Halloween party ideas 2015

Plt. Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyo Soemarto bersama  Ketua Tim Penilai Anggit Wardoyo saat datang pada kegiatan lomba ketahanan keluarga BKB, Rabu (18/04/2018).

journalnusantara.co.id -- Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan pembinaan kader Posyandu, Dinas Kesehatan Lampung Tengah ikut memberikan sumbangsih untuk menyukseskan lomba ketahanaan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB) tingkat Provinsi Lampung tahun 2018.

Posyandu merupakan bagian yang menjadi objek penilaiaan bagi tim provinsi. Sebab, peranan posyandu erat hubungannya dengan Ibu dan bayi balita dan Dari Kabupaten Lampung Tengah, Posyandu Kampung Totokaton, Kecamatan Punggur, ikut dalam penilaian lomba tingkat provinsi tersebut.

Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Tengah Ny. Ellya Loekman di dampingi Plt. Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyo Soemarto menerima sekapur sirih dari penari cilik pada pembukaan Lomba Ketahanan Keluarga BKB.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Tengah Hairul Azman, pada kesempatan itu mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan balita melalui posyandu yang berada di kampung-kampung sebagai upaya pencegahan dini kasus kesehatan stunting (cacingan).

“Anak-anak yang melihat pertunjukan panggung boneka cukup antusias. Ini menjadi salah satu yang kami lakukan untuk meningkatkan kunjungan ke Posyandu bagi para Ibu dan balita. Tapi, sejauh ini kunjungan Ibu dan balita ke Posyandu di Lampung Tengah cukup baik,” kata Hairul Azman.
  
Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Lampung Tengah Ratoyo saat mengunjungi kegiatan lomba.

Ia berharap Kabupaten Lampung Tengah dapat terpilih menjadi pemenang dalam Lomba Ketahanan Keluarga BKB yang terintegrasi dengan Posyandu. Sehingga, dapat mewakili Provinsi Lampung ke lomba serupa ditingkat nasional.

Sebelumnya, Lomba Ketahanan Keluarga BKB Tingkat Provinsi lampung tahun 2018 dilaksanakan di TK Pertiwi Kampung Totokaton, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah, Rabu (18/4), kegiatan ini diketuai tim penilai Anggit Wardoyo, S.Sos, M.M. dan diterima langsung oleh Plt. Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto dan Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Tengah Ellya Loekman serta Kepala OPD.

Seorang Da'i cilik memberikan tauziah pada kegiatan lomba ketahanan keluarga BKB.
Loekman mengatakan, bahwa pembangunan keluarga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, yaitu Tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.

Pada penilaiaan lomba Ketahanan Keluarga  BKB yang terintegrasi dengan Posyandu, menampilkan panggung boneka. Panggung boneka dengan cerita tersebut bertujuan untuk menarik perhatiaan balita datang ke Posyandu. Jadi, balita akan senang dan tidak takut untuk dilakukan imunisasi.(ADVERTORIAL)



WAY KANAN -- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Way Kanan menerima Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Penyerahan kartu JKN KIS kepada anggota Satpol PP dan Damkar langsung diserahkan Bupati Kabupaten Way Kanan Raden Adipati Surya, di Aula PKK Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Kamis (31/5).

“Terima kasih untuk terus melakukan pembenahan untuk menjadi lebih baik kedepannya, terus tegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Way Kanan serta terus semangat dan jaga kekompakan antar anggota agar tidak terjadi perpecahan,” ujar bupati dalam sambutannya.

Adipati, menegaskan kepada seluruh jajaran dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar agar selalu menjaga kesehatan dan akan ditindak tegas jika terbukti terlibat narkoba.

Sebagai upaya Peningkatan jumlah kepesertaan JKN KIS maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan mendaftarkan Anggota Polisi Pamong Praja dan Satuan Pemadam Kebakaran, yang merupakan bentuk perhatian Pemerintah terhadap Tenaga Kontrak Daerah.

"Program JKN KIS ini merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan kebijakan dan agar dapat dipergunakan dengan baik sesuai dengan aturannya," kata dia. 

Jika suatu saat terbukti ada jajaran dan anggota Pol PP dan Damkar yang terlibat obat-obatan terlarang maka akan langsung dilakukan pemecatan. "Tidak akan ada lagi pembinaan seperti sebelumnya. Ini dilakukan sebagai langkah tegas Pemerintah Daerah untuk memberantas penyebaran dan penggunaan narkotika di lingkungan Pemerintah Daerah," tegasnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kompol Suwandi, menambahkan bahwasannya dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja terdapat 44 orang Pegawai Negeri Sipil, 234 orang tenaga kontrak POL PP, 70 orang tenaga kontrak Damkar serta 4 orang honorrer dengan jumlah keseluruhan 352 orang. (*/lp)




BANDAR LAMPUNG -- Guna menjaga stabilitas harga komoditas utama dipasaran, Satgas Pangan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung mengadakan penetrasi pasar, Kamis (31/5).

Wakil Ketua TPID Lampung Budiharto Setyawan mengatakan, penetrasi pasar merupakan upaya untuk mengendalikan harga yang dimungkinkan bisa melonjak  selama ramadan hingga mendekati Idul Fitri. 

"Kami satgas pangan TPID Lampung terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) salah satunya dengan penetrasi pasar," kata Budiharto.

Dijelaskannya, dalam penetrasi pasar itu, Satgas Pangan memfokuskan pada komoditi daging ayam, telur ayam serta daging sapi yang dijual dibawah harga pasar. "Kegiatan itu diharapkan juga dapat membantu masyarakat dalam hal ketersedian dan keterjangkauan harga komoditas," Ujarnya.

Berbagai instansi yang tergabung fala.  Satgas Pangan TPID Provinsi Lampung diantaranya Dinas Perdagangan Lampung, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung, Dinas Ketahanan Pangan Lampung, Bulog Divre Lampung dan Polda Lampung. 

"Penetrasi pasar kami lakukan di di Pasar Panjang, Pasar Gintung dan Pasar Kopindo Metro," imbuhnya. 

Dijelaskannya, stok komoditi pada saat penetrasi di Bandar Lampung yakni 200kg daging sapi, 1 ton telur ayam, 250 ekor daging ayam. Sedang di Metro 200 kg daging sapi, 1 ton telur ayam, 200 ekor daging ayam.  Untuk jarga daging sapi Rp80 ribu/kg, telur Rp21 ribu/kg, dan daging ayam 31.500/kg. (*)




BATAM -- Sebuah kapal penyeberangan roll on roll off (roro) KMP Paray rute Penarik-Jagoh, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri, terbakar. Kebakaran terjadi di Pelabuhan ASDP Jagoh, Lingga, Rabu (30/5) sekitar pukul 18.05 WIB.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kapal sudah tiba di pelabuhan dan seluruh penumpang sudah turun di dermaga Pelabuhan ASDP Jagoh.

Penyebab kebakaran belum diketahui. Regu pemadam kebakaran yang tiba di lokasi terus berusaha memadamkan api. Kebakaran hampir melahap seluruh bagian kapal.

Infornasi yang dihimpun, kapal roro tersebut sudah dalam keadaan kosong ketika kebakaran terjadi. Tidak ada kendaraan yang dilaporkan ikut dilahap si jago merah. "Kapal dalam keadaan kosong," ujar Kasi Operasi SAR Tanjungpinang, Eko Suprianto, Rabu (30/5).

Eko mengatakan, informasi yang diperoleh di lapangan, penyebab kebakaran karena korsleting listrik. Petugas dari Basarnas Lingga, BPBD Lingga, polisi, Dinas Perhubungan masih berada di lokasi. "Regu pemadam terus berupaya memadamkan kebakaran yang terjadi di kapal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini," ujarnya.

Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Lingga, Novrizal, membenarkan peristiwa kebakaran itu. "Benar, ini lagi menuju ke Jagoh, Lingga," ujarnya. Ia belum dapat memberikan informasi rinci terkait kebakaran tersebut.

Kebakaran baru bisa dikendalikan sekitar pukul 18.45 WIB. Saat ini, kata Eko, proses memadamkan sisa kebakaran yang masih ada. "Saat ini sedang finishing setelah api berhasil dipadamkan," ujarnya.

Nahkoda dan ABK kapal roro tersebut juga mulai melakukan pembersihan. Kepolisian yang tiba di lokasi juga mengumpulkan informasi di lapangan. (*)



KOTA AGUNG -- Sebanyak 300 personil gabungan diantaranya melibatkan pihak Polisi, TNI, Pol-PP, Dishub, organisasi keagamaan, Pramuka dan PMI akan turut mengamankan jalannya arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1439 H di Kabupaten Tanggamus. Ini tertuang dalam rapat antara, Polres Tanggamus, Pemkab Tanggamus dan Pemkab Pringsewu usai pelaksanaan rapat sektoral di Aula Aryaguna Polres Tanggamus, Rabu (30/05).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanggamus Andi Wijaya didampingi Oleh Kapolres Tanggamus serta Kasdim, usai rapat Andi mengatakan bahwa, pihak pemda siap mendukung dalam pelaksanaan pengamanan dalam menyambut hari raya idul fitri, serta mendukung apa yang menjadi program pemerintah terutama dalam rangka memberikan rasa aman, nyaman untuk masyarakat disaat hari raya nanti.

“Kita juga dibantu oleh organisasi Pramuka, Palang Merah Indonesia (PMI) maupun dari organisasi masyarakat (Ormas), termasuk dari forum keagamaan yang nantinya akan turut mengamankan selama hari raya umat islam,” Ujar Andi Wijaya.

Serta Pemkab juga berharap pada masyarakat agar bisa juga memberikan bantuan dan dukungannya sehingga antara pemkab dan juga kepolisian bisa bersinergi dengan masyarakat untuk turut menjaga keamanan selama hari raya tersebut berlangsung.

“Jika globalnya, Kurang lebih 300 personel yang akan kita terjunkan diantaranya, Pihak Kepolisian, TNI, POL-PP, Dinas Perhubungan, Organisasi Masyarakat, dan Organisasi Kepramukaan dan lain-lainnya,” Ucap Sekda.

Kapolres Tanggamus AKBP I Made Rasma juga menambahkan bahwa, untuk antisipasi kejahatan jalanan seperti pungutan liar (pungli), begal, jambret dan lain sebagainya agar jangan sesekali mengusik keamanan di wilayah Polres Tanggamus.

Karena pihak kepolisian akan bertindak tegas kepada para pelaku kejahatan tersebut, terutama pungli yang sering terjadi pada pengguna yang melintasi Jalinbar. Dirinya mengimbau untuk menghentikan aktivitas tersebut, karena pihaknya akan melakukan penindakan yang dilakukan oleh kepolisian.

“Stop pungli, hentikan segera karena nanti bukan lagi imbauan yang akan kita berikan tapi tindakan tegas yang akan kita lakukan, dan juga pada para pelaku-pelaku begal yang mengganggu pengguna jalan raya,” tandas AKBP I Made Rasma.

Sementara itu Dandim 0424 Tanggamus yang diwakili Kasdim Mayor Inf Erwin Suhada menegaskan bahwa Kodim akan mendukung sepenuhnya penyelenggaraan kesiapan Pengamanan Perayaan Idul Fitri di Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu.

“Kodim siap mendukung terciptanya situasi yang aman dalam pelaksanaan hari raya idul fitri 1439 H,” pungkasnya. (*)




KALIANDA -- Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan melepas 20 dokter internship (Magang,red) yang telah menyelesaikan tugasnya selama setahun di Kabupaten Lampung Selatan ini.

Pelepasan dokter internship itu, dilaksanakan di Masjid Bani Hasan, Kalianda, Rabu (30/5), usai salat zuhur. Hadir dalam pelepasan itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampung Selatan Freddy SM, para ,Asisten Setkab Lamsel dan Direktur RSUD Bob Bazar Kalianda Diah Anjarini serta sejumlah pejabat Pemkab setempat.

Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, mengucapkan terima kasih kepada dokter yang selama setahun telah bertugas di kabupaten ini.  Pengabdian yang dilakukan para dokter internship tersebut telah  dirasakan manfaatya oleh masyarakat khususnya dibidang kesehatan.

“Saya menghaturkan terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini. Masyarakat senang dan puas. Hanya saja masyarakat Lamsel tentunya sedih. Karena, kita kekurangan dokter,” ujar Zainudin.

Dia berharap para dokter yang telah melaksanakan internship dapat terus mengabdikan diri di dunia kesehatan. Dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dimana pun bertugas. “Barang kali kalau ada yang cocok, senang dan betah disini, mau lanjut tugasnya sebagai dokter kami persilahkan dan tentunya bisa. Nanti mungkin honor dulu, mudah-mudahan jika nanti ada tes CPNS, kita dorong kita utamakan dibantu yang mau melanjutkan di sini,” katanya.

Sementara itu, Perwakilan dokter internship Riandes Roberta menyatakan terima kasih kepada Bupati Lampung Selatan beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lamsel yang telah memberikan perhatiannya mulai dari penerimaan tahun lalu.

“Kami ucapakan terima kasih kepada Bupati Lampung Selatan dan jajarannya. Karena, selama ini kami sudah dibimbing, diperhatikan dan juga kami sudah dipermudahkan untuk segala urusan,” kata Riandes.

Lebih lanjut dia juga berharap perpisahan tersebut bukan akhir dari hubungan dan silaturahmi yang telah terjalin baik selama kurun waktu setahun ini.

“Insya Allah sebagian besar dari kami akan berlanjut disni, hanya tinggal menunggu waktunya saja. Kalau diperbolehkan kami ingin mengabdikan diri disni,” tegasnya. (*) 




KOTA BUMI -- Ratusan massa yang tegabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung Utara (AMAL-LU) melaksanakan aksi demonstrasi turun kejalan menuntut hak kontraktor yang belum dibayarkan dari Tahun 2017, Rabu (30/5). 

"Roda pemerintahan daerah seakan tidak berjalan, dan program-program pro-rakyat seakan tidak berjala selama masa kepemimpinan Plt Bupati, Sri Widodo. Karena banyaknya permasalahan yang terjadi, dengan aksi ini kami meminta Kemendagri mencopotnya,” kata Juaeni, salah seorang Koordinator aksi AMAL-LU berdemonstrasi di halaman Pemkab Lampura.

Tuntutan mereka terdiri dari tiga poin, yakni meminta segera membayarkan uang PHO kontraktor 2017, membatalkan proses lelang di DPUPR karena dinilai tidak prosedural dan bersifat memaksa serta terindikasi KKN.  Kemudian, meminta ketegasan Kemendagri untuk segera mencopot Plt Bupati Lampura, Sri Widodo karena kebijakannya banyak menyalahi prosedural.

"Jadi ini adalah kontrol masyarakat terhadap kebijakan diambil pelaksana tugas Kepala daerah selama tiga bulan terakhir dalam kondisi realnya menganggu stabilitas roda pemerintahan dan keuangan. Sehingga perlu dikritisi, karena tidak pro rakyat dan memperkeruh suasan,” kata Gunadi, Koordinator aksi lainnya saat berorasi di halaman Pemkab Lampura.

Menurutnya, dua hal penting tuntutan mereka berawal dari memaksakan proses pelelangan dilakukan di OPD Dinas Pekerjaan Umum. Sebab, masalah keuangan daerah saat ini sedang dalam keadaan rapuh. Untuk pihaknya meminta kepada pemerintah disana mengevaluasi kebijakan tersebut.

"Serta masalah lelang jabatan kami  kurang memberikan manfaat, bahkan fakta dilapangan roda pemerintahan kurang berjalan. Dimana ditingkat kecamatan telah terjadi dualisme kepemimpinan, sehingga masyarakat yang meninginkan pelayanan menjadi terhambat," tambahnya.

Mereka berjalan dimulai dari depan Toserba Ramayana Kotabumi, menuju Pemkab Lampura dan berakhir di Kantor Kejaksaan Kotabumi. (*)



BANDAR LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendukung PT. PLN dalam percepatan pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 275 kV Sribawono, sebagai Program Strategis Nasional di Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran seluas 6,25 Ha.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung, Zainal Abidin saat memimpin Rapat Ekspose Rencana Kegiatan Pembangunan GITET tersebut di Ruang Rapat Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Rabu (30/5).

Menurut Zainal Abidin, GITET tersebut merupakan transmisi Sumatera Selatan – Lampung atau Gumawang – Lampung I. “Pihak PT. PLN sudah ekspose tentang lokasi, kemudian telah menyerahkan dokumen perencanaan kepada kita, dan sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Maka dukungan kita selanjutnya yakni kita akan membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang akan ditandatangani oleh Gubernur Lampung,” ujar Zainal.

Tetapi sebelum pihak Pemprov Lampung membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah tersebut, Zainal mengatakan PT. PLN harus terlebih dahulu melengkapi dokumen-dokumen perencanaan tentang tata lingkungan untuk menuju pada proses selanjutnya.

“Sebelum pihak Pemprov membuat tim, kita mengharapkan kepada pihak PT. PLN untuk melengkapi dokumen-dokumen perencanaannya terutama berkaitan dengan masalah kajian lingkungan di lokasi tersebut. Harus adanya dokumen terkait Analisis Dampak Lingkungan, jangan sampai begitu kita sudah bentuk tim persiapan, ternyata izinnya tidak keluar,” katanya.

Setelah hal itu dilakukan, lanjut Zainal, barulah dilakukan pendekatan kepada masyarakat sebagai pemilik lahan yang akan dibangunkan GITET 275 kV. “Kita mintakan persetujuan masyarakat, harapan kita masyarakat dapat setuju. Jika masyarakat setuju, prosedur persyaratan dokumen-dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi persetujuan Gubernur yang disebut dengan penetapan lokasi. Kita berharap walaupun ini program strategis nasional, dan dibutuhkan percepatan, tetapi disisi lain kita juga harus mematuhi aturan-aturan kaidah perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Terkait anggaran yang akan dikeluarkan, Zainal menyebutkan hal tersebut menjadi tanggung jawab dari pihak PT. PLN.”Pemprov hanya membantu dalam proses persiapan pengadaan tanah, masalah Uang Ganti Rugi (UGR), maupun pendanaan tim persiapan ini semua dari pihak PT. PLN. Setelah penetapan lokasi selesai, kita serahkan dokumennya kepada PT. PLN, selanjutnya pihak PT. PLN menyerahkannya kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengukuran dan membentuk satgas dan peruntukan daftar nominatif,” katanya.

Sementara itu, Deputi Manager Pertanahan PT. PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan, Agung Teguh mengatakan akan segera menyiapkan kelengkapan dokumen untuk lancarnya pembangunan GITET 275 kV tersebut. “Kami baru mau mengajukan proses pengadaan tanahnya terlebih dahulu, proses pengerjaannya baru bisa mulai dilaksanakan jika telah adanya proses pengadaan tanahnya terlebih dahulu. Kami akan membentuk persiapan-persiapan dokumen yang harus masih kami lengkapi,” ujarnya. (Humas Prov)


Rektor UIN Radin Intan H. Mukri memberikan sambutan pada acara buka bersama civitas, Rabu, (30/05/18). (foto: nila).
Bandar Lampung -- Besarnya kampus UIN Radin Intan Lampung merupakan kerja keras semua civitas akademika yang selama ini terus bekerja keras untuk memperkenalkan, serta mensosialisasikan kampus kepada masyarakat. Demikian dikatakan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Radin Intan Lampung H. Moh, Mukri, pada rangkaian acara buka bersama di Gedung Serba Guna (GSG) UIN Raden Intan Lampung, Rabu (30/5/2018).

"Alhamdulilah, saat ini UIN Radin Intan Lampung makin dikenal masyarakat, serta menjadi pilihan utama untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Ini tidak lepas dari kerja keras semua pihak," kata Prof. Mukri.

Menurutnya, bagi seluruh civitas akademika UIN Radin Intan Lampung yang telah bekerja keras, akan ada remon yang merupakan remon terbesar UIN se-Indonesia. Tentu, dengan remon ini diharapkan civitas akademika UIN Radin Intan Lampung bisa terus bekerja keras dan terus membesarkan kampus.

"Kita sangat berharap dengan pencapaian kita saat ini, kedepan akan terus lebih baik. Harapan ini juga harus bisa ditanamkan dalam diri seluruh civitas akademika UIN Radin Intan Lampung," terang Mukri.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kanwil Kementeian Agama (Kemenag) Provinsi Lampung Suhaili, Perwakilan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, dan seluruh civitas akademika UIN Radin Intan Lampung. (*)



BANDAR LAMPUNG -- Pejabat sementara (Pjs.) Gubernur Lampung, Didik Suprayitno, menekankan pentingnya sinergitas dan soliditas tiga pilar kamtibmas (ketertiban dan keamanan masyarakat). Yakni pemerintah daerah (pemda), TNI, dan Polri, dalam menjaga stabilitas keamanan di Lampung.

”Sinergitas tiga pilar tersebut dimulai dari dari tingkat rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi. Sehingga gangguan-gangguan kamtibmas seperti aksi teror dapat terdeteksi lebih dini,” ujar Didik saat memberi amanat dalam Apel Siaga Tiga Pilar, di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Rabu (30/5).

Didik mengungkapkan jika apel ini sekaligus untuk meningkatkan keamanan di Provinsi Lampung, terutama menjelang Pilkada serentak pada 27 Juni mendatang agar dapat berlangsung sukses dan lancar. Juga menjaga kambtimas menjelang Hari Raya Idul Fitri, Asean Games, serta pengamanan tahapan Pemilu 2019 yang sudah dimulai.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Angesta Romano Yoyol, yang menyampaikan amanat Kapolda Lampung, Suntana, menambahkan agar anggota tiga pilar kambtimas di Provinsi Lampung terus meningkatkan iman dan takwa.

Juga bersikap netral dan tidak berpihak selama Pilkada berlangsung, dapat menjadi sumber informasi, dan membantu dalam penyelesaian masalah, serta menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.

Tak berbeda dengan Pjs. Gubernur dan Kapolda, Komandan Korem 043/Garuda Hitam, Erwin Djatniko, menambahkan pihaknya berkomitmen memperkuat sinergitas dengan pemerintah daerah dan kepolisian untuk mendukung pengamanan di Provinsi Lampung.

”Sudah menjadi kewajiban kami untuk bertugas membantu pemerintah daerah dan kepolisian dalam proses pengamanan. Diminta ataupun tidak kami siap untuk membantu dengan tulus dan ikhlas,” ungkap Erwin. (Humas Prov)




BANDAR LAMPUNG -- Danrem 043/Gatam Kolonel KAV. Erwin Djatniko, S.Sos. turut serta menghadiri kegiatan Apel Tiga Pilar di lapangan Korpri, Rabu (30/05).

Kegiatan apel tersebut, dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Lampung Didik Suprayitno, Danrem 043/Gatam Kolonel KAV. Erwin Djatniko, S.Sos, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Angesta Romano Yoyol, Brigjen TNI Daru Cahyono, Danlanal, Danbrig 3 Mar, Kajati dan Ketua DPRD Prov. Lampung.

Sambutan Danrem 043/Gatam dalam apel tersebut, memberikan kenyakinan kepada seluruh masyarakat lampung, bahwa kami TNI bertugas harus dan wajib membantu pemerintah daerah mulai dari tingkat yang paling rendah sampai dengan provinsi, kemudian yang kedua kami wajib membantu kepolisian yang berada di wilayah sesuai dengan tugas yang diamanatkan kepada kami UU No 34 tahun 2004 tentang TNI.

Kita bekerja dengan tulus dan iklas diminta atau tidak minta, karena itu bagian tugas kami. Semoga kebersamaan ini jangan hanya pada saat tugas saja tapi kita terapkan di kehidupan sehari-hari, kebersamaan ini harus menjadi bingkai satu keluarga karena apabila kita satu keluarga tidak akan ada yang bisa memecah belah, tambah Kolonel KAV. Erwin Djatniko. (*)




BANDAR LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perhubungan dan pihak berwenang di daerah ini telah memetakan sedikitnya sembilan titik rawan kemacetan yang diprediksi terjadi pada angkutan Lebaran 2018 nanti, sehingga dipandang perlu mengantisipasi titik rawan tersebut sejak dini.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Qodratul Ikhwan, mengatakan peta daerah rawan macet sedikitnya sembilan titik yang tersebar di Lampung, yaitu di Pasar Unit II Kabupaten Tulangbawang, Pasar Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, Pasar Bandarjaya Kabupaten Lampung Tengah, Pasar Talangpadang Kabupaten Tanggamus, Pasar Pringsewu, Pasar Gadingrejo, Pasar Natar Kabupaten Lampung Selatan, THR Pasir Putih, dan sekitar Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.

"Kami perlu koordinasikan dengan berbagai instansi dan pihak untuk penanganan titik-titik rawan kemacetan itu, sehingga tidak menghambat kelancaran kendaraan arus mudik dan balik pada Lebaran 2018 nanti," ujarnya, Selasa (29/5).

Qodratul menyebutkan sejumlah kegiatan penting yang menjadi perhatian pihaknya bersama instansi terkait lainnya, selain penanganan pada titik-titik rawan kemacetan (hambatan samping dan perlintasan sebidang) setidaknya pada sembilan titik itu, diperlukan optimalisasi fungsi terminal dengan melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan angkutan penumpang umum, pemantauan tarif angkutan umum, dan ramp check.

"Perlu pula disiapkan penyediaan area istirahat di jalur Jalan Lintas Sumatera, memprioritaskan angkutan penumpang umum dalam pengaturan di lapangan, penyediaan sarana informasi mudik Lebaran, pengawasan keselamatan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pembatasan operasional angkutan barang, penyiapan mobil derek, alat-alat berat pada lokasi tertentu, dan pengaturan penumpang di terminal, pelabuhan penyeberangan, stasiun, dan bandara di Lampung," katanya lagi.

Selain mewaspadai dan perlu antisipasi penanganan pada daerah rawan macet, Dishub Lampung bersama instansi terkait juga mengingatkan untuk mewaspadai daerah rawan longsor dan banjir di Lampung, antara lain terdapat empat lokasi rawan longsor dan enam lokasi rawan banjir di seluruh Lampung. Pihaknya sudah menginformasikan peta daerah rawan longsor dan banjir tersebut.

Pihaknya mengantisipasi agar pelaksanaan mudik dan balik Lebaran 2018 terselenggara dengan aman, nyaman, efektif dan efisien, kata Qodratul pula.

Provinsi Lampung memiliki ruas jalan nasional (Jalan Lintas Sumatera) sekitar 1.100 km, dan jalan provinsi sepanjang sekitar 1.700 km. Kondisi jalan nasional dan provinsi itu, kini sebagian masih rusak dan tengah dalam perbaikan maupun perawatan yang diperlukan dan diharapkan mendekati Lebaran sudah dalam kondisi baik.

Khusus keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Provinsi Lampung, informasi disebarluaskan oleh Diskominfotik Provinsi Lampung menyebutkan rencana JTTS yang bisa digunakan untuk Jalur Alternatif Mudik Lebaran 2018 ini di Provinsi Lampung, yaitu ruas Bakauheni (Lampung Selatan)-Terbanggi Besar (Lampung Tengah) operasional 13,9 km dan fungsional 88,4 km (Segmen Bakauheni-Kotabaru, Branti-Metro/Masgar, dan Gunung Sugih-Terbanggi Besar).

Kemudian ruas tol Terbanggi Besar (Lampung Tengah)-Kayu Agung (Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan) fungsional 22 km (Segmen Terbanggi Besar-Terusan Nunyai dan Menggala, Tulangbawang).

Jalur fungsional ialah konstruksi utama sudah selesai dan dapat dilalui dengan kondisi baru satu jalur, dengan dua lajur jalan yang bisa dilalui. Jalur tol itu telah dilengkapi rambu, delineator, marka, dan penerangan jalan. Terdapat pula tempat istirahat sementara pada beberapa lokasi (parkir, toilet dan musala). (*/an)



SURABAYA -- Kepolisian mengungkap nama-nama korban kebakaran di rumah kos perkampungan padat penduduk Jalan Kebalen Kulon 2 Nomor 9 Surabaya, Jawa Timur. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera merilis nama-nama tersebut setelah polisi menggali keterangan dari Hadiri, pemilik kos, Selasa (29/5) malam.

Dia memaparkan, dalam kebakaran yang terjadi di rumah kos berlantai dua tadi siang pada sekitar pukul 14.30 WIB itu menelan korban delapan penghuninya meninggal dunia. Terdata para korban yang meninggal dunia dua di antaranya adalah penghuni kamar nomor 2 di lantai 1, yaitu bernama Noviyanti, usia 28 tahun, beserta putranya Dita, yang masih berusia dua tahun.

Kebanyakan korban meninggal lainnya adalah penghuni di lantai 2, dua di antaranya adalah penghuni kamar nomor 5, Yaitu Tina Rismayanti, 30 tahun, dan bayinya, Bintang, yang masih berusia 3 bulan. Selain itu korban meninggal juga merenggut satu keluarga yang menghuni kamar nomor 6 di lantai 2, yaitu terdiri dari suami-istri Aan (35) dan Yanti (39), beserta dua putranya Prabowo (8) dan Sen-sen (6).

Meski nama-namanya telah diketahui, seluruh korban meninggal yang saat ini berada di kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo masih harus diidentifikasi karena kondisinya masih sulit dikenali akibat luka bakar yang membuatnya gosong. Selain itu, Barung menandaskan, terdapat empat korban luka-luka yang saat ini dirawat di dua rumah sakit di Surabaya.

Dua di antaranya adalah penghuni kamar nomor 3 di lantai 2, yaitu Retno, usia 33 tahun, besarta bayinya, Starla, yang masih berusia 11 bulan, yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (PHC) Surabaya.

"Ibunya mengalami trauma dan terkilir setelah menyelematkan diri dengan cara melompat dari lantai 2. Sedangkan bayinya mengalami luka melepuh di bagian kaki dan telinga," katanya.

Dua korban yang mengalami luka-luka lainnya adalah penghuni kamar nomor 4 di lantai 2, yaitu Sugeng Setiadi (31) dan istrinya Sri Fatmawati (21) yang sedang hamil tujuh bulan.

"Keduanya dirawat di Rumah Sakit Umum Dr Soewandi Surabaya. Sugeng Setiadi mengalami luka patah tangan di siku kirinya, istrinya mengalami luka lecet di tangan kanan akibat menyelematkan diri dengan cara melompat dari lantai 2. Sedangkan janin di dalam kandungan ibunya dinyatakan dalam kondisi sehat," ucap Barung. (*)




BANDAR LAMPUNG -- Kebijakan pemerintah yang menetapkan PPN 10% terhadap eskpor biji kopi mendapat penolakan dari para pengusaha kopi di Lampung. Pengenaan PPN dinilai sangat merugikan eksportir dan banyak perusahaan kopi orientasi ekspor mengalami kebangkrutan.

“Kami keberatan PPN sebesar 10%. Karena yang kami ekspor berupa biji kopi bukan kopi bubuk,” kata Ketua Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) Lampung, Juprius.

Menurut Juprius, seharusnya ekspor biji kopi tak dikenakan PPN mengingat yang dijual masih berbentuk biji. Berbeda apabila dijual ke perusahaan nasional seperti Kapal Api dan Mayora yang telah berbentuk bubuk.

Apalagi kata dia, berdasarkan data AEKI, dari 300 eksportir yang ada di Lampung pada 1990, sekarang tinggal 15 perusahaan yang aktif. “Kami menjual biji kopi mencari keuntungan hanya Rp100 hingga Rp200 per kilogram. Jika masih dikenakan PPN 10%, bangkrut kami,” ujarnya.

Menurut dia, pada 2014, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan DJP Bengkulu-Lampung untuk menindaklanjuti keberatan pengusaha atau eksportir kopi terkait kebijakan pengenaan PPN 10 persen untuk ekspor biji kopi. Namun hingga sekarang tidak ada realisasinya.

Ketua Asosiasi Suplayer Kopi Lampung (ASKL) Mulyadi menyatakan, sangat keberatan pengenanaan pajak pertambahan nilai untuk biji kopi. Kebijakan ini selain merugikan pengusaha juga petani kopi. Pengenaan pajak penghasilan juga dinilai cukup tinggi dari sebelumnya 0,25% hingga 0,5% menjadi 0,75%.

Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu-Lampung Erna Sulistyowati mengatakan, akan memberikan penjelasan secara mendetail kepada pengusaha atau eksportir kopi terkait PPN tersebut.

“Sebenarnya pengenaan PPN itu telah diatur dengan ketentuan yang berlaku. Setelah Lebaran kami akan mengundang pelaku usaha terutama pengusaha atau eksportir kopi terkait penjelasan PPN,” tambahnya. (*)




BANDAR LAMPUNG -- Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS ) akan menerapkan sistem satu arah saat mudik dan arus balik lebaran tahun 2018 mendatang. Arus kendaraan ke Provinsi Lampung dan seterusnya akan diurai masuk pintu tol Bakauheni (Lampung Selatan), hingga menuju arah Sabah Balau (jalur atas).

Manajer Teknik PT Waskita Karya, Marsesa Edward, mengatakan untuk arus mudik dan arus balik kita gunakan sistem satu arah, jadi fungsionalnya hanya satu badan jalan di jalur kiri JTTS, namun akan kita beri sandaran. Dengan demikian, arus kendaraan yang masuk nanti bisa terpecah.

“Sehingga yang ingin menuju ke jalur atas satu arah, dan pulang ke jalur bawah (Bakauheni) juga satu arah,” ujarnya di Gedung DPRD, Senin (28/5).

Marsesa menjelaskan, untuk menghindari kemacetan di Kota Metro, kita telah membuatkan jalur alternatif keluar pintu tol, lalu untuk mengurai kemacetan di Bandar Jaya (Lampung Tengah) bisa melewati Simpang Susun, Gunung Sugih II, keluar di Simpang Susun, Terbanggi Besar. Untuk penggunaan jalur tol pada malam hari, pihak dari Ditlantas yang lebih mengetahui karena belum uji keamanan dan segala macam pendukungnya. Kendati demikian, kita nanti akan ikut melakukan pengujian ruas jalan di tanggal 7 dan 8 Juni 2018 mendatang.

“Nanti baru bisa ketahuan, apakah sudah layak untuk dipergunakan pada malam hari atau belum. Pasalnya, masih banyak perlintasan yang sebidang,” paparnya.

Mengenai target penyelesaian, dirinya mengaku, untuk persoalan tanah sudah 100 persen selesai. Hanya saja ada tambahan lahan yang harus dibebaskan sesuai dengan penlok yang direvisi.

“Mungkin setelah Hari Raya Idul Fitri ada pembebasan tambahan lahan. Mengingat dibeberapa titik perlu dilakukan penimbunan tanah agar sedikit tinggi. Insya Allah, target di bulan September atau Agustus sudah selesai, hanya tinggal rigid aspal, jadi kalau kami mau lakukan pengecoran sudah tidak terkendala cuaca lagi,” jelasnya. (*)




JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan perusahaan yang tidak memberi THR kepada karyawannya akan disanksi, salah satunya didenda lima persen dari total THR.

"Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran THR akan dikenakan denda sebesar lima persen, perusahaan juga tetap harus membuat THR kepada karyawannya," kata Hanif, Jakarta, Senin (28/5).

Selain itu perusahaan tersebut akan diberi teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha. Dia mengatakan THR adalah hak karyawan, maka perusahaan harus membayar THR sesuai dengan aturan.

THR wajib diberikan setiap perusahaan kepada pekerja/buruh paling lambat H-7 lebaran sebesar uang gaji satu bulan sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat (4) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR.

Tahun ini Kementerian Ketenagakerjaan kembali membuka posko THR yang dapat menerima aduan dari masyarakat terkait THR yang telat dibayar, dibayar namun besarannya tidak sesuai, atau THR yang tidak dibayar.

Posko ini bekerja mulai hari ini 28 Mei hingga 22 Juni 2018. Dalam pengaduan atau pelaporan Hanif menekankan pentingnya mencantumkan identitas pelapor secara jelas.

Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, petugas menemukan kesulitan untuk memverifikasi laporan yang masuk karena ada identitas yang tidak jelas. "Identitas jelas, petugas menjadi lebih mudah menemukan kontak personnya maupun pihak-pihak yang diperlukan untuk pendalaman dalam suatu kasus," katanya.

Hanif menambahkan, Posko Satgas THR ini tidak hanya menjadi sarana bagi pekerja mengadukan permasalahan THR, namun juga dapat menjadi rujukan perusahaan untuk berkonsultasi terkait pembayaran THR. (*/an)



PESAWARAN -- Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno melakukan Safari Ramadhan ke Kabupaten Pesawaran Selasa (29/5), tepatnya di Masjid Nurul Iman, Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan Tegineneng. Pada kesempatan itu, Didik mengajak masyarakat Pesawaran menjaga ukhuwah Islamiyah dan mendukung pembangunan Provinsi Lampung.

“Acara ini kita jadikan momentum untuk saling menjaga ukhuwah islamiyah serta menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, rasa saling percaya terhadap saudara seakidah dan meningkatkan kuahtas keimanan, ketaqwaan kita kepada Allah SWT,” ujar Didik.

Didik meminta masyarakat di Provinsi Lampung terus mendukung pembangunan. Menurutnya, terdapat beberapa indikator makro bahwa pembangunan Provinsi Lampung mengalami perbaikan dan menunjukkan hasil yang cukup membanggakan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

“Telah banyak pembangunan di Lampung yang mengalami perkembangan yang cukup pesat di berbagai aspek kehidupan, baik dari pertumbuhan ekonomi maupun infrastruktur,” katanya.

Pembangunan tersebut diantaranya yakni Program Gerbang Desa, yang ditargetkan 380 desa dapat terangkat dari status tertinggal pada 2018, dan Program Lampung Kompeten menargetkan sertifikasi kompetensi bagi 196.850 profesi selama 2016-2019.

Lalu, Program Listrik Desa, di mana di 2017 bakal mengaliri 26 desa, di 2018 sebanyak 38 desa dan 2019 sebanyak 34 desa yang pada akhirnya mewujudkan Lampung Terang 2019, serta melakukan sertifikasi terhadap 64 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di seluruh Lampung dan ditargetkan 290 puskesmas yang ada di seluruh Lampung meraih akreditasi pada 2018.

Selain itu, pembangunan yang juga terus berjalan yakni Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang segera dioperasikan pada 2018 mendatang. Juga pembangunan Bandara Radin Inten II menjadi Embarkasi Haji Penuh dan Bandara Internasional. Pembangunan lainnya, perbaikan dan penambahan fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), dengan target menjadi Rumah Sakit T ipe A pada 2019.

“Insyallah sebagian dari jalur jalan tol dapat digunakan untuk jalur mudik lebaran. Lampung akan terus semakin maju dengan dilakukannya terus pembangunan-pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pembangunan Pemprov Lampung di Kabupaten Pesawaran sendiri, juga telah menunjukkan peningkatan dan hasil yang cukup memuaskan diberbagai bidang, terutama bidang infrastruktur.

Di antaranya menargetkan kondisi jalan mantap 80 persen sepanjang 1304,49 Km untuk mendukung konektivitas serta akses pariwisata. Provinsi Lampung tetap memperioritaskan ruas jalan Padang Cermin Teluk Kiluan, Way Umbar dan Sp. Umbar-Putih Doh di Kabupaten Pesawaran dan Tanggamus.

“Saya mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran dan segenap masyarakat, untuk saling bahu membahu mendukung pelaksanaan program pembangunan baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran maupun Provinsi Lampung,” katanya.

Pada bagian lain, Didik menyinggung masalah pencegahan terorisme yang sedang melanda di beberapa tempat di Indonesia. Pjs. Gubernur mengajak masyarakat selalu waspada serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat. “Bila ada yang mencurigakan segera laporkan kepada aparat keamanan,” ujarnya.

Sementara itu, ucapan selamat datang disampaikan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona atas kehadiran Pjs. Gubernur Lampung beserta jajaran Pemprov Lampung. “Atas nama masyarakat, saya ucapakan selamat datang kepada pak pjs beserta rombongan di Kabupaten Pesawaran tepatnya di Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan Tegineneng,” katanya.

Dendi mengatakan Kecamatan Tegineneng merupakan salah satu daerah yang dilalui jalan tol. Dia berharap hal tersebut akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat sekitar.

“Insyallah atas pembangunan jalan tol ini bisa bermanfaat nantinya oleh masyarakat, khususnya Pesawaran umumnya masyarakat Lampung. Dengan adanya pembangunan jalan tol akan ada kawasan ekonomi baru tumbuh, yang fungsinya bagaimana mencari peluang usaha baru, tenaga kerja baru, bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Tegineneng,” ujarnya.

Pada Safari Ramadhan ini dilakukan penyerahan bantuan dari Pemprov Lampung berupa 100 paket sembako untuk kaum duafa.

Selain itu, ada juga penyerahan bantuan dari Pemkab Pesawaran berupa hibah untuk masjid sebesar Rp5 Juta dan ambal sebanyak dua gulung. Lalu, bantuan bedah rumah layak sehat sebesar Rp16 Juta untuk dua rumah dari Baznas Kabupaten Pesawaran dan Program Sedekah (Beras Sedekah) sebanyak 100 paket untuk kaum duafa serta santunan untuk anak yatim. (Humas Prov)




JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, proporsi terbesar formasi CPNS tahun 2018 akan difokuskan untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis, guna mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

Oleh karena itu, rekrutmen CPNS akan diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, tenaga pendukung pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, serta ketahanan pangan.

“Kita memerlukan spesialisasi keahlian, sehingga perencanaan dan usulan ASN baru harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional/daerah, dan sasaran nawacita, sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional,” ujarnya, Selasa (29/5).

Saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Nasional adalah 4,3 juta lebih, dengan proporsi terbesar selain guru adalah tenaga pelaksana/administrasi, sebesar 1,6 juta atau sekitar 38%. Untuk mendukung terciptanya birokrasi berkelas dunia tahun 2024, pemerintah menyelenggarakan program strategis yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, hingga reformasi kesejahteraan.

Menteri Asman juga menyinggung bahwa Indonesia dan dunia tengah menghadapi perubahan cepat di era industri 4.0 yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik.

“Oleh karena itu, diperlukan ASN yang profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki daya hospitality, entrepreneurship, dan networking, serta tentunya tetap harus memiliki rasa nasionalisme dan berintegritas,“ tambahnya.

Untuk itu, dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS harus berdasarkan enam prinsip yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari prartik KKN serta tidak dipungut biaya.

“Forum Konsultasi dan Validasi Usulan Kebutuhan PNS ini bertujuan untuk memastikan bahwa usulan Kebutuhan PNS pada Kementerian/Lembaga tahun 2018 sudah sesuai dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan organisasi sehingga tidak terjadi mismatch,“ imbuhnya. (*)





SUKADANA,  JNNews -- Dalam rangka antisipasi kenaikan harga pada bulan suci ramadhan tahun 2018 dimana permintaan masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok  mengalami peningkatan secara signifikan diikuti lonjakan harga jual bahan kebutuhan pokok. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar kegiatan pasar murah di Desa Rantau Fajar Kecamatan Raman Utara,  Senin (28/5).

Selain Desa Rantau Fajar Kecamatan Raman Utara, Pemerintah kabupaten Lampung Timur juga akan menggelar Kegiatan Pasar Murah di 6 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur, antara lain tanggal 30 Mei di Desa Sumur Kucing Kecamatan Pasir Sakti, 31 Mei di Desa Mekar Jaya Kecamatan Jabung,  4 juni di desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung,  5 Juni di desa Bumi Mas Kecamatan Batanghari, dan tanggal 6 juni di desa Mulyo Asri Kecamatan Bumi Agung. 

Sementara itu jumlah kupon dan rincian bahan pokok yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dibagikan pada setiap kegiatan Pasar Murah ialah, jumlah total 3600 kupon untuk Beras dengan harga Rp35.000, 6 ribu kupon untuk Minyak Goreng satu liter seharga Rp8.500, 6 ribu kupon untuk satu kilogram Gula Pasir seharga Rp9.000, 6 ribu kupon untuk satu kilogram Tepung Terigu seharga   Rp6.500, 6 ribu kupon untuk satu botol sirup seharga Rp9.000, 6 ribu kupon untuk satu kilogram Mentega seharga Rp32.000, serta 6 ribu kupon untuk satu botol Coca Cola,  Sprite, Fanta seharga Rp9.000.

Dalam sambutannya Plt Bupati Lampung Timur mengatakan "Kita berharap mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita tingkatkan di tahun-tahun yang akan datang dalam rangka menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok di bulan suci ramadhan dan hari raya idul fitri. Sekaligus dalam rangka membantu saudara kita yang membutuhkan, ini juga merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat kita di Lampung Timur ini,” ujarnya.

Dilain pihak salah satu warga mengungkapkan bahwa ia merasa sangat bersyukur sekaligus bertrimakasih kepada pemerintah kabupaten Lampung Timur karena dengan adanya pasar murah ini ia merasa sangat terbantu dan mengurangi sedikit bebannya dalam membeli bahan pokok yang dibutuhkan.

Hadir dalam acara tersebut Plt Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari,  Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Junaidi,  Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rosdi,  Kapolsek Raman Utara,  Iptu Rahadi,  Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Timur Putri Ernawati Zaiful Bokhari, Ketua Darmawanita Persatuan Lampung Timur Yossy Syahrudin, serta Camat Raman Utara Adnan. (apri)



WAY KANAN -- Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam Rangka Kesiapan Ops Ketupat Krakatau 2018 di Aula Adi Pradana Polres Way Kanan, Senin (28/05).

Polres Way Kanan Bersama Pemerintah Daerah Dan TNI Akan Membuat 2 Posko Mudik di Sepanjang Jalan Lintas Tengah Sumatera Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Doni wahyudi, S.IK Way Kanan menyiapkan 2 Posko Pelayanan di antaranya Posko Res Area dan Posko Way Tuba, dua posko ini sangat dibutuhkan sehingga kekuatan personil terkonsentrasi di dua posko tersebut sehingga sangat penting terutama antisipasi kejadian laka lantas dan Tindak Pidana Curas.

Kapolres Way Kanan Menyampaikan :
– Kegiatan ini merupakan kegiatan Rakoor Lintas Sektoral guna persiapan dalam pelaksanaan Ops Ketupat Krakatau 2018.
– Polres Way Kanan menyiapkan 2 Posko Pelayanan di antaranya Posko Res Area dan Posko Way Tuba, dua posko ini sangat dibutuhkan sehingga kekuatan personil terkonsentrasi di dua posko tersebut sehingga sangat penting terutama antisipasi kejadian laka lantas dan Tindak Pidana Curas.

SPBU merupakan tempat istirahat Para Pemudik sehingga para pemudik nyaman dalam melanjutkan perjalanan mudik apabila ada kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat maka fungsi jasa raharja yang berperan.

Untuk Posko Yang di Way Tuba dekat dengan Puskesmas Way Tuba yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang mudik apabila mengalami kesehatan yang kurang baik. (*)



GUNUNG SUGIH -- Polres Lampung Tengah akan menempatkan para penembak jitu di sejumlah titik rawan kemacetan dan rawan kriminalitas di jalur mudik lebaran tahun 2018. Hal tersebut merupakan upaya dari kepolisian untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemudik. 

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres)  Lampung Tengah AKBP Slamet Wahyudi, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan jalur lingkar barat dan rekayasa lalulintas menggunakan jalur tol. Pihaknya juga akan meningkatkan pengamanan di jalur mudik yang ada di Lampung Tengah."Persiapan angota sudah, ada 350 personel yang kita terjunkan," ujar Kapolres Slamet Wahyudi, Minggu (27/5).

Slamet Wahyudi menjelaskan, pihaknya akan memperkuat pengamanan di jalur rawan di antaranya jalur Terbanggibesar,  jalur Merapi dan Poncowati. Selain itu, untuk jalur rekayasa lalulintas yang menggunakan jalan tol, juga akan mendapat perhatian khusus dari aparat kepolisian. 

"Kami akan perkuat pengamanan dan mengerahkan penembak jitu di titik rawan jalur Terbanggibesar, Merapi dan Poncowati. Untuk jalur tol, kami akan perkuat demgan patroli dan akan ada anggota yang melakukan pengamanan," paparnya. 

Ia menegaskan, jika terdapat oknum masyarakat yang melakukan pungutan liar (pungli), pemerasan dan tindak kriminal lainnya di jalur mudik tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas terukur. "Kalau ada yang pungli akan kita proses sampai P-21," tegasnya.

Saat mudik lebaran tahun 2018, pengaman di jalur mudik Lampung Tengah juga diperkuat dengan pengamanan gabungan antara TNI dan Polri yang melakukan pengamanan sampai perayaan hari raya selesai. (*)




PESAWARAN -- Pemerintah Provinsi Lampung terus mendukung peranan Marinir dalam pembangunan dan kemajuan Lampung. Hal itu diungkapkan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat saat menghadiri Upacara Serah terima jabatan (Seritjab) Komandan Brigade Infanteri (Brigif) -3 Marinir, dari Kolonel (Mar) Agung Trisnanto kepada Kolonel (Mar) Bambang Hadi Suseno, di Lapangan Mako Yonif-7, Ketapang, Teluk Pandan, Pesawaran, baru-baru ini.

“Keberadaan Marinir sangat mendukung pembangunan, Kemajuan dan Keamanan Provinsi Lampung. Hal ini terbukti dari tidak adanya gangguan maupun ancaman yang mengganggu stabilitas keamanan perairan di Provinsi Lampung. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung akan terus memperbaiki infrastruktur jalan menuju markas komando Pemerintah Provinsi Lampng terus berusaha selalu memperbaiki ruas jalan yang ada menuju mako, untuk memudahkan hubungan pasukan menuju daerah lain,” kata Taufik.

Taufik juga menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Kolonel (Mar) Bambang Hadi Suseno. “Dengan komandan yang baru ini mudah mudahan brigif lebih baik lagi ke depannya,” ujar Taufik.

Kolonel (Mar) Bambang Hadi Suseno, yang kini menjabat sebagai Komandan Brigif – 3 Marinir sebelumnya mengemban jabatan sebagai Danpuslatmar Kodiklatal di Surabaya Sedangkan, Kolonel (Mar) Agung Trisnanto yang sebelumnya Komandan Brigif-3 Marinir, Melanjutkan pendidikan lemhanas di Jakarta.

Dalam acara sertijab itu, inspektur upacara dipimpin langsung oleh Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen (Mar) Bambang Suswantono. Turut hadir sejumlah anggota Forkopimda Provinsi Lampung.

Brigif 3 mempunyai tugas membina satuan dalam menyiapkan kekuatan dan operasional sebagai satuan pendarat amfibi dalam rangka proyeksi kekuatan ke darat lewat laut, operasi pertahanan pantai dan tugas tempur lainnya.

Maka, keberadaan Brigif 3 Marinir sangat strategis dimana merupakan kekuatan militer terbesar di Lampung, juga berhadapan langsung dengan Selat Sunda sebagai jalur jalur pelayaran internasional. (Humas Prov)




BANDAR LAMPUNG -- Kementerian Sosial memberikan bimbingan dan pemantapan kepada ratusan pendamping sosial Progam Keluarga Harapan (PKH), dengan berbagai ilmu untuk meningkatkan kapasitas keluarga penerima manfaat seperti penguatan pentingnya pendidikan bagi keluarga tidak mampu. 

"Pendamping sosial PKH terdepan dalam pengentasan kemiskinan. Peran Pendamping Sosial PKH sangat bermanfaat dalam membantu pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan," kata Dirjen Perlindungan dan Jamsos Kemensos, R. Harry Hikmat pada acara Bimtap SDM pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) 2018 di Bandar Lampung, Minggu (27/5).

Ia menyebutkan, kegiatan itu merupakan upaya untuk menguatkan dedikasi para pendamping yang baru direkrut.

Bimtap, lanjutnya, berupa kegiatan pengembangan kepesertaan PKH di lapangan, seperti sosialisasi PKH, validasi,verifikasi, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS).

Kemudian pemutakhiran, hingga proses penyaluran bantuan kepada KPM membutuhkan peran serta secara langsung oleh Pendamping Sosial PKH untuk memperlancar kegiatan administrasi dan teknis dari daerah ke pusat.

Menurutnya, Bimtap angkatan ke-tujuh yang dilaksanakan selama tiga hari itu, harus bisa dimanfaatkan oleh peserta untuk mendalami keterampilan dan meningkatkan kemampuan yang harus dikuasai terkait dengan PKH.

Sehingga ketika kembali ke lapangan telah memiliki keterampilan yang cukup, meskipun belum mencukupi untuk menjadi seorang pendamping PKH.  "Ke depan, para peserta akan masuk balai diklat selama 10 hari guna mendapatkan sertifikat pendamping yang profesional," ujarnya.

Ia menjelaskan tugas pendamping bukan hanya mengenai bantuan sosial saja, namun harus menjadi pendamping yang bisa memotivasi sehingga bisa menimbulkan kreativitas dan meningkatkan produktivitas bagi KPM.

Harry dalam kesempatan itu menekankan bahwa seoarang pendamping harus dapat memahami kode etik dan tidak menjadi penyebar berita bohong atau hoaks. "Masalah yang dihadapi di lapangan jika tidak dapat diselesaikan bisa dilaporkan ke kontak centre internal yang disiapkan (021) 3144321 ext 2444," jelasnya.

Ia menambahkan, Lampung merupakan daerah di Indonesia yang paling banyak melahirkan anak-anak PKH berprestasi.

Keberhasilan tersebut, lanjutnya, dapat menjadi inspirasi, karena dengan kemauan keras dan ikhtiar yang baik semua bisa di capai. "Lampung merupakan daerah di Indonesia paling banyak melahirkan anak-anak berprestasi," tambahnya lagi.

Bimtap diperuntukkan kepada SDM-PKH hasil rekruitmen tahun 2017. Pada tahun 2017 jumlah SDM-PKH Lampung sebanyak 965 orang.

Pada tahun 2018 mendapatkan tambahan SDM-PKH sebanyak 1.080 orang; dengan demikian jumlah SDM-PKH pada saat ini sebanyak 2.045 orang. (*/an)



BANDAR LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik dukungan Pemerintah Jerman dalam meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Hal tersebut disampaikan Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Taufik Hidayat saat memberi sambutan pada acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Input Dokumen Rencana Pengelolaan Kolaboratif TNWK atas Dukungan Asean Heritage Park Periode 2018-2023, Di Swissbell Hotel, Jumat (25/5).

Menurut Taufik, melalui kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Asean Centre for Biodiversity (ACE), Pemerintah Jerman bersedia memberikan dukungan dana kepada TNWK bagi masyarakat sekitar hutan (live/Mood perspective), khususnya yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional. “Ini merupakan modal dasar pembangunan nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestariannya,” ujar Taufik.

Taufik menyebutkan, Kawasan hutan konservasi yang ada di Provinsi Lampung selain TWNK yang meliputi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Cagar Alam Laut Krakatau dan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman.

Pengelolaan Taman Nasional ujar Taufik, selain sebagai upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Hal itu hendaknya tetap bisa memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.

“Pada dasarnya semua Sumber Daya Alam (SDA) termasuk SDA hayati harus dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun pemanfaatannya harus sedemikian rupa sesuai peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat berlangsung secara lestari baik saat ini maupun untuk masa yang akan datang,” katanya.

Taufik berharap masyarakat menyadari  jawab dalam kegiatan Konservasi. “TNWK adalah salah satu taman nasional di Indonesia yang telah dltetapkan sebagai Taman Warisan ASEAN (ASEAN Harritage Park) dengan tujuan utama untuk mempromosikan dan menunjukkan hubungan yang seimbang antara upaya konservasi dan penghidupan masyarakat sekitar. Tidak dipungkiri untuk mancapai tuiuan tersebut, peran para pihak sangat mutlak dalam mendukung keberhasilan pengelolaan kawasan Konservasi di provinsi Lampung,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, akan melibatkan Balai TNWK dan pemangku kepentingan seperti Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan UPTD KPH Gunung Balak. Juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah, masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan TN, organisasi nonpemerintah (LSM) yang bekerja di sekitar TNWK, dan lembaga penelitian maupun perguruan tinggi.

Sementara itu, Direktur Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) Iwan Setiawan mengatakan selain TNWK, Taman Nasional Gunung Leuser juga akan mendapatkan dana dari pihak Pemerintah Jerman dengan total dana sebesar satu hingga 1,5 Juta Euro atau setara Rp16 Milyar selama lima tahun ke depan.

“Dana ini nantinya akan disalurkan untuk diakses oleh mitra yakni LSM, Kelompok Masyarakat, dan pelaksanaanya merujuk pada dokumen rencana pengelolaan kolaboratif. Tetapi dana ini tergantung program pelaksanaannya. Jika program ini cukup memberikan dampaknya, akan ada dukungan tambahan lagi dari Pemerintah Jerman melalui ACE,” ujarnya.

Iwan menyebutkan selain untuk pelaksanaan pengembangan TNWK sebagai perlindungan keanekaragaman hayati, hampir 60 persen dana tersebut untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan penyanggah TNWK.

“Dana ini sudah ada tetapi tinggal menunggu dokumen di mana dokumen itu menjadi rujukan oleh mitra untuk diakses. Jadi apa saja program prioritas untuk kegiatan yang nantinya penting dilaksanakan dikegiatan pelaksanaan kolaboratif di TNWK. Yang terpenting konsep pengembangannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sisanya lagi untuk kegiatan konservasi, riset dan juga keamanan kawasan,” kata Iwan. (Humas Prov)




BANDAR LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggandeng PT. Grand Modern sebagai Event Organizer(EO) pelaksanaan Lampung Krakatau Festival (LKF) Tahun 2018. Perusahaan ini pernah sukses menjadi EO Lampung Fair tahun 2017 lalu. “Kita menyambut baik PT. Grand Modern sebagai EO dalam pelaksanaan LKF 2018. Pemprov berharap nantinya pada penyelenggaraan LKF 2018 yang selain disaksikan dan disiarkan di Lampung, tetapi secara nasional bahkan menarik mata dunia, akan jauh lebih baik lagi dari tahun sebelumnya,” ujar Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis usai penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemprov Lampung dengan PT. Grand Modern, di Ruang Kerjanya, Jumat (25/5).

LKF sendiri akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 mendatang, Direktur Utama PT. Grand Modern, Sukaryadi mengatakan PT. Grand Modern akan semaksimal mungkin mensukseskan LKF yang pelaksanaanya terbilang cukup singkat.

“Kami akan buktikan, sebagai penyelenggara lokal di daerah akan lebih baik, karena LKF 2017, EO nya dari Jakarta. Kami targetkan walaupun waktunya mepet selama dua setengah bulan sama seperti deadline penyelenggaraan Lampung Fair 2017, kami akan maksimalkan LKF tahun ini lebih baik dari LKF tahun kemarin,” kata Sukaryadi.

Sementara, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Budiharto mengatakan selama dua tahun berturut-turut pelaksanaan LKF, pihaknya selalu bekerjasama dengan pihak EO dari luar dan itu berdasarkan lelang sebagai penyelenggara.

“Pada tahun ini kita tidak mengadakan lelang dan pihak PT. Grand Modern lah yang akan melaksanakannya. Dengan PT. Grand Modern ini, Pemprov tidak mengeluarkan biaya. Pihak PT. Grand Modern yang mencari dana sendiri untuk mendukung kegiatan LKF 2018. Saya pikir kenapa tidak. PT. Grand Modern yang katakanlah sebagai pelaksana lokal daerah kita sendiri dan berani untuk menanggung biaya untuk membesarkan LKF 2018, harus kita sambut,” pungkasnya. (Humas Prov)


Diberdayakan oleh Blogger.