Halloween party ideas 2015


LIWA -- Kebutuhan tenaga pendidik (guru,red) di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) masih belum terpenuhi. Hingga saat ini, berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lambar, setidaknya masih kurang sekitar 354 orang tenaga pendidik. 

Kabid Pembinaan Ketenagaan,  Syafarudin, mendampingi Plt. Kadisdikbud Lambar, Bulki Basri,  mengatakan data kekurangan  tenaga  pendidik khususnya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut  masih memungkinkan bertambah. ”Sebab, saat ini sudah banyak yang akan pensiun. Contohnya saja di SMPN 1 Liwa itu tidak ada guru IPA karena guru sebelumnya sudah pensiun,” ungkap Syafarudin, seraya melanjutkan bahwa untuk guru yang sudah bersiap memasuki masa pensiun  sudah cukup banyak.

Karena itu, kata dia, pihaknya berharap kedepannya akan ada kebijakan pemerintah pusat untuk digelarnya  rekrutmen calon ASN khususnya guru, baik melalui jalur umum maupun melalui  jalur khusus diantaranya dalam  program  guru garis depan (GGD).

”Selain itu, bila perlu  diadakan rekrutmen tenaga kontrak guru  jalur umum sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Karena  kahwatirnya dengan   terjadinya kekurangan guru di sekolah kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu,” kata dia, Selasa (30/1).

Sebelumnya,  untuk kebutuhan  ASN di Lambar sudah disampaikan di dalam e-formasi, sejauh ini  jumlah ASN yang masih kurang yakni sebanyak 1.541 orang. ”Rinciannya, tenaga guru 861 orang, tenaga kesehatan 148 orang, tenaga fungsional lain 44 orang, dan tenaga teknis 488 orang. Untuk kebutuhan sudah disampaikan melalui e-formasi, jadi tinggal menunggu kabar dari pemerintah pusat saja kapan bisa direalisasikan,” kata dia.

Dia melanjutkan, bahwa kabar terakit akan adanya rekrutmen calon ASN di tahun 2018 ini itu  adalah hoax,  mengingat hingga saat ini pihaknya belum menerima kabar secara  resmi dari pemerintah pusat.

”Kalau soal  kabar-kabar akan adanya rekrutmen calon ASN itu kabar hoax, jangan dipercaya. Kalau misalnya benar, pasti sudah ada informasi resmi yang disampaikan oleh pemerintah pusat,”  pungkasnya. (*)


Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.