Halloween party ideas 2015



JAKARTA -- Saksi ahli dan saksi yang meringankan (A de charge) dalam kasus suap dengan terdakwa mantan Bupati Lamteng Mustafa menegaskan Mustafa tidak memenuhi unsur-unsur pidana dan sudah seharusnya dibebaskan dari tuntutan. Pernyataan saksi ahli dan saksi a de charge disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/7).

Sidang dipimpin Hakim Ketua Ni Made Suadana, dengan Tim Jaksa dikoordinir Jaksa Ali Fikri. Sementara Tim Pengacara Mustafa terdiri atas Sopian Sitepu, Irianto Subiakto, Wahrul Fauzi Silalahi, Tito, M. Yunus,dan Arsya Rizky Wicaksono. Saksi ahli yang dihadirkan adalah Eddy Rifai, guru besar hukum dari Universitas Lampung.

Sementara saksi a de charge masing-masing Abdul Hak (Kepala Bapedda Lamteng), Edwin Hanibal (mantan Ketua KPU Lampung/timses Mustafa), dan Dr Chandra.

Menurut Eddy Rifai, terdakwa Mustafa dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a, dan Pasal 13. Pasal 5 ayat 1 huruf a mengatakan setiap orang  memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya orang lain dalam jabatannya dia tidak melakukan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya. "Itu unsur pidananya. Padahal dalam perkara ini Bupati sedang mengajukan pinjaman kepada PT SMI yang sudah disetujui DPRD Lamteng," katanya.

Namun, pihak PT SMI meminta ada pernyataan dari Bupati dan DPRD bahwa apabila terjadi gagal bayar dapat dipotong dari DAU dan DAK.

Di sini, kata Eddy, pimpinan DPRD Lamteng melakukan (menandatangani) sesuai kewajiban. Karena memang tugas dan kewajibannya memberi tanda tangan. "Jadi unsur pidana pada pasal ini tidak terpenuhi," tegas Eddy.

Eddy memberi contoh perbandingan pada kasus seseorang ditangkap petugas dan harus kena tilang dan harus disidang. Agar dia tidak kena tilang dan disidang, maka dia memberi uang/suap kepada petugas. Orang ini menyuap petugas agar orang tidak melakukan tugasnya menilang.

Namun, pada kasus Mustafa, bukan seperti itu. Dia memberikan sesuatu agar pihak yang diberi melakukan kewajibannya, dimana  kewajiban itu (menandatangani) memang  seharusnya menjadi tugasnya. Jika tidak diberi uang, maka pihak DPRD Lamteng tidak mau melaksanakan kewajibannya menandatangani.

Eddy menegaskan yang melakukan pemberian uang itu adalah Taufik Rahman (Kadis PU). Dalam BAP Taufik mengatakan dia diperintahkan oleh bupati.

Namun bukti perintah itu tidak ada, dan tidak jelas bentuk serta bagaimana perintah tersebut, sementara dalam hukum, sesuatu yang bernama perintah harus jelas dan konkrit. Dalam fakta persidangan yang terungkap hanyalah pernyataan Bupati -- ketika unsur DPRD memint uang--agar berhubungan dengan Taufik. "Jadi yang memberikan suap itu Taufik," kata Eddy.

Intinya, pihak DPRD memang berkewajiban memberikan tanda tangan, dan perintah yang tidak jelas namun Taufik berinisiatif memberikan dana untuk DPRD Lamteng. Bupati sendiri tidak mengetahui perbuata Taufik memberikan uang kepada DPRD. Dalam hal ini Bupati tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya.

Eddy mengingatkan, dalam tindak pidana ada yang disebut unsur melawan hukum akan hilang jika tindakan tersebut tidak menguntungkan, tidak merugikan negara, dan kepentingan negara dilayani.

"Proyek ini untuk kepentingan masyarakat, negara tidak dirugikan, dan terdakwa tidak menerima uang seperakpun. Jadi, semua unsur melawan hukum hilang. Dengan demikian terdakwa harus dibebaskan," tegas Eddy.

Sementara itu, Ketua Bappeda Lamteng, Abdul Hak, mengatakan yang terjadi pada PT SMI berkaitan dengan perencanaan kegiatan. Kegiatannya melalui prosedur yang berlaku mulai dari proses awal, musrenbang, masuk KUA PBHS hingga disahkan menjadi APBD. Bahkan dilakukan konsultan dari PT SMI sendiri. "Berkaitan dengan kegiatan ini, tidak ada hal yang dilanggar," kata Abdul Hak.

Timses Mustafa yang juga mantan Ketua KPU Provinsi Lampung, Edwin Hanibal, mengatakan tahapan Pilgub Lampung diawali dengan pengumuman pendaftaran pada tanggal 1-7 Januari 2018, dan pendaftaran ke KPU pada 8-10 Januari 2018, dan tanggal 12 Januari calon ditetapkan.

Saat Mustafa ditetapkan sebagai cagub, dia sudah melepaskan jabatannya kepada Plt Bupati Lamteng. Sementara proses di KPK terjadi  di atas tanggal 12 Februari 2018. "Jadi saat itu pak Mustafa sudah tidak menjabat Bupati lagi," kata Edwin.

Mustafa justru sedang sibuk dengan berbagai kegiatannya terkait pencalonan gubernur. Dalam sidang Edwin mengatakan Mustafa memiliki banyak prestasi baik saat dia menjadi Wakil Bupati maupun Bupati Lamteng. Mustafa merupakan Wabup yang baik, yang mampu meredam konflik sosial di sana.
Saat menjadi Bupati, berbagai program Mustafa mendapat apresiasi berbagai kalangan. Program ronda mendapat apresiasi pihak kepolisian bahkan Kapolda pun mengajak Mustafa ronda bersama.

Mustafa juga memiliki program KECE Kampung Enterpreneur Creatif) dimana di kampung dibuat diklat agar warga mandiri dan dapat membuka lapangan kerja. Mereka juga mendapat bantuan modal sebesar  Rp10 juta-Rp15 juta.

Selama menjabat Bupati dari tahun 2016-2017, Lamteng berhasil membangun jalan desa sepanjang 714 km sehingga mendapat rekor MURI.

Mustafa juga menrapkan zona khusus kecamatan dimana tiap kecamatan memiliki produk-produk khas seperti melon, baseng putih, beras dan lain-lain. Dengan program ini, harga-harga dapat terkendali. 

Edwin menegaskan, Mustafa tidak pernah tertangkap tangan/OTT. Mustafa datang memenuhi ajakan KPK atas kesadaran sendiri. Pihaknya sebetulnya berkeberatana, namun Mustafa dengan penuh kesadaran hadir, dan ternyata ditangkap KPK. (*)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.