Halloween party ideas 2015



LIWA -- Kejaksaan Negeri Liwa melaksanakan sosialisasi dan evaluasi peran dan fungsi tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) kepada Pemkab Lampung Barat, Rabu (10/10). 

Pemateri sosialisasi TP4D itu  disampaikan oleh ketua TP4D Wan Susilo selaku Kasintel Kejaksaan Negeri Liwa. Kegiatan yang berlangsung di aula Pemkab Lambar itu dibuka Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus dan dihadiri Kajari Lambar M.Mansyur Madjid serta diikuti seluruh pejabat Pemkab Lambar.

Bupati Lambar Parosil Mabsus mengatakan kegiatan ini merupakan langkah awal komitmen Pemkab Lambar untuk menciptakan good goverment dan clean goverment. 

Hal ini sesuai yang diinstruksikan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. 

Pembentukan TP4D ini pertimbanganya adalah berdasarkan instruksi presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan 2017.  Tujuanya adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan. 

Kemudian menekankan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus ditegakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan. 

Berkaitan dengan itu maka Kejaksaan memandang perlu memberikan pendampingan kepada pejabat pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional.

Kemudian Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum juga memiliki peran mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah melalui pengawalan dan pengamanan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mendeteksi secara dini serta mengantisipasi terjadinya kesalahan serta mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. 

Parosil menambahkan, berdasarkan hasil audit yang dilaksanakan oleh badan pemeriksa keuangan bahwa pengelolaan keuangan, bahwa Pemkab Lambar tahun ini kembali mendapatkan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dimana WTP yang diperoleh tahun ini adalah WTP yang ke-8 kali secara berturut-turut. (*)


Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.