Halloween party ideas 2015

Juniardi (kiri) bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
(foto: Jun).
BANDAR LAMPUNG -- Wakil Ketua bidang Pembelaan Wartawan PWI Lampung,  Juniardi, S.IP, MH, menyesalkan sikap oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang beralih fungsi menjadi "scurity" di dinas Pendidikan Lampung Timur, menurutnya, itu sama saja dengan merendahkan korps TNI.

"Jika benar ada oknum TNI yang menghalang halang-halangi tugas wartawan, tidak hanya melanggar kedinasan dari kesatuannya, tapi juga merendahkan martabat korp TNI,  kata Juniardi, Rabu (07/11).

Ia juga merasa keanehan karena  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lampung Timur sejatinya mengurusi masalah pendidikan di jaga oknum TNI.

"Patut dipertanyakan, ngapain tentara di sana, Pemda sudah kan ada Pol PP (Polisi Pamong Praja), jika ada ganggu Kamtibnas, ada Polisi," ujar Juniardi

Mantan Ketua koKomi Informasi (KIP) Lampung itu juga menjelaskan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan keamanan negara yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Juniardi menjelaskan, fungsi dan tugas pokok TNI adalah sebagai alat pertahanan negara, yang berfungsi penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar maupun dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

"TNI itu penindak terhadap setiap bentuk ancaman bersenjata dari dalam dan luar negeri, pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan," jelasnya.

Ia juga mempertanyakan alasan Dinas Pendidikan menggunakan tenaga keamanan dari oknum TNI, "apakah dinas pendidikan Lampung Timur itu telah terjadi ancaman kedaulatan negara, Ada ada saja," katanya.

Terkait masalah ini Juniardi meminta Komandan TNI,  baik Korem 043 Gatam,  Brigif III Piabung, atau Lanal, dan Astra Kasetra  melakukan evaluasi anggota satuannya terutama terhadap oknum yang memanfaatkan tugas pokok TNI,  sehingga tidak menciderai nama baik korp TNI di masyarakat.

"Tugas pokok TNI dilakukan dengan operasi militer untuk perang, operasi militer selain perang, misal mengatasi gerakan separatis bersenjata,  pemberontakan bersenjata, aksi terorisme, dan lain lain, kenegaraan, " katanya. (*)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.