Halloween party ideas 2015


BANDAR LAMPUNG -- Jelang Pilgub Lampung Juni mendatang, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bandar Lampung berkomitmen akan total mengawasi secara ketat keterlibatan politik praktis Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua Panwaslu Bandar Lampung, Candrawansah menegaskan, sudah menjadi kewajiban bagi ASN seperti pegawai negeri sipil untuk bersikap netral dan profesional dalam setiap penyelengaraan pemilihan umum, termasuk saat Pilkada Gubernur Provinsi Lampung mendatang.

“Maka dalam rangka pencegahan keterlibatan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Panwaslu mengawasi keterlibatan Lurah ataupun perangkat kelurahan lainnya dalam aksi massa gabungan guru honorer dan Ketua RT/LK terkait unjuk rasa menuntut pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang baru-baru ini terjadi,” tegas Candra, Kamis (25/1).

Oleh karenanya, aksi massa gabungan Ketua RT/LK yang merupakan salah satu unsur pelayan masyarakat, jangan sampai ada lurah ataupun perangkat ASN lainnya terlibat. “Hal ini terus kami pantau, apapun informasi awal dari pengawas lapangan maupun masyarakat akan selalu kami tindaklanjuti sesuai prosedur penanganan pelanggaran, tentunya hal ini akan merugikan ASN itu sendiri jika terbukti,” ujar Candra.

Menurutnya, jika ASN tidak dapat menjaga profesionalitas dan netralitasnya saat Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dan terbukti melakukan pelanggaran berat maka Panwaslu bisa saja akan merekomendasikan ke KASN dan Kemenpan RB, dan sanksinya dapat berupa pemecatan juga.

“Makanya kami mengimbau sekaligus mengingatkan setiap pejabat negara, pejabat ASN hingga camat dan lurah agar tidak membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Jika pejabat negara atau ASN yang melanggar ketentuan yang berlaku, maka dapat dipidanakan dengan penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan atau denda mulai Rp600 ribu hingga Rp6 juta,” jelasnya. (*)


Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.