Halloween party ideas 2015



KALIANDA -- Gunung Anak Krakatau (GAK) saat ini masih dalam kondisi waspada. Kepala BKSDA Lampung dan Bengkulu Teguh mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan rutin melalui patroli. Meski waspada, namun dari pantauannya, kondisi GAK sudah berangsur menurun. 

Meski demikian, pihaknya bersinergi dengan masyarakat yang tinggal di Pulau Sebesi. Sebab pulau Sebesi merupakan desa binaan BKSDA yang menjadi mitra menjaga kawasan konservasi cagar alam GAK.  "Kami selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat Pulau sebesi untuk waspada terhadap situasi dan kondisi GAK yang selalu berubah," kata dia, Rabu (31/10). 

Terpisah, Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Lampung Rudi Harianto mengatakan bahwa status Gunung Anak Krakatau (GAK) masih dalam kategori Waspada level II. Kondisi tersebut bisa membahayakan masyarakat yang mendekati GAK. 

"GAK dalam kondisi tidak aman kami himbau para nelayan dan wisatawan menjauhi GAK atau hanya boleh mendekat dalam radius 2 km dari daratan GAK," kata dia. (*)




WAY KANAN -- Bupati Kabupaten Way Kanan Raden Adipati Surya mengajak generasi muda serta masyarakat untuk menjaga gigi tetap sehat dengan cara menggosok gigi setiap hari. Hal itu disampaikannya, saat peringatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) Tahun 2018, di Kampung Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba, Rabu (31/10).

Dalam kesempatan itu, Adipati, menyambut baik dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya BKGN. Karena hal ini sangat relevan dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan yang tertuang dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan  untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi serta berkesinambungan sekaligus dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, usaha kesehatan gigi sekolah.

Cara yang sangat sederhana untuk mencegah penyakit gigi yang bisa dilakukan oleh siapa saja dan pada usia berapa saja adalah dengan menyikat gigi. Hasil Riskesdas 2007 melaporkan sebagian besar penduduk berperilaku menyikat gigi setiap hari, namun perilaku yang benar baru mencapai 7%. 

Dapat dibayangkan betapa besar beban pelayanan kesehatan gigi apabila masyarakat tidak berperilaku yang benar dalam menyikat gigi. Temuan selanjutnya yang mendukung adalah angka keperawatan yang sangat rendah, terjadinya keterlambatan perawatan yang tinggi, dan kerusakan gigi sebagian besar sehingga berakhir dengan pencabutan. 

"Oleh karena itu melalui kegiatan pada hari ini, saya berharap dapat menambah pengetahuan, serta mampu merubah perilaku  masyarakat Way Kanan khususnya siswa siwi Sekolah Dasar dalam hal pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut," ungkapnya. (*)

Massa FHK2I masih terus bertahan sebelum bertemu presiden dan tuntutan di tanggapi pemerintah. (Foto: Mr)

JAKARTA -- Sekitar 50 ribu massa dari Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) seluruh Indonesia masih terus bertahan didepan Istana Negara Jakarta, Rabu (30/10).

Aksi damai massa penyuaraan aspirasi untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah 2 hari 1 malam belum juga menemui kesimpulan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mereka temui belum ada tanda-tanda mau menemui massa yang masih terus bertahan.

Massa FHK2I masih bertahan dan bermalam di halaman depan istana Merdeka Jakarta. (Foto: Mr)


Menurut keterangan salah satu koordinator massa dari FHK2I Lampung Tengah Mista Rina, mereka bermalam dan tidur di dekat parit dan halaman depan istana Merdeka dengan beralasan plastik dan koran.

"Ada perwakilan KSP (Kantor Staf Kepresidenan) yang mau menemui tapi kami tidak mau, kami ingin bertemu Presiden Jokowi," kata Mista tanpa menyebut nama dari KSP.

"Kami masih bertahan sampai Presiden Jokowi mau menemui kami, sudah dua hari satu malam kami di sini (Istana  Merdeka), malam harinya kami tidur di parit halaman depan istana beralaskan plastik dan koran," cerita Mista Rina, (30/10).

Massa FHK2I seluruh Indonesia melakukan aksi damai di depan istana Merdeka Jakarta, (foto: mr).

Ia juga mengungkapkan, dalam aksi damai sampai bermalam di depan Istana tidak di guyur hujan.

"Alhamdullilah, kami melaksanakan aksi ini dan bermalam di istana tidak di guyur hujan, bisa dibayangkan masih tidur tiba-tiba hujan," ungkapnya.

Perjuangan nasib yang mereka upayakan, lanjut Mista, berharap kepada pemerintah agar mengganti honorer menjadi PNS.

"Kami berharap Honorer yang telah lama mengabdi dapat diangkat sebagai PNS tanpa syarat batasan usia dan tanpa tes, kami juga menolak diangkat sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), pokoknya PNS harga mati," tukas Mista. (jn)



BANDAR LAMPUNG -- Insiden jatuhnya Pesawat Lion Air, di Perairan Karawang, Jawa Barat, pada Senin (29/10) pagi kemarin, membuat Indonesia berduka. Termasuk di Provinsi Lampung. Pasalnya, dari informasi yang didapat ada tiga orang korban yang berasal dari Lampung Utara dan Pringsewu.

Tak hanya itu, dua orang pegawai Kementerian Keuangan yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air, ternyata juga pernah bertugas di Provinsi lampung.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo, menurutnya, Kepala KPKNL Pangkal Pinang, Reni Ariyanti, dan salah satu kepala seksi di direktorat perbendaharaan pernah bertugas di Lampung.

“Atas peristiwa tersebut jajaran kementerian keuangan di Provinsi Lampung sangat berduka dan juga turut bela sungkawa,” ungkap Alfiker, Selasa (30/10).

Diketahui, pada kegiatan cofee morning di Kanwil DJP Bengkulu-Lampung, suasana berduka juga begitu terlihat. Para tamu undangan juga menunjukan bela sungkawanya.

Para pegawai jajaran Kementerian Keuangan di Provinsi Lampung, juga mengenakan baju putih dan  menggunakan  tali pita hitam di lengan kiri. (*)




BANDAR LAMPUNG -- Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo segera meneken surat keputusan (SK) terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung.

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Lukman menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan hasil kesepakatan terkait besaran nilai UMP yang sebelumnya telah dibahas dan disepakati bersama oleh Dewan Pengupahan, Asosiasi Perusahaan, dan Serikat Pekerja. "Kemarin sudah kami serahkan drafnya kepada gubernur," kata dia, Selasa (30/10).

Kemudian Gubernur akan meneken SK tersebut yang dibatasi hingga 1 November 2018. Selanjutnya, Disnakertrans akan melakukan sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja di Lampung.

"Sosialisasi akan dibantu oleh asosiasi pengusaha dan serikat pekerja sehingga bisa lebih cepat diterima oleh pihak terkait," imbuhnya.

Diketahui UMP Lampung tahun 2018 sebesar Rp2.074.673. UMP 2019 bertambah 8,03% atau Rp160 ribu. 

Terpisah, Yoga Prayogo salah satu karyawan di salah satu perusahaan di Lampung mengatakan sangat bersyukur jika UMP di Provinsi Lampung naik.

Yoga berharap, semoga saja perusahaan tempat saya bekerja bisa menaikkan UMP.“Karena enggak munafik, banyak kebutuhan yang harus dibeli. Apalagi istri saya empat bulan lagi akan melahirkan," tutur dia. (*)




BANDAR LAMPUNG -- Operasi Zebra Krakatau yang digelar Satuan Lalu Lintas Polda Lampung mulai 30 Oktober hingga 12 September 2018, antara lain akan menyasar pengemudi yang menggunakan telepon genggam (HP) saat berkendara, serta para pengemudi di bawah umur.

Operasi Zebra yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia ini tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas.

Operasi Zebra Krakatau 2018 dibuka secara resmi oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto di Bandar Lampung, Selasa (30/10).

"Seluruh masyarakat diimbau agar mematuhi peraturan lalulintas dan kelengkapan kendaraan, dan kepada jajarannya Polda diimbau untuk melakukan pelaksanaan Operasi Zebra 2018 ini dengan ikhlas dan humasnis," kata Kapolda mengutip amanat Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Refdi Andri.

Dalam operasi ini, Polda Lampung menerjunkan 588 personel lalu lintas dan jajarannya. Operasi Zebra ini digelar dengan sasaran, pengemudi menggunakan handphone, melawan arus, sepeda motor berboncengan lebih dari satu, pengemudi di bawah umur, serta pengemudi dan penumpang sepeda motor tidak menggunakan helm SNI, pengemudi kendaraan bermotor menggunakan narkoba, mabuk, dan pengemdui berkendara melebihi batas kecepatan yang ditentukan, kata Kapolda saat membacakan amanat Kakorlantas.

Ia menambahkan, dengan penegakkan hukum terhadap sasaran prioritas tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan operasi, yaitu meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya. Kemudian, meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

"Operasi ini sekaligus ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dengan terbentuknya opini positif dan citra tertib dalam berlalu lintas akan terwujud situasi Kamseltibcar lalulintas menjelang perayaan Natal tahun 2018 dan Tahun Baru 1 Januari 2019," kata Kapolda Lampung.

"Lengkapi selalu surat diri (SIM dan STNK) serta kelengkapan kendaraan anda," katanya.

Kapolda juga mengimbau pengendara motor ojek online agar menghormati pengguna jalan lain dalam melakukan kegiatannya.

"Menghormati pengguna jalan lainnya, jika mendapat order dan harus menelepon, minggir dulu biar tertib dan terhindar dari kecelakaan, pokoknya jangan menggunakan handphone dalam berkendara," tegas Irjen Pol Purwadi Arianto. (*)



SUKADANA -- Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Pembubaran Koperasi.  Tim tersebut dibentuk  untuk meneliti  dan memeriksa kembali  berapa sebenarnya jumlah koperasi  yang memang benar-benar layak dibubarkan, menyusul  terbitnya SK Menteri Koperasi   dan UKM No.65/KEP/M.KUKM.2/VII/2017, tentang Pembubaran Koperasi.

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, Kabupaten Lampung Timur, Budiyul  Hartono, kepada lampost.co, Selasa (30/10/2018) menjelaskan, pada 2016 Menkop  dan UKM menerbitkan SK No.114/KEP/M.UKM.2?XII/2016 tentang pembubaran koperasi.

Dalam SK itu disebutkan bahwa jumlah Koperasi di Kabupaten Lamtim yang dibubarkan adalah 220 unit. Ke 220 unit koperasi itu dibubarkan karena berbagai alasan diantaranya, sudah tidak memiliki pengurus, pengawas atau tidak pernah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) dua tahun bertutur-turut. Kemudian, sudah tidak layak lagi meneruskan kegiatan usahanya atau pailit, sudah tidak ada lagi secara fisik, dan lain-lain.

Atas pembubaran ke 220 unit koperasi tersebut, lanjut Budiyul,  Kementerian Koperasi dan UKM kemudian memberikan kesempatan kepada Kabupaten Lamtim untuk menanggapi.

Pemkab Lamtim melalui Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dengan menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi.

Hasilnya, setelah diverifikasi dan divalidasi ternyata terdapat 21 unit koperasi yang dobel sehingga jumlah koperasi yang dibubarkan menjadi 221 unit. Hasil verifikasi dan validasi dengan data terdapat 21 unit koperasi yang dobel serta usulan sejumlah 200 unit koperasi yang sebenarnya harus dibubarkan itu kemudian disampaikan ke Kemen  Kop dan UKM.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang disampaikan tersebut Menkop dan UKM kemudian menerbitkan SK  No.65/KEP/M.KUKM.2/VII/2017, tentang Pembubaran Koperasi. Namun dalam SK itu disebutkan bahwa jumlah total koperasi yang dibubarkan di Lamtim adalah 203 karena 18 unit koperasi dinyatakan dobel.

Namun, menyusul SK Menkop tersebut, kemudian terbit sinkronisasi data  pembubaran koperasi Provinsi Lampung per 8 Oktober 2018, bahwa masih terdapat kerancuan data, sebab meski disebutkan bahwa usulan daerah koperasi yang dibubarkan adalah 200 unit, namun jumlah data koperasi yang dobel dinilai tidak sesuai dimana 7 koperasi dinyatakan dobel dan 4 koperasi lagi merupakan tambahan dari data yang dobel tersebut.

Karena persoalan tersebut tandas Budiyul, maka pihaknya kembali membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Pembubaran Koperasi. (*)




PRINGSEWU -- Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, meminta kepada seluruh Wakil Kepala Daerah se-Provinsi Lampung mampu memosisikan diri pada tugas pokok sebagai wakil kepala daerah. Dia juga meminta agar membangun harmonisasi bersama kepala daerah dalam membangun roda pemerintahan.

“Ini acara cukup penting, dimana sebagai Wakil Kepala Daerah, harus tahu dalam memposisikan diri. Ini untuk menyamakan persepsi mengenai tugas dan fungsi, sehingga meyakinkan bahwa tidak perlu ada disharmonis antara kita selaku Wakil Kepala Daerah dengan Kepala Daerah,” ujar Bachtiar saat membuka pertemuan Wakil Wali Kota dan Wakil Bupati se-Provinsi Lampung, di Hotel Urban, Kabupaten Pringsewu, Selasa (30/10/2018). Pada acara tersebut digelar seminar dan lokakarya tugas pokok dan fungsi wakil kepala daerah.

Bachtiar mengatakan tugas Wakil Kepala Daerah antara lain membatu Kepala Daerah, berkoordinasi bersama instansi vertikal. Kemudian, menindaklanjuti hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat.

“Mengoordinasikan instansi vertikal kaitan dengan Wakil Kepala daerah sangat erat. Misalnya karena menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan BPKP, BPK, dan Inspektorat. Ini juga merupakan tugas Wakil Bupati dan Wakil Walikota,” kata Bachtiar.

Selain itu, kata Bachtiar, tugas lainnya yakni melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. “Khusus Wakil Wali Kota memantau kelurahan, jika itu Wakil Bupati pemantauan terhadap kecamatan dan desa atau pekon. Lalu tugas saya selaku Wakil Gubernur melakukan pematauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota,” ujar Bachtiar.

Begitu juga terhadap masalah lingkungan hidup, kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kepemudaan, yang merupakan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

“Kita harus benar-benar paham tugas sebagai Wakil Kepala Daerah yakni membantu Kepala Daerah dan meringankan beban-beban Kepala Daerah. Jadi, tidak perlu ada disharmonis antara Kepala Daerah dan Wakil karena ada tugas dan kewenangan masing-masing. Tidak perlu ada yang diperebutkan. Tetapi jika menyangkut kebijakan, itu ada pada kewenangan Kepala Daerah,” kata Wagub. (Humas Prov Lampung)


Donny Irawan. (foto: net)
Bandar Lampung -- SMSI Lampung turut mensukseskan kegiatan Uji Kompetensi Wartawan yang digelar oleh PWI Provinsi Lampung pada tanggal 05 sd 06 November 2018 mendatang di Balai wartawan HI Sofian Akhmad Sofyan PWI Lampung.

Ketua SMSI Lampung Donny Irawan mengatakan, Uji Kompetensi sangat diperlukan oleh setiap media karena selain untuk meningkatkan kemampuan hal itu juga menjadi satu kewajiban sebuah perusahaan media yang sehat seperti Pimpinan Redaksi harus UKW Utama seperti yang telah ditetapkan sebagai syarat wajib oleh Dewan Pers.

"SMSI juga merasa meliliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mensukseskan UKW ini, karena dirasa perlu untuk meningkatkan kualitas wartawan dan pemilik media, terlebih ini juga menjadi suatu kewajiban bagi syarat sebuah media online,"Katanya dikantor sekretariat SMSI Lampung, Selasa (30/10/2018).

Menurutnya, UKW yang digelar oleh PWI Lampung ini sangat bagus, sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan support  maka SMSI Lampung juga telah mengikutsertakan anggotanya baik untuk tingkat muda, Madya hingga Utama.

"Seluruh anggota SMSI sudah kami himbau untuk ikut serta, dan saya sendiri selaku ketua SMSI juga akan mengikuti UKW tingkat Utama dengan harapan dapat memperkaya ilmu dan wawasan,"Jelasnya.

Pemilik media online Saibumi.com ini juga berharap dengan adanya Uji Kompetensi Wartawan dapat meningkatkan kemampuan standar ilmu jurnalistik yang terukur bagi seluruh wartawan maupun pemilik media online yang ada di Lampung.

"Ya minimal kita dapat menambah ilmu dan standar ilmu jurnalistik, kalau sudah ada standar berarti kita tinggal mengembangkanya dan mengaplikasikan di media masing-masing," tutupnya.

Diketahui, Ujian Kompetensi Wartawan yang dilakukan oleh Dewan Pers Melalui Konstituen nya yakni PWI akan melakukan UKW di Lampung pada tanggal (05 sd 06 November mendatang yang dimulai dengan kegiatan Pra UKW sehari sebelumnya. (rlssmsi)



KOTA AGUNG -- Anggota Polres Tanggamus khususnya Polsek Limau dan Cukuh Balak terus mengidentifikasi sejumlah titik longsor di jalan raya wilayah hukumnya. Sebab curah hujan di wilayah Kabupaten Tanggamus, sejak Senin (29/10) sejak sore hingga Selasa (30/10) pagi sangat deras.

Berdasarkan pemeriksaan Kapolsek Limau Iptu Rumanizar, terpantau longsor di Kecamatan Limau terjadi di jalan raya Pekon Ketapang dan Pekon Kuripan namun material longsor tidak terlalu banyak sehingga Kapolsek Limau dan anggotanya serta koramil berhasil menyingkirkan secara manual.

"Polsek Limau dan Koramil telah membersihkan material longsor yang menutup jalan dan saat ini arus lalu lintas ke arah Kota Agung mapun sebaliknya sudah lancar," kata Iptu Rukmanizar melalui Whatsapp, Selasa (30/10) pukul 09.00 Wib.

Kemudian, Kapolsek Cukuh Balak Ipda Dian Afrizal, SH. MH mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan di Kecamatan Cukuh Balak telah ditemukan 6 titik dan 1 lokasi banjir.

"tanah longsor yang menutup jalan raya di Kecamatan Cukuh Balak, data sementara terdapat 4 titik di Pekon Doh dan 2 titik di Pekon Tengor dan Way Rilau dan sementara kendaraan R4 dan R2 belum bisa lewat karena material longsor dan pohon tumbang menutup jalan," ungkap Ipda Dian Afrizal melalui Whatsapp.

Lanjutnya, banjir juga terjadi di Dusun Sukamaju Pekon Putih Doh akibat debit air yang tinggi di sungai pekon setempat. "Air sungai yang mengarah kelaut meluap, sehingga menggenangi jalan dan rumah warga, juga masih dalam identifikasi," ujarnya.

Ditambahkan Ipda Dian Afrizal, listrik diwilayah Kecamatan Cukuh Balak sejak semalam padam karena banyak pohon yang tumbang. "Dari semuanya tidak ada korban jiwa," tandasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Kedaruratan, Adi Nugroho mewakili Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanggamus mengatakan, informasi longsor menutup jalan telah masuk, saat ini tim BPBD telah bergerak ke arah Limau dan Cukuh Balak.

“Tim BPBD masih dalam perjalanan, sejumlah 6 orang juga membawa alat berat excavator,” kata Adi saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (30/10) pukul 11.00 Wib. (shr)



KOTA AGUNG -- Guna menggelorakan semangat Sumpah Pemuda Tahun 2018, Polres Tanggamus menggelar sosialisasi bahaya Narkoba di MAN 1 Tanggamus, Senin (29/10). Sosialisasi Polres Tanggamus dilaksanakan Kaur Bin Ops (KBO) Satuan Reserse Narkob (Satresnarkoba) Iptu Heri Yulianto sekaligus menjadi pembina upacara disekolah tersebut.

Kegiatan itu merupakan sosialisasi dalam rangka upaya pencegahan bahaya Narkoba bagi pelajar di Kabupaten Tanggamus, dihadiri sejumlah dewan guru, perwakilan BNNK Tanggamius dan ratusan pelajar.

Dalam amanatnya Iptu Heri Yulianto menyampaikan bahwa upacara bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda Ke-90 Tahun 2018, ia mengapresiasi dan salut serta bangga dengan semangat para peserta dalam melaksanakan upacara.

"Ada suatu kebanggaan tersendiri dan semangat yang tinggi para peserta upacara ini, saya sangat bangga," kata Iptu Heri Yulianto membuka amanatnya.

Lanjutnya, sosialisasi Narkoba sangat penting, dimana pada era milenial ini narkotika dan obat-obatan terlarang sudah masuk ditengah-tengah masyarakat diharapkan kedepannya pelajar tidak terjerumus dalam dunia narkoba ini.

"Para peserta upacara harus mengetahui apa itu narkoba, namun tidak untuk dicoba atau mencoba-coba karena narkoba adalah Narkotika dan Obat-Obat Berbahaya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," tuturnya.

Kesempatan tersebut, Iptu Heri Yulianto berharap kepada pelajar yang notebene pemuda-pemudi harapan bangsa untuk menjauhi Narkoba.

"Karena narkoba akan merusak segalanya, sehingga pemerintah melarang keras peredaran narkoba ini karena menjadi musuh bagi seluruh Bangsa ini. Apabila siswa sudah terkena narkoba, maka dapat dipastikan siswa tersebut malas-malasan dan yang tidak kalah penting mempengaruhi kesehatan, dan kerusakan moral," jelasnya.

Untuk menghindari dari bahaya narkoba tersebut, Iptu Heri mengingatkan dan mengajak agar pelajar meningkatkan Iman dan Taqwa Kepada Allah SWT, jauhi pergaulan yang tidak baik.

"Mari mendekatkan diri dengan Allah SWT, bergaulah dengan teman sebaya karena akan mendekatkan tugas kalian adalah belajar dan belajar, tidur yang cukup, makan-makanan yang bergizi dan Katakan 'No' untuk Narkoba," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, mewakili Kepala MAN 1 Tanggamus Arief Budiman, M.Pd selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum mengungkapkan bahwa kedepan akan menjadwalkan untuk memberikan kesempatan kepada Polres Tanggamus melakukan sosialisasi kepada Peserta Didik MAN 1 Tanggamus tentang pentingnya pengetahuan Narkoba.

"Hal itu sebagai upaya penjegahannya khususnya di MAN 1 Tanggamus, mudah-mudahan dengan adanya sosialiasi tersebut, dapat menekan dan menjauhkan peserta didik dari bahaya penyalahgunaan Narkoba," tandasnya. (shr)



SUKADANA, Journalnusantara.co.id -- Dewi Ibunda Aska bayi berumur 6 bulan yang mengalami HEDROSEFALUS (pembesaran kepala) akhirnya dapat sedikit bernafas lega, anak nya dirawat di RSUD Sukadana.

Aska bersama ibu kandungnya Dewi (18th) yang di dampingi oleh Aktifis anak Mandra, Dian, Apri dan Heru dengan menggunakan Mobil Faizal Risa(Anggota DPRD Lamtim) yang menjemput dan mengantarkannya secara langsung oleh yang bersangkutan dari kediaman Mbah Sairah di desa Braja Caka,kecamatan Way Jepara, Lamtim, Senin (20/10).

Menurut Faisal Riza, dirinya mengetahui Keadaan Azka dari berita Online dan laporan kawan – kawan Aktifis anak yang kemudian di tindak lanjuti dengan mendatangi kediaman keluarga Azka (6bln).

“Begitu mendengar keadaan Aska yang memprihatinkan dan belum mendapatkan perhatian, saya berinisiatif untuk mengunjunginya Semalam dan berencana untuk membawanya tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, maka pagi ini kita jemput kembali dan hantarkan ke rumah sakit,” paparnya.

“Pemkab lamtim kan belum lama ini terima penghargaan selaku KLA (kabupaten layak anak) dan saya hanya merasa terpanggil untuk membantu Aska tanpa melihat Dia warga mana dan latar belakangnya Apa tapi ini kita bicara kemanusiaan,” tambahnya.

Dilain pihak, menurut petugas UGD RSUD Sukadana , Aska harus di rujuk untuk penanganan yang lebih Intensif karna di Rumah sakit Sukadana belum ada dokter spesialis bedah anak.

“Kita belum ada dokter spesialis bedah anak, untuk itu kami sarankan agar dapat di rujuk ke Rumah sakit di Bandar Lampung,” seperti yang di tirukan Dian mendengar itu ibunya Aska Dewi tampak lemas memikirkan biayanya.

“Biaya dari mana pak..,Saya tidak bekerja sedangkan Mbah saya hanyalah buruh penyadap karet,jangankan untuk berobat,untuk beli susu Aska saja saya tak mampu,” ujarnya sambil berlinang air mata.

Di tempat yang Sama Aktifis Pemuda Braja Selebah Heru menjelaskan akan segera bergerak untuk menggalang Donasi untuk Aska. “Saya bersama kawan – kawan Pemuda secepatnya akan segera Menggalang Donasi untuk ananda Aska yang memang luput dari perhatian Pemerintah,” ujarnya.

Aktifis Anak lainya Dian menjelaska telah memberi tahukan hal tersebut kepada Bupati Lampung Timur secara Lisan pada Acara Festival anak beberapa hari yang lalu.

“Saya telah melaporkan hal tersebut kepada Bupati secara lisan,yang di jawab Nunik(bupati) akan segera berkoordinasi dengan Dinas terkait,” paparnya.

Seperti di beritakan sebelumnya bahwa bayi pengidap Hedrosefalus sangat membutuhkan kepedulian dan bantuan karena tergolong keluarga yang tidak mampu,ibunya tidak bekerja,Neneknya seorang Janda yang bekerja sebagai buruh Deres sedangkan Ayah kandungnya pergi entah kemana semenjak si jabang bayi masih dalam kandungan. (Apri)




BALI -- Potensi perikanan Lampung yang terus digalakkan Gubernur Muhammad Ridho Ficardo masuk dalam pembicaraan “Southeast Asia Fisheries in Indonesia” pada acara Our Ocean Coference di Bali, Senin (29/10/2018).

Dalam acara yang dibuka Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tersebut, Pemprov Lampung mengutus Kepala Bappeda Taufik Hidayat didampingi Kabid Ekonomi Bappeda Bobby Irawan untuk memaparkan makalah Gubernur Muhammad Ridho Ficardo tentang potensi perikanan, salah satunya rajungan Lampung.

Pada kesempatan itu, Taufik Hidayat memaparkan makalah Gubernur Ridho (yang juga sarjana perikanan) yang berjudul Manajemen Rajungan Berkelanjutan di depan Jhon Kerry (mantan menteri Luar Negeri AS) dan Julie Packard (pemilik perusahaan Hawlet Packard).

Dalam pemaparannya, Taufik terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf Gubernur karena berhalangan hadir. Selanjutnya, Taufik menjelaskan tujuan Gubernur Ridho menjadikan komoditas perikanan rajungan relevan diimpelemtasikan di Lampung. Alasannya,karena potensi rajungan Lampung sangat besar dan bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional.

Di samping itu, perikanan rajungan merupakan salah satu komoditas ekspor perikanan yang bernilai ekonomis penting. Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu dilakukannya pengelolaan perikananan rajungan secara kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, daerah, nelayan, industri serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

Menurut Gubernur Ridho, dalam makalah yang dijelaskan Taufik Hidayat, potensi perikanan Lampung di sepanjang 1.105 km garis pantai memiliki 74.314 keluarga nelayan. Potensi ini bisa menciptakan volume ekspor 28.750 ton/tahun dengan nilai ekspor mencapai 260.5 juta Dolar AS atau bisa mencapai Rp500 miliar. Lampung berpotensi menyumbang 12% rajungan nasional. Gubernur juga menyampaikan bahwa pengembangan rajungan dimaksudkan sebagai upaya akselerasi pengembangan perikanan Lampung yang bertujuan meningkatkan kemampuan berkompetisi produk-produk Lampung di dunia internasional. 

Oleh sebab itu, Gubernur menyiapkan strategi dan kondisi yang memungkinkan bagi pengembangan rajungan, seperti penetapan zona perlindungan permanen rajungan anakan (misalnya di perairan Way Kambas), pelarangan alat tangkap yang merusak, peningkatan kualitas rajungan, dan peningkatan sarana dan prasarana rantai dingin (cold chain).

Di akhir pemaparan, Taufik menyampaikan terimakasih kepada selurub pihak yang terlibat, seperti Menteri Susi Pujiastuti, kalangan Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI), para akademisi dan ahli rajungan.

Pemaparan yang disampaikan Taufik Hidayat di Bali ini, senada dengan penjelasan Gubernur saat menerima audiensi Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan ( KPPRB) Pesisir Timur Provinsi Lampung, di Ruang Kerja Gubernur Senin, 27 Agustus 2018 lalu.

Saat itu, Gubernur Ridho mengatakan pihaknya mendorong implementasi rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan pesisir timur Lampung. Termasuk pula mempersiapkan kerangka kelembagaan pengelola perikanan rajungan Lampung.

“Kita menjaga sustainability (keberlanjutan) pengelolaan perikanan rajungan. Ini harus segera diimplementasikan. Kita harus membuat proses pengolahan perikanan rajungan dari hulu hingga ke hilir diolah di Lampung pada sentra industri pengolahan rajungan Provinsi Lampung,” ujar Gubernur.

Lampung, lanjut Gubernur, termasuk penghasil rajungan tertinggi selain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara. Selain itu, Provinsi Lampung menjadi proyek percontohan pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan yang pertama di Indonesia dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Humas Prov Lampung)




BANDAR LAMPUNG -- Pj. Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, menjadi pembina upacara pemakaman mantan Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Lampung tahun Drs. H. Nurdin Muhayat bin H. Muhayat di TPU Kebon Jahe, Enggal, Senin (29/10/2018). Nurdin Muhayat mengawali kariernya di birokrasi pada 1963 sebagai Asisten Perguruan Tinggi Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran pada 1965 dengan pangkat Letnan I.

Lalu pada 1986 dia dipercaya menjadi Walikotamadya Karya Tingkat I Bandar Lampung pada 3 Juni 1986. Untuk kedua kalinya, dia menjabat sebagai Wali kota Bandar Lampung pada 17 Mei 1991.

Kariernya di Birokrasi terus memuncak hingga 1995 saat diangkat sebagai Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Lampung. Saat memimpin sebagai Wali Kota Bandar Lampung banyak prestasi dibukukan. Tidak hanya di Provinsi Lampung tetapi juga di tingkat nasional. Pada masa kepemimpinannya pula Bandar Lampung dihiasi dengan taman-taman kota yang hijau dan asri yang tersebar di pusat dan sudut kota, sehingga dijuluki Wagiman alias Wali Kota Gila Taman.

“Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya dan rasa kehilangan dalah satu putra terbaik Lampung. Sosok abdi negara yang disiplin, pekerja keras, periang, ramah dan penuh rasa tanggung jawab dalam mengamban amanah, dengan jabatan terakhir sebagai Sekda Provinsi Lampung,” ujar Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis.

Hamartoni melanjutkan semoga Allah menerima semua amal ibadah dan memberi sebaik-baiknya tempat di sisi-Nya. “Semoga kerja keras serta perjuangan yang telah dilakukan almarhum dalam memajukan Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung menjadi ladang ibadah dan amal bakti di hadapan Allah,” kata Hamartoni.

Indra Duki, putra kandung dari almarhum menyampaikan sebelum meninggal, Nurdin Muhayat sempat dirawat selama seminggu di RS Graha Husada, sebelum meninggal dunia pada Senin (29/10/2018) pukul 10.50 pagi akibat komplikasi. Almarhum meninggal dunia di usia 79 tahun, meninggalkan seorang istri dan enam anak.

“Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama hidup beliau. Terutama Pemerintah Provinsi Lampung yang dalam hal ini diwakili Pj. Sekda Provinsi Lampung yang mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. Insha Allah selama orang tua kami bekerja di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi catatan amal yang baik bagi beliau terhadap Sang Khalik,” kata Indra Duki.

Indra mengatakan semasa hidupnya Nurdin Muhayat merupakan seorang ayah yang sangat sayang pada keluarga dan anak-anakn. Dia selalu mendidik anak-anak dengan penuh disiplin. “Almarhum di mata kami anak-anak, cucu, dan keluarga besar merupakan sosok penyayang. Beliau adalah orang tegas, disiplin, komitmen, dan penyabar. Kami banyak belajar dari beliau tentang kehidupan,” jelasnya. (Humas Prov Lampung)




BANDAR LAMPUNG -- Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, melantik dan mengambil sumpah 12 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Senin (29/10/2018) sore.

Ke-12 pejabat tersebut dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.22/794/VI.04/2018 Tanggal 26 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Sebanyak 11 Orang. Kemudian, satu pejabat pengawas dilantik Berdasarkan SK Gubernur Lampung Nomor: 821.23/795/VI.04/2018 Tanggal 26 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Hamartoni mengatakan pelantikan merupakan hal biasa dalam sebuah manajemen. Pergantian jabatan jangan ditafsirkan dengan isu aktual karena kepentingan. Melainkan pelantikan adalah keputusan objektif yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hasil pertimbangan Baperjakat. “Selain itu, pelantikan ini juga untuk mengisi kekosongan jabatan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Hamartoni.

Dia berpesan kepada para pejabat baru tersebut, agar dapat segera bekerja dengan sungguh-sungguh dan mampu memegang amanah dan kepercayaan ini dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Sehingga, pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan mendatang yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung dapat berjalan dengan baik.

“Jadilah pemimpin yang cerdas dan bekerja keras, sehingga mampu menunjukkan dharma bakti kepada daerah dan selalu siap menerima tugas dan tanggungjawab dari pimpinan,” kata Hamartoni. (Humas Prov Lampung)


Mista Rina (foto:fb-MR)
journalnusantara.co.id -- 50 ribuan anggota Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) seluruh Indonesia berencana akan melakukan aksi damai berlokasi di depan istana Merdeka Jakarta esok hari Selasa (30/10), kedatangan mereka untuk bertemu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Merasa senasib sepenanggungan, FHK2I Kabupaten Lampung Tengah ikut mengirimkan anggotanya bergabung dengan massa yang malam ini mulai bergerak menuju ibukota.

Menurut Ketua FHK2I Kabupaten Lampung Tengah Mista Rina, sebanyak 295 orang anggota FHK2I ikut kerja  menggunakan 9 bus, mereka akan menyuarakan aspirasi mereka untuk diangkat calon pegawai negeri sipil (CPNS) tanpa syarat batasan usia.

Dampak persyaratan dengan batasan usia maksimal 35 tahun, lanjut Mista, banyak yang telah lama menjadi tenaga honorer tidak bisa ikut seleksi CPNS.

"Di Lampung Tengah  yang mendaftar hanya 16 oràng dari kuota 31 orang dari yang akan diterima, untuk itu kami ingin pemerintah bisa mengangkat para tenaga honorer K2 menjadi CPNS tanpa syarat batasan usia, karena banyak anggota kami di atas usia 35 tahun, kami berharap presiden Jokowi bisa memenuhi harapan kami," ujar Mista Rina, (29/10).

Tuntutan yang akan mereka sampaikan dalam aksi damai itu, Mista menuturkan, meminta kepada Presiden membuat payung hukum untuk mengangkat honorer sebagai PNS di tahun 2018 ini dan mereka juga mendesak pemerintah merevisi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mereka juga menolak di angkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kami menolak diangkat sebagai pegawai selain PNS, karena kami sudah lama mengabdi, kami juga meminta pemerintah merevisi UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, intinya kami ingin ganti honorer K2 menjadi PNS," tuturnya.

Dalam tuntutan yang akan sampaikan, mereka meminta Presiden untuk membuat Keputusan Presiden (Keppres) dan Instruksi Presiden (Inpres) serta Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengangkat honorer K2 menjadi PNS.

"Saya dan rekan-rekan lainnya meminta presiden segera menurunkan Keppres dan Inpres serta Peraturan Pemerintah untuk mengangkat honorer K2 menjadi PNS, bagi kami PNS harga mati, kami juga menolak Permenpan/RB Nomor 36 tahun 2018, yang tidak berkeadilan serta kami  juga mendesak pemerintah untuk mengangkat honorer K2 tanpa batasan usia serta tanpa tes," tegasnya. (jn)



BANDAR LAMPUNG -- Generasi muda harus keluar dari jebakan sikap primordial suku, agama, ras dan kultur agar mereka dapat membuka wawasan yang luas dalam memandang dunia.

Pesan Menpora Imam Nahrawi tersebut disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Hery Suliyanto saat mewakili Gubernur Muhammad Ridho Ficardo sebagai Inspektur upacara dalam Peringatan Sumpah Pemuda ke-90, Senin (29/10/2018) di Lapangan Korpri kantor Gubernur Lampung. 

“Wahai pemuda Indonesia, dunia menunggu, berjuanglah, lahirkan ide-ide, tekad, dan cita-cita, pengorbananmu tidak akan pernah sia-sia dalam mengubah dunia,” ujar Hery dalam Upacara Hari Sumpah Pemuda dengan tema “Bangun Pemuda Satukan Indonesia” itu.

Dalam membacakan sambutan Menpora, Hery mengatakan jika tema ini diambil atas dasar pentingnya pembangunan kepemudaan untuk melahirkan generasi muda yang mampu berkiprah pada zamannya. “Generasi muda tersebut berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undangan Dasar 1945 demi mempertahankan NKRI,” ujar Hery.

Hery melanjutkan jika perkembangan teknologi informasi saat ini ibarat dua mata pisau, satu sisi memberikan kecepatan informasi, namun di sisi juga memiliki efek negatif mulai dari hoax, hate speech, pornografi hingga terorisme. “Oleh karena itu seorang pemuda menjadikan Revolusi mental sebagai pemicu untuk mempercepat terwujudnya pemuda yang maju agar dapat menghasilkan bangsa yang hebat,” ujarnya.

Pada bagian lain Hery menjelaskan bahwa tahun 2019, Bangsa Indonesia akan menggelar pesta demokrasi untuk memilih dan menentukan pimpinan nasional dan daerah yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Diperlukan peran dan tanggung jawab dalam menyukseskan proses pemilihan umum nanti.

Dalam kesempatan tersebut, Hery Suliyanto juga memberikan penghargaan kepada Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Lampung, yakni Peringkat I kepada Haves Saputra (asal Way Kanan) untuk bidang kepeloporan Inovasi Teknologi. Kemudian Peringkat II jatuh kepada Havez Annmir, SH (asal Lampung Selatan) untuk bidang Pendidikan. Terakhir, Peringkat III diberikan kepada Istika Sandra Sari (asal Way Kanan) untuk bidang kepeloporan Agama, Sosial dan Budaya. Untuk ketahui bersama, selain memperoleh Peringkat II Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Lampung Havez Annamir berhasil pula meraih juara III Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Tahun 2018. (Humas Prov Lampung)




KALIANDA -- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Sosial Lamsel kini telah siap melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pasalnya, untuk data penerima BPNT telah selesai dilakukan verifikasi.

"Tapi, kewenangan dalam pembuatan Kartu BPNT adalah pemrintah pusat dalam hal ini adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kendati demikian, apakah BRI sudah melakukan pencetakan kartu BPNT atau belum saat ini kami beum mendapatkan informasinya,"ujar Kepala Dinsos Lamsel Dulkahar, Senin (29/10).

Menurut Dulkahar, selain pencetakan kartu BPNT, BRI juga yang akan menunjuk warung merupakan tempat penukaran kartu BPNT dengan barang yang menjadi kebutuhan penerima BPNT tersebut.

"Kami sebagai pihak Dinsos Lampung Selatan hanya bisa mengusulkan warung desa yang bisa dijadikan tempat penukaran kartu BPNT dengan barang kebutuhan warga. Tapi, yang berhak menunjuk warung itu adalah BRI,"katanya.

Disinggung apakah nanti akan tetap dilakukan penyaluran beras pra sejahtera (Rastra) pada November 2018 ini. Jika, pelaksanakan program BPNT belum siap dilaksanakan oleh BRI, Dulkahar membenarkanya.

"Ya, kalau mereka (pihak BRI,red) belum siap dengan kartu BPNT dan warung sebagai tempat penukaran barang. Maka, rastra tetap akan dilaksanakan seperti bulan-bulan sebelumnya,"tegasnya.

Sementara itu, petugas Badan Urusan Logistik (Bulog) Kalianda Ismet, menyatakan hingga kini penyaluran rastra pada Oktober 2018 ini telah tercapai 100 persen.

"Alhamdulillah, penyaluran rastra Oktober  2018 ini telah mencapai 100 persen. Tapi, apakah November - Desember 2018 akan dilaksanakan program BPNT, dirinya belum mendapatkan informasinya,"katanya. (*)



JAKARTA -- Lion Air JT-610 rute Jakarta-Pangkal Pinang dikabarkan jatuh di kawasan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Pesawat yang mengangkut 175 penumpang itu mengalami kecelakaan 13 menit setelah take off.

Pesawat tersebut dilaporkan hilang kontak pada pukul 06.33 WIB, Senin (29/10). Pesawat Lion Air ini berangkat dari Jakarta menuju Pangkal Pinang. Pihak Airnav Indonesia telah meneruskan informasi ini ke tim pencarian. 

"Betul bahwa pesawat Lion JT 610 mengalami lost contact. Kami telah meneruskan informasi kepada tim SAR," kata Humas Airnav Indonesia, Yohanes Sirait, Senin (29/10/2018).

Berdasarkan informasi, pesawat ini take off pukul 06.20 WIB dan mengalammi hilang kontak pukul 06.33 WIB.

Pada pukul 07.10 WIB, Kansar Jakarta menerima informasi dari VTS Tanjung Priok bahwa pada pukul 07.05 WIB tug boat AS Jaya 11 melihat pesawat Lion Air jatuh. Tug boat itu berada pada koordinat 05º 49.727 S – 107º 07.460 E. (*)





BANDAR LAMPUNG -- Provinsi Lampung sukses menjadi tuan rumah Program Pelatihan Internasional penggunaan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) atau International Training Program (ITP) tahun 2018. Pelatihan tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting Kementerian Kesehatan, Kementerian Sekretariat Negara, Perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia, Perwakilan JICA Afganistan, Tajikistan, Kamboja dan Laos. Lalu, peserta ITP dari Provinsi Sulawesi Utara dan Jawa Tengah.

Acara dibuka Gubernur Lampung diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra, Hery Suliyanto saat membuka acara tersebut, di Hotel Novotel, Minggu (28/10) Malam.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi karena Provinsi Lampung dijadikan tuan rumah penyelenggaraan ITP 2018. Semoga kegiatan ini dapat kita jadikan sebagai momentum untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan kesehatan menjadi lebih baik,” ujar Hery Suliyanto.

Hery menyebutkan penggunaan Buku KIA diujicobakan pada tahun 2002 di Tanggamus, hasil kerja sama Pemprov Lampung dengan Kementerian Kesehatan dan JICA.

Seiring dengan peningkatan anggaran, sambung Hery, kegiatan tersebut dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. “Secara berkala Pemprov telah mengadakan buku KIA sebanyak jumlah sasaran ibu hamil dan melatih seluruh Puskesmas,” ujar Hery.

Hery menyampaikan penggunaan buku KIA melalui kegiatan Kelas Ibu dan Pemantauan Tumbuh Kembang di Puskesmas, memberikan dampak yang signifikan terutama dalam peningkatan akses cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Provinsi Lampung.

Data capaian Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan Kunjungan Neonatal menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dimana tahun 2004 Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 73.86 % menjadi 93.45 % di tahun 2017 dan Kunjungan Neonatal dan 81.72 % menjadi 94.94 %.

“Pemprov Lampung terus mendorong kepada petugas kesehatan baik dl tingkat pelayanan dasar dan rujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan buku KIA dan menjadikan buku KIA sebagal satu-satunya alat pencatatan kesehatan lbu dan Balita di Provinsi Lampung,” katanya.

Hery berharap dengan adanya kegiatan tersebut para peserta dapat mengikuti dengan baik sebagai bagian dari bentuk keseriusan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. “Sehingga materi yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam menunjang kinerja pelayanan kesehatan di masyarakat;” tandasnya.

Seperti diketahui, JICA atau merupakan lembaga untuk menolong pengembangan pemerintah dengan memberikan bantuan teknis dan dana yang tidak mengikat. Tujuan JICA membangun daya manusia di negara berkembang atau memperkuat organisasi-organisasi.

JICA juga fokus pada jaminan kesehatan semesta yang bertujuan membantu menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Hery mengatakan Pemprov Lampung terus berupaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan mengembangkan fasilitas kesehatan baru.

Fasilitas tersebut dilengkapi tenaga kesehatan dan alat yang memadai, meningkatkan anggaran di bidang kesehatan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup yang sehat. (Humas Prov Lampung)




BANDAR LAMPUNG -- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo resmi menutup Lampung Fair (LF) 2018 di PKOR Wayhalim, Sabtu (27/10) malam. Pagelaran LF 2018 yang telah berlangsung sejak 12-27 Oktober 2018 dinilai sukses mempublikasikan program pembangunan Provinsi Lampung.

Selain itu mampu menyuguhkan hiburan bagi masyarakat Lampung. Bahkan nilai transaksi mencapai Rp18,7 miliar atau lebih besar 21 persen dari LF 2017.

“Saya bersyukur kegiatan LF 2018 dapat berjalan sukses dan lancar. Bahkan di luar dugaan pelaksanaan LF 2018 begitu ramai setiap malamnya. Saya optimistis Lampung semakin tumbuh dan berkembang, serta perekonomian terus meningkat,” ungkap Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.

Ridho menjelaskan LF telah menunjukkan bahwa potensi Lampung begitu besar. Hal ini nampak dari apa yang disajikan dan ditunjukkan di stan forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, dan stan lainnya. “Stan di LF 2018 telah menunjukkan dan menampilkan potensi Lampung yang baru ditampakkan dengan keunikan daerahnya masing-masing,” jelas Ridho.

Ridho dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasihnya kepada peserta dan semua pihak terkait sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar, tanpa gangguan.

Dia juga mengapresiasi seluruh masyarakat Lampung yang ikut menyukseskan kegiatan ini dengan meng-upload di media sosial. Sehingga menarik minat warga dan dunia usaha di luar Lampung. “Untuk itu, ke depannya harus dikonsep lebih baik sebagai tonggak perekonomian Lampung. Menjadi etalase perekonomian dan pariwisata,” harapnya.

Dalam kesempatan ini, Ridho menyerahkan hadiah kepada Juara Umum LF 2018 yang diraih Kabupaten Lampung Timur. Lamtim menyabet kategori anjungan kabupaten/Kota terbaik dan anjungan Kreatif.

Sementara, anjungan favorit diraih Lampung Selatan, Pesisir Barat (anjungan inspiratif), dan pramustan terbaik diraih Lampung Tengah. Selain itu, terdapat penyerahan bagi kategori stan OPD tingkat Provinsi Lampung. Terbaik diraih Dinas Tanaman Pangan Holtikultura; stan favorit Dinas Pariwisata; dan stan inspiratif Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Stan kategori instansi vertikal terbaik diraih Kanwil Kemenag Lampung; BUMN terbaik oleh PT Pelindo 2 Panjang; dan pramustan terbaik diraih Kanwil Bank Indonesia.

Selain itu, penutupan LF 2018 juga turut dimeriahkan artis ibukota Citra Scholastika. Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Lukmansyah, menjelaskan pelaksanaan LF 2018 selama 16 hari sejak 12-27 Oktober 2018 telah terjadi penyampaian informasi terkait pembangunan Provinsi Lampung.

”Juga komunikasi dengan pengunjung, transaksi perdagangan, dan antraksi seni budaya, serta kegiatan lainnya,” jelas Lukmansyah. (Humas Prov Lampung)




BANDAR LAMPUNG -- Perwakilan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Provinsi Lampung melakukan pembinaan alumni PCTA dalam rangka Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Pertahanan Negara di Daerah Tahun 2018, di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (27/10).

Dengan diikuti oleh 150 orang Alumni Parade Cinta Tanah Air (PCTA) yang terdiri dari 7O orang Mahasiswa dan 80 orang SLTA sederajat.

Dimana sasaran dari kegiatan ini, agar terimplementasi pemahaman dan penanganan ancaman nonmiliter di lingkungan pendidikan serta terwujudnya pelatihan fisik dan pembinaan kesehatan serta disiplin para pemuda.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk membentuk karakter generasi muda yang memiliki keteladanan dalam menciptakan tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ujar Pejabat Perwakilan Kemenhan Provinsi Lampung, Kolonel Kav. Robert Owen Tambunan saat membuka acara tersebut.

Robert mengatakan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut berupa pembekalan tentang ancaman nonmiliter dan melaksanakan kegiatan olah raga dan latihan Peraturan Baris Berbaris.

“Hal ini tentunya sangat relevan dihadapkan dengan ancaman nyata saat ini, seperti maraknya penyalahgunaan narkoba, kriminalitas dikalangan generasi muda, hoax, dan lunturnya nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda,” katanya.

Apalagi menurutnya, dengan terus adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang merupakan arus pokok (mainstream) dalam proses modernisasi, dimana ini bahkan telah membuat perubahan dalam kehidupan manusia. “Perubahan global tersebut disatu sisi, membawa dampak positif, namun disisi lainnya dapat membawa implikasi negatif,” ujarnya.

Untuk itu, sambung Robert, pilihan strategis bagi Kementerian Pertahanan tidak lain melakukan upaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kemampuan pertahanan negara. Baik di lingkungan institusi sipil maupun di institusi pendidikan sebagai perwujudan kemandirian pertahanan negara.

“Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pendayagunaan SDM Pertahanan Negara di kalangan Mahasiswa dan Pelajar SLTA Sederajat yang merupakan Alumni PCTA di Provinsi Lampung,” katanya.
Robert menyebutkan sebagai kader bangsa yang potensiai, peran dan kedudukan pelajar dan mahasiswa sebagai generasi muda yang berpendidikan menjadi amat penting artinya dalam penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

“Dalam upaya pertahanan negara, SDM terdidik dan terlatih diharapkan mempunyai kemampuan bela negara dan jiwa kejuangan sebagai motor bagi sistem pertahanan semesta serta memiliki wawasan yang luas dalam IPTEK dan pertahanan negara,” ujarnya.

Bagi Kementerian Pertahanan, masih kata Robert, salah satu elemen kekuatan nasional dari segi SDM itu adalah Pemuda yang memiliki intelektualitas, inovasi, serta semangat bela negara dan berkarakter bangsa yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

“Oleh karena itu, upaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM melalui kegiatan pembinaan ini merupakan langkah strategis dan jangka panjang dalam rangka menghadapi keunggulan daya saing dengan bangsa-bangsa Iain di tengah percaturan ekonomi global,” katanya.

Robert berharap melalui kegiatan tersebut mampu menggali potensi generasi muda dan Alumni PCTA untuk dapat dilanjutkan melalui upaya pembinaan SDM.

“Pembinaan ini juga seyogyanya didukung dan ditindaklanjuti oleh berbagai pihak terutama Pemda Provinsi Lampung,” pungkasnya. (*)




JAKARTA -- Provinsi Lampung kembali torehkan prestasi yang membanggakan di tingkat pusat. Kali ini, Lampung meraih perhargaan khusus sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Tata Kelola Baik 2018.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Presiden RI periode 2009-2014 yang juga sebagai Ketua Dewan Penasehat Indonesian Institute for Public Governance (IIPG)  Boediono kepada Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung Heryana pada Anugerah Pandu Negeri (APN) 2018, di Puri Ratna Ballroom, Grand Sahid Jaya Hotel Lantai 2, Jakarta Pusat, Jumat (26/10) Malam.

Dengan Tema “Membangun Tata Kelola dan Budaya Pemerintahan yang Bersih”, Provinsi Lampung merupakan salah satu dari 62 Pemerintah Daerah yang memperoleh penghargaan dengan kategori Provinsi yang memiliki kinerja dan tata kelola baik pada APN tahun 2018 tersebut.

APN sendiri merupakan ajang pemberian penghargaan tahunan untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia yang memiliki kinerja dan tata kelola terbaik, serta pemimpin inovatif yang berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosio-ekonomi melalui reformasi tata kelola.

Penghargaan ajang tahunan yang dilakukan oleh Yayasan Pengembangan Tata Kelola Indonesia melalui IIPG tersebut, melakukan penilaian kinerja terhadap 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 99 Kota di Indonesia.

Hal tersebut dilakukan dalam upaya mendukung transformasi tata kelola yang berkelanjutan para sektor publik di Indonesia. Penilaian tersebut meliputi aspek tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategis serta pimpinan yang inovatif.

Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk menginspirasi seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk “Berdiri Tegak Jadi Pandu Ibu Pertiwi”. (Humas Pemprov)




JAKARTA --  Angka kemiskinan yang pada 2009 sebanyak 32 juta jiwa atau 13,32 persen, kini dinilai semakin menurun, yaitu 9,82 persen atau 25 juta jiwa. Penurunan angka kemiskinan dikarenakan ada upaya penangan secara tepat oleh sejumlah dinas sosial dan lembaga keagaman, salah satunya seperti Nahdlatul Ulama (NU).

Demikian kesimpulan diskusi yang digelar Pemuda Pemudi Pemerhati Umat di Pesantren Mahmudah, Bandar Lampung, Lampung, Minggu (28/10/2018). 

Diskusi yang mengambil tema "Optimisme pada Persentase Penurunan Angka Kemiskinan  Nasional" itu menghadirkan Dinas Sosial Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik (BPS), dan PCNU Lampung. 

Kabid Humas BPS Lampung, Mas'ud Rivai, mengatakan, konsep kemiskinan memang berbeda-beda. Bahkan, menurutnya, di masa lalu mengategorikan orang yang tidak beribadah termasuk kategori miskin.

Namun saat ini, lanjut dia, kemiskinan hanya berdasarkan kategori yang dikeluarkan oleh BPS, yaitu masyarakat yang pendapatannya dibawah Rp400 ribu per bulan.

Dia menjelaskan, setiap tahunnya BPS menyurvei 300 ribu responden rumah tangga. Hal itu sebagi upaya pemerintah untuk mendapatkan data terbaru terkait kemiskinan.  "Tahun 2009, angka kemiskinan 32 juta jiwa atau 13.32 persen secara nasional. Sementara sekarang, per maret 2018 hanya 9,82 persen atau sekitar 25 juta jiwa. Ini merupakan prestasi karena belum pernah kita di bawah 10 persen," ujarnya. 

Sementara, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni, mengungkapkan, masyarakat miskin yang ditangani pihaknya di antaranya adalah lansia, mantan narapidana, dan kaum disabilitas.

Menurut dia, makna miskin dalam hal ini berarti mereka membutuhkan dalam hal sandang, papan, pangan. Beberapa programnya, lanjut dia, di antaranya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu KIS, KIP, maupun beras Rasta. "Target Dinsos Lampung
adalah minimal satu orang dari setiap Kecamatan yang ada KPM-nya, bisa kuliah di negeri," ungkap dia.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris PCNU Kota Bandar Lampung, Habibul, juga turut menyampaikan pandangannya. Menurut dia, orang miskin itu juga memiliki penghasilan, namun tidak menentu.

Habibul menilau, solusi kemiskinan yang paling utama dari NU adalah usaha dan doa. Usaha tanpa doa, menurutnya, adalah sebuah kesombongan, sementara doa tanpa usaha, adalah naif.

Terkait usaha ini, Habibul menegaskan bahwa anak-anak di Pesantren Mahmudah memiliki kemandirian dalam upaya peningkatan kesejahteraannya masing-masing. "Target Kita tahun ajaran baru sudah berdiri koperasi, untuk meningkatkan perekonomian santri," paparnya. (*/rls) 




BANDAR LAMPUNG -- Demi nempermudah pelayanan pajak ke masyarakat, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melaunching layanan e-Samsat Lampung (e-Salam). Bukan hanya itu, Gubernur juga melakukan terobosan dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dengan meresmikan Samsat Desa Bukit Kemuning, Samsat Induk Mesuji, Samsat Link, dan Aplikasi i-samsat, e-PAP dan e-PBBKB.

Launching layanan e-Samsat tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan penandatanganan prasasti Samsat Desa Bukit Kemuning.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar Lampung berasal dari Samsat, artinya Samsat merupakan darahnya pembangunan daerah Provinsi Lampung. Oleh karena itu, Launching layanan program e-Samsat merupakan hal yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Lampung. Dan diharapkan mampu memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam wajib pajak,” ujar Gubernur Ridho, pada acara launching, di Halaman Kantor Bank Lampung Pusat, Bandar Lampung, Jum’at (26/10).

Gubernur menjelaskan telah begitu banyak Program terobosan yang dilakukan Pemprov Lampung. Dia pun berterimakasih kepada jajaran Polda Lampung yang telah bersinergi baik dengan Pemprov Lampung. “Di awal kepemimpinan saya, PAD Lampung perhari sekitar Rp1 Miliar. Kemudian Pemprov Lampung terus merapikan sistem satu atap ini, sehingga seiring perkembangan daerah, pendapatan daerah hari ini mencapai sekitar Rp 6-7 Miliar,” jelas Gubernur.

Ia menjelaskan Pemprov Lampung terus berupaya mempermudah pelayanan kepada masyarakat, terutama keluhan terkait pembayaran pajak. Untuk itu, launching e-Samsat menjadi upaya peningkatan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga akan mempermudah pembayaran bagi wajib pajak.
Lebih lanjut, Gubernur Ridho menjelaskan bahwa sikap (attitude) dan karakter pimpinan akan mempengaruhi pola prilaku masyarakat dalam membayar pajak. “Kalau pimpinan daerah dirasa trust/dipercaya masyarakat, maka masyarakat akan selalu melakukan pembayaran wajib pajak, begitupun sebaliknya,” ujarnya.

Dengan sistem terintegrasi, Gubernur Ridho berharap akan semakin efisien dan mampu menutupi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya penyimpangan. “Poin utamanya adalah untuk mempermudah pelayanan dan efisiensi. Untuk itu, sistem ini harus dijaga, dan jangan sampai terjadi suatu penyimpangan,” ujarnya.

Sebaik apapun sistem, ujar Gubernur, modal dasarnya adalah integritas dari orang yang mengawakinya. Kalau sistemnya canggih, tapi orangnya tidak integritas maka akan terjadi penyimpangan, dan begitupun sebaliknya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bank Lampung, Eria Desomsoni, menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan sehingga launching e-Samsat dapat terselenggarakan. Launching e-Samsat merupakan upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan pelayanan kepada publik, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat dan aman. “Peningkatan pelayanan e-Samsat akan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” jelasnya.

Eria menjelaskan melalui e-Samsat, Wajib Pajak akan dengan mudah melakukan pembayaran melalui ATM Bank Lampung. “Dengan e-Samsat, wajib pajak akan dapat dengan mudah melakukan pembayaran melalui ATM Bank Lampung. Hanya butuh waktu beberapa detik untuk pembayaran, dan tak perlu mengantri lagi di Samsat,” jelas Eria.

Ia menerangkan bahwa syarat utama dari e-Samsat ini adalah nasabah Bank Lampung, memiliki ATM, kendaraan pribadi yang terdaftar sesuai ATM Bank Lampung, dan hanya bisa dilakukan pembayaran secara pribadi.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Ridho Ficardo menandatangani prasasti Samsat Desa Bukit Kemuning. Serta menandatangani MoU e-Salam, Samsat Desa Bukit Kemuning, dan peningkatan status Samsat Mesuji.

Penandatangan MoU tersebut dilakukan oleh Dir. Lantas Polda Lampung Kombes Pol. Kemas Ahmad Yamin, Kepala Bapenda Provinsi Lampung E. Piterdono, Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Lampung Suratno, Dirut Bank Lampung Eria Desomsoni, dan Perwakilan Lampung Utara. (Humas Prov Lampung)


Diberdayakan oleh Blogger.