Halloween party ideas 2015


KRUI -- Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Lampung Barat di Krui, Kabupaten Pesisir Barat akan mengusut dugaan pungutan liar (pungli) pada kasus pembuatan sertifikat tanah melalui program Proyek Nasional Agraria (Prona) tahun 2017 di Kabupaten Pesisir Barat.

Kacabjari Krui, M. Amriansyah, beberapa waktu lalu mengatakan berdasarkan data yang ada untuk program sertifikat prona di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat tahun 2017 mencapai 4.000 bidang, dari jumlah tersebut khusus di Kabupaten Pesisir Barat paling banyak yakni sekitar 3.000-an bidang untuk pembuatan sertifikat melalui prona tersebut.

Pihaknya menjelaskan di Pesisir Barat sendiri yang mendapat program pembuatan sertifikat prona itu dari 11 Kecamatan se-Pesisir Barat, 5 diantaranya mendapatkan program itu, yakni di Kecamatan Krui Selatan, Pesisir Selatan, Ngambur, Ngaras dan Bangkunat.

Dan rata-rata warga dalam membuat sertifikat melalui prona yang merupakan program dari Presiden RI itu, dipungut oleh kelompok masyarakat (Pokmas) maupun peratin (Kepala Desa) di setiap pekon dengan kisaran bervariatif yakni antara Rp700 ribu sampai Rp2 juta per bidang tanah. Sedangkan maksimal biaya dalam pembuatan sertifikat prona berdasarkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Barat hanya Rp200 ribu per bidang tanah.

“Untuk biaya pengukuran bidang tanah di lapangan itu sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu, jika warga dipungut lebih dari Rp200 ribu per bidang tanah, jelas itu sudah masuk dalam kategori pungli. Karena itu, dalam waktu dekat ini Cabjari juga akan memanggil pihak-pihak terkait seperti Peratin dan Pokmas disetiap pekon penerima program pembuatan sertifikat prona serta pihak BPN Lampung Barat. Kita nanti akan melakukan pengecekan terkait dengan aliran dana untuk pembuatan sertifikat tanah melalui prona,” jelasnya.

Terakait dengan upaya langkah untuk mengusut dugaan pungli pada pembuatan sertifikat melalui Prona tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesibar mendukung penuh seluruh tindakan yang akan diambil oleh pihak Kejaksaan setempat, sebab hal itu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Pesisir Barat, Piddinuri, saat ditemui diusai kegiatan Launching Bansos Rastra di GSG Selalaw Labuhan Jukung, Senin (29/1), menjelaskan di Pesisir Barat ada sekitar 2.500an sertifikat mangkrak dan sampai saat ini tak ada kejelasannya sejak tahun 2012 lalu.

“Informasinya bahwa di tahun ini BPN akan membagikan 8.000 sertifikat dan itu untuk di dua Kabupaten yaitu Lampung Barat dan Pesisir Barat, namun belum dapat dipastikan jumlah itu untuk di pekon mana saja yang akan dapat,” ujarya. (*)


Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.