Halloween party ideas 2015



JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa politikus PDI Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin pekan depan. Hasanuddin bakal dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Hasanuddin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi tersangka Fayakhun Andriadi (FA).  "Informasi dari penyidik TB Hasanuddin diagendakan pemeriksaannya minggu depan sebagai saksi FA," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/6).

Nama TB Hasanuddin memang berulangkali disebut sebagai salah satu anggota DPR yang terlibat dan kecipratan duit proyek Bakamla. Selain TB Hasanuddin, ada pula nama politikus PDIP lainnya yakni Eva Sundari, serta dua orang atas nama Bertus Merlas dan Donny Priambodo.‎

Dugaan keterlibatan dan aliran dana kepada TB Hasanuddin ini diungkap oleh Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah, saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan di Pengadilan Tipikor Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam sidang, Fahmi mengakui pernah memberikan uang sebesar Rp24 miliar, atau enam persen dari nilai total proyek alat satelit monitoring di Bakamla sebesar Rp400 miliar, kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi. 

Ali Fahmi disebut sebagai inisiator kasus suap proyek satelit monitoring di Bakamla. Uang itu diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla.‎

Menurut Febri, tim penyidik juga akan mendalami pihak-pihak lain yang diduga terlibat dan turut menikmati uang haram dari proyek di Bakamla Namun, lembaga antikorupsi masih fokus merampungkan berkas Fayakhun. "Dugaan keterlibatan tentu fokus terlebih dahulu pada tersangka (Fayakhun)," ujarnya.

KPK sudah beberapa kali memeriksa sejumlah anggota DPR RI terkait kasus Bakamla ini. Mereka yang diperiksa di antaranya, politikus Golkar Yorrys Raweyai dan mantan Sekjen Partai Golkar yang kini menjabat Menteri Sosial Idrus Marham.

"Pada beberapa saksi di akhir Mei kami klarifikasi terkait proses penganggaran dan dugaan aliran dana," ujarnya.
Febri tak menampik selain TB Hasanuddin, penyidik juga akan memanggil sejumlah anggota DPR lainnya. Khususnya, para legislator yang diduga mengetahui rentetan kasus tersebut. "Dalam kasus Bakamla ini, masih dibutuhkan keterangan saksi lain dari DPR," pungkasnya. (*)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.