-perbedaan tersebut hanya terletak pada masa jabatan serta wewenang yang bisa dilakukan.

"Untuk Pj dan Pjs biasanya sebentar dan hanya meneruskan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Tidak boleh membuat perubahan atau kebijakan baru. Beda dengan Plt, dia bisa membuat kebijakan baru seperti mutasi pegawai. Maka dari itu pemilihan Plt lebih selektif," kata Soni.

Tanpa Pelantikan

Namun, baik Pj, Pjs maupun Plt, menurut Soni, tidak akan ada pelantikan. Pihaknya menegaskan hanya ada pemberian surat keputusan resmi dari Kemendagri.

Dengan demikian, hanya di Tanggamus yang akan ditunjuk Plt, mengingat akhir masa jabatan Bupati Samsul Hadi pada 15 Februari mendatang. Sedangkan untuk di Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Utara, yang kepala daerah maju Pilkada 2018, untuk sementara waktu digantikan wakil masing-masing.

Sementara itu, Plt Sekretaris Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis menerangkan untuk Plt Bupati Tanggamus masih dalam tahap pembahasan. Ia memastikan Plt Bupati Tanggamus akan diisi pejabat Lampung.

Di sisi lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Nanang Trenggono menjelaskan masa cuti kepala daerah yang berasal dari petahana, baik gubernur maupun bupati/wali kota yang mengikuti pilkada akan dimulai pada 15 Februari—23 Juni 2018.

"Petahana-petahana, baik gubernur atau bupati/wali kota, mereka wajib cuti selama tahapan pilkada atau 129 hari, mulai 15 Februari—23 Juni nanti. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 10/2016 yang mengatur tentang Pilkada," ujar Nanang. (*)


BANDAR LAMPUNG -- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta bantuan sosial pangan Beras Sejahtera (Rastra) di 14 Kabupaten/Kota tahun 2018 harus berkualitas dan layak dikonsumsi.

Beras tersebut, menurut Gubernur harus pula segera disalurkan ke masyarakat yang kini sangat membutuhkannya. "Gubernur minta jangan sampai kualitas dari beras itu tidak memenuhi standar. Saat ini, masyarakat benar-benar memerlukannya. Jangan sampai tahu-tahu berasnya tidak sesuai dengan standar.  Jangan sampai ada komentar yang tidak baik dari beras tersebut," ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung, Heri Suliyanto menyampaikan pesan Gubernur dalam Rapat Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018, di Balai Keratun, Ruang Sungkai, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (30/1).

Heri mengatakan penyaluran bantuan sosial Rastra tersebut masih tergolong kecil sebesar 17,27%. Hal tersebut disebabkan dari 14 Kabupaten/Kota baru bebrapa kabupaten yang melaksanakannya, yakni Kota Metro (100%), Kabupaten Tanggamus (22,72%), Pringsewu (79,63%), Pesawaran (12,70%), Lampung Tengah (14,25 %), Tulang Bawang Barat (100%), Tulang Bawang (100%) dan Mesuji (100%).

Bahkan ada sebagian Kabupaten yang belum melakukan penyaluran yakni Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, Pesisir Barat dan Lampung Selatan. "Diharapkan Kabupaten/Kota segera melakukan menyaluran dan berkoordinasi dengan Perum Bulog," kata Heri.

Khusus untuk pelaksanaan Program BPNT, Heri menyebutkan di Kota Bandar Lampung terdapat 49,711 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah mulai pencairan. Namun, belum semua KPM dapat mencairkannya karena masih ada saldo nol di dalam Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS)-nya.

"Untuk Program BPNT di Kota Bandar Lampung pencairannya baru antara 10-20% dan Kota Metro bulan Februari 2018. Mohon segera dipersiapkan sarana dan prasarananya. Khusus Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah agar mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk peralihan dari Rastra ke BPNT pada bulan Agustus 2018," ucap Heri.

Heri menyampaikan Rastra sendiri akan disalurkan setiap bulannya tanpa adanya harga atau biaya tebus. "Bansos Rastra bertujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya," ujar Heri.

Sementara untuk BPNT dapat digunakan oleh KPM untuk membeli beras atau telur, sesuai jumlah dan kualitas serta pada waktu dan tempat yang diinginkan. "BPNT memiliki tujuan yang lebih luas yaitu untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang, memberikan pilihan dan kendali kepada rakyat miskin dan rentan, mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin dan rentan, serta mengefektifkan anggaran," jelas Heri.

Heri menyampaikan bahwa Gubernur Ridho berharap dalam keberhasilan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan tersebut, untuk saling berkoordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pendamping Sosial, Perum Bulog dan Pihak terkait lainnya. "Gubernur mengharapkan kita bersama-sama mensukseskan program penyaluran bantuan sosial Rastra dan BPNT sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Heri.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Divre Lampung, M. Attar Rizal menyampaikan untuk pagu bantuan sosial Rastra tahun 2018, berdasarkan Surat Kemensos RI No. 59/PFM.PFMPD/KS/01/2018 pada pagu bulan Januari, untuk 14 Kabupaten/Kota akan ada 552.099 KPM yang mendapatkannya.

"Tetapi perkiraan ada Kabupaten/Kota yang akan kehilangan program tersebut di tahun 2018 yakni Metro pada bulan Februari sampai Desember, Lampung Tengah pada bulan Agustus sampai Desember, dan Lampung Selatan pada bulan Agustus sampai Desember juga," ujar Attar.


Attar menuturkan telah ada beberapa kesepakatan bersama dengan Kabupaten/Kota antara lain percepatan penyaluran bantuan sosial Rastra alokasi pada bulan Januari 2018 berdasarkan Kemensos dan Perum Bulog. Juga telah menerbitkan DO (Delivery Order) bantuan sosial Rastra. "Persiapan penyaluran tersebut paling lambat tanggal 25 setiap bulannya, dan jika terdapat penggantian beras atas komplain kualitas beras atau kuantitas, segera melaporkan ke Satker Rastra Bulog 2×24 jam," kata Attar. (Humas Prov)


GUNUNG SUGIH -- Sesuai komitmen Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa untuk mengentakan penganggurandi kalangan pemuda, sebanyak 1.300 pemuda di Lampung Tengah dibekali skill berwirausaha lewat pelatihan program kampung ekonomi creative (Kece), Selasa (30/1).

Berlangsung di aula Local Education Centre (LEC) Paramartha Kecamatan Seputih Banyak, acara tersebut dinaungi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung Tengah dan relawan Kece.

Sejumlah pengetahuan, skill dan bantuan alat diberikan kepada para pemuda. Ada 9 bidang pelatihan yang diberikan mulai dari teknik jahit, otomotif motor, enginering fuel injection (efi), pertukangan kayu, pertukangan baja ringan, pertukangan almunium, instalasi listrik dan teknik elektro.

Dalam sambutannya, Bupati Mustafa mengatakan, program KECe sejalan dengan Kemnakertrans untuk menciptakan tenaga kerja mandiri. “Jika hal ini bisa berjalan secara bersinergi dan konsisten, Insya Allah apa yang menjadi target kita dapat terwujud, yaitu memberdayakan pemuda, mengentaskan pengangguran serta menciptakan lapangan kerja,” ucap Mustafa.

Dia menambahkan, program Kece merupakan terobosan mengatasi pengangguran di Lampung Tengah  dengan membekali pemuda keahlian sesuai dengan minat dan potensi masing-masing.

Lamteng, kata dia, memiliki wilayah yang sangat luas,  ada sekitar 7 ribu RT. Jika setiap RT ada 1 orang yang menganggur,  maka sebanyak tujuh ribu angkatan kerja di Lamteng tengah menganggur. “Untuk mengatasi hal tersebut, saya membuat terobosan melalui Disnakertrans Lamteng perluasan kesempatan kerja berbasis potensi kampung agar mereka bisa bekerja dan memiliki ketrampilan serta memiliki usaha. Sebanyak 1.300 pemuda yang kita latih hari ini InsyaAllah jadi entrepreneur,” pungkas Mustafa.

Mustafa juga akan mengratiskan izin usaha para pemuda yang akan Berusaha sehingga program Kece lampung tengah  bisa berjalan dengan baik. “Saya harapkan pemuda lampung tengah bisa Kreatif dan inovatif dalam berkarya sehingga menjadi pengusaha handal yang bisa membawa kabupaten Lampung Tengah  makin maju dan sukses,” tegasnya.

Sementara itu, Kadisnakertrans Jony sarif mengatakan, pelatihan diikuti 1.300 pemuda daro 300 kampung, Dimana masing-masing kampung mengirimkan 3-5 orang. Tak hanya membekali skill, pihaknya juga memberikan bantuan alat untuk praktikum selama proses pelatihan.

“Mereka akan belajar selama 15 hari sesuai dengan jurusan masing-masing. Semua sudha kita fasilitasi, mulai dari penginapan, makan, bantuan alat untuk praktikum. Setelah pelatihan ini, nantinya akan kami lakukan pendampingan agar mereka bisa atau siap berwirausaha,” ucap Jony.

Bambang Irawan, Ketua Pemuda Kece Lampung mengaku sangat apresiasi atas langkah bupati Mustafa yang konsen melakukan pemberdayaan pemuda.

“Sebagai pemuda tentunya saya apresiasi sekali, karena beliau begitu serius membangkitkan pemuda dan mengentaskan pengangguran. Mudah-mudahan apa yang menjadi target dari acara ini dapat terwujud,” harapnya. (*)



SUKADANA, JNNews -- Ketua LPAI Lampung Timur kunjungi kediaman Siswa SDN 1 Pekalongan yang terkena Bully dan akibatkan luka lebam, Selasa (30/01).

Rini Mulyati dalam kunjungannya dirumah Korban Bully disekolah mengatakan faktor terdekat yang selalu mendampingi anak selain orang tua adalah guru, dalam hal ini seorang guru harusnya menjaga anak didiknya dari segala bentuk kekerasan terhadap anak termasuk tindakan kekerasan dari sesama siswa di sekolah.

"Dengan terjadinya tindak kekerasan di SDN 1 Pekalongan oleh sesama siswa sebenarnya bisa menjadi indikator dari kualitas sekolah itu sendiri, keteledoran dewan guru di sekolah tersebut sehingga menyebabkan bentrokan fisik sangat kami sayangkan," kata Rini.

Rini Mulyati melanjutkan karena dalam keseharian anak seorang menghabiskan waktu yang tidak sedikit dengan siswanya, seharusnya pengawasan lebih di kedepankan untuk mencegah terjadinya tindakan yang tidak semestinya ada di kawasan sekolah. "Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dewan guru haruslah lebih ekstra, dan jika siswa mengadu cepat di respont, gunanya mencegah agar tindakan bully dapat dicegah sedini mungkin," tegas Rini.

Ia juga menghimbau untuk seluruh dewan guru yang ada di Lampung Timur dan Indonesia pada umumnya, sayangilah anak didik Karena ketika seorang anak berada di sekolah maka itu menjadi bentuk kepercayaan orang tua dalam menitipkan buah hatinya kepada guru sebagai orang tua kedua yang dipercaya.


"Dewan guru harus mampu menjaga dan melindungi siswa dengan penuh rasa tanggung jawab," tandas Ketua LPAI Lampung Timur. (apri)


SUKADANA, JNNews -- Bupati Lampung Timur Chusnunia Mengukuhkan Kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Lampung Timur, selasa (30/01).

Dalam pidato pengukuhan Karang Taruna Kabupaten Lampung Timur, Bupati Chusnunia mengatakan agar Karang Taruna dapat sinergi dengan Pemkab Lamtim guna percepatan pembangunan di Lampung Timur.

"Saya berharap, dengan dikukuhkannya kepengurusan ini, dapat membawa Lampung Timur kedepan lebih baik. Karena saya lihat, personal didalam kepengurusan karang taruna ini dapat bekerja secara maksimal," kata Bupati.

Lebih jauh Bupati meminta agar Karang Taruna Kabupaten Lampung Timur dapat menjaga persatuan dan kesatuan dimasyarakat, karena akan menghadapi tahun politik. "Tahun 2018/2019 tahun politik, saya berharap kepada masyarakat, khususnya karang taruna dapat menjaga kesatuan dan persatuan guna keamana dan kenyamana kita semua,” himbau Chusnunia.


Hadir dalam acara, Bupati Lampung Timur, Dandim 104 lt, Ketua PKB Kab.Lamtim, Ketua Karang Taruna Kab. Lamtim, Ketua Laskar Merah Putih Kab. Lamtim, Ketua KNPI Kab. Lamtim, Satker Pemda Kab Lamtim serta tamu undangan. (apri)


SUKADANA, JNNews -- Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Lampung Timur masa bakti 2017-2022 dengan tema " Bersama pemuda Bergotong Royong Membangun Lampung Timur", Selasa (30/01).


Ketua Karang Taruna Lampung Timur, H.M. Akmal Fatoni , S. Pd.I, mengatakan dalam pidatonya akan segera menyusun agenda kerja tahun 2018 agar dapat turut serta percepatan pembangunan dikabupaten lampung timur.  "Sehabis pengukuhan ini, kita akan langsung rapat, guna membahas program kerja karang taruna," kata akmal fatoni.



Lebih jauh Ketua Karang Taruna Kabupaten Lampung Timur ini menjelaskan jika dalam tubuh karang taruna ada yang akan berpolitik silahkan.

"Secara umun, Karang Taruna Lampung Timur tidak terlibat dalam politik apapun, sekalipun sebagian personil karang taruna adalah orang orang politik, jika secara personal, silahkan saja," jelas Fatoni. (apri)


SUKADANA, JNNews -- Bupati Lampung Timur arahkan Satker agar urus Kasus Bullying di SDN 1 Pekalongan yang akibatkan luka fisik siswa dan trauma, Selasa (30/01).

Ditemui saat usai pengukuhan pengurus karang taruna Kabupaten Lampung Timur (Selasa siang 30/01) Bupati Chusnunia mengatakan segera di urus oleh satker terkait.

"Terkait kasus bullying yang akibatkan trauma dan luka fisik, akan kita serahkan satker terkait," kata Bupati singkat. (apri)


OKI, JNNews -- Pemilihan Umum Ogan Komering Ilir memverifikasi kepengurusan dan keanggotaan partai yang berlambang beringin (Golkar), guna melenggangnya partai tersebut pada pemilihan kepala daerah juli 2018 mendatang, yang dilaksanakan di Kantor Partai Golkar, Selasa (30/1).

Ketua Partai Golkar OKI, Bakri Tarmuzi, SE mengatakan, sangat mengapresiasi atas kedatangan KPU dalam verikasi faktual guna mengikuti pesta demokrasi nanti.

Komisioner KPU OKI, Idham halik verifikasi faktual ini merupakan langkah dalam lolos atau tidaknya partai golkar dalam mengikuti pilkada di OKI 2018 ini, dan verifikasi tersebut meliputi kepengurusan dan keanggotaan partai baik didesa, Kecamatan dan Kabupaten.

Ketua Panwaslu OKI Devisi Antar Lembaga, Ihsan Hamidi SPDI MPDI mengungkapkan verifikasi ini merupakan langkah secara nyata dalam syarat suatu partai untuk dapat mengikuti pilkada serta memiliki syarat diantaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keanggotaan Partai (KTA) dan Nomor Induk Keanggotaan.


Acara verifikasi faktual dihadiri langsung oleh Sekretaris KPU, Komisioner dan Panwaslu devisi hubungan antar lembaga dan pengurus Partai Golkar desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten OKI. (irwan)


JAKARTA -- Imparsial menilai, rencana Menteri Dalam Negeri, Thjahjo Kumolo untuk menempatkan perwira tinggi Polri aktif sebagai pelaksana tugas, atau Plt Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Sumatra Utara, perlu dikaji kembali.

Direktur Imparsial, Al Araf menuturkan, pemilihan perwira tinggi Polri aktif oleh Mendagri sangat kental dugaan dimensi politisnya. “Kondisi ini, tentu tidak hanya akan rawan politisasi, tetapi menimbulkan kecurigaan publik adanya kepentingan politik di balik penunjukan itu,” kata Al Araf dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/1).

Menurut dia, bahwa dalih penempatan perwira Polri aktif itu dalam rangka menjamin keamanan di daerah rentan konflik, merupakan alasan yang tidak berdasar. Dalam upaya memastikan keamanan pelaksanaan pilkada, langkah yang penting dan perlu dilakukan adalah mendukung dan memperkuat peran serta tugas yang dijalankan oleh Kepolisian itu sendiri.

Sementara itu, penempatan perwira polisi aktif sebagai plt gubernur di beberapa daerah, bukannya memperkuat, tetapi justru akan melemahkan peran-peran Kepolisian di tengah proses pelaksanaan pilkada.

Langkah itu memunculkan polemik yang membuat kondisi politik menjadi kisruh, karena menempatkan institusi Kepolisian akan disorot dan bahkan dicurigai sebagai instrumen pemenangan kandidat tertentu. “Dinamika ini akan mendorong kondisi keamanan selama gelaran Pilkada 2018 berjalan tidak kondusif,” ujarnya.

Bahkan, dalam beberapa kasus di pilkada yang lalu yakni Pilkada Jakarta yang penuh dengan dinamika politik yang cukup panas, plt gubernurnya berasal dari kalangan sipil dan bukan dari perwira Polri dan kondisi pilkada berjalan damai pada akhirnya.

Dalam konteks itu, kata Al Araf, yang menentukan jaminan keamanan bukannya plt gubernur akan tetapi langkah kepolisian yang antisipatif dalam mengamankan pilkada, dibantu oleh masyarakat. “Dengan demikian, dalih demi menjaga keamanan sehingga ditunjuk plt gubernur oleh Mendagri dari perwira Polri tidak berdasar dan beralasan,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta kepada Mendagri sebaiknya menghindari langkah-langkah kebijakan yang justru hanya akan memicu polemik politis di publik dan mengancam dinamika pelaksanaan pilkada yang demokratis, damai dan aman.

Dalam konteks kebutuhan untuk mengisi kekosongan kepala daerah, maka Mendagri sebaiknya menunjuk dan menempatkan pelaksana tugas kepala daerah di daerah tersebut berasal dari unsur pejabat pimpinan di Kementerian Dalam Negeri, atau pemerintah provinsi.

Selain untuk memastikan bahwa pelaksana tugas itu mengerti dan memahami betul tata kelola pemerintahan daerah, sehingga pelayanan publik dan roda pemerintahan daerah tetap berjalan baik, pemilihan itu juga untuk memastikan netralitas pemerintah daerah selama berlangsungnya Pilkada tersebut.

Maka Imparsial, kata Al Araf, mendesak semua pihak untuk memastikan terjaganya netralitas TNI dan Polri dalam pilkada. Hal ini, merupakan suatu keharusan dan sekaligus juga menjadi salah satu elemen dan kunci penting berlangsungnya politik elektoral agar demokratis, aman dan damai.

“Imparsial mendesak Presiden Jokowi (Joko Widodo) untuk memerintahkan Mendagri mengevaluasi ulang usulan plt gubernur dari kalangan Polri aktif,” katanya.

Untuk diketahui, dua pati Polri yang diusulkan Mendagri ialah Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Martuani Sormin sebagai pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara, menggantikan Tengku Erry Nuradi. (*)



JAKARTA -- Masyarakat dapat menyaksikan fenomena alam gerhana bulan total yang akan terjadi pada Rabu, 31 Januari 2018 dari sejumlah tempat. Namun demikian, fenomena alam itu dapat terlihat di seluruh wilayah Tanah Air jika cuaca cerah.

Proses gerhana bakal berlangsung mulai pukul 18.48 WIB hingga mencapai puncaknya antara pukul 19.52 dan 21.08. Di Bandung, Jawa Barat, gerhana bulan total dapat disaksikan di Observatorium Bosscha, Lembang.

Peneliti Observatorium Bosscha, Mohamad Irfan, mengatakan gerhana bulan dapat diamati dengan mata telanjang. Tetapi, bila ingin lebih jelas, harus menggunakan peralatan seperti teleskop.

Ia mengingatkan, kondisi cuaca bisa menjadi kendala dalam menyaksikan gerhana. Apalagi saat ini wilayah Indonesia sedang musim hujan. "Mudah-mudahan nanti cuacanya bagus, sehingga bisa mendukung pengamatan," ucapnya, Senin (29/1).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bandung memprakirakan cuaca saat gerhana bulan akan berawan hingga hujan ringan. "Ada kemungkinan masyarakat masih bisa melihat gerhana bulan, lantaran saat cuaca berawan, awan tidak menutup merata seluruh di bagian langit," kata Kepala BMKG Bandung Tony Agus Wijaya.

Sementara itu, masyrakat Kota Medan, Sumatra Utara (Sumut), dapat bersama-sama menyaksikan gerhana bulan di halaman kampus pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Sebab, Observatorium Ilmu Falak UMSU akan melakukan pemantauan melalui teleskop di lokasi tersebut. UMSU juga menyediakan sejumlah layar di lokasi agar masyarakat dapat menyaksikan fenomena tersebut.
Rektor UMSU Agussani mengajak warga Kota Medan dan sekitarnya untuk bersama-sama menyaksikan gerhana bulan total tersebut.

Sementara itu, masyarakat di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dapat menyaksikannya di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center Mataram. Sebab, BMKG Stasiun Geofisika Mataram bersama Pemerintah Provinsi NTB akan mengamati gerhana bulan di lokasi itu. (*)



SUKADANA, JNNews -- Kasus Bully di SDN 1 Pekalongan Lampung Timur mendapat respont dari beberapa element di Lampung Timur, Selasa (30/01).

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Rini Mulyati, mendapat kabar kekerasan dalam lingkup sekolah di SDN 1 Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut segera di tindaklanjuti.

“Terkait Bully dan kekerasan disekolah, kami sangat menyayangkan pengawasan dari pihak pengajar di sekolah tersebut, karena yang saya baca di media, pihak orang tua korban sudah memberitahukan kepada pihak sekolah bahwa anak nya telah mendapati perlakuan yang tidak pantas, namun pihak sekolah tetap tidak merespont dengan cepat," kata Rini saat di wawancarai di kediamannya.

Lebih jauh Ketua LPAI Lampung Timur ini menyesalkan jika hingga saat ini belum ada respont positif terkait bullying disekolah tersebut. "Saya dan kawan-kawan akan segera menindaklanjuti, agar kedepan di lingkup sekolah tidak ada lagi kekerasan terhadap siswa dalam menimba ilmu,” katanya.

Dilain pihak, Ketua Laskar Merah Putih Kabupaten Lampung Timur, Amir Fiasol, menyesalkan minimnya respont pihak sekolah dasar 1 Pekalongan. "Bila ada pembiaran terhadap kasus bully, apa lagi sudah mengakibatkan luka fisik, maka saya berharap pihak sekolah dapat dipanggil oleh intansi terkait. Agar kasus bullying di sekolah tidak terulang lagi dan bagi para pengajar dapat lebih aktif dalam pengawasan disekolah," kata Amir.

Pemberitaan sebelumnya, Ahmad Baherman, wali murid salah seorang siswa SDN 1 Pekalongan, Lampung Timur, sedang gundah sekaligus prihatin. Itu semua dipicu oleh tindak kekerasan yang dilakukan kakak kelas anaknya terhadap buah hatinya. Akibatnya, anaknya mengalami luka hingga meninggalkan bekas lebam di tubuhnya.

Celakanya lagi, tindak kekerasan tersebut sudah acapkali merundung anak Ahmat. "Awalnya saya meminta istri saya untuk mengadukan kejadian ini ke pihak guru di sekolah, dengan harapan kakak kelas pelaku kekerasan itu bisa ditegur dan tidak mengulangi tindakannya lagi," terang Ahmat, Senin (29/1).

Namun, sambungnya, bukannya tindakan kekerasan berhenti, beberapa hari berselang anaknya kembali mengalami tindakan kekerasan dari kakak kelasnya. Bahkan terdapat bekas lebam di bagian punggungnya. Saat ditanya, si anak mengaku itu akibat tindakan kakak kelasnya. Bahkan dia juga mengatakan sudah kerapkali mengalami kekerasan semacam itu. "Karena saya nilai ini sudah membahayakan keselamatan anak saya, maka saya mengantarkan langsung anak saya ke sekolah," ucap Ahmad.

Awalnya dia akan membicarakan hal yang dialami anaknya ke pihak sekolah. Namun niatnya diurungkan. Ahmad memilih akan melaporkan hal itu disaat jam pulang sekolah.

Namun pada saat memasuki waktu istirahat, tutur Ahmad, dirinya yang terus mengawasi dari kejauhan keberadaan anaknya, dibuat kaget bukan kepalang. Lantaran dia dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana ada seseorang murid yang tengah mencekik leher anaknya. "Sebagai orangtua saya jelas tidak bisa menerima hal itu terjadi pada anak saya. Maka saya langsung membawa anak saya untuk melapor ke guru," serga Ahmad.

Sangat disayangkan, imbuhnya, laporan yang disampaikan ke pihak guru, bahkan sampai menunjukkan bekas lebam di punggung anaknya, hanya direspon dingin saja oleh para guru. Sementara saat itu kepala sekolah sedang tidak berada di tempat.

"Kakak kelas yang kami laporkan pun tidak dipanggil oleh pihak sekolah, supaya bisa dikroscek langsung, sekaligus yang bersangkutan bisa diperingati supaya tidak mengulangi perbuatannya. Itu semua tidak dilakukan," sesal Ahmad.


Dia pun mengutarakan, motivasi menyekolahkan anaknya di SDN 1 Pekalongan, lantaran menganggap dari segi kualitas pendidikan di sekolah ini tidak kalah dari SD di Kota Metro. "Tapi sekarang saya kecewa dengan sikap pihak sekolah yang menganggap sebuah tindakan kekerasan bukan merupakan hal serius," tukas Ahmad. (apri)
Diberdayakan oleh Blogger.