Halloween party ideas 2015



BANDAR LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi Lampung kembali membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengingat masih banyaknya kasus perdagangan orang di daerah setempat.

"Masih maraknya kasus perdagangan orang, menyita perhatian jajaran Pemerintah Provinsi Lampung. Diprediksi sekitar lima persen masyarakat di Lampung masih menjadi korban perdagangan anak," kata Sekretaris Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Sri Hastuti di Bandar Lampung, Selasa (6/11).

Ia mengatakan pentingnya dibentuk tim gugus tugas ini, mengingat masih maraknya kasus perdagangan orang di Indonesia bahkan di Provinsi Lampung.

Sri memperkirakan sekitar 20 persen Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi korban perdagangan orang dan 5 persen masyarakat di Provinsi Lampung juga ?masih menjadi korban perdagangan manusia.

Kondisi tersebut, lanjutnya, tak hanya diakibatkan oleh faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan semata, tetapi juga perubaan gaya hidup dan kemajuan teknologi dan ?globalisasi penggunaan jejaring sosial seperti Facebook dan Instagram.

"Bahkan saat ini banyak terjadi perdagangan orang yang berkedok lowongan kerja melalui media sosial. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang dilakukan secara holistic dan terintegrasi antara seluruh pemangku kepentingan sehingga tercipta koordinasi dan sinergitas dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan anak," ujarnya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan perhatian ?lebih terhadap penanggulangan perdagangan orang di Indoensia. Salah satunya dengan pembentukan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdangan Orang (GT. PP-TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tahun 2018.

Dengan berakhirnya masa keanggotaan Gugus Tugas TPPO Provinsi Lampung Tahun 2014-2018, maka Peraturan Gubernur Tentang Gugus Tugas TPPO dan RAD untuk disusun kembali, ujarnya.

Susunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdangan Orang Provinsi Lampung periode 2019-2023 yaitu Pencegahan dan Partisipasi Anak, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi, Pengembangan Norma Hukum.

Kemudian penegakan hukum, serta koordinasi dan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan trafficking.

"Pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO ini merupakan sebuah kewajiban bagi daerah untuk dibentuk dan bekerja sesuai tugas dan fungsinya yakni menangani permasalahan seputaran perdagangan manusia," ujarnya. 

Kabid Pencegahan dan Penanganan TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Dinno Ardiana, mengatakan maraknya kasus perdagangan orang telah mendorong disusunnya berbagai kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya Pemberantasan TPPO di Indonesia.
Selain itu, berbagai kajian juga telah dilakukan untuk mencari akar penyebab terjadinya kasus perdagangan orang.

Menurut dia, saat ini telah terbentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sebanyak 32 di tingkat provinsi serta 192 di tingkat kabupaten/kota. Tujuan untuk menyinergikan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga tingkat kabupaten/kota.

Ke depan pihaknya juga juga memiliki program pelatihan perlindungan terhadap anak dengan mengirimkan 130 agen perubahan dari kabupaten/kota yang tersebar di Indonesia. "Program tersebut diwujudkan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pencegahan TPPO," katanya. (*)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.