Halloween party ideas 2015



JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan pemerintah menyetujui pengangkatan 100 ribu guru honorer menjadi PNS tahun ini. Namun begitu, kewenangan pengangkatan merupakan wewenang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan Rebiro).

"Insya Allah tahun ini sekitar 100 ribu guru honorer akan diangkat menjadi PNS," ungkap Muhadjir Effendy menjawab wartawan usai penyerahan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) di kantor Kemendikbud Jakarta, Rabu (29/8). 

Dia mengutarakan, sebenarnya pihaknya telah mengusulkan lebih dari angkat tersebut. "Ya, belum lama ini saya bertemu Menpan RB membahas hal ini yang menyetujui pengangkatan 100 rib guru PNS. Namun untuk pastinya silakan tanyakan kembali pada beliau," cetusnya.

Namun, guru honorer kategori mana saja yang diangkat, Muhadjir tidak menyebutkan. Dengan alasan itu jadi kewenangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin.

Pada kesempatan sebelummnya, Muhadjir pernah mengungkapkan dalam pengangkatan pemenenuhan kebutuhan guru yang mencapai 736 ribu orang menjadi PNS memerlukan waktu 7 tahun.

Menyinggung mutasi guru, pihaknya menyusun formulasi mutasi guru sebagai dampak sistem zonasi yang telah berjalan dua tahun terakhir ini. Pemerintah melalui Kemendikbud akan berembuk bersama seluruh dinas pendidikan pada Oktober mendatang.

Peraturan Mendikbud terkait mutasi guru memang belum diterapkan karena masih akan dibahas oleh dinas pendidikan daerah untuk menentukan formula yang tepat dan menjamin pemerataan pendidikan. “Pada pertemuan dengan seluruh dinas pendidikan nanti akan kami petakan. Kami konfirmasi dengan jajaran kabupaten dan kota. Pasalnya mereka yang lebih paham detail di lapangan,” kata Mendikbud.

Muhadjir mengingatkan pihaknya akan memberikan peringatan kepada daerah yang mengabaikan kebijakan mutasi guru, sebagai dampak sistem zonasi ini.Ia mengaku telah bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait hal tersebut. “Saya sudah memmbahas dengan Menteri Keuangan. Nanti ada sistem reward atau imbalan dan punishment atau sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan peraturan tersebut,” ungkapnya.

Muhadjir menjelaskan sistem redistribusi (mutasi) guru nantinya akan mengacu pada empat kategori, yakni 1) guru negeri bersertifikat; 2) guru negeri belum bersertifikat; 3) guru tidak tetap bersertifikat; dan 4) guru tidak tetap belum bersertifikat. “Kategori iini mesti merata di semua sekolah. Tidak boleh ada sekolah yang isinya guru PNS semua,” tegas mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Seperti diketahui, Mendikbud telah menerbitkan peraturan menteri (Permendikbud) tentang mutasi guru. Regulasi baru ini merupakan efek dari sistem zonasi yang diberlakukan untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada dua tahun ini. Menurut Muhadjir, pemberlakuan mutasi guru berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang sebelumnya telah mengatur hal tersebut. (*)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.