Halloween party ideas 2015

Minta perhatian Presiden dalam penyelesaian pembebasan tanah terkena proyek JTTS, Warga unjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta. (foto: Dul)
GUNUNG SUGIH -- Pembangunan ruas jalan tol trans Sumatera (JTTS) 2 yang terletak di  dusun Banjarmulya Kelurahan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah masih menyisakan persoalan yang belum rampung.

Bangunan rumah permanen dan tanam tumbuh diatas lahan milik Zairin dan Indra Jaya yang ikut terkena proyek JTTS mereka belum terima uang ganti rugi, karena mereka berpendapat penggantian tidak sesuai dan tidak sama dengan nominal yang di terima warga lainnya.

Rumah Zairin yang terkena proyek JTTS yang saat ini masih bermasalah. (foto: JTTS)

Menurut pengakuan Zairin dalam rilis yang di terima redaksi, Jum'at (23/11), bangunan rumah permanen miliknya hanya dinilai Rp 58.384.000.

"Padahal banyak rumah yang kondisinya jauh dari rumah saya dinilai jauh diatas nilai rumah saya, ada beberapa rumah belum permanen namun nilai ganti ruginya sama persis dengan rumah saya," ungkap Zairin.

Dengan keadaan seperti yang dia alami, Zairin sudah memohon ke tim panitia pembebasan tanah JTTS untuk dilakukan pengukuran ulang.

Banner unjuk rasa dibentangkan di depan istana Merdeka Jakarta.
(foto: dul)

"Saya sudah memohon kepada panitia pengadaan tanah tol, agar dilakukan ukur ulang, tim appraisal pun sudah mengakui ada kesalahan dalam penilaian rumah saya terang," Zairin.

Sebelumnya, berdasarkan hasil penilaian tim appraisal terhadap rumah dan lahan Zairin pada awalnya senilai Rp. 550.618.000,  kemudian panitia meninjau lokasi yang yang telah di nilai  tim appraisal tadi namun panitia bukanya ke rumah Zairin melainkan kerumah warga lainnya atau objek yang berbeda dari tim appraisal.

Tanam tumbuh diatas tanah milik Indra Jaya. (foto: dul)

Dalam hal ini, Zairin sudah memperjuangkan hak-haknya melalui melalui jalur hukum dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lampung Tengah ditetapkan penggantian seluruhnya rumah dan tanah sebesar Rp 140 juta.

"Tapi yang dibayarkan baru Rp 108 juta, tidak langsung semuanya, sisanya Rp 32 juta akan di bayar nanti," terangnya tanpa penjelasan batas waktu pelunasan.

Sosok Zairin hanya kesehariannya berprofesi sebagai tenaga kasar penambang pasir yang hidup serba kekurangan, kini ia dan anak istrinya pascapembebasan lahan JTTS, karena tidak ada pilihan terpaksa menempati rumah baru yang belum selesai dibangun.

Sedangkan tanam tumbuh milik Indra Jaya berupa kebun karet produktif sebanyak 300 batang  hanya di nilai Rp 5.233.000,-, sedangkan diatas milikny selain pohon karet juga terdapat ratusan batang kayu.

Adanya penilaian yang dianggap tidak sesuai Indra Jaya merasa tanam tumbuh diatas tanah miliknya seperti tidak ada nilainya.

"Mulai dari awal pihak panitia tol seharusnya dalam menentukan harga berdasarkan hasil musyawarah bersama dengan warga yang terkena dampak tol tersebut, tapi itu tidak pernah dilakukan panitia, yang ada hanya rapat pemberitahuan hasil penilaian mereka sendiri, dan itulah yang mereka bagikan kepada warga," kata Indra Jaya.

Indra mengungkapkan, nominal yang ditetapkan panitia tidak
sebanding dengan karet dan lahan yang eksekusi oleh panitia pembebasan.

"Kami menilai adanya permainan atau kongkalikong antara panitia pembebasan dan pihak-pihak tertentu, sehingga hak mereka dinilai tidak sebanding dengan seharusnya yang mereka dapat," tukasnya.

Merasa ada kecurigaan dalam proses pembebasan tanah tersebut, Zairin telah membuat laporan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah untuk menelusuri dugaan kecurangan-kecurangan.

Ia juga telah berkirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dalam surat Zairin mengutarakan, agar Presiden meninjau langsung proses pembebasan tanah untuk JTTS Bakauheni - Terbanggi Besar II Lampung Tengah

Isi surat yang dikirim ke Presiden: Kami sangat berharap Bapak Jokowi dapat membentuk tim untuk menyelesaikan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Lampung Tengah yang merasa dizholimi oleh Panitia pembebebasan jalan tol dan membayar ganti rugi atas apa rumah dan lahan mereka yang tidak sebanding, atas kerendahan dan kebesaran jiwa Bapak kami berharap masalah ini segera menemukan rasa keadilan bagi mereka yang merasa dizholimi.

Menanggapi persoalan ini, Ketua Lembaga Investigasi LPI TIPIKOR Pusat, Joko Waluyo, SH, sekaligus penerima kuasa dari Zairin dan Indra Jaya, menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan pihak panitia pembebasan tanah JTTS dan pihak PPK.

Semua dokumen data sudah kami tunjukkan kepada mereka, akan tetapi mereka saling lempar dan saling menyalahkan satu sama lain, sampai saat ini belum ada kejelasannya, padahal mereka sudah berjanji untuk secepat mungkin menyelesaikan urusan bangunan milik bapak Zairin dan tanam tumbuh milik bapak Indra Jaya," jelas Joko Waluyo. (jn)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.