Halloween party ideas 2015


BANDAR LAMPUNG -- Sebanyak 214 laporan terkait dugaan maladministrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Lampung telah diterima Ombudsman Republik Indonesia (0RI) Perwakilan Provinsi Lampung sepanjang tahun 2017.

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf mengatakan, pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) menjadi substansi laporan/pengaduan masyarakat yang paling banyak dilaporkan ke ORI Perwakilan Provinsi Lampung sepanjang Tahun 2017. Dari 214 laporan yang kami terima di Tahun 2017, sebanyak 65 (30,4%) adalah laporan adminduk, 63 laporan diantaranya berupa penundaan berlarut dalam pencetakan KTP-el,” kata Nur Rakhman.

“Penundaan berlarut yang terjadi di pelayanan Adminduk masih terkait dengan ketersediaan blanko KTP-el yang belum mencukupi, ditambah dengan adanya permainan oknum yang memanfaatkan kondisi kurangnya blanko ini,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor ORI Perwakilan Lampung, Kamis (25/1).

Terkait hal tersebut, Nur Rakhman menegaskan agar setiap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se- Provinsi Lampung tertib terkait database warga yang mengajukan permohonan pencetakan, sehingga pencetakan KTP-el dapat menggunakan sistem antrian berdasarkan database tersebut selain dicover oleh Surat Keterangan (Suket).Selain laporan adminduk, laporan kepolisian dan pendidikan menjadi laporan terbanyak kedua dan ketiga yang paling sering dikeluhkan masyarakat.


“Tercatat sebanyak 27 laporan kepolisian (12,6%) dan 21 laporan pendidikan (9,8%), diterima oleh Ombudsman Lampung di Tahun 2017. Sementara instansi yang paling banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah (Pemda) yaitu, sebanyak 124 laporan (58%) dari 214 laporan sepanjang tahun 2017,” ungkapnya. (*)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.