Halloween party ideas 2015


JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membuka penyelidikan baru kasus dugaan suap pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jambi tahun anggaran 2018. Dalam penyelidikan baru ini, KPK disebut tengah membidik keterlibatan Gubernur Jambi Zumi Zola.

Hal tersebut diakui Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik. Dia membenarkan bila KPK akan menjerat Zumi sebagai tersangka suap APBD Jambi tahun anggaran 2018. “Iya (Zumi Zola calon tersangka selanjutnya),” kata Erwan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/1).

Erwan disinyalir dimintai keterangannya dalam penyelidikan baru ini. Pasalnya, nama Erwan tak tercantum dalam jadwal pemeriksaan saksi untuk tersangka di KPK.

Erwan pun meminta masyarakat menunggu hasil penyelidikan KPK dalam kasus suap APBD Jambi tahun anggaran 2018. Menurut Erwan, dalam waktu dekat lembaga antirasuah akan mengumumkan tersangka baru. “Tunggu satu sampai dua minggu lagi ya,” tutur salah satu tersangka suap pengesahan APBD Jambi tahun anggaran 2018 itu.

Zumi sendiri sudah diperiksa sebagai saksi pada Jumat (5/1). Zumi membantah memerintahkan anak buahnya menyerahkan ‘uang ketok’ sebesar Rp6 miliar kepada anggota DPRD Jambi untuk pengesahan APBD Jambi tahun anggaran 2018.

“Saya sudah menyampaikan kepada (penyidik), yang penyerahan apa itu dana uang itu, saya tidak tahu menahu,” kata Zumi.

Selang dua pekan, pada Senin (22/1), Zumi kembali dipanggil oleh lembaga anti korupsi.

Pemanggilan Zumi saat itu terkait pengembangan kasus dugaan suap pengesahan APBD Jambi tahun anggaran 2018. Namun, KPK belum bicara banyak terkait penyelidikan baru tersebut.

KPK berhasil membongkar praktik dugaan suap pengesahan APBD Jambi tahun anggaran 2018 lewat operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu. Dari OTT tersebut, lembaga antikorupsi menetapkan empat orang tersangka.

Mereka adalah Erwan Malik, Arfan, Saifudin, dan anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN Supriyono. Dari tangan mereka, penyidik KPK mengamankan uang sebesar Rp4,7 miliar dari total ‘uang ketok’ yang diduga telah disiapkan Pemerintah Provinsi Jambi sejumlah Rp6 miliar. Sisa uang sekitar Rp1,3 miliar tak ikut dalam OTT tersebut.

Diduga uang itu sudah diterima anggota DPRD Jambi. Belakangan, ada sejumlah anggota DPRD Jambi yang mengembalikan uang kepada KPK, namun tak disebutkan identitasnya. (*)


Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.