Halloween party ideas 2015



JAKARTA -- Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur larangan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif (caleg) atau nyaleg, pihak MA membantah keputusan itu sebagai bentuk memfasilitasi koruptor nyaleg.

"Perlu saya tegaskan sekali lagi, Mahkamah Agung tetap konsisten memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia," kata Kepala Biro Hukim dan Humas MA Abdullah di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (17/9). 

Menurut dia, MA sangat mendukung pemberantasan korupsi. Contohnya, kata dia, semua putusan kasasi yang menyangkut perkara korupsi selalu dinaikan hukuman pidananya. "Hak asasi untuk memilih dan dipilih. Seharusnya dimuat dalam undang-undang, bukan di dalam peraturan pelaksanaan," ungkap dia.

Sebelumnya, MA mengabulkan gugatan uji materi pasal 4 ayat 3 PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Ketentuan yang dianulir MA mengatur larangan terhadap eks napi korupsi, mantan napi bandar narkoba, dan eks napi kejahatan seksual pada anak menjadi caleg.

Majelis hakim yang memutus perkara ini, yaitu hakim ketua Supandi serta hakim anggota Irfan Fachruddin dan Yodi Martono. Putusan ini terkait gugatan Jumanto yang teregistrasi dengan nomor perkara 46P/HUM/2018. 

MA menilai PKPU Nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf G Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturan ini juga dianggap berlawanan dengan Pasal 12 huruf d UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, MA juga mengabulkan gugatan uji materi terhadap Pasal 60 huruf j PKPU Nomor 26 tahun 2018. Ketentuan ini juga mengatur larangan bagi mantan koruptor, bandar narkoba, dan kasus kejahatan seksual pada anak menjadi bakal caleg.

Penggugatnya adalah Lucianty yang teregistrasi dengan nomor perkara 30P/HUM/2018. Objek gugatannya terbatas sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi". Lucianty menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 12 tahun 2011 sebagai batu uji gugatan. Majelis hakim yang memutus perkara ini adalah hakim ketua Supandi, serta hakim anggota Yulius dan Irfan Fachruddin.

Total ada 12 gugatan yang masuk ke MA terkait PKPU larangan eks koruptor nyaleg. Dua gugatan di antaranya datang dari mantan napi korupsi yang nyaleg lagi, yakni Wa Ode Nurhayati, dan politikus Gerindra M Taufik. (*)


Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.