Halloween party ideas 2015

Bupati Lamteng Loekman Djoyo Soemarto bersama Plt. Kadis Kesehatan dr. Lindawati, Ketua TP PKK Lamteng Ny. Ellya Luciana Loekman Djoyo Soemarto, Dandim 0411/LT, Ketua DWP Lamteng melakukan gerakan CPTS. (foto: Yen)

GUNUNG SUGIH -- Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah menggelar kegiatan kesehatan masyarakat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan tema, "Gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan Pemantapan Kesrak PKK - KKBPK - Kesehatan, Tangan Bersih Pangkal Sehat."



Kegiatan ini adalah salah satu tindakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), acara berlangsung di kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Senin (19/11/2018).




Dalam sambutannya, Plt. Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan dr. Lindawati, MM menyampaikan, membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun bertujuan memutuskan mata rantai kuman.



"Mencuci tangan dengan sabun dikenal juga sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit. Hal ini dilakukan karena tangan seringkali menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari satu orang ke orang lain, baik dengan kontak langsung ataupun kontak tidak langsung (menggunakan permukaan-permukaan lain seperti handuk, gelas),” jelas dr. Lindawati.



Menurut Kadis, tangan yang terkontaminasi saat tidak dicuci dengan sabun dapat memindahkan bakteri, virus dan parasit pada orang lain yang tidak sadar bahwa dirinya sedang ditularkan.



Diketahui program PHBS CTPS telah di canangkan organisasi dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), bertepatan tanggal 15 Oktober tetapkan sebagai Hari Mencuci Tangan dengan Sabun Sedunia. 



"Ada 20 negara di dunia yang akan berpartisipasi aktif dalam hal ini, salah satu di antaranya adalah Indonesia,” jelasnya.



Dijelaskan dr. Lindawati CTPS merupakan perilaku sehat yang telah terbukti secara ilmiah dapat mencegah penyebaran penyakit menular seperti diare, Infekai Saluran Pernafasan Atas (ISPA) dan flu burung, bahkan disarankan untuk mencegah penularan influenza.



"Banyak pihak yang telah memperkenalkan perilaku ini sebagai intervensi kesehatan yang sangat mudah, sederhana dan dapat dilakukan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Berbagai survey di lapangan menunjukkan menurunnya angka ketidakhadiran anak karena sakit yang disebabkan oleh penyakit setelah diintervensi dengan CTPS,” tegasnya.



Lebih lanjut Kadis Kesehatan menerangkan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat dapat berperilaku sehat agar dapat mengubah perilaku masyarakat ke arah perilaku sehat sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal serta meningkatkan PHBS di tatanan rumah tangga dan sekolah, terutama cuci tangan pakai sabun di masyarakat.



Ada tujuh langkah CTPS yakni, basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan memakai air yang mengalir, ambil sabun kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut.



Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Jangan lupa jari-jari tangan, gosok sela-sela jari hingga bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkan kedua tangan. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ketelapak tangan kemudian gosok perlahan.



"Terakhir, bersihkan kedua pergelangan secara bergantian dengan cara memutar, kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dengan air bersih yang mengalir, lalu keringkan memakai tisu atau dikibas-kibaskan, jangan menggunakan handuk,” pungkasnya. 



Hadir dalam acara tersebut, Bupati Lamteng Loekman Djoyo Soemarto, Plt. Kadis Kesehatan dr. Lindawati, Komandan Kodim 0411/LT Letkol Czi Burhanuddin, SE, M.Si, Ketua TP PKK Lamteng Ny. Ellya Luciana Loekman Djoyo Soemarto, Ketua DWP Lamteng Ny. Hj. Rusdiana Adi Erlansyah, dan para pejabat di Lingkup Pemkab Lamteng serta masyarakat.(jn)


KAYUAGUNG - Unsur tripika K ec Pedamaran timur,kabupaten ogan komering ilir,,  kemarin  terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan Dana desa tahap kedua di wilayah Kecamatan pedamaran timur( oki)  selasa ( 27/ 12/ 2018)
Kegiatan tersebut di bagi menjadi 2 tim dimana di masing2 tim terdiri dari unsur koramil,Polsek maupun Staf kecamatan  pedamaran timur kabupaten ogan komering ilir ( oki)  , tugas utama tim tersebut melakukan pengecekan satu persatu objek bangunan maupun barang- barang  yg bersumber dari penggunaan Dana desa di seluruh desa di kecamatan pedamaran timur,kegiatan ini rutin dilakukan di setiap ahir tahap pembangunan dana desa yg setiap tahun nya terbagi menjadi 3 sesi tahapan.

Diharapkan melalui kegiatan ini setiap tahun mengalami kemajuan untuk serapan dana desa,  sejauh ini berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan pengunaan dana desa sudah cukup berjalan dengan baik dan tentu saja kedepan yg diinginkan dengan dana desa mampu menjawab aspirasi pembangunan yg di inginkan masyarakat desa tersebut.

Camat Ari Mulawarman S, Stp, MM   kecamatan Pedamaran timur Kab Ogan komering ilir ( oki)   saat dikonfirmasi oleh  tim media, journal Nusantara,, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk tanggung Jawab Tim verikasi Kecamatan terhadap pengawasan dana desa..kegiatan tersebut di dampingi baik oleh tripika kecamatan maupun pendamping lokal desa , di harapkan dapat berjalan sesuai dg yg diinginkan masyarakat..terkait dengan  perkembangan pembangunan di desa.jelasnya ( irwan )


Andreas Sinaga sedang memeluk anak didiknya. (foto: fb-as)
GUNUNG SUGIH -- SMAN 1 Terusan Nunyai, Lampung Tengah selama 4 tahun berjalan dibawah kepemimpinan okepala sekolah Drs. Andreas Sinaga, MM berhasil meningkatkan murid berprestasi dan sebagai sekolah yang terbaik.

Itu semua berkat peran yang sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab menjadi kepala sekolah sehingga hal ini dibuktikan SMAN 1 Terusan Nunyai berhasil meraih akreditasi A dengan nilai tinggi.

Kepemimpinan Andreas Sinaga selalu menujukkan gaya pemimpin selalu terbuka, efektif dan mengatur semua potensi sekolah agar dapat berfungsi secara optimal sehingga menjadi sekolah unggulan dengan sebutan tempat murid berprestasi.

Perubahan dan perkembangan SMAN 1 Terusan Nunyai selama kepemimpinannya terus mengalami peningkatan terutama prestasi anak didiknya yang selalu mengharumkan Kabupaten Lampung Tengah.

Prestasi yang terus ditorehkan sekolah itu membuat besarnya keinginan masyarakat menyekolahkan anak mereka di sekolah tersebut dan pihak sekolah juga mempersiapkan sarana pendukung pendidikan seperti bangunan dan prasarana lainnya.

Memasuki masa purna bakti yang hanya tinggal dua tahun ini, Andreas akan terus berkomitmen memajukan sekolah.

"Walau tinggal dua tahun lagi masuk purna bakti tapi saya akan terus berkomitmen dan berhasilan yang diperoleh tentunya tak lepas dari hasil kerjasama dan usaha keras semua pihak sekolah termasuk komite sekolah sehingga jumlah siswa didik SMAN 1 Terusan Nunyai mencapai 1.170 siswa," terang Andreas.

Ia juga berharap pemerintah pusat untuk bisa membantu pembangunan rehabilitasi perkantoran melalui program revitalisasi.

"Kami berharap pemerintah dapat membantu pembangunan rehabilitasi perkantoran melalui program revitalisasi sehingga perubahan dan perkembangan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat terusan nunyai khususnya dan Lampung Tengah pada umumnya," pungkasnya. (Ersyan)

Firdaus. (foto: fir)

JAKARTA -- Pada bulan Desember 2018 mendatang, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Jenderal SMSI Pusat, Firdaus, ketika belum lama ini ditemui pada kegiatan FGD SMSI di Semarang.

Dijelaskan Firdaus, agenda Rapimnas, sesuai arahan ketua umum SMSI Pusat Auri Jaya, Rapimnas dilaksanakan berkisar pertengahan Desember.

Saat ini sedang disiapkan oleh steering commite (SC) yang dibentuk SMSI Pusat.

"Dalam menjalankan tugas SC juga menginventarisir masukan dari pengurus SMSI di daerah," ujarnya.

“Sebagai organisasi yang masih baru kami masih disibukkan dengan aktivitas membangun dan melakukan penguatan infra struktur organisasi di tingkat pusat maupun daerah,” imbuhnya.

Diungkapkan Firdaus, konsolidasi memang harus segera dilakukan dengan melihat berbagai problem terkait dengan
pesatnya pertumbuhan jumlah perusahaan media siber yang semakin menjamur.

"Pertumbuhan tidak terpusat di Jakarta atau kota-kota yang menjadi ibukota provinsi saja, tetapi di hampir seluruh kabupaten/kota di tanah air," tuturnya.

Kondisi saat ini, lanjut Firdaus,  sebagian besar pengelola media siber baik yang di Jakarta maupun di ibukota provinsi, tengah berjuang untuk membesarkan
kelangsungan usahanya, ditengah persaingan
yang semakin ketat pada era digital kini.

"Dengan kondisi demikian,  SMSI Pusat segera mengambil langkah cepat dengan menggelar Rapimnas yang akan diikuti seluruh anggota pengurus pusat, para ketua dan sekretaris pengurus provinsi SMSI. Persoalan kesehatan keuangan perusahaan akan menjadi salah satu bahasan, karena problem ini menjadi persoalan yang menggejala secara umum," pungkasnya.

Seiring dengan semakin surutnya pasar media cetak, tambah Firdaus, semestinya kondisi itu menjadi peluang bagi media siber untuk merebut konsumen media termasuk kue iklannya.

"Namun yang terjadi belum sesuai yang diharapkan, terlebih di kalangan media siber di wilayah kabupaten/kota," tandasnya.

Diakhir perbincangan, diterangkan Firdaus, pada Rapimnas SMSI nanti, juga dimatangkan tentang PO (Peraturan Organisasi) untuk memperluas rentang kendali dan jangkauan pelayanan organisasi terhadap anggota yang sebarannya semakin luas. (*)

Ikam Lamtim foto bersama usai kegiatan Bina Desa. (foto: dedi)
SUKADANA -- Ikatan Mahasiswa Lampung Timur (Ikam Lamtim) adakan kegiatan Bina Desa di Sekampung Udik.

Bertempat di Desa Mengandung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, sejumlah mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di Lampung sukses mengadakan desa binaan.

Tepatnya pada Sabtu (24/11) sampai dengan Minggu (25/11), diadakan berbagai rangkaian mulai dari kegiatan Mengajar di SDN Sekampung Udik, Nonton Bareng, Lomba-lomba anak, Bhakti Sosial, sampai dengan Launching Taman Baca di Desa Mengandung Sari.

Bukan hanya itu, dalam kegiatan tersebut juga diadakan beberapa pelatihan seperti pelatihan pemuda, pelatihan literasi, dan juga penyuluhan kesehatan.

Adapun donor darah yang difasilitasi oleh PMI Bandar Lampung juga ikut meramaikan kegiatan tersebut.

Dedi Ikhwanudin selaku Ketua Umum Ikam Lamtim menyampaikan terimakasihnya kepada seluruh elemen yang ikut mensukseskan kegiatan tersebut.

"Alhamdulillah kegiatan Bina Desa ini dapat berjalan dengan baik, dan terimakasih kepada seluruh panitia, perangkat desa yang turut membantu, serta teman-teman pemuda Repala (Remaja Pecinta Alam) desa Mengandung Sari yang turut andil dalam kegiatan tersebut".

"Ini hanyalah awal, kedepannya semoga kegiatan tersebut bisa terus berjalan khususnya pengelolaan Taman Baca yang sudah kita Launching", tuturnya menjelaskan.

Acara pun ditutup dengan kunjungan wisata ke Taman Purbakala Pugung Raharjo, Sekampung Udik, Lampung Timur. (rls)

Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi.
(foto: net)
JAKARTA -- Relawan Rumah Indonesia (RRI) pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mendapat kelompok relawan baru dari komunitas Driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam Komite Aksi Transportasi Online (KATO), yang menyatakan diri bergabung mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02.
Sebelum KATO, RRI berisikan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Kofederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta berbagai pekerjaan lain seperti perawat, guru honorer, dan lainnya.
Seperti dikutip dalam laman situs liputan6.com, Ketua Bidang Perekrutan Anggota KATO, Rusli berharap pasangan Prabowo-Sandi mendengar aspirasi mereka.
"Kita berharap kepada Bapak Prabowo-Sandiaga supaya bisa benar-benar mendengarkan aspirasi ojol (ojek online). Kalau bisa mengundang ojol untuk memberikan semangat. Kami siap jadi relawan tanpa digaji di TPS-TPS," klaim Rusli di Gedung Djoeang, Jakarta, Jumat (23/11/2018).
Dia mengaku rela tak dibayar asalkan diperlakukan dengan baik saja. 
"Kalau ojol tak minta uang, kita minta dimanusiakan. Kita minta regulasi, enggak bisa, enggak dikasih. Cuma regulasinya, insyaallah nanti dianggap sebagai karyawan dan mendapatkan asuransi," ungkap Rusli.
Sementara itu, di tempat yang sama, Direktur Direktorat Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ferry Mursyidan Baldan menyatakan driver ojol yang tergabung ini sangat penting peranannya.
Menurutnya, driver ojol bisa mendeteksi pemilih di area TPS masing-masing. Jika ada yang jauh, para driver ojol itu bisa menawarkan secara gratis untuk mengantarkan para pemilih tersebut ke TPS.
Ketua BPN Prabowo-Sandi Jend. Purn. Joko Santoso bersama driver ojol. (foto: kom)
Menurutnya, driver ojol bisa mendeteksi pemilih di area TPS masing-masing. Jika ada yang jauh, para driver ojol itu bisa menawarkan secara gratis untuk mengantarkan para pemilih tersebut ke TPS.
"Mendeteksi jika ada yang susah berjalan, silakan naik," ungkap Ferry.
Senada, Ketua BPN Djoko Santoso berharap perjuangan, baik driverojol maupun buruh yang tergabung dalam Relawan Rumah Indonesia tak akan sia-sia.
"Saya yakin saudara-saudara akan memenangkan perjuangan ini," ia memungkasi. (*)

Kades AH (lingkaran) ditangkap Tim Tipikor Polres OKI. (foto: Irwan)
Kayuagung -- Karena dianggap tidak mengindahkan panggilan pihak kepolisian sebanyak dua kali akhirnya Kepala Desa (Kades) Gajah Makmur Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI, Sumatera Selatan berinisial AH di jemput paksa dikediamannya oleh Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres OKI, Kamis (22/11).

AH ditangkap karena diduga menyelewengkan dana desa (DD) sebesar Rp 315 juta tahun anggaran 2016/2017.

Penangkapan ini dibenarkan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hubungan Masyarakat (Humas) Polres OKI IPDA Ilham Parlindungan.

“Memang semalam ada oknum Kades telah diamankan di Mapolres. Namun untuk hasil kegiatan masih dalam proses pendalaman pemeriksaan, belum bisa dirilis sekarang,” katanya Jumat (23/11).

Menurutnya penjemputan paksa AH karena sebelumnya tidak mengindahkan panggilan kepolisian.

“Setelah dua kali panggilan tidak dipenuhi, dengan terpaksa yang bersangkutan (AH) dijemput paksa. Nantilah, sekalian rilis kronologisnya,” ucapnya.

Pengacara AH yang ditunjuk pihak Polres sebagai pendampingan hukum  H. Herman, SH, MH, memberi keterangan, status kliennya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Mungkin nanti setelah pemeriksaan terhadap klien kami diterbitkan penetapan tersangkanya,” ujarnya kepada wartawan di Mapolres OKI.

Menanggapi penjemputan paksa oknum Kades, anggota Komite Pemberantasan Korupsi Kabupaten OKI, Ustra, mengungkapkan, pihaknya telah lama mendengar kasus indikasi penyelewengan DD ini.

"Kami sudah  mulai menduga telah terjadi penyelewengan pengelolaan dana desa yang di mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengelolaannya,  penggunaan dana desa ini yang diduga tidak melibatkan masyarakat, hanya kroni-kroni Kades yang diundang untuk rapat,” ungkapnya.

Atas sikap tegas pihak Kepolisian pihaknya menyampaikan apresiasis setinggi-tingginya ke Polres OKI dalam mengungkap kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum Kades.

“Kami apresiasi setinggi-setingginya untuk Polres OKI yang telah menangkap Kades AH, semoga kasus ini menjadi sinyal baik tegaknya hukum di Kabupaten OKI, yang tidak memandang jabatan atau golongan dalam proses hukum,” tandasnya. (Irwan )

Minta perhatian Presiden dalam penyelesaian pembebasan tanah terkena proyek JTTS, Warga unjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta. (foto: Dul)
GUNUNG SUGIH -- Pembangunan ruas jalan tol trans Sumatera (JTTS) 2 yang terletak di  dusun Banjarmulya Kelurahan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah masih menyisakan persoalan yang belum rampung.

Bangunan rumah permanen dan tanam tumbuh diatas lahan milik Zairin dan Indra Jaya yang ikut terkena proyek JTTS mereka belum terima uang ganti rugi, karena mereka berpendapat penggantian tidak sesuai dan tidak sama dengan nominal yang di terima warga lainnya.

Rumah Zairin yang terkena proyek JTTS yang saat ini masih bermasalah. (foto: JTTS)

Menurut pengakuan Zairin dalam rilis yang di terima redaksi, Jum'at (23/11), bangunan rumah permanen miliknya hanya dinilai Rp 58.384.000.

"Padahal banyak rumah yang kondisinya jauh dari rumah saya dinilai jauh diatas nilai rumah saya, ada beberapa rumah belum permanen namun nilai ganti ruginya sama persis dengan rumah saya," ungkap Zairin.

Dengan keadaan seperti yang dia alami, Zairin sudah memohon ke tim panitia pembebasan tanah JTTS untuk dilakukan pengukuran ulang.

Banner unjuk rasa dibentangkan di depan istana Merdeka Jakarta.
(foto: dul)

"Saya sudah memohon kepada panitia pengadaan tanah tol, agar dilakukan ukur ulang, tim appraisal pun sudah mengakui ada kesalahan dalam penilaian rumah saya terang," Zairin.

Sebelumnya, berdasarkan hasil penilaian tim appraisal terhadap rumah dan lahan Zairin pada awalnya senilai Rp. 550.618.000,  kemudian panitia meninjau lokasi yang yang telah di nilai  tim appraisal tadi namun panitia bukanya ke rumah Zairin melainkan kerumah warga lainnya atau objek yang berbeda dari tim appraisal.

Tanam tumbuh diatas tanah milik Indra Jaya. (foto: dul)

Dalam hal ini, Zairin sudah memperjuangkan hak-haknya melalui melalui jalur hukum dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lampung Tengah ditetapkan penggantian seluruhnya rumah dan tanah sebesar Rp 140 juta.

"Tapi yang dibayarkan baru Rp 108 juta, tidak langsung semuanya, sisanya Rp 32 juta akan di bayar nanti," terangnya tanpa penjelasan batas waktu pelunasan.

Sosok Zairin hanya kesehariannya berprofesi sebagai tenaga kasar penambang pasir yang hidup serba kekurangan, kini ia dan anak istrinya pascapembebasan lahan JTTS, karena tidak ada pilihan terpaksa menempati rumah baru yang belum selesai dibangun.

Sedangkan tanam tumbuh milik Indra Jaya berupa kebun karet produktif sebanyak 300 batang  hanya di nilai Rp 5.233.000,-, sedangkan diatas milikny selain pohon karet juga terdapat ratusan batang kayu.

Adanya penilaian yang dianggap tidak sesuai Indra Jaya merasa tanam tumbuh diatas tanah miliknya seperti tidak ada nilainya.

"Mulai dari awal pihak panitia tol seharusnya dalam menentukan harga berdasarkan hasil musyawarah bersama dengan warga yang terkena dampak tol tersebut, tapi itu tidak pernah dilakukan panitia, yang ada hanya rapat pemberitahuan hasil penilaian mereka sendiri, dan itulah yang mereka bagikan kepada warga," kata Indra Jaya.

Indra mengungkapkan, nominal yang ditetapkan panitia tidak
sebanding dengan karet dan lahan yang eksekusi oleh panitia pembebasan.

"Kami menilai adanya permainan atau kongkalikong antara panitia pembebasan dan pihak-pihak tertentu, sehingga hak mereka dinilai tidak sebanding dengan seharusnya yang mereka dapat," tukasnya.

Merasa ada kecurigaan dalam proses pembebasan tanah tersebut, Zairin telah membuat laporan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah untuk menelusuri dugaan kecurangan-kecurangan.

Ia juga telah berkirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dalam surat Zairin mengutarakan, agar Presiden meninjau langsung proses pembebasan tanah untuk JTTS Bakauheni - Terbanggi Besar II Lampung Tengah

Isi surat yang dikirim ke Presiden: Kami sangat berharap Bapak Jokowi dapat membentuk tim untuk menyelesaikan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Lampung Tengah yang merasa dizholimi oleh Panitia pembebebasan jalan tol dan membayar ganti rugi atas apa rumah dan lahan mereka yang tidak sebanding, atas kerendahan dan kebesaran jiwa Bapak kami berharap masalah ini segera menemukan rasa keadilan bagi mereka yang merasa dizholimi.

Menanggapi persoalan ini, Ketua Lembaga Investigasi LPI TIPIKOR Pusat, Joko Waluyo, SH, sekaligus penerima kuasa dari Zairin dan Indra Jaya, menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan pihak panitia pembebasan tanah JTTS dan pihak PPK.

Semua dokumen data sudah kami tunjukkan kepada mereka, akan tetapi mereka saling lempar dan saling menyalahkan satu sama lain, sampai saat ini belum ada kejelasannya, padahal mereka sudah berjanji untuk secepat mungkin menyelesaikan urusan bangunan milik bapak Zairin dan tanam tumbuh milik bapak Indra Jaya," jelas Joko Waluyo. (jn)

Kantor UPTD PAM Lamteng. (foto: har)


GUNUNG SUGIH -- Sejak di buka sekitar tiga bulan lalu, Pendaftaran baru pelanggan Perusahaan Air Minum (PAM) milik pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) sepi peminat.

Menurut keterangan kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) PAM Suharsono, sampai saat ini baru tercatat sekitar 5 orang saja, padahal pihaknya telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat yang ingin menjadi pelanggan baru yaitu hanya cukup membayar biaya teknis penyambungan sebesar Rp 200 ribu dari total biaya  Rp 770 ribu.


Sepinya calon pelanggan yang mendaftar diperkirakan Suharsono, banyaknya masyarakat yang telah memilih sumur bor, seperti warga yang tinggal berdekatan dengan kantor UPTD PAM lebih memilih sumber air dari sumur bor.


"Kemungkinan masyarakat sudah banyak memilih sumur bor sendiri, contohnya di samping kantor UPTD PAM sendiri sudah  ada dua titik sumur bor bantuan dari pemerintah, kemungkinan kalau seluruh Kecamatan Gunung Sugih sudah puluhan sumur bor bantuan dari Pemda (pemerintah daerah), belum lagi dari masyarakat sendiri," jelas Suharsono melalui pesan WhatsAppnya, Kamis (22/11).

Untuk mengatasi sepinya peminat calon pelanggan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi.

"Untuk mengatasi sepinya pendaftaran calon pelangan, kami dari UPTD PAM pelan-pelan akan tetus mengadakan sosialidasi sambil perbaikan dan mencari kebocoran jaringan pipa distribusinya," jelasnya.

Guna memastikan PAM milik pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terus berlanjut, Suharsono menuturkan, mereka akan meyakinkan masyarakat bahwa pengoperasian layanan air bersih tidak akan terhenti seperti tahun 2012 lalu yang sempat tutup atau secara total tiada aktivitas lagi, sehingga pelanggan berpindah atau mencari alternatif sumber air bersih lainnya.

"Kami akan menyakinkan kepada pelanggan bahwa kami (PAM)  tidak akan tutup lagi seperti PDAM waktu dulu, karena PAM sekarang ini di dukung pemerintah daerah, jadi tentunya lebih sehat," tuturnya.

Dalam upaya memaksimalkan layanan PAM, mereka akan merencanakan ulang pipa jaringan distribusi yang sebagian besar akan di bangun jaringan pipa baru.

"Kami coba kembali perencanaan pipa jaringan distribusi yang nantinya dari hasil perencanan itu sebagai dasar untuk pembangunan jaringan baru karena kondisi jaringan yang sudah tertanam kini berada pada badan jalan negara," ungkapnya.

Dilakukan perencanaan pembangunan jaringan pipa baru, pihaknya mempunyai perhitungan teknis,  "jika harus menggunakan jaringan pipa yang lama tentu akan mengalami kendala karena kondisi yang tidak lagi baik karena usia juga posisi pipa dulunya tertanam di pinggir, kini badan jalan sudah banyak yang diperlebar maka posisi pipa berada di tengah bawah badan jalan, dan akan menelan biaya besar jika harus membongkarnya kembali," papar Suharsono.

Dengan kondisi seperti itu, lanjutnya, "sangat berat bagi kami dengan kondisi seperti itu, apabila dipaksakan untuk menggunakan jaringan lama akan mengalami kendala lebih besar dan kami juga tidak memiliki peta yang otentik dan resiko kehilangan air yang cukup tinggi karena kebocoran pipa lama," imbuhnya. (jn)



PRINGSEWU -- Pisah Sambut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu diwarnai suasana haru.Selain penyampaian sekapur sirih diantara kedua pejabat, juga dilakukan pemberian cinderamata kepada pejabat lama.

Acara yang digelar di aula Kantor Kemenag Kabupaten Pringsewu di komplek perkantoran pemkab setempat, Kamis (22/11) ini menghantarkan H.Muhammad Yusuf menuju kursi barunya sebagai Kabid FAKI Kantor Wilayah Kementerian Agama  Provinsi Lampung.

Sedangkan kursi lamanya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama  Kabupaten Pringsewu, kini diduduki H.Marwansyah, yang sebelumnya menjabat Kasi Sarana Bidang Penmad pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Budiman saat menyampaikan kata sambutan, mengajak jajaran Kantor Kementerian Agama  Kabupaten Pringsewu untuk dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Sekaligus mengajak Kepala Kantor Kementerian Agama  Kabupaten Pringsewu yang baru H.Marwansyah untuk bersama-sama mempersiapkan Kabupaten Pringsewu sebagai tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Lampung tahun 2020. "Pada tahun 2019 bagaimana kita bisa minimal menjadi juara dua, untuk menuju MTQ Provinsi Lampung 2020. Pada  2020 nanti Pringsewu sudah mempunyai Islamic Center, dan target kita Pringsewu menjadi juara umum MTQ Provinsi Lampung 2020," tandasnya.

Hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Budiman beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  Provinsi Lampung H.Suhaili, DPRD dan muspida, kepala instansi vertikal, serta para kepala Kantor Urusan Agama se Kabupaten Pringsewu. (*)





PRINGSEWU -- Rapat koordinasi Program Keluarga Harapan Tingkat Kabupaten Pringsewu tahun 2018, secara resmi dibuka oleh Bupati Pringsewu yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Pringsewu Ir.H.A.Alwi Siregar  di Hotel Balong Kuring, Pringsewu, Kamis (22/11).

Narasumber yang dihadirkan berasal dari intern Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu dan koordinator wilayah l PPKH Provinsi Lampung.

Membacakan sambutan tertulis Bupati Pringsewu H.Sujadi, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Pringsewu Ir.H.A.Alwi Siregar mengatakan Program Keluarga Harapan di Pringsewu telah memasuki tahun keenam.

Sejak 2017 lalu, proses penyaluran bantuan dilakukan non tunai melalui himpunan bank milik negara, dimana untuk Pringsewu ditunjuk BRl.  Pada triwulan pertama 2018, jumlah rupiah yang disalurkan mencapai Rp 25 milyar lebih. "Saya berharap dengan rapat koordinasi PKH ini dapat meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Pringsewu ini," harapnya.

Hadir dalam acara Plt Kadis Sosial Kabupaten Pringsewu Arief Nugroho dan Ketua PKH Kabupaten Pringsewu sekaligus Kabid Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial Hartadi, S.Sos., serta koordinator wilayah l PPKH Provinsi Lampung ini, diikuti para petugas PKH, pendamping dan administratur pangkalan data PPKH, koordinator tenaga kesejahteraan sosial kabupaten dan kecamatan, para camat, kepala BRI Cabang Pringsewu, kepala OPD, serta tim koordinasi PKH Kabupaten Pringsewu. (*)




BANDAR LAMPUNG  -- Mapolresta Bandar Lampung, menurunkan sebanyak 1.013 personel dalam pengamanan untuk menyambut kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo di Provinsi Lampung.

"Kami melakukan pengamanan terbuka dan tertutup untuk mendukung kelancaran kegiatan kunjungan Bapak Presiden RI Joko Widodo. Kita melakukan pengamanan baik pam lokasi maupun pam jalur," kata Kasubag Humas Polresta Bandar Lampung, AKP Titin Maezunah di Bandar Lampung, Kamis (22/11).

Presiden Joko Widodo direncanakan melakukan kunjungan kerja ke Lampung pada Jumat (23/11/2018).
Kunjungan kerja tersebut, lanjut Titin, rencana Presiden Joko Widodo akan mengunjungi dua tempat yang ada di Bandarlampung di antaranya di Bundaran Tugu Adipura dan di Gedung Graha Wangsa.

"Kemungkinan dua tempat, tapi bisa saja berubah lagi. Yang jelas untuk dua tempat yang dikunjungi itu, kita melakukan pengamanan secara optimal dan maksimal untuk antisipasi kerawanan. Selain itu, kita juga mengantisipasi apabila ada hal-hal yang menghalangi kegiatan tersebut," katanya

Dia menambahkan, saat ini personel Polresta Bandarlampung bersama TNI, sedang menggelar pasukan gabungan dan menggelar gladi resik di Makorem 043/Gatam.

Pantauan di Makorem 043/Gatam, seribuan personel kepolisian dan TNI sedang menggelar gladi resik di halaman Makorem 043/Gatam.  (*)



BANDAR LAMPUNG -- Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung, Lukman, mengungkapkan terdapat lima kabupaten dan kota yang sudah menyerahkan draf Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) kepada Gubernur Lampung M Ridho Ficardo. 

"Draf UMK dari lima kabupaten dan kota sudah di meja pak Gubernur," kata dia, Rabu (21/11). Berikut Nominal UMK Lima Kabupaten dan Kota :

1.       Bandar Lampung Rp2.445.141,15.
2.       Tulang Bawangbarat Rp2.278.263,84
3.       Kota Metro Rp2.242.540.
4.       Lampung Tengah Rp2.250.956,70 
5.       Way Kanan Rp2.380.000

Namun, untuk Kabupaten Lampung Utara, draf UMK sudah masuk ke Disnakertrans Lampung, namun belum diserahkan ke Biro Hukum karean  ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Pemda Lampung Utara. 

"Sementara untuk sembilan Kabupaten lain,  kami tunggu agar segera menyerahkan draf UMK sebelum Desember 2018," ujarnya.  (*)




BANDAR LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menargetkan di 2019 seluruh kabupaten/kota di Lampung meraih 100% universal akses sanitasi. Untuk itu, diperlukan komitmen dan kerja sama seluruh stakeholder mulai kepala daerah, swasta, TNI, dan Polri hingga unit terkecil pemerintah agar akses sanitasi ini dapat tercapai sesuai target.

Mengutip data Smart Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), hingga November 2018 dari 1,9 juta lebih Kepala Keluarga di Provinsi Lampung, masih ada 15,25% atau sekitar 1,3 juta yang masih kategori Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF). Dari 15 kabupaten/kota baru satu kabupaten yaitu Kabupaten Pringsewu yang mencapai 100% ODF di 2017.

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo melalui Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, mengatakan dalam memperoleh target 100% ODF/BABS diperlukan rencana percepatan pencapaian target akses sanitasi. “Keterbatasan regulasi, anggaran, dan kelembagaan yang menggerakan program sanitasi menjadi faktor belum tercapainya target universal akses,” kata Taufik saat membuka Learning Event Pencapaian Target Universal Akses Sanitasi di Hotel Horison, Bandar Lampung, Rabu (21/11).

Namun masih ada sisa waktu untuk mengejar pencapaian target 100% akses sanitasi hingga 2019. Sisa waktu ini harus dimanfaatkan maksimal dengan dukungan seluruh para pihak. “Selain dukungan program dan anggaran, yang paling utama harus ada visi yang sama dari setiap instansi untuk mencapai SDGs 100% akses sanitasi,” kata Taufik.

Saat ini, Pemprov Lampung bersama Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV), Yayasan  Konservasi Way Seputih (YKWS), dan Mitra Bentala menjadi wadah bagi 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk bersinergi. Kemudian, sharing strategi yang dilaksanakan 21-22 November 2018. “Harapannya, melalui kegiatan ini diperoleh komitmen bersama Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mencapai target universal akses sanitasi 2019,” ujar Direktur Eksekutif YKWS Febrilia Ekawati.

Selain itu, diperoleh pula pemetaan kemajuan pencapaian tantangan dan faktor keberhasilan pencapaian target universal akses sanitasi serta memperoleh pembelajaran terkait strategi. Lalu, implementasi pencapaian ODF Kabupaten Pringsewu yang mencapai 100%.  “Jika sanitasi baik, kesehatan dan perekonomian masyarakat pun menjadi lebih baik,” ujar Febrilia.

Bupati Pringsewu, H. Sujadi, yang menjadi nara sumber mengungkapkan keberhasilan Pringsewu menjadi daerah 100% persen ODF merupakan kesuksesan bersama. “ODF bukan hanya masalah kesehatan tetapi juga kemanusiaan dan itu merupakan ibadah,” ujar Sujadi.

Pihaknya menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Gebrak ODF (Gerakan Bersama Rakyat Kabupaten ODF) untuk menggerakkan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat di Pringsewu. Gebrak ODF yang dipimpin Wakil Bupati Pringsewu, Fauzi, mampu menggerakkan seluruh elemen masyarakat, baik organisasi sosial dan keagamaan maupun institusi pemerintah dari level desa hingga kabupaten. “Gebrak ODF mengantarkan Pringsewu menuju status kabupaten ODF pertama di Sumatera yang ditandai dengan penyerahan sertifikat ODF dari Kementerian Kesehatan,” kata Sujadi. (Humas Prov Lampung)




SUKADANA, journalnusantara.co.id -- Pelaksanaan Program Dana Desa (DD) tahun 2018 yang di alokasikan ke desa memang sangat membantu dan dirasakan oleh masyarakat desa, salah satunya desa di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur.

Sebelumnya jalan – jalan desa yang terdahulu rusak,kini mulai nampak bagus dan tertata, sama halnya  dengan Saluran air, Jembatan,Tanggul Penahan Tanah serta fasilitas lainnya mulai di benahi.

Hal itu di ungkapkan kepala desa Muara Jaya, Hermansyah yang didampingi ketua TPK Zakaria kepada media, Selasa (13/11 ).


Hermansyah menjelaskan bahwa desanya untuk Tahun 2018 ini mendapat kucuran Dana Desa(DD) dari pemerintah pusat sebesar Rp.850.415.000,sudah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dan pelaksanaan.

“Kegiatan yang di biayai oleh DD antara lain bidang Pembangunan, Jalan Telford sebesar Rp301.112.000. Pembuatan Jambanesasi sebanyak 100 Unit sebesar Rp160.000.000. Pembangunan Drainase 500×0,6×0,25, sebesar Rp154.665.000. Dan Pembangunan Onderlagh sepanjang 1700 meter, selain itu Pemerintah desa Muara jaya juga mengalokasikan untuk bidang Pemberdayaan seperti, Pelatihan Kader Pemberdayaan Sosial danTeknik. Pelatihan PTPKD, Pelatihan Siskeudes (Sistem keuangan Desa).

“Makanan Sehat tambahaan Gizi Balita, membayar Honor Kader kesehatan, Pelatihan Produk Hukum, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Honor Guru TK dan Paud, Makanan Sehat Untuk Gizi Balita, Pengelolaan Koran Desa, Pemberdayaan Bidang Olahraga,” jelasnya.

Kemudian Zakaria menambahkan, bahwa seluruh pekerjaan dan kegiatan yang di biayai oleh DD telah di lakukan Monitoring dan Evaluasi tahap du oleh Dinas PMD  Timur bekerja Sama dengan instansi terkait juga element masyarakat dan seluruh kegiatan dan alhamdulillah pekerjaan berjalan dengan baik. (apri)




SUKADANA, journalnusantara.co.id -- Realisasi penggunaan Dana Desa (DD) di desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung timur berjalan dengan sesuai petunjuk teknis dan pelaksanaan.

Kepala Desa Dasuki, menjelaskan untuk Dana Desa (DD) tahun 2018 ini, Desa Surabaya Udik mendapatkan anggaran sebesar Rp841.027.000,- yang kami kelola untuk infrastruktur, Pembinaan, Pelatihan, Sosialisasi para kader dan Pelatihan, semua itu telah kami laksanakan sesuai aturan dan petunjuk teknis, begitu juga pemberdayaan masyarakat, untuk Pembangunan Infrastruktur sudah kita bangun kan Gorong – gorong Plat kecil 1 unit nilai Pagu nya Sebesar Rp6.777.000.


“Pembuatan Jambanesasi sebanyak 254 rumah, nilai Pagu nya sebesar Rp405.322.000. Bedah rumah sebanyak 3 unit Nilai pagu nya sebesar Rp30.000.000, Pembangunan Drainase 6×0,25, sepanjang +700 Meter, Nilai pagunya sebesar Rp216.128.000,” jelasnya.

Tanpa terkecuali masyarakat desa Surabaya udik yang berada di kecamatan Sukadana kabupaten Lampung Timur di mana jalan-jalan desa yang terdahulu becek dan berlubang,kini mulai nampak bagus dan tertata, Begitupun dengan Saluran air, Jembatan,Tanggul Penahan Tanah serta fasilitas lainnya mulai di benahi.

Selain itu Pemerintah desa Surabaya udik juga mengalokasikan untuk bidang Pemberdayaan seperti :Pelatihan Kader Pemberdayaan Sosial danTeknik, Pelatihan PTPKD, Pelatihan Siskeudes (Sistem keuangan Desa).


Makanan Sehat tambahaan Gizi Balita, Membayar Honor Kader kesehatan, Pelatihan Produk Hukum, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Honor Guru TK dan Paud, Makanan Sehat Untuk Gizi Balita, Pengelolaan Koran Desa.

Dilanjut Dasuki menjelaskan bahwa seluruh pekerjaan dan kegiatan yang di biayai oleh DD telah di lakukan Monitoring dan Evaluasi tahap dua oleh Dinas PMD Lampung Timur bekerja Sama dengan instansi terkait juga masyarakat desa.

Dasuki juga menambahkan terlaksana nya kegiatan ini tidak terlepas dari peran aktif ketua BPD, LPM, tokoh adat, tokoh Pemuda, tokoh masyarakat serta pihak-pihak terkait, karena telah turut serta dalam Mewujudkan desa Surabaya udik Menjadi desa yang mandiri, sehingga dalam pelaksanaan program dana desa ini dapat berjalan dengan baik dan sudah terealiasi dengan baik.

“Dan dia atas nama pemerintah desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana kabupaten Lampung timur  mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dan  pihak yang bekerja sama serta ikut mensukseskan program pembangunan, mudah-mudahan kedepan desa Surabaya Udik menjadi desa yang mandiri dan sejahtera,” pungkasnya. (apri)



SUKADANA, journalnusantara.co.id -- Pelaksanaan realisasi penggunaan dana desa (DD) tahun 2018 di desa Rantau Jaya Udik, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, terserap untuk infrastruktur dan pemberdayaan.

Kepala Desa Rantau Jaya Udik Agus Saleh, mengatakan untuk Dana Desa (DD) tahun 2018 ini, Di desa Rantau Jaya Udik mendapatkan Keseluruhannya sebesar Rp954.142.000,- yang dikelola untuk infrastruktur dan pemberdayaan.

Diketahui pembanguna fisik dan pemberdayaan diantaranya, Pembinaan, Pelatihan dan Sosialisasi para kader, dan untuk Membayar Insentif Guru PAUD. “Semua itu telah kami realisasikan, begitu juga fisiknya yaitu pembangunan Sarana dan prasarana Kantor Desa (Balai Desa) dengan ukuran 7×16 nilai Pagunya Sebesar Rp.214.115.000, Pembuatan Badan jalan sepanjang 830 meter, nilai Pagunya sebesar Rp25.755.000, Gorong-Gorong type  4×0,6×0,6 = 5 unit, Nilai pagunya sebesar Rp33.371.000, Talud Penahan Tanah (TPT)) 100 meter Nilai pagunya sebesar Rp40.975.000, Drainase 6×0,25, sepanjang +1500 Meter, Nilai pagunya sebesar Rp416.141.500, Pembuatan Jamban Nesasi (MCK) sebanyak 30 Unit nilai pagunya Sebesar Rp48.100.800,” jelasnya.

Tambanya, Agus Saleh mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait, karena telah turut serta dalam Mewujudkan desa yang mandiri, sehingga dalam pelaksanaan program dana desa ini dapat berjalan dengan baik dan sudah terealiasi sesuai petunjuk teknis dan pelaksanaan

Dilanjutnya lagi, dia atas nama pemerintah desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana kabupaten Lampung timur  mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dan  pihak yang bekerja sama serta ikut mensukseskan Program pembangunan, mudah- mudahan kedepan desa Rantau Jaya Udik menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. (apri)



SUKADANA, journalnusatara.co.id  -- Dalam pelaksanaan realisasi penggunaan dana desa tahu 2018 di Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, di alokasikan untuk perbaikan infrastruktur.

Kepala Desa Sukadana Ilir Hamami, mengatakan untuk Dana Desa (DD) tahun 2018, di Desa Sukadana Ilir mendapatkan Rp796.807.000. “Yang kami kerjakan untuk infrastruktur, untuk Pembinaan, Pelatihan dan Sosialisasi para kader, semua itu telah kami laksanakan dengan sebaik mungkin, begitu juga pemberdayaan masyarakatnya, salah satunya pembangunan sarana dan prasarana lanjutan Kantor Desa (Balai Desa) sebesar Rp120.391.000, pembuatan ruang terbuka hijau sebesar Rp120.000.000. Pembangunan Onderlagh sepanjang 2000 meter sebesar Rp345.940.000. Normalisasi DAM Tulung Pias, penggalian lubang untuk Drainase dan Pemasangan Internet Desa sebesar Rp25.000.000, Pembuatan Jambanesasi (MCK) 3 Unit sebesar Rp34.616.000,” jelasnya.


Dalam kesempatan itu juga, Hamami mengatakan atas terlaksananya kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat Serta peran aktif nya pihak-pihak yang terkait, karena telah turut serta dalam Mewujudkan desa Sukadana Ilir yang mandiri, sehingga dalam pelaksanaan program dana desa ini dapat berjalan dengan baik dan sudah terlaksana dengan baik.

Dilanjutnya, dia atas nama Kepala Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur  mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dan semua pihak yang bekerja sama serta ikut mensukseskan program pembangunan di desa Sukadana Ilir ini, dan mudah-mudahan kedepan desa Sukadana Ilir menjadi desa yang berprestasi, makmur dan sejahtera. (apri)



SUKADANA, journalnusantara.co.id -- Penyerapan Dana Desa di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur difokuskan untuk pembangunan Drainase, Gorong Gorong dan Jambanisasi, Kamis (22/11).

Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018 mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat melalui program Dana Desa sebesar Rp790.33.000 dan terserap seratus persen difokuskan untuk pembangunan fisik berupa pembangunan Drainase sepanjang 1998 meter, pembangunan Gorong-gorong sebanyak 6 unit, serta 38 unit untuk pembangunan Jambanisasi.


Menurut Kepala Desa Mataram Marga Yus Valiant S.E, mengatakan pembangunan Drainase yang kita bangun didusun 5, sama halnya dengan pembangunan gorong-gorong, dan untuk pembangunan jambanisasi, sesuai dengan program pemerintah dalam hal kesehatan, agar mengajak dan menjaga kesehatan pada masyarakat, serta kriteria yang mendapatkan bantuan Jambanisasi adalah warga yang memang benar tidak mampu serta warga yang hingga saat ini masih menggunakan wc cemplung. (apri)



SUKADANA, journalnusantara.co.id -- Kucuran dana program pemerintah pusat untuk kemajuan desa melalui Dana Desa di Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur penyerapannya sesuai RPJMDES, Rabu (21/11).

Program pemerintah pusat menjadikan setiap desa sebagai pengelola dana desa, diterapkan dengan baik di desa pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur.

Menurut Kepala Desa Pasar Sukadana Delly Sultoni Sanjaya, Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa yang dipimpin olehnya sebesar Rp876.853.000, dan terserap seratus persen dengan uraian 8 kegiatan untuk tahun 2018 ini.

"Diantaranya Pembuatan nomor rumah sebanyak 2500 unit tersebar di setiap dusun, pembangunan gorong gorong plat (satu unit) di dusun sidodadi, pembangunan jambanisasi 60 unit tersebar di 14 dusun, pembangunan PAUD 1 unit di dusun sidodadi, serta sumur bor 1 unit di dusun magetan," kata kepala desa pasar sukadana ini.

"Untuk pembangunaan gedung PAUD sendiri memang diharapkan masyarakat pasar sukadana, karena gedung paud yang lama dirasa tidak cukup luas menampung anak anak warga pasar sukadana yang menyekolahkan anaknya di desanya sendiri," ujarnya

Tambahnya, sedangkan untuk sumur bor yang saat ini kita bangunkan di dusun magetan karena dusun tersebut jika musim kemarau, tingkat kekeringan air nya cepat, sehingga untuk mendapatkan air bersih cukup sulit jangkauan nya kedusun lain, dengan kita buatkan sumur bor di dusun magetan, masyarakat saya sangat terbantu.

Lebih lanjut mengenai pembangunan jalan telford sepanjang 133 meter X 3 meter didusun sidomulyo akan segera rampung. “Sama hal nya dengan TPT dari dusun magetan hingga dusun sidomulyo, dan Pembangunan drainase sepanjang 1033 meter di dusun sidomulyo hingga dusun pringgondani II masih dalam tahap pengerjan tetapi akan selesai sesuai batas waktu yang ditetapkan sesuai aturan," tutup Delly Sultony Sanjaya. (apri)

Bupati Lamteng Loekman Djoyo Soemarto didampingi Plt. Kadis Kesehatan Lamteng dr. Lindawati meninjau stan milik Dinkes Lamteng. (foto: Yen)
BANDAR LAMPUNG -- Dinas  Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) ikut dalam ajang Lampung Fair 2018 yang memajang produk olahan dari tanaman obat keluarga (Toga).

Tujuan memajang olahan Toga yakni memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tanaman yang ditanam di rumah memiliki khasiat baik untuk kesehatan. Selain itu, menghindari pemakaian obat-obatan atau jamu tanpa ada izin edar.

Plt. Kadis Kesehatan dr. Lindawati foto bersama Direktur RSUD Demang Sepulau dan para staf Dinkes Lamteng. (foto: yen)

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Lamteng dr. Lindawaty mengatakan, stan kesehatan memang menampilkan produk olahan Toga. Banyak manfaat yang baik dapat diperoleh dari Toga. Karena selain murah dan mudah didapat, pemanfaatan Toga diharapkan dapat dikembangkan oleh seluruh masyarakat.

Lindawaty juga mengimbau masyarakat tidak menggunakan obat-obatan palsu dan kosmetik berbahaya tanpa izin edar. "Oleh sebab itu, masyarakat dapat lebih jeli dalam memilih dan menggunakan kosmetik dan obat-obatan yang dijual bebas di pasaran. Maka perlu dilakukan pengecekan sebelum memutuskan untuk membeli produk tersebut," kata Lindawaty, Minggu (21/10).

Kadis Kominfo Lamteng Sarjito foto bersama staf Dinkes Lamteng di stan Dinkes Lamteng pada ajang Lampung Fair tahun 2018. (foto: yen)

Selain Toga, Dinas Kesehatan setempat menampilkan program Germas (Gerakan Masyarakat). Kemudian program obat dan perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, perbaikan gizi masyarakat, program pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

Di stan Dinas Kesehatan Lamteng, pengunjung dapat melakukan tes kesehatan gratis sederhana. Seperti pemeriksaan tekanan darah dan gula darah, dan lainnya. Kemudian ada tes kesehatan dengan melakukan pengukuran pinggang dan berat badan. (jn)



PANARAGAN -- Ketua Dewan pimpinan daerah (DPD) Lembaga Seni Qasidah Indonesia (Lasqi) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Kornelia, berharap Lasqi di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Tubaba bisa menjadi sarana dakwah untuk membangun moral dan etika sekaligus sarana untuk membendung kemerosotan akhlak umat, melalui lantunan syair dan lagu religius yang edukatif.

"Saya sangat berharap agar pengurus Lasqi kecamatan se-Kabupaten Tulangbawang Barat dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk menumbuhkan serta melestarikan seni qosidah yang ada di masing-masing kecamatan," kata Kornelia, saat melantik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lasqi se-Kabupaten Tubaba, Rabu (21/11) di gedung Sesat Agung Bumi Gayo.

Menurut istri Bupati Tubaba, Umar Ahmad ini, Lasqi merupakan organisasi kemasyarakatan yang membina dan mengembangkan segala macam seni budaya musik Islam, khususnya yang ada di kabupaten Tubaba.

"Oleh karena itu, pengurus Lasqi memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam menjalankan roda organisasinya baik internal maupun eksternal. Antara lain, melakukan inventarisasi dan melakukan pembinaan secara berkala terhadap komunitas seni musik Islami yang ada di masyarakat," ujarnya.

Harapan yang sama juga disampaikan Bupati Umar Ahmad, agar Lasqi dapat memberdayakan generasi muda yang ada di berbagai penjuru wilayah, sehingga keberadaan Lasqi benar-benar dapat ditopang oleh insan-insan yang energik dan kreatif, sehingga pada akhirnya kesenian qasidah pun akan makin dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)



GUNUNG SUGIH -- Presiden Joko Widodo akan mengadakan kunjungan kerja ke Lampung Tengah (Lamteng), Jumat (23/11). Rencananya, presiden akan membagikan sertifikat untuk warga Lamteng dan melaksanakan salat Jumat di Masjid Istiqlal, Bandarjaya.

Hal ini disampaikan Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto, Rabu (21/11) saat memberi sambutan pada acara Lomba Masak Serba Ikan di Dinas Perikanan Lamteng.

Menurut Bupati, pihaknya sudah mendapat informasi final terkait kunjungan presiden. Sebab itu, usai acara di Dinas Perikanan, pihaknya langsung akan mengadakan rapat untuk persiapan.

Menurut Bupati, rencananya lokasi kunjungan akan ditempatkan di Gedung Sesat Agung (Nuwo Balak) untuk membagikan sertifikat. Selanjutnya, Presiden akan melaksanakan salat Jumat di Masjid Istiqlal sebelum bertolak ke Lampung Timur. (*)




SUKADANA, journalnusantara.co.id -- Kepala Desa Pakuan Aji Tan Malaka, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur membagikan Tunjangan (insentif) kepada Guru Ngaji, Guru Paud, Kader Kesehatan, yang bersumber dari Dana Desa tahun 2018, Rabu (21/11).

Bertempat Balai Desa Pakuan Aji, Tan Malaka selaku kepala desa membagikan tunjangan (insentif) bagi Guru Ngaji yang berjumlah 83 orang selama setahun dengan besaran dana Rp99.600.000, Guru Paud 15 orang dengan besaran dana selama setahun Rp18.000.000, Rp35.400.000, Kader Kesehatan yang dalam uraiannya terdiri dari kades Posyandu 55 orang, Poskesdes 2 orang , PHDS 10 orang debgan besaran dana dalam setahun Rp35.400.000, serta Bidan Desa (gizi balita) selama setahun dengan nominal Rp.6.100.000.


Menurut Tan Malaka , Bila diperincikan dana yang dibagikan hari ini adalah termin ke 3 dan 4, artinya guru ngaji sebesar Rp49.800.000, Guru Paud sebesar Rp9.000.000, kader kesehatan sebesar Rp17.700.000, sedangkan untuk Gizi balita besaran dana nya Rp6.100.000 itu selama setahun dibagikan sekaligus hari ini. "Pembagian intensif triwulan pertama dan kedua sudah kita bagikan," Kata Tan Malaka.

Acara dihadiri perwakilan dari seluruh penerima insentif. (apri)

Disdukcapil Lamteng. (foto: bn)
GUNUNG SUGIH -- Sejumlah masyarakat Lampung Tengah (Lamteng) mengeluhkan terhambatnya pelayanan di dinas Pemerintah Kabupaten Lamteng di Gunung Sugih terhambat, pasalnya alat kerja berbasis komputer tidak bisa beroperasi karena terjadi pemadaman listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pemadaman listrik terjadi hari Senin, (19/11) dan hari ini Rabu (21/11) tanpa pemberitahuan, sehingga mengganggu dan menghambat pelayanan diberbagai urusan.

Keluhan diungkapkan Dedi warga Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lamteng yang sedang mengurus dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Ia datang hari Senin terhambat karena listrik padam dan kembali hari Rabu juga sama, listrik padam, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk yang ia urus tidak dapat diproses karena terkendala listrik.

"Hari Senin (19/11) saya datang ke Disdukcapil untuk mengurus KK dan KTP ga bisa di proses, kata petugasnya listrik padam, terus karena hari Selasa hari libur, saya datang lagi hari Rabu (21/11) ternyata belum juga bisa diproses, ya karena listriknya mati, udah jauh-jauh ga jadi juga," keluhnya.

Ia menjelaskan, jarak tempuh antara tempat tinggal dan Disdukcapil cukup jauh, menghabiskan waktu sekitar 1-2 jam perjalanan, sehingga jika pengurusan dokumen kependudukan tidak kunjung selesai maka bisa dibayangkan waktu yang tersita.

"Tempat tinggal saya cukup jauh dengan dinas ini (disdukcapil), sekitar 1-2 jam, kalau masalah listrik yang menjadi persoalannya, berapa banyak waktu terbuang dan kegiatan lainnya yang tidak bisa dikerjakan karena ngurus KK dan KTP saja, saya berharap pemerintah (Pemkab Lamteng) bisa mencari solusi untuk mengatasi masalah listrik yang sering padam, kasihan masyarakat harus jauh-jauh ga tahunya tidak bisa dilayani karena listrik mati," harapnya.

Persoalan pemadaman listrik tidak hanya dikeluhkan pada pelayanan pada Disdukcapil saja, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lamteng juga mengalami hal yang sama.

Lukman warga Kecamatan Terusan Nunyai harus menanggung kekecewaan karena pengurusan surat pindah sekolah anaknya tidak bisa dilayani karena listrik padam.

"Saya mau urus surat pindah sekolah anak saya tapi tidak bisa karena listrik mati, saya ke dinas dari hari Senin lalu dan datang lagi hari ini (Rabu, 21/11), belum juga selesai, alasannya karena listrik mati lagi dari pagi," kata Lukman, (21/11).

Harapan yang sama disampaikan Lukman, agar masalah pemadaman listrik bisa diatasi dan tidak menghambat pelayanan masyarakat, jika dibiarkan maka pelayanan masyarakat menjadi tidak maksimal. (jn)
Diberdayakan oleh Blogger.