Halloween party ideas 2015



KAYUAGUNG, JNNews --  Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara Niwayan Siti Sunaryase menyoroti soal nota pengantar keterangan LKPJ 2017 terdapat beberapa hal, salah satunya adalah masalah pengentasan kemiskinan. Hal ini disampaikannya dalam sidang paripurna DPRD OKI dengan agenda pemadangan umum fraksi terhadap nota pengantar LKPJ Bupati OKI 2017, di gelar di ruang paripurna, Senin (16/4).

Dimana, menurut fraksinya, dalam nota pengantar LKPJ 2017 disebutkan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,5 persen masih sangat jauh dari harapan. Pasalnya, hal ini merupakan program prioritas Pemkab OKI yang seharusnya dapat tumbuh lebih besar.

“Program pengentasan kemiskinan ini juga sejalan dengan program nasional, sudah cukup banyak bantuan yang diberikan termasuk bantuan dari luar negeri, seharusnya penurunan angka kemiskinan harus lebih besar,” katanya.

Selain itu, disampaikannya, pendapatan asli daerah Rp 457 miliar yang hanya tercapai hanya 59 persen atau sekitar Rp 272 Miliar dari target yang ditentukan, merupakan sebuah bukti bahwa upaya pemerintah belum maksimal untuk menggali pendapatan daerah.

“Selain itu dalam kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah belum sepenuhnya berpihak untuk kepentingan masyarakat. Pasalnya, dari alokasi anggaran belanja yang ada lebih banyak belanja yang tidak secara langsung dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Masih katanya, PDI Perjuang berpendapat idealnya komponen belanja tidak langsung (BTL) harus lebih lebih kecil dari belanja langsung (BL). Namun dari postur anggraan belanja, pemkab belum berpihak kepada masyarakat.

Terkait dengan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lanjutnya, dalam menjawab setiap permasalahan yang ada dirasakan kurang tanggap. Seperti halnya demo warga terkait buruknya infrastruktur jalan di OKI, harusnya dapat disambut dengan baik oleh OPD.

“Kita meminta kepada Pemkab OKI agar segera menyelesaikan permasalahan ini, karena pemkab dan Waskita telah MoU untuk menuntaskan permasalahan infrastruktur tersebut. Terkait dengan kelayakan pada fasilitas publik Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar dibentuk pansus untuk menginvestigasi studi kelayakan pada fasilitas publik dan gedung di OKI,” katanya.

Sementara itu juru bicara Fraksi Partai Golkar Efredi Julianto, juga menyoroti soal PAD. Meskipun terdapat peningkatan dari tahun lalu, namun pada tahun 2017 hanya 59 persen. Padahal OPD yang menerima dan mengelola sudah dibedakan.

Berbeda dengan PDI Perjuangan dan Golkar, lima fraksi lainnya yaitu Demokrat, PAN, Hanura, Bintang Kebangkitan Nasional serta Fraksi Gerindra Sejahtera menyepakati nota pengantar keterangan LKPJ Bupati OKI 2017 dibahas ke tingkat komisi. (irwan)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.