Halloween party ideas 2015


JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan penaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp900.670 untuk musim haji 2018 atau naik 2,58% dari BPIH tahun lalu. Usulan itu disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada rapat kerja antara Komisi VIII DPR dan Kemenag. 

Lukman menyebut adanya aturan baru terkait penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 5% oleh Arab Saudi, terjadi perubahan beberapa komponen. Akibatnya beberapa komponen biaya langsung dari BPIH berubah.

Seperti penaikan biaya penerbangan, perubahan pola pemondokan bagi jemaah haji di Madinah, serta penambahan fruekuensi pemberian makanan bagi jemaah. "Biaya pemondokan naik menjadi 1.000 riyal per jemaah. Namun, kompensasinya, jemaah mendapat tambahan snack pada pagi hari dari 25 kali menjadi 50 kali," kata dia dikutip dari Media Indonesia, Selasa (23/1). 

Dengan adanya perubahan beberapa komponen, kata dia, Kemenag mengusulkan penaikan BPIH sebesar Rp900.670 atau dari Rp34.899.312 pada 2017 menjadi Rp35.790.982 pada tahun ini.

Dalam menanggapi usulan tersebut, beberapa anggota Komisi VIII DPR meminta pemerintah melalui Menteri Agama dapat melobi pemerintah Arab Saudi untuk memberikan dispensasi bagi jemaah haji Indonesia. Sebab, jemaah haji Indonesia merupakan jemaah terbesar jika dibandingkan dengan jemaah asal negara lain di dunia.

Anggota Komisi VIII DPR Asli Chaidir mengusulkan Kemenag dapat meninjau ulang usulan penaikan BPIH. "Saya mengusulkan BPIH 2018 sama dengan BPIH 2017," kata anggota DPR dari Fraksi PAN itu.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi NasDem, Tri Murni, mengusulkan agar pemerintah melalui Kemenag dapat menafikan tiga kebijakan baru pemerintah Arab Saudi serta mengoptimalkan dana abadi umat. "Kemenag hendaknya tidak menambah lagi beban jemaah haji," kata dia. 

Sebelumnya, sejak 1 Januari lalu pemerintah Arab Saudi memungut PPN sebesar 5%. PPN itu diterapkan pada sejumlah barang dan jasa, antara lain makanan serta minuman, transportasi lokal, bensin, air dan listrik, pakaian, hotel dan jasa penginapan, layanan telekomunikasi, dan asuransi. (*)


Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.