Halloween party ideas 2015



BANDAR LAMPUNG -- Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung mengidentifikasi empat orang bakal calon anggota legislatif (caleg) tingkat DPRD Kabupaten di Bumi Ruwa Jurai bekas koruptor. Sesuai aturannya PKPU 20/2018, bekas terpidana kasus korupsi itu harus dicoret sebagai calon.

Komisioner Bawaslu Lampung Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Iskardo P Panggar, mengatakan identifikasi potensi caleg terpidana korupsi ada empat orang. Keempatnya di Kabupaten Lampung Barat atas nama Sukono dari Partai Demokrat, di Lampung Selatan atas nama Rusli Isa (Perindo), di Tanggamus atas nama Al Hazar Syahyan (Gerindra), dan di Tulangbawang Barat atas nama Koiri (PPP). "Hasil penelusuran Bawaslu Lampung. Kami menyerahkan kepada KPU apakah dicoret atau tidak," kata Iskardo, Kamis (26/7).

Komisioner KPU Lampung Divisi Teknis, Ahmad Fauzan, mengatakan bila ada caleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bekas terpidana korupsi dilabeli belum memenuhi syarat (BMS). Kemudian, pada masa penelitian syarat bakal calon, KPU menetapkan bekas terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual anak atau korupsi, berubah status. "Status BMS itu menjadi tidak memenuhi syarat (TMS)," kata dia.

Untuk perbaikan data calon pada 22—31 Juli 2018, verifikasi perbaikan calon 1—7 Agustus 2018, dan penyusunan penetapan DCS 8—12 Agustus 2018. "Partai politik dapat mengajukan calon penggantinya pada masa perbaikan," ujar dia.

Terkait ada calegnya yang terindikasi koruptor, parpol pengusung pun bereaksi. Misalnya, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Lampung siap mencoret calegnya yang terindikasi bekas koruptor.

Ketua Bidang Organisasi DPW Perindo Lampung, M Ivan Afrihansa, mengatakan sesuai komitmen partai untuk memajukan caleg bersih tanpa catatan hitam, pihaknya langsung memproses untuk mencari penggantinya. "Insya Allah dalam 1—2 hari ini kami sudah dapat penggantinya," kata dia, Kamis (26/7).

Ketua DPW PPP Lampung Hasanusi mengaku kaget mendengar kabar salah satu calegnya merupakan bekas terpidana korupsi. "Waduh! Baru tahu informasinya. Abang malah penasaran kenapa begitu. Coba nanti saya cari tahu kebenarannya," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung Fajrun Najah Ahmad juga terkejut mendapati informasi adanya bakal caleg mantan koruptor yang didaftarkan DPC Partai Demokrat Lampung Barat. "Terima kasih info dari KPU dan Lampung Post. Ini akan kami tindak lanjuti," kata Fajar.

Caleg Nasional

Sementara secara nasional, komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan pihaknya mengembalikan 199 berkas caleg bekas napi kasus korupsi yang akan maju dalam Pileg 2019. Data tersebut berdasarkan temuan dari Bawaslu, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. "Iya dikembalikan ke parpol," kata Pramono di Jakarta, Kamis (26/7).

KPU pun meminta kepada parpol untuk mengganti nama-nama bakal caleg yang berstatus mantan napi koruptor tersebut hingga masa perbaikan berakhir pada 31 Juli mendatang. "Sepanjang Mahkamah Agung belum membatalkan PKPU yang mengatur larangan bagi mantan napi kasus korupsi maju menjadi caleg, KPU tetap berpedoman pada PKPU 20/2018 itu," ujarnya. (*)


Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.