Halloween party ideas 2015



SUKADANA, JNNews -- Apa yang terjadi di tempat yang berjauhan dengan hitungan detik saat ini bisa kita saksikan melalui pesan yang dikirim melalui medsos (media sosial). Informasi yang disampaikan bisa berupa sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, bersifat informatif dan edukatif.

Namun tidak sedikit juga informasi yang kita peroleh hal-hal yang bisa dikatakan tidak berguna. Ada begitu banyak pengguna medsos yang memposting foto atau tulisan remeh, ungkapan kegalauan, curhatan, umpatan, bahkan cacian.

Hal inilah yang terjadi di beberapa daerah di Provinsi Lampung. Maraknyapihak-pihak ASN mulai menunjukan kesan ketidak sukaan terhadap profesi jurnalis (Wartawan-red) dalam sebuah pemberitaan khususnya, bahkan bentuk ketidak sukaan tersebut, diunggah dalam media sosial (Facebook, WA kebanyakan), Ketua DPD Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia Provinsi Lampung, Romzy Hermansyah, R.SP, menghimbau kepada seluruh jajaran yang tergabung dalam organisasi AJO Indonesia wilayah Lampung, untuk tidak terpancing.

“Soal kalimat, yang di sampaikan beberapa oknum ASN ataupun pimpinan daerah (Bupati/Walikota) dan atau pihak manapun terhadap nama profesi kejurnalisan/wartawan. Saya berharap yang tergabung dalam AJO Indonesia Lampung, jangan mudah terpancing, bijaklah dalam menyikapi persoalan, jangan menambah suatu persoalan yang secara tidak langsung mengkerdilkan kita sendiri selaku jurnalis, alangkah baiknya jika persoalan terkait di konfrimasikan dan di klarifikasikan dulu, maksud dan tujuan bersangkutan,” ujar Romzy Hermansyah, di Kantor DPD AJO Indonesia, Jl.Bahari Kecamatan Panjang Bandar Lampung, Minggu (6/5).

Menurutnya, kejadian ini bukan hal yang baru, beberapa waktu lalu, pernah terjadi oleh seorang Bupati di Mesuji, kini terjadi juga di kalangan ASN pejabat kedinasan dan sejenisnya. Bahkan masyarakat pun mulai pudar akan kepercayaananya terhadap dunia jurnalistik kebanyakan, karena laku dari segelintir oknum.

Meskinya, penegak hukum harus cepat tanggap, jika muncul sebuah kalimat, statement bentuk status pejabat yang di unggah di medsos, yang sifatnya mengandung unsur provokatif yang dampaknya akan menimbulkan gejolak dikalangan jurnalis.

“Kita juga selaku jurnalis, jangan alergi akan saran kritik, jangan kedepankan ego dan emosi. Bijak dalam menilai suatu permasalahan terlebih menyangkut sebuah berita yang akan dan telah jadi sengketa dalam berita, sehingga pihak terkait atau oknum yang diberitakan merasa tidak nyaman dan suka. Harus bijak. Lakukan konfrimasi untuk mengklarifikasi atas permasalahan, telaah dan koreksi karya ( berita) yang kita buat. Jangan gegabah," katanya.

Dalam hal ini, Romzy memaparkan, rekan-rekan jurnalis tentunya sudah mengetahui dan paham, bagaimana tugas fungsi seorang jurnalis, sebagaimana UU Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistiknya.
Perkara atau sengketa sebuah pemberitaan, perlu di ketahui juga,  jika menjadi penanganan proses pengaduan terkait pemberitaan media, tentunya pihak-pihak terkait dan penegak hukum khususnya, dapat paham dan menghormati UU  pokok pers dan KEJ yang ada. Sehingga tidak terjadi kesan istilah kriminalisasi terhadap pers.

"Disini perlu juga, sama-sama kita belajar, menyoal sebuah pemberitaan beberapa media menyangkut Kebijakan atau program dan atau kegiatan di Badan/Dinas Pemerintahan, dinilai telah sesuai dengan kaidah jurnalistik sebagaimana diatur dalam UU Pers," bebernya. 

Lanjutnya, pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Hal ini masuk delik pers bukan delik pidana, penegak hukum diharapkan juga dapat hargai hal itu, tidak serta merta menangani persoalan sengketa pemberitaan yang dilaporkan oknum atau pihak yang dirugikan atas pemberitaan, diproses delik pidana.

"Untuk pemberitaan juga diatur bahwa, jika dalam sebuah pemberitaan menyangkut oknum atau pihak yang diberitakan tidak ditemui dan tidak sesuai KEJ atau terjadi suatu kesalahan, tidak akurat, salah dalam keredaksionalan, maka wartawan itu, segera meralat atau mencabut serta memperbaiki berita yang keliru dengan disertai permintaan maaf kepada pembaca," paparnya. 

Dunia pers, lanjutnya, dikenal dua istilah dalam pemberitaan atau karya kejurnalistikan, yakni hak jawab dan hak koreksi. "Ini cukup di pahami oleh seluruh kalangan praktisi jurnalis, namun tidak di kalangan dunia Pemerintahan, khususnya sebagian oknum ASN atau pejabat serta pihak-pihak terkait yang tentunya keterkaitan dalam sebuah pemberitaan. Ini juga sebagai tugas kita bersama memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat pada umumnya," ungkap Romzy. 

Sangat disayangkan juga tambahnya, pihak-pihak yang  keterkaitan dalam sebuah pemberitaan, lantaran ketidak sukaannya mengunggah statement menghujat profesi wartawan, bahkan pihak yang merasa tidak suka itu, mengatur siasat bekerjasama dengan penegak hukum dengan cara jebak menjebak oknum wartawan, sehingga terjerat dalam delik pidana.

“Tapi ini perlu di sikapi bagi kita semua, khususnya penegak hukum, jika memang unsurnya memenuhi suatu pelanggaran pidana seperti pemerasan, maka lakukanlah proses hukumnya, tapi jika unsur nya sengaja diciptakan, ini akan jadi persoalan cukup dalam, sehingganya kedepan akan timbul ketidak harmonisan antara penegak hukum, Pemerintah dengan Jurnalis, sehingga saling cari selah kesalahan,” pungkasnya. (rls/apri)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.