Halloween party ideas 2015



JAKARTA -- Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan KTP berbasis elektronik (KTP-el) Setya Novanto divonis 15 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Novanto dinilai secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. 

"Mengadili, menyatakan terdakwa Setya Novanto bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana oleh karena itu 15 tahun penjara," kata Ketua Majelis Hakim Yanto saat membacakan putusan di Pengadilan TIpikor, Jakarta Pusat, Selasa (24/4). 

Dalam uraian fakta-fakta sidang, Hakim menyebut korupsi bermula saat Menteri Dalam Negeri saat itu Gamawan Fauzi mengirim surat ke Kementerian Keuangan dan Bappenas perihal pengubahan pembiayaan pengadaan proyek KTP-el yang mulanya dari hibah luar negeri menjadi rupiah murni. 

Untuk memperlancar anggaran pembiayaan KTP-el, pejabat Kemendagri Irman dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong membuat kesepakatan dengan Ketua Komisi II Burhanudin Harahap akan memberikan fee kepada anggota DPR yang akan diberikan oleh Andi Narogong. 

Kesepakatan itu diketahui pejabat Kemendagri lain, yakni Sugiharto dan Diah Anggraeni. "Selanjutnya untuk memperlancar proses anggaran Andi mengajak Irman, Sugiharto dan Diah Anggraeni (pihak Kemendagri) menemui orang dekat yang dikenal sebagai Setya Novanto. Sebab, Novanto yang merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar dianggap sebagai kunci keberhasilan anggaran KTP-el," beber hakim. 

Dalam pertemuan, Irman membicarakan perihal pengadaan proyek KTP-el dan menanyakan soal anggaran. Saat itu, eks Ketua DPR itu berjanji bakal membantu dan mengoordinasikan perihal anggaran. 

Setelah dipastikan adanya anggaran, Novanto bertemu pengusaha yang menjadi penyedia chip KTP-el, Johannes Marliem. Dalam pertemuan, Novanto meyakinkan ada anggaran. 

Selanjutnya, dibuat dan diatur perusahaan-perusahaan yang bakal mengerjakan proyek KTP-el. Irman, Sugiharto, dan Diah Anggraeni juga mengatur supaya Konsorsium PNRI memenangi pengerjaan proyek. 

Hakim melanjutkan, setelah disetujui perubahan pembiayaan rupiah murni dan pengerjaan tahun jamak, para pengusaha mulai ditagih untuk membayar fee sebesar 5 persen dari nilai proyek. 

Uang untuk Novanto menjadi tanggung jawab dari PT Quadra Solution. Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo membayarkan uang itu ke Johannes yang selanjutnya disalurkan. 

Novanto mendapat jatah US$7,3 juta dari Johannes Marliem melalui Irvanto Hendra Pambudi, keponakan Novanto, sebesar US$3,5 juta dan Made Oka Masagung sebesar US$1,8 juta dan US$ 2 juta.  "Uang-uang tersebut rencananya diperuntukkan bagi Setya Novanto," imbuh Hakim. 

Eks Ketua Umum Partai Golkar itu juga menerima jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 senilai US$135 ribu dari Andi Narogong dan Johannes. Jam tangan dikembalikan pada Andi lantaran KPK sedang menyidik kasus Korupsi KTP-el. 

Novanto dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun hal hal yang memberatkan perbuatan terdakwa bertentangn dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas korusi dan korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Sementara Novanto diringankan karena berlaku sopan dan belum pernah dihukum. 

Novanto juga diharuskan membayar uang pengganti US$7,3 juta selambat-lambatnya satu bulan setelah hukman berkekuatan hukum tetap. Serta hak politik Novanto dicabut lima tahun setelah dia menjalani masa hukumannya. (*)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.