Halloween party ideas 2015


JAKARTA -- Jika membicarakan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan menjadi perhatian semua pihak, tidak terkecuali PNS itu sendiri. Apalagi, pekerjaan PNS di Indonesia masih menjadi idola bagi pencari kerja. Baik yang fresh graduate maupun yang sudah bekerja.

Saat ini, pemerintah tengah mengkaji aturan baru tentang skema pensiun dan gaji PNS 2018. Dalam skema baru ini ternyata kenaikan penghasilan ini tak semuanya sama didapatkan PS. Kenaikan berdasarkan kinerja dari PNS tersebut.

Skema baru struktur gaji PNS yang kini tengah digodok oleh pemerintah akan berdasarkan sistem merit. Sistem merit adalah sistem yang berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014.

Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang perubahan struktur gaji PNS ini ditargetkan akan selesai di tahun 2018. “Ditargetkan tahun 2018 ini selesai. Semuanya masih dalam pembahasan,” ujar Asman di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Rabu (24/1).

Dia mengatakan, pembahasan skema ini akan dilakukan dalam rapat terbatas dengan Kemenkeu. “Setelah dirapatkan, baru kita bisa putuskan skema pastinya seperti apa,” tambahnya.

Dalam skema ini dikatakan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman akan semakin mensejahterakan PNS. Pasalnya dalam skema ini juga akan diatur kenaikan gaji PNS berdasarkan sistem merit. “Yang jelas semakin mensejahterakan PNS, dasarnya kan itu. Ini semua harus berbasis sitem merit, (kenaikan gaji) baik itu, dengan catatan bagi yang kompeten dan berkinerja baik, tidak pukul rata,” ujar Herman.

Herman mengatakan, setelah disepakati skema baru, maka akan terlebih dahulu disimulasikan. Hal ini untuk memastikan kemampuan APBN menanggung belanja aparatur negara ini. “Ini juga dilihat dari kemampuan fiskal negara, PNS sejahtera kalau kemampuan fiskalnya kurang ini kan berat juga. Makannya nanti disimulasikan, baik untuk PNS, tapi kapasitas fiskal harus aman,” jelasnya.

Menurutnya, dengan jumlah PNS yang mencapai 4,3 juta orang maka akan membutuhkan dana yang tak sedikit untuk memenuhi belanja aparatur terlebih kenaikan gaji. “Jangan sampai peningkatan belanja aparatur mereduksi belanja publik, itu yang harus dihitung dengan baik, kan jumlah PNS 4,3 juta, ini pasti dananya triliun kan,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, penghasilan PNS akan dihitung berdasarkan gaji dan tunjangan. Di mana gaji didasari beban kerja dan risiko pekerjaan. Sedangkan tunjangan terdiri dari tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.


Tunjangan kemahalan sendiri berdasarkan indeks harga daerah. Sementara untuk tunjangan kinerja, terdiri dari instansional dan individual. (*)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.