Halloween party ideas 2015

Penyerahan bantuan logistik dari Tim Gowes Ecoriders Kota Metro kepada Kodim 0411/LT untuk korban terdampak tsunami di Way Muli, Lamsel.
(foto: kodim 0411/LT)

METRO -- Kodim 0411 Lampung Tengah mengadakan kegiatan Gowes Sepeda santai bersama Tim Gowes Ecoriders Kota Metro. Acara tersebut di pimpin Komandan Kodim Letkol CZI Burhanuddin dan dari Gowes Ecoriders diketuai Leo (Daren Sound).

Gowes Sepeda menempuh jarak sekitar 30 kilometer diikuti para perwira Kodim 0411/LT,  dengan rute mengelilingi wilayah Kota Metro dan garis start dari Makodim serta finish di tempat yang sama, Minggu (30/12/2018).

Gowes sepeda santai bersama Kodim 0411/LT dan Ecoriders Kota Metro.
(foto: Kodim 0411/LT).

Setelah menyelesaikan gowes sepeda santai, kegiatan dilanjutkan penyerahan bantuan logistik dari Tim Gowes Ecoriders Kota Metro untuk korban bencana terdampak tsunami di Way Muli Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu (22/12/2018).

Bantuan logistik yang diserahkan berupa mie instan, beras, pakaian bayi dan pempers serta banyak lainnya. Logistik bantuan akan digabungkan dengan logistik bantuan yang telah disiapkan Kodim 0411/LT untuk diserahkan ke posko bencana Way Luwu. (kdm/jn)





BANDAR LAMPUNG -- Melihat perkembangan informasi dari BMKG dan analisa pakar vulkanologi, kegempaan dan tsunami, kini Anak Gunung Krakatau memasuki fase mematikan, dengan analisis ini bisa disebutkan saat ini Lampung Darurat Tsunami. Demikian diungkapkan anggota DPD RI, Andi Surya.

"Kesimpulan Darurat Tsunami bisa menjadi keputusan pemerintah dengan alasan Gunung Anak Krakatau makin bergelora menyembur lava dan uap panas bahkan sebagian dari Gunung Anak Krakatau ini runtuh dan menyebabkan longsor bawah laut menyebabkan tsunami yang ditunjang oleh keadaan cuaca angin dan hujan," ungkap Andi Surya.

Masih menurutnya, Jess Phoenix, ahli vulkanologi dari Amerika Serikat, salah satu penemu badan riset nirlaba, Blueprint Earth, dan seorang fellow di perkumpulan Royal Geographical, menyampaikan analisis terkini tentang Gunung Anak Krakatau dalam laman BBC Indonesia, Rabu (25/12/2018), Info terkini Gunung Anak Krakatau memasuki fase baru dan mematikan.

Dikatakan Jase Phoenix, fase baru erupsi Anak Krakatau diikuti tragedi yang tidak biasa, yaitu tsunami, tulisnya. Menurutnya, dengan data yang ada, tampaknya tsunami yang menerjang bagian barat pulau Jawa (Banten) dan Lampung, pada Sabtu (22/12/2018) ini disebabkan oleh runtuhnya bagian Anak Krakatau yang memicu longsor bawah laut.

"Maka dengan fakta-fakta ini, Pemerintah Lampung wajib siaga dengan menetapkan Lampung sebagai Darurat Tsunami," tutur Andi.

"Saya ingin potensi bencana alam ini tidak dilemahkan dengan penghalusan sekedar pasang laut, kondisi cuaca serta purnana atau sekedar erupsi biasa, karena dengan ketidak-tegasan kebijakan pemerintah akan menyebabkan kelengahan yang mengakibatkan korban banyak dari warga masyarakat pinggiran pantai Selat Sunda". Tutup Andi Surya. (as/jn)

Petugas BNNP dan Polda Kepri terlihat sedang memeriksa barang bawaan penumpang menggunakan anjing pelacak di bandara Hang Nadim, Batam. 
(foto: hany)

BATAM -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepulauan Riau (Kepri) dan Polda Kepri menggelar razia bersama di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Kamis (27/12).

Kepala BNNP Kepri Brigjen Pol Richard Nainggolan, menjelaskan,
razia di gelar dalam rangka rangkaian pengamanan hari raya Natal dan tahun baru yang dilaksanakan pada Operasi Lilin 2018.

“Keamanan dilaksanakan guna  memberikan kenyamanan dan ketentraman terhadap seluruh masyarakat yang hendak berpergian mudik," jelas Richard Nainggolan.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut dengan melakukan pemeriksaan tes urine kepada seluruh awak kabin (crew) pesawat semua maskapai.

"Pemeriksaan tes  urine bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pilot dan crew pesawat yang menggunakan narkoba," ujar" nya.

Begitu juga Richard Nainggolan berkata,  selain crew pesawat, semua barang bawaan penumpang juga harus  dilakukan pemeriksaan, untuk memastikan tidak ada seorang  penumpang membawa narkoba.

“Sampai saat ini belum ada yang didapati penumpang membawa narkoba, beberapa barang bawaan penumpang sudah kita  bongkar, namun tidak ada  ditemukan narkoba," ungkapnya.

Dalam pemeriksaan tersebut selain menggunakan mesin XRay, petugas juga mengkerahkan anjing pelacak (K-9). Dua ekor anjing pelacak oleh petugas sesekali mengarahkan anjing ke barang bawaan penumpang, dan tidak  menemukan narkoba.(hany).


Foto bersama tim penilai lomba Kesrak PKK di kampung Tulung Kakan.

LAMPUNG TENGAH -- Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah menggelar kegiatan penilaian lomba Kesatuan Gerak  (Kesrak) PKK KKBPK Kesehatan dan lomba kegiatan kegiatan PKK di Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban, (05/12/2018).

Bupati Lampung Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto dengan didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah Ibu Hj. Ellya Luciana Loekman beserta jajaran menyambut kehadirin Ketu TIM penilaian lomba Kesatuan Gerak PKK KKBPK Kesehatan dan lomba kegiatan kegiatan PKK Hj. Yustin Ridho Ficardo di Kampung Tulung kakan Kecamatan Bumi ratu Nuban Rabu 05 Desember 2018.
 
Plt. Kadis Kesehatan Lamteng dr. Lindawati mendampingi Ketua Tim Penilai memetik cabai. 

Kedatangan tim penilain lomba di pimpin langsung Hj.Yustin Ridho Ficardo tersebut disambut dengan suka cita oleh warga masyarakat, setibanya di lokasi, tim langsung meninjau bazar aneka jenis makanan tradisional hasil olahan kader kader PKK Kampung Tulung kakan.

Usai Meninjau Bazar, tim melakukan penilian di pos pos Kesrak  kampung Tulung kakan, tim penilian disuguhkan tarian tradisonal Lampung.
 
Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto menyambut kedatangan tim penilai.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah Hj. Ellya Luciana Loekman, pada kesempatan itu, berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan peran serta kaum pria dalam rangka keadilan dan kesetaraan gender di masyarakat selain itu, Elya juga berharap dengan kegiatan ini akan mampu menjaga tradisi Kabupaten Lampung Tengah menjadi juara nasional 
 
Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto yang hadir, mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Penilai lomba Kesrak yang telah berkenan hadir. Bupati juga meminta kepada tim penilai agar dalam menilai dilakukan secara objektif.

"Mungkin ini hadiah di ulang tahun saya yang tepat pada 5 Desember untuk menjadi juara dan mewakili Provinsi Lampung ke Tingkat Nasional," ujar Loekman saat memberikan sambutan, Rabu (5/12).

Menurut Loekman, Kampung Tulung Kakan, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, sebelumnya telah melalui proses seleksi di tingkat Kabupaten Lamteng pada penilaian Lomba Kesrak PKK KB Kesehatan. Capaian yang diperoleh di kampung tersebut terwujud berkat kerjasama semua masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lamteng.

"Hasil yang diperoleh oleh masyarakat Lamteng, khususnya Kampung Tulung Kakan tidak terlepas dari gotong-royong semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kepesertaan KB dan aktif pada kegiatan kesehatan seperti posyandu," kata Loekman.

Tim Penilai di sambut tarian. 

Hj.Yustin, mengatakan, tema lomba kesrak secara nasional pada tahun 2018 ini adalah kita gerakan keluarga dan masyarakat hidup sehat menuju indonesia lebih sejahtera, berharap melalui lomba kesrak ini mampu meningkatkan motifasi kerja sehingga terpacu untuk lebih giat mencapai sasaran program.

Selain itu Hj. Yustin juga berharap kegiatan ini kedepannya akan  mampu memacu keberhasilan kegiatan PKK dalam mengerakkan keluarga dan masyarakat untuk berprilaku hidup yang lebih baik dan berperan serta mendukung program pemerintah agar lebih baik. (jn)


Suasana hari raya Natal di LP Kelas II Balerang, Kota Batam. (foto: hany)

BATAM -- Pada hari raya Natal dan tahun baru 2019, sebanyak 106 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Barelang, Kota Batam mendapatkan remisi ataupun pengurangan masa hukuman.

Kasubsi Registrasi Lapas Kelas II A, Bachtiar, menerangkan, pemberikan remis langsung oleh Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Kepri Dedi Handoko bersama dengan warga binaan LPP Kelas IIB Batam, warga binaan LPKA Kelas II Batam beserta warga binaan Rutan Klas IIA Batam.

"Dari 106 warga binaan yang mendapat remisi, ada 2 orang langsung bebas dan satu orang lagi masih menjalani subsider, karena adanya denda tak di bayar sehingga harus menjalani kurungan sebagai penggantinya," jelasnya.

Tidak  hanya remisi saja yang diperbuat oleh pihak Lapas, mereka juga gelar open house sampai dua hari bagi warga Nasrani beserta  Agama lainnya.

Bachtiar juga menuturkan, dalam satu hari kemarin, tercatat 186 orang jumlah pengunjung. Mereka juga mengunjungi 325 orang yang ikut dikunjungi oleh keluarga binaan Lapas Kelas II A Barelang.

"Pihaknya pada hari ini belum bisa merincikan karena kita masih membuka, untuk para pengunjung dan jadwal open house akan di tutup pada pukul 16.00 WIB," tutur Bachtiar.

Ia juga berharap para warga binaan agama Nasrani supaya kedepannya agar menjalani pidana dengan baik dan benar serta bisa merubah diri dengan adanya acara open house.

"Arah tujuan kegiatan ini, mendekatkan mereka kepada para keluarga memberikan efek pisiologis kepada mereka para binaan," ungkapnya.

Pantauan media di lokasi, para warga binaan dan keluarga terlihat bahagia saling  berpelukan, saling berbicara tidak ubahnya seperti di rumah sendiri. Tangisan terharu disertai pelukan yang hangat para keluarga juga menerangi  suasana pada  saat itu. (hany)

Andi Surya. (foto: AS)
BANDAR LAMPUNG -- Andi Surya, Senator Lampung apresiasi keberhasilan Gubernur Lampung naikkan status Radin Intan sebagai Bandara Internasional.

"Ini prestasi bagus dari Ridho Ficardo di ujung masa jabatannya, Sebagai masyarakat Lampung tentu memberi jempol (apresiasi)," ungkapnya.

"Kenaikan status ini tidak lepas dari amanat UU Penerbangan No. 1/1999 dengan pertimbangan rencana induk penerbangan nasional, pertahanan keamanan nasional serta perkembangan dunia wisata Lampung. Konsekwensinya harus ada langkah perencanaan pengembangan Bandara Radin Intan menuju layanan Bandara yang juga berkelas global. Secara kasat mata di banding dengan provinsi lain bandara kita masih terasa sempit dan belum terlalu nyaman". Sebut Andi Surya.

Artinya, lanjut Andi Surya, untuk memenuhi amanat UU Penerbangan Bandara Raden Intan tidak cukup dengan sarana prasarana yang ada saat ini dengan hanya dua garbarata, ruang tunggu keberangkatan yang minimalis dan counter layanan maskapai yang cuma beberapa ruang itu, karena nantinya akan banyak maskapai baru masuk maupun tambahan slot penerbangan seiring perkembangan ekonomi dan perdagangan luar negeri, sahutnya.

Saya sarankan agar lahan bangunan VIP Bandara milik Pemprov Lampung hibahkan kepada pengelola Bandara agar bisa dibangun ruang VIP moderen terkoneksi dengan bandara, "Dalam bandara ini harus dirancang musholla besar satu kesatuan bangunan induk sehingga dengan demikian masjid yang ada di luar saat ini dapat dibongkar dan dijadikan fasilitas layanan keberangkatan atau kedatangan ke depannya". Urai Andi Surya.

Prestasi Bandara Internasional sudah tercapai di zaman kepemimpinan Gubernur Ridho, "namun saya meminta padanya sebelum berakhir masa jabatan agar ada keputusan pengembangan bandara lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat sehingga gubernur mendatang dapat lanjutkan jejak yang telah ditoreh Gubernur Ridho". Tutup Andi Surya. (As/jn)

Andi Surya bersama warga pinggir rel kereta api di Kotabumi. (foto: AS)

BANDAR LAMPUNG -- Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 tahun 2007 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 menjelaskan ruang milik kereta api adalah 6 meter kiri dan kanan rel. Demikian diungkapkan Andi Surya, Senator Lampung ketika memenuhi undangan warga Kecamatan Kotabumi Kota dan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara yang terdampak lahan grondkaart pinggir rel KA klaim PT. KAI. Pertemuan dilakukan di Aula Kelurahan Sribasuki (25/12/18).

"Bahwa grondkaart yang dibuat oleh Belanda di tahun 1913 cuma merupakan peta penampang rel KA, menurut ahli-ahli hukum agraria, gondkaart bukan dokumen kepemilikan. Selain itu grondkaart tidak ditemukan aslinya, yang dipegang PT. KAI hanya salinan, dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum apa pun," jelas Andi Surya dalam penjelasannya di hadapan sekitar 300-an warga masyarakat.

Tokoh masyarakat Kotabumi yang lahannya juga terdampak klaim PT. KAI, Refizon, menyatakan, "kami sungguh tidak nyaman dengan oknum-oknum PT. KAI yang mengklaim lahan yang telah ditempati warga puluhan tahun, bagaimana cara kami menghadapi agar lahan yang kami tempati ini tidak diutak-atik oleh oknum PT. KAI," ujar Refizon.

Menjawab hal itu, Andi Surya menguraikan, Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 memberi batas waktu konversi hak-hak barat secara nasional selama 20 tahun, namun hingga tahun 1980 grondkaart tidak pernah didaftarkan oleh PT. KAI yang waktu itu bernama Djawatan Kereta Api (DKA), sehingga menurut ahli hukum agraria, grondkaart sebagai hak barat batal demi hukum.

Oleh karenanya, Andi Surya menjelaskan, masyarakat tidak perlu khawatir karena secara defacto PT. KAI tidak pernah memanfaatkan, memelihara bahkan mengusahakan lahan grondkaart. Di sisi lain, lahan yang telah ditempati warga lebih dari 20 tahun menurut UU Pokok Agraria bisa diajukan permohonan sertifikasi kepada Kantor BPN.

Sementara itu, Tengku Amanda, Ketua Forum Masyarakat Bersatu Lampung yang turut serta dalam pertemuan tersebut, menjelaskan, "saat ini Kantor BPN memang masih ragu-ragu untuk mensertifikasi lahan grondkaart karena pihak PT. KAI belum ikhlas melepaskan, namun Sdr/i tdk perlu galau karena Presiden Jokowi telah menerbitkan Kepres No. 62/2018 tentang Proyek Pembangunan yang Berdampak Sosial, yang isinya mengatur lahan yang dikuasai warga lebih dari 10 tahun akan diganti rugi layak apabila diperlukan untuk kepentingan pembangunan nasional," tuturnya.

Selanjutnya Andi Surya menyimpulkan, dengan demikian ada 4 aturan negara yang melindungi warga bantaran rel yaitu; UUPA No 5/1960, UU KA No. 23/2007, PP KA No. 56/2009, dan Perpres No. 62/2018.

"Ini menunjukkan negara sangat menghormati hak-hak agraria warga masyarakat," tukas Andi.

Sementara itu, tokoh masyarakat Kotabumi lainnya yang mantan anggota DPRD Lampung Utara dan pensiunan TNI-AD, Sunaryono, mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Andi Surya yang hadir.

"Kami tentu akan memahami semua masukan dari Pak Andi Surya, karena ini bekal berupa aturan negara, UU dan PP sebagai dasar hak-hak agraria kami, dan ini menjadi pegangan kami menghadapi PT. KAI. Oleh karenanya kami siap memindahkan patok ruang milik KA menjadi hanya 6 meter saja," kata Sunaryono sembari menyalami Andi Surya dan Tim yang hadir dalam pertemuan tersebut. (rls/jn)

Note:
"Judul dapat diubah sesuai kebijakan Redaksi".

Gubernur Lampung bersama Puan Maharani dan Kapolda Lampung.
(foto: diskominfo)

LAMPUNG SELATAN -- 
Bencana gelombang tsunami yang menghantam Anyer Serang, Banten dan sebagian Pesisir Lampung Selatan telah banyak memakan korban baik jiwa maupun materi.

Untuk meringakan beban para korban terdampak tsunami di Lampung  Selatan Pemeritah Pusat berencana membangun kembali rumah-rumah warga yang rusak akibat tersapu gelombang tsunami beberapa hari lalu.

Hal itu dikatakan Menteri PMK, Puan Maharani saat mengunjungi Posko Pengungsian yang berada di Desa Canggu, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Selasa (25/12/2018).

Menteri mengatakan, rumah warga yang mengalami rusak ringan, pemerintah akan memberikan bantuan perbaikan sebesar Rp15 juta. Untuk rumah yang hancur rata dengan tanah pemerintah akan membangun kembali, namun pembangunan rumah kembali lokasinya jauh dari garis pantai.

“Kemungkinan yang ditepi pantai kita pindahkan pembangunannya, yang aman dan jauh dari lokasi bencana,” ujar Puan yang hadir bersama Menteri PUPR, Menteri Sosial, dan Menteri Kesehatan.

Selain itu, pemerintah pusat juga akan memberikan bantuan terhadap sarana dan prasarana pendidikan, khususnya pembangunan ulang terhadap gedung sekolah yang ikut hancur.

“Jika rusak berat nanti kita bangun kembali. Kalau ringan diperbaiki. Pakaian seragam berikut peralatannya, juga disiapkan,” katanya. (*)

Sumber: diskominfo Lamsel

Ilustrasi. (foto: net)

Lampung Timur -- Ratusan warga Lampung Timur (Lamtim) dari berbagai Desa yang berada di pesisir pantai timur mengungsi akibat isu akan terjadinya tsunami, Selasa, (25/12/2018). Warga yang berasal dari desa Kuala Penat, Margasari Kecamatan Pasir Sakti berawal mengetahui air laut mengalami surut tidak seperti biasanya sehingga berkembang isu akan adanya tsunami.

Seorang warga asal, yang mengaku bernama Dawan ikut mengungsi, mengatakan, ia khawatir karena mendapatkan informasi air laut surut hingga tiga sampai tujuh meter sehingga ia dan keluarganya mengungsi ke Desa Sribhawono.

Ketika dimintai keterangan, Kepala Desa (Kades) Sribhawono Buich Wisnu Prabowo, membenarkan adanya pengungsi dari Desa Margasari dan sekitar pantai timur yang ditampung di balai desa setempat.

”Memang ada ratusan warga dari Kuala Penat, Margasari dan sekitarnya yang datang ke Sribhawono akibat adanya isu gelombang tsunami. Namun saat ini warga sudah kembali ke rumah masing masing setelah mengetahui kabar akan adanya tsunami adalah bohong,” ujar Kades," (imi)

Andi Surya. (foto: AS)
BANDAR LAMPUNG -- Usai terjadinya gelombang pasang air laut atau tsunami di Pantai Pesisir Selat Sunda (Sabtu, 22/02/2018) terutama pantai-pantai di Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Senator Lampung Andi Surya menghimbau masyarakat untuk menjauhi pantai sementara waktu.

Dijelaskan Andi Surya, menurut BMKG (Badan Meteorolgi, Klimatologi, dan Geofisika), Tsunami ini merupakan gelombang pasang laut yang cukup kuat menjangkau sampai ke Bandar Lampung, Lampung Selatan, Cilegon, Banten, dan Serang yang memiliki daya yang cukup besar.

"Saya menghimbau kepada warga Lampung agar sementara waktu ini tidak berada di bibir pantai karena perkiraannya gelombang pasang air laut masih tinggi, namun masyarakat agar tenang untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas," kata Andi Surya.

Ia juga meminta Pemerintah melalui BMKG dan juga BNPB terus memantau perkembangan dan diharapkan informasi terkini disampaikan kepada warga masyarakat.

Oleh karenanya warga Lampung agar tetap tenang dan terus memantau situasi," tutupnya. (rls/jn)


JAKARTA -- Gelombang tsunami yang menerjang pantai di sekitar Selat Sunda, khususnya di Kabupaten Pandenglang, Lampung Selatan, dan Serang pada Sabtu malam, (22/12/2018) aekitar 21.27 WIB terus bertambah.

Data sementara yang disampaikan Pusat Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga dinihari tadi pukul 04.30 WIB, 23 Desember 2018 tercatat 20 orang meninggal dunia, 165 orang luka-luka, 2 orang hilang, dan puluhan bangunan rusak.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan, data korban tsunami kemungkinan masih akan terus bertambah mengingat belum semua daerah terdampak di data.

"Dari 20 orang meninggal, 165 orang luka dan 2 orang hilang, terdapat di tiga wilayah, yaitu di Kabupaten Padenglang, Lampung Selatan, dan Serang," ujar Sutopo Purwo.

Di Kabupaten Pandeglang, daerah yang terdampak terdapat di Kecamatan Carita, Panimbang dan Sumur. Data sementara tercatat 14 orang meninggal dunia, 150 orang luka-luka, 43 rumah rusak berat, 9 unit hotel rusak berat, dan puluhan kendaraan rusak. Daerah yang terdampak parah adalah permukiman dan wisata di Pantai Tanjung Lesung, Pantai Sumur, Pantai Teluk Lada, Pantai Panimbang, dan Pantai Carita.
Di Kabupaten Lampung Selatan terdapat 3 orang meninggal dunia dan 11 orang luka-luka. Sedangkan di Kabupaten Serang terdapat 3 orang meninggal dunia, 4 orang luka, dan 2 orang hilang. Daerah yang terdampak di Kecamatan Cinangka. (*)

Sumber: Pusdatainfo BNPB

Gubernur Lampung (kiri) bersama warga yang mengungsi di balai Keratun.

BANDAR LAMPUNG -- Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo sigap, langsung menenangkan masyarakat yang sedang panik adanya isu Tsunami di wilayah pesisir Lampung.

Gubernur mengkoordinasikan TNI,  POLRI, BPBD, Tim Medis untuk senantiasa siap siaga terhadap potensi bencana.
Balai Keratun, Sabtu (22/12/2018).

Sekira pukul 00.30 dini hari, usai mendapat penjelasan sebagian masyarakat kembali kekediaman masing-masing menggunakan kendaraan yang telah disiapkan dan sebagian tetap memilih bertahan di Balai Keratun Kantor Gubernur.

Terlihat 12 peleton dari berbagai unsur BPBD, Tagana, Satpol PP dan TNI/Polri disiagakan untuk membantu para pengungsi di balai Keratun yang jumlahnya sekitar 500 orang. Logistik juga telah diserahkan kepada para warga dengan dibantu tim BPBD dan Satpol PP. (*)

Sumber: Humas Prov Lampung


Bandar Lampung -- Hantaman tsunami di Anyer dan gelombang pasang di Kabupaten Pandeglang, Serang Banten di berdampak kepada pesisir pantai di Lampung Selatan. Air laut pasang membuat warga yang mendiami pesisir pantai panik berhamburan menyelamatkan diri karena.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan air laut pasang bukan disebabkan gelombang tsunami karena tidak dibarengi gempa bumi dan hanya fenomena alam air laut pasang, namun hal ini di tambahkan mereka bukan meralat  tapi pihak BMKG terus melengkapi data.


BMKG dalam keterangan pers dini hari, Minggu (23/12), yang disampaikan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, mengatakan BMKG telah memberikan peringatan akan adanya gelombang pasang karena pada hari Sabtu (21/12) sekitar jam 13.51 WIB telah terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) level waspada.

"BMKG pada hari Sabtu sudah memberikan peringatan dini ada potensi gelombang tinggi di Selat Sunda, peringatan ini dari tanggal 21 sampai dengan 25 Desember," jelas Dwikorita di Jakarta.

Analisa BMKG, gelombang tsunami yang terjadi di Anyer sama dengan tsunami di Palu dan di duga akibat erupsi GAK tapi BMKG masih membutuhkan analisa kebenaran dan mereka masih mengumpulkan data.

"Kami menghimbau masyarakat tetap tenang namun jangan berada di sekitar pantai Selat Sunda karena pemicu tsunami masih dugaan," jelas kenapa Wartawan.

Ditambahkan Deputi Bidang Geofisika BMKG Mohammad Sadly, pada hari Sabtu sekitar jam 21.03 WIB, ada erupsi di GAK dan terjadinya tsunami tidak ada gempa di sekitar Selat Sunda.

Akibat gelombang pasang di pesisir Lampung, masyarakat mengungsi menyelamatkan diri, para pengungsi berkumpul di balai Keratun komplek rumah dinas Gubernur Lampung.

Penanganan bencana dan pengungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung yang disampaikan Kasubbid Kedaruratan dan Bencana, Efendi Arsyad, malam ini banyak masyarakat yang mengungsi ke balai Keratun Kantor Gubernur Lampung.

"Ada sekitar 500 orang yang mengungsi ke balai Keratun, mereka khawatir terjadi tsunami dan pak Gubernur sudah meminta masyarakat pulang karena sudah aman, tapi bagi masyarakat yang tetap ingin bertahan, tetap kami layani," ujar Efendi kepada wartawan.

Penanganan bencana BPDB Lampung telah mengerahkan dari berbagai unsur seperti BPDB sendiri, Tagana, Satpol PP dan kesatuan TNI/Polri, begitu juga logistik pihak BPBD sudah menyalurkan kepada pihak pengungsi di balai Keratun Bandar Lampung.

"Kami sudah mengerahkan petugas untuk membantu masyarakat, di Lampung Selatan sekitar 1 peleton Satgas BPBD dan di balai Keratun sebanyak 12 peleton dari Satpol PP, BPBD, Tagana dan TNI/Polri. Untuk logistik serahkan BPBD dan Tagana," tukasnya. (jn)

Kapolresta Kombes Pol Hengki foto bersama. (foto: hany)

BATAM -- Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Balerang Kombes Pol Hengki MH meresmikan Kampung Tertib Lalulintas (KTL) di Perum Tiban Mas, Sekupang Kota Batam

Menurut Kombes Hengki, Perumahan Tiban Mas merupakan satu percontohan kampung yang tertib berlalulintas dan yang pertama kali di Batam.

"Dengan adanya pencanangan ini diharapkan bisa mengurangi angka kecelakaan Kota Batam,
kampung ini diharapkan menginspirasi masyarakat untuk berlaku tertib di jalan raya,"
ungkapnya, Jum'at (21/12) disela-sela peresmian.

Ia juga menuturkan, dengan danya KTL mampu menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya ketertiban berlalulintas, sehingga bisa mengurangi angka kecelakaan, baik orban jiwa maupun luka.

"Tujuan utama dicanangkannya KTL supaya tumbuh kesadaran dalam berlalu lintas. Masyarakat bisa patuh dan tertib berkendara' muaranya akan berdampak pada minimnya angka kecelakaan," tuturnya.

Pihaknya berharap, masyarakat Tiban Mas RW 11 bisa jadi contoh dan teladan keselamatan berlalulintas bagi segenap warga masyarakat Batam.

"Peresmian KTL bisa diikuti dengan produk hukum Perda kepada 63 kelurahan yang ada di Kota Batam, yaitu ada instruksi kepada setiap kelurahan untuk dapat mencanangkan Kampung Tertib Lalulintas, sehingga keselamatan warga menjadi proritas utama kita," tukasnya.

Peresmian KTL mendapat apresiasi masyarakat yang telah memilih perumahan mereka sebagai percontohan.

Ketua RW 11 Kelurahan Tiban Lama Suwanto Mega Ridarto, mengatakan, "kami sangat berterimakasih dan warga kami juga sangat mendukung, karena hal ini merupakan suatu kehormatan kepada warga kami, atas terpilihnya sebagai sebuah percontohan dari Kampung Tertib Lalulintas ini," ujar Suwanto.

Ditambahkan Suwanto, "semoga apa yang diresmikan Kapolresta Barelang ini bisa menjadi sebuah komitmen bersama di masyarakat, terkhusus di Perumahan Tiban Mas dan sekitarnya. Kampung kita menjadi perhatian kepolisian, dari itu mari kita tingkatkan kesadaran warga untuk bisa menjaga keselamatan bersama," pungkasnya. (hany)

MenPAN RB Syafruddin. (foto: net)
Makassar - Pemerintah memastikan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau setara PNS dilakukan pada bulan Januari 2019.

Disampikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, "nanti bulan Januari 2019 akan dibuka penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja," kata Syafruddin, Kamis (20/12/2019).

Syafruddin menjelaskan jika PPPK ini dibuka dengan dua gelombang. Gelombang pertama yakni formasi guru honorer
, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian hingga infrastruktur.

"Formasinya gelombang pertama itu guru honorer tenaga kesehatan, kemudian penyuluh pertanian itu dulu terus infrastruktur dan lain-lainnya," jelasnya.

"Nanti gelombang kedua formasi lain jadi kita pecah dua biar cepat selesai," tambahnya.

Sebelumnya, Syafruddin mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PPPK telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Dia menegaskan regulasi itu dibuat untuk kepentingan guru honorer.

"PP PPPK sudah ditandatangani Presiden. Tinggal nanti akan dirapatkan dengan DPR, Menkeu dan kementerian/lembaga. Karena kita kan harus menghitung bagaimana masalah keuangan dan sebagainya. Jadi itu akan segera direalisasikan," kata Syafruddin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/12/2018). (dtk/*)

Kapolres bersama jajaran Forkompinda Lamtim menggelar apel siaga bencana. (foto: imi)
LAMPUNG TIMUR -- Kepolisian Resort (Polres) Lampung Timur (Lamtim) bersama instansi terkait menggelar apel siaga bencana. Apel berlangsung di lapangan Mapolres setempat, Jumat, (14/12/2018).

Kapolres Lamtim AKBP. Taufan Dirgantoro mengatakan, memasuki musim hujan saat ini, berpotensi terjadinya bencana alam, sehingga perlu partisipasi semua pihak dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana.

"Apel siaga bencana ini bertujuan mensiapsiagakan personil Polri dan instansi terkait dalam rangka membantu masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam di wilayah Lampung Timur," ujar Kapolres

Bencana alam kata Taufan, dapat terjadi kapan saja dan menimbulkan kerugian jiwa maupun material.

"Bencana alam tidak saja menimbulkan cedera fisik akan tetapi juga berdampak pada psikologis atau kejiwaan para korban. Mengingat dampak bencana, penanggulanganya harus dilakukan dengan menggunakan prinsip dan cara yang tepat dengan tujuan agar tidak terlalu berdampak buruk bagi korban bencana," tambah Taufan.

Apel siaga ini diharapkan masyarakat lebih peka dan peduli terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat dan berperan aktif dalam membantu masyarakat terutama pada penanganan bencana.

"Lakukan deteksi dini dan data kan tempat-tempat yang rawan terjadi bencana alam monitor indikasi terjadi bencana alam sehingga dapat dengan cepat ditanggulangi," katanya (suhaimi)

Ketua Sekber Pers Indonesia Wilson Lalengke. (foto: imi)
JAKARTA -- Ribuan wartawan dari seluruh Indonesia berkumpul dalam rangka musyawarah besar (Mubes)
Pers Indonesia 2018 yang dilaksanakan di Sekretariat Bersama (Sekber) di Gedung Sasono Utama Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (18/12/2018).

Pertemuan jurnalis mengusung tema, "Satukan Persepsi Seluruh Insan Pers Tanah Air Untuk Membentuk Dewan Pers Independen Demi Mewujudkan Profesionalisme dan Independensi Pers Indonesia Sesuai Amanat UU Nomor 40 Tahun 1999."

Ribuan Wartawan dari seluruh Indonesia berkumpul di TMII. (foto: imi)
Ketua Sekber Pers Indonesia Wilson Lalengke, S. Pd, M. Sc, MA dalam sambutannya, mengatakan, baru kali pertama ini di tahun 2018 ini Pers Indonesia pada menyatukan hati untuk menyatukan visi, menyatukan langkah.

"Kita satukan hati, satukan langkah dan satukan visi, bersama-sama di tempat ini, bahwa kita ada dan kita perlu dihargai, diberikan peran yang sebenarnya dan yang sesungguhnya membangun neegri ini,” kata Wilson Lalengke.

Masih kata Wilson, dalam pertemuan itu, ia menyampaikan dihadapan ribuan Wartawan, ia ingin membentuk Dewan Pers Independent.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan semua, mari satukan visi kita untuk membentuk Dewan Pers Independen,” seru Wilson.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perwarta Warga Indonesia (DPD PPWI) Provinsi Nangroe Aceh Darussallam (NAD), Fachrurozi, menyampaikan, bahwa pertemuan tersebut telah membuat sejarah baru bagi pers Indonesia. Pertemuan ribuan jurnalis telah membuat sejarah baru bagi Pers Indonesia, dan ia menilai Dewan Pers telah menyelewengkan UU Pers No 40 Tahun 1999 tentang Pokok Pers.

"Kita ini sudah membuat sejarah baru bagi PersIndonesia, hari ini secara tegas dan jelas Undang Undang nomor 40 Tahun 1999 telah diselewengkan oleh mereka, yang mempunyai kepentingan-kepentingan, mereka bisa menguasai Undang Undang Pers, mereka bisa menguasai Indonesia, tetapi mereka lupa bahwa ada anak-anak bangsa seperti kita yang terus bersuara demi kebenaran dan keadilan,” tegasnya

Menurut Ketua DPD PPWI NAD itu, ia ingin menyelamatkan Undang Undang Pers dan tidak ingin seorang jurnalis telah diberi batasan dalam penulisan selama itu masih menganut UU Pers.

"Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan, tidak adanya jumlah dan batasan, demokrasi jangan di bendung, kebebasan jangan di bendung, selamatkan Undang Undang Pers, kita ganti mereka yang kayak penguasa, kita jadikan Dewan Pers Independen,” tegasnya.

Dilanjutkannya, "hari ini kita akan buktikan kepada Indonesia, kita buktikan pada saudara-saudara kita yang telah mencari kebenaran dan keadilan, tapi didiskriminasikan oleh pejabat-pejabat dan penguasa, tapi kita tidak tinggal diam,” tutupnya. (suhaimi)


BATAM -- Dugaan penahanan sekitar satu juta muslim Uighur telah menjadi perhatian dunia dan mendapat protes organisasi  kemanusiaan dunia Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

Begitu juga desakan amnesty Internasional yang menuntut Pemerintah China bertanggung jawab atas penahanan massal etnis Uighur di kamp-kamp interniran di Provinsi Xinjiang.

Sejumlah media internasional melaporkan, sekitar satu juta orang yang diduga berasal dari etnis Uighur itu ditahan dengan dalih reedukasi.

Beberapa tahun belakangan tercatat otoritas China, mengeluarkan sejumlah peraturan yang mendiskriminasi kebebasan individu Uighur dalam beragama, seperti melarang masyarakat muslim Uighur menjalankan puasa Ramadan atau mengenakan burka.

Tingginya represi yang diterima etnis Uighur di Xinjiang membuat sejumlah muslim Uighur di sana mengungsi ke negara-negara yang berbatasan langsung dengan Xinjiang yaitu  Kirgistan dan Turki.

Senior Vice President Aksi Cepat Tanggap (ACT) Syuhelmaidi. mengungkapkan, pasang surut krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Uighur telah terjadi puluhan tahun yang silam.

"Krisis semakin memuncak dengan adanya pembatasan HAM terhadap masyarakat Uighur'  seperti pelarangan untuk beribadah. ACT saat ini  merespons penuh dalam bentuk bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Uighur," jelas Syuhelmaidi, Selasa (18/12/2018).

Semenjak dua tahun lalu, lanjutnya, tepatnya Januari 2017, ACT memberikan bantuan pendidikan kepada sejumlah mahasiswa Uighur di Turki. Di tahun yang sama, kurban dari masyarakat Indonesia juga ditunaikan bagi pengungsi Uighur di Turki. Dalam waktu dekat ACT segera  memberangkatkan tim untuk memberikan bantuan dan meninjau langsung sejumlah pengungsi Uighur.

"Insyaallah kita segera  memberangkatkan tim dalam beberapa fase, selain di Xinjiang, ada banyak diaspora Uighur tersebar di berbagai negara seperti Turki dan Kirgistan. Dalam minggu ini kami akan memberangkatkan Tim Sympathy of Solidarity (SOS) untuk Uighur I," paparnya.

Ditambahkannya, sejumlah bantuan akan segera di berikan  kepada pengungsi Uighur, khususnya anak-anak yatim Uighur.

Di lain pihak, Direktur Global Humanity Response (GHR) ACT Bambang Triyono, menambahkan, bantuan tersebut akan diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan modal usaha dan kebutuhan musim dingin. Hal ini disampaikan oleh

"Semua program segera akan  di inisiasi. Selain dari itu negara-negara yang akan kita kunjungi dalam keadaan musim dingin, bantuan yang diberikan juga berupa kebutuhan untuk  musim dingin," kata Bambang.

Selain Turki, ACT akan menyapa pengungsi Uighur di tiga negara yang secara geografis berdekatan dengan wilayah domisili terbesar mereka ialah  Xinjiang. Ketiga negara tersebut meliputi Kirgistan, Kazakhstan dan. Uzbekistan, tim diperkirakan akan berangkat sebelum Januari 2019.

Bambang juga menyampaikan, adanya isu  kemanusiaan Uighur akan tetap menjadi perhatian Solidaritas Kemanusiaan Dunia Islam (SKDI).

“Soal ini, sekuat tenaga pastilah GHR yang diberikan mandat,  merespons dimana pun ada isu-isu kemanusiaan yang ada di negara-negara SKDI, termasuk Uighur, tidak menutup kemungkinan kita menyapa warga Uighur di tempat asalnya," tuturnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Muhammad Sirajuddin Syamsuddin mengecam penindasan muslim Uighur di Xinjiang.

Sebagaimana dilaporkan kantor berita, Din Syamsuddin mengatakan, penindasan yang dilakukan kepada muslim Uighur di China telah melanggar hak asasi manusia.

"Etnis Uighur merupakan suku minoritas muslim yang menjadi penduduk mayoritas di Provinsi Xinjiang, China Barat," ungkapnya.

Di saring  dari berbagai sumber sensus, populasi etnik yang ditulis Departemen Statistik Populasi Sosial Sains dandan Teknolo  Biro Statistik Nasional  tahun 2000 Tiongkok  menyebutkan 45,84 persen penduduk di Xinjiang adalah suku Uighur.

"Berapa  bulan terakhir di tahun 2018 ini, ada sejumlah media internasional memberitakan adanya kamp indoktrinasi untuk warga etnis Uighur dari Pemerintah China," tukasnya. (hany)

BPOM Kepri memusnahkan produk obat dan makanan ilegal. (foto: hany)

BATAM -- Balai Pengawas Obat & Makanan di Batam (BPOM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)
memusnahkan produk obat dan makanan ilegal. Pemusnaan berlangsung di Gedung BPOM Kepri Nongsa Kota Batam, Selasa (18/12/2018).

Kepala BPOM Yosef Dwi Irwan Prakasa, menjelaskan, pemusnahan produk sebanyak 418.316 buah bernilai Rp 4.745.031.200.


"Selama 2018 ini BPOM Kepri telah melakukan proses hukum terhadap 10 kasus, paling banyak adalah produk kosmetik, menyusul makanan dan obat-obatan. Kasus ini sudah kita proses hingga selesai," ujar kata Yosef Dwi Irwan Prakasa, Selasa (18/12/2018).

Ditambahkan Yosef, pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan pasal 142 dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 4 milyar serta undang undang nnomo 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 196 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 milyar.

"Badan POM selalu mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan daya saing pelaku usaha agar mampu memberikan jaminan mutu keamanan, khasiat atau manfaat dari obat serta makanan yang di produksi,” imbuhnya.

Pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bijak dan cerdas dalam memilih obat dan makanan untuk di konsumsi dengan selalu cek kemasan, label izin edar serta tanggal kadaluarsa.

"Apabila menemukan hal yang mencurigakan agar menghubungi unit layanan pengaduan konsumen (ULPK) BPOM Batam di (0778) 761543 atau gunakan layanan pengaduan langsung kepada kepala Balai di 082169661979," pungkasnya.

Pemusnahan tersebut dihadiri Wagub Kepri Isdianto, Walikota diwakili Kadiskes Batam Didi Kusmayadi, Kejaksaan Negeri Batam, Kepala Kantor Bea dandCukai Batam Susila Brata, BNN Provinsi Kepri ,Bandara Bubu Hang Nadim, BNN Kota Batam dan Perwakilan Polda Kepri. (hany)

Yos Devera (batik hitam) pada acara lounching product. (foto: smkn2tb)

LAMPUNG TENGAH -- Barisan panjang piala hasil peraihan prestasi siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, tersusun rapi di ruang tunggu sekolah tersebut.

Sejumlah piala bergilir terlihat piala bergilir tingkat Penegak HUT Ambalan yang mereka raih di SMA Kartika Tama Kota Metro, piala bergilir ARH-NAS SMAN Purbolinggo Jawa Tengah, piala bergilir juara umum tingkat Pramuka Penegak se Kwarcab Kabupaten Lampung Tengah, piala bergilir Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL) dalam kegiatan Gebyar SMK, dan banyak lagi piala lainnya.

Barisan piala. (foto: jn)

Kepala Sekolah H. Yos Davera, terus berkomitmen memajukan prestasi anak didiknya dari berbagai unsur prestasi.

"Kami selalu memotivasi anak didik kami untuk terus memacu prestasi belajar, ini bukan akhir puncak dari prestasi, jauh lebih penting, perolehan penghargaan berupa piala bisa menjadi semangat baru meningkatkan  prestasiserta," ujar Yos Devera, Selasa (18/12/2018).


Visi sekolah kami, kata Kepala Sekolah, menjadi sekolah rujukan yang mampu berkiprah di tingkat nasional pada tahun 2020, sehingga ia bersama tenaga pendidik senantiasa menanamtumbuhkan kinerja dan semangat belajar yang tinggi.

"Kami senantiasa memberikan semangat belajar kepada anak didik kami, sesuai visi sekolah menjadi sekolah rujukan yang mampu berkiprah di tingkat nasional pada tahun 2020," tuturnya.

Selain visi H. Yos Devera memaparkanmisi sekolah yang ia pimpin, melaksanakan Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) yabg bermutu, berbasis Ilmu Teknologi (IT), produksi dan kewirausahaan yang berlandaskan iman dan taqwa, menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 2015, mewujudkan lingkungan yang bersih, hijau dan indah, meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sekolah, menciptakan suasana sekolah yang berdasarkan kekeluargaan dan memasarkan tamatan di dalam dan luar negeri," pungkas Yos Devera. (jn)

Gubernur Lampung sedang mencicipi masakan Kadishub. (foto: lhprov)
BANDAR LAMPUNG -- Menyemarakan peringatan Hari Ibu ke 90 tahun 2018, tepatnya di tiap tanggal 22 Desember, kali ini ada yang unik, Pemerintah Provinsi Lampung menggelar lomba memasak bagi kalangan pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), acara berlangsung di Gedung Mahlihai Agung Kampus Universitas Bandar Lampung (UBL), Senin (17/12/2018).

Wagub Lampung terlihat bersenda gurau sambil memberi hormat kepada Kapolda Lampung. (foto: lhprov)

Terlihat kemeriahan acara dengan juru masak alias kokinya Gubernur M. Ridho Ficardo dan Wagub Bachtiar Basri bersama Kapolda Lampung dan Forkopimda serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Ny. Yustin Ridho Ficardo cium tangan Gubernur Lampung Ridho Ficardo. (foto: lhprov)

Dirgahayu Hari Ibu ke 90, semoga kaum ibu mampu berperan dan berkonstribusi nyata dalam membangun masa depan generasi penerus bangsa. (*)


Andi Surya (kiri) dalam RDP di ruang Komite 1 DPD RI Jakarta. (foto: AS)

JAKARTA -- Rapat Dengar Pendapat (RDP) masalah HPL Way Dadi dan Way Lunik berlangsung hangat pagi tadi, (17/12/2018) yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat kedua wilayah, rapat berlangsung di ruang rapat Komite 1 DPD RI, Senayan, Jakarta dan menghasilkan kesepakatan yang cukup melegakan penghuni HPL Way Dadi dan Way Lunik.

Benny Rhamdani, Ketua Komite 1 DPD RI membuka rapat, setelah meminta masukan dari seluruh insitusi yang diundang.

"Tidak ada dalam aturan baik Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang menyebutkan HPL bisa diperjual-belikan, apalagi kepada rakyat sendiri, kami meminta kepada semua institusi pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN Provinsi Lampung untuk menggunakan rumusan pengembalian lahan rakyat ini, dengan model pembatalan karena HPL yang muncul ini cacat prosedur baik yuridis maupun data fisik," ujar Benny.

Ia juga menuturkan, akan meminta Presiden Joko Widodo untuk memproses lahan HPL, sesuai misi reformasi agraria.

"Saya akan langsung meminta Presiden Jokowi untuk memproses lahan HPL ini sesuai misi reformasi agraria. Untuk itu agar Pemerintah Provinsi dan Kanwil BPN menghentikan proses sosialisasi pelepasan HPL. Oleh karena keputusan HPL ini dikeluarkan BPN Pusat maka masalah ini ditangani oleh pemerintah pusat. Saya menjamin Presiden RI Jokowi akan menyelesaikan masalah ini," tegas Benny.

Ditambahkan Senator asal Lampung, Andi Surya, ia berkesimpulan lahan-lahan yang bermasalah dapat dikembalikan kepada rakyat dan dimasukkan dalam program redistribusi.

"Kesimpulannya, lahan-lahan yang bermasalah itu dikembalikan kepada rakyat dan dimasukkan dalam program redistribusi lahan pemerintah sebagaimana yang dikehendaki dalam reformasi agraria Jokowi, segera dikaji Kementerian ATR/BPN, ditindaklanjuti dengan merunut UU dan Peraturan Pemerintah yang mengarah pencabutan HPL karena ada kekeliruan prosedur," imbuh Andi Surya ketika menanggapi hasil rapat tersebut.

Di lain pihak, Direktur Sengketa Lahan, Marbun yang mewakili Dirjen Kementerian ATR/BPN, menyatakan, pihaknya akan formulasikan proses evaluasi HPL sesuai peraturan dan proses pelepasan lahan HPL.

"kami akan formulasikan agar proses evaluasi HPL ini benar-benar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan proses pelepasan lahan HPL ini merujuk pada mekanisme administratif baik pada Kemenkeu, Kemen ATR/BPN dan Pemprov Lampung," papar Marbun.

Dari perwakilan Pemerintah Provinsi yang ikut hadir, Saprul Alam, Kabag Aset mewakili Gubernur Lampung, menyatakan secara prinsip ikut keputusan pemerintah pusat dan mereka akan mengkomunikasikan hasil rapat ini kepada Gubernur Lampung.

Direskrimun Polda Lampung, Kombes Pol Bobby Marpaung, dalam rapat memberi pernyataan, "tugas Polda Lampung lebih kepada aspek pengamanan keamanan dan ketertiban dan akan selaras dengan kesepakatan rapat ini dalam posisi mendorong penyelesaian terbaik untuk masyarakat Lampung," Bobby Marpaung.

Di akhir rapat, Andi Surya mengingatkan, pertama, rapat ini adalah kesepakatan yang bersifat kenegaraan dengan demikian agar semua pihak menghormati, kedua, agar Tim Sosialisasi tidak lagi melakukan pendataan di wilayah Way Dadi karena masalahnya sudah disepakati ditangani Pemerintah Pusat. Dan Ketiga, agar Polda Lampung ada pada posisi netral sebagai penegak keamanan dan ketertiban.

RDP Komite 1 ini selain dihadiri perwakilan masyarakat Way Dadi dan Way Lunik, diikuti pula oleh Kementerian ATR/BPN, Kemenkeu, Pemprov Lampung, GM Pelindo II Panjang, Polda Lampung, dan seluruh Pimpinan dan anggita Komite 1 DPD RI. (rls/jn)

Kapolda Lampung Irjend Pol Purwadi Arianto bersama Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dan Habib Syech Abdul Qodir Assegaf sedang bershalawat. (foto: humas Polda)

BANDAR LAMPUNG, JNNews --Demi terciptanya Pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk di Provinsi Lampung, Polda Lampung gelar Tabligh Akbar dan Lampung Bershalawat bersama Habib Syech Abdul Qodir Assegaf, Sabtu (15/12/2018).

Kegiatan ini adalah safari yg dilakukan oleh Mubalig dengan meriah dan penuh atusias dari para jemaah sebanyak 9.828 orang hadir dilapangan Korpri Bandar Lampung untuk menghadiri Tabligh Akbar dan Lampung Bershalawat .

Demi Pemilu 2019 damai, Polda Lampung ajak masyarakat bershalawat. (foto: Humas Polda)

Guna mengamankan acara ini Polda Lampung menurunkan sebayak 515 personil yang terdiri dari 399 personil Polda Lampung dan 115 personil Polresta Bandar Lampung.

Dalam sambutannya, Kapolda Lampung Irjen Pol Drs. Purwadi Arianto, M. Si, mengatakan, hendaknya acara ini dapat dijadikan sebagai wahana silahtuhrahmi dan perekat persaudaraan serta sarana memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah SWT.

Kumandang Shalawat dan tabligh Akbar bergema demi kedamaian di bumi Lampung. (foto: Humas Polda)

"Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dalam menghadapi dan menyikapi serta mengantisipasi dinamika gangguan kamtibmas, potensi konflik sosial diwilayah Provinsi Lampung khususnya terkait dengan pelaksanaan Pemilu tahun 2019," ujar Kapolda Lampung. (rls/jn)


Andi Surya. (Foto: AS)
BANDAR LAMPUNG, JNNews -- Alas hak yang kuat harus bisa memberi ketegasan atas penguasaan lahan. Jika ada satu alasan saja yang melemahkan maka alas hak tersebut bisa dipersoalkan secara regulasi dan hukum. Demikian dijelaskan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Lampung Andi Surya dalam rilis yang diterima, Minggu (16/12/2018).

Ditambahkannya, ketika menyikapi masalah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Way Dadi Panjang, Kota Bandar Lampung, yang saat ini menjadi sorotan masyarakat karena akan dilepas oleh pemegang hak yaitu Pemerintah Provinsi Lampung.

"Pertama, secara perundang-undangan, konsep HPL tidak memiliki sandaran Undang-undang yang cukup kuat karena dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 secara tegas dan spesifik tidak menyebut adanya HPL, hanya mengatur Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai," imbuh Andi Surya.

Yang kedua, menurutnya, surat keputusan HPL Way Dadi dikeluarkan manakala sebagian besar lahan-lahan tersebut telah ditempati warga masyarakat jauh hari sebelumnya.

"Diduga ketika SK HPL ini diterbitkan Kantor BPN tidak melalui pertimbangan data yuridis maupun data fisik lahan sesuai Peraturan Menteri Agraria No. 9/1998 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan," ujarnya.

Andi juga menuturkan, secara fisik wilayah Way Dadi, Way Dadi Baru dan Perumahan Korpri pada waktu itu dikuasai oleh petani penggarap pasca berakhirnya HGU NV. Way Halim, beber Andi Surya

"Ketiga, sebelum dan setelah diterbitkan SK HPL, dari pihak pemegang (subjek) HPL tidak memiliki rencana kegiatan yang jelas sehingga tidak ada pemeliharaan dan pengusahaan lahan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No. 8/1953 tentang HPL," tutur Andi Surya.

Lebih lanjut dipaparkannya, "mengacu PP di atas, Bab II pasal 8, ayat (1, 2 , 3) disebutkan, jika badan negara atau jawatan yang mengelola tanah negara ternyata keliru atau tidak tepat lagi serta luas penguasaannya ternyata melebihi keperluan dan lahan tersebut tidak dipelihara sebagaimana mestinya maka wajib dikembalikan kepada negara," urai Andi Surya.

Keempat, lanjutnya, Fraksi Golkar telah mengeluarkan pernyataan menolak pelepasan dan pengalihan lahan HPL Way Dadi dijadikan sebagai sumber PAD dalam RAPBD 2019 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Lampung, Rabu, 21/11/2018, dengan alasan Warga Way Dadi dan Way Dadi Baru belum sepenuhnya sepakat dan akibatnya akan berpotensi membebani APBD 2019 jika tidak terwujud.

"Kelima, terdapat yurisprudensi, Kementerian ATR/BPN atas dasar masukan DPD RI dan DPR RI mengeluarkan surat No. 571/37.3-800/IX/2018. Point 3 surat tersebut menyatakan HPL No. 1/Way Lunik Panjang dibatalkan kemudian diproses ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan BPN ini menjadi contoh untuk membatalkan sebuah HPL karena kekeliruan termasuk pembatalan HPL Way Dadi," jelas Andi Surya.

"Keenam, Peraturan Menteri Agraria No. 9/1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara secara tegas sama sekali tidak mengatur pengalihan atau pelepasan tanah negara dalam bentuk mengalihkan kepada pihak ketiga (warga masyarakat) secara berbayar untuk dijadikan potensi PAD guna penerimaan APBD, kecuali mengembalikan HPL tersebut kepada pemiliknya yaitu Negara". Imbuh Andi Surya.

Dalam pasal 6 Permenag itu menyebutkan pemegang HPL hanya bisa merencanakan peruntukan keperluan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian lahan HPL sebagai hak pakai yang berjangka 6 tahun dan bisa menerima uang pemasukan dari situ, tetapi bukan untuk dilepas atau dialihkan haknya. Pengalihan hak hanya bisa dilakukan dengan cara mengembalikan kepada negara bukan untuk dilepas sebagai sumber pemasukan PAD dalam APBD, jelas Andi Surya.

Dari enam alasan di atas, rencana pelepasan HPL Way Dadi berpotensi berlanggar Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agraria dan berseberangan dengan hasil rapat paripurna DPRD Lampung yang belum bulat karena salah satu fraksi-nya menolak pelepasan. Jika tetap dipaksakan akan berpotensi masalah hukum di belakang hari bagi pejabat pembuat keputusan, Sebut Andi Surya

"Oleh karenanya, saya menyarankan agar Pemprov Lampung dapat bersabar soal HPL Way Dadi, apalagi persoalan ini telah ditangani dan dimediasi lembaga tinggi parlemen DPD RI melalui Badan Akuntabilitas Publik. Di samping itu, direncanakan Senin 17 Desember 2018 Komite 1 DPD RI mengundang kementerian ATR/BPN, Pemprov Lampung, Polda Lampung dan perwakilan masyarakat Way Dadi terkait masalah ini. Dengan demikian seluruh pihak agar dapat menghormati mediasi yang sedang dilakukan oleh DPD RI ini," pungkasnya. (rls/jn)

  • Ahmad Suryadi. (foto: fb-as)
LAMPUNG TENGAH -- Masyarakat Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah (Lamteng) segera akan memiliki Ruang Taman Hijau (RTH) yang cukup luas, rencana pembangunan akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan saat ini sedang dilakukan perencanaan oleh konsultan.

Hal ini disampaikan Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang bidang Penataan Ruang Dinas Pengairan Kabupaten Lamteng, Ahmad Suryadi mendampingi Kepala Dinas Haris Fadillah, menurutnya, pembangunan RTH itu sendiri akan dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setempat.

"Saat sedang perencanaan dan perencanaan sudah harus selesai di tahun 2018 ini, seharusnya minggu-minggu ini plant perencanaan sudah keluar, semestinya konsultan mempercepat plant perencanaannya," jelasnya.

Pihak mereka juga berharap pihak konsultan memperoleh plant perencanaan dan kita juga masih masukan dari para pemangku kepentingan, seperti camat, kepala kampung dan tokoh masyarakat, bila semua perencanaan sudah siap tinggal kita bicarakan dengan pak Bupati," imbuh Suryadi, Kamis (13/12/2018).

Terkait pembangunan RTH dan pemanfaatan anggaran yang tidak sedikit dalam pelaksanaan pembangunan, Kasi Dinas Pengairan itu juga berharap, infrastruktur jalan dapat lebih diperbagus dan sektor keamanan juga perlu diperhatikan.

"Untuk memanfaatkan pembangunan RTH yang akan menelan anggaran yang cukup besar, insfratruktur jalan perlu juga diperbagus juga sektor keamanan dapat terjaga, kalau akses jalan ke RTH bagus dan aman tentu akan menjadi destinasi wisata bagi masyarakat baik masyarakat lokal atau masyarakat luar," tukasnya. (jn)






Ahmad Suryadi. (foto:jn)


LAMPUNG TENGAH -- Lapangan Proyek Irigasi Daerah (Prosida) yang berlokasi di komplek perkantoran dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) akan di ubah menjadi Ruang Taman Hijau (RTH).

Data perencanaan pembangunan RTH itu menurut penjelasan Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfatan Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pengairan Ahmad Suryadi mendampingi Kepala Dinas, Haris Fadillah, sudah diserahkan ke pihak Pemerintah Provinsi Lampung termasuk didalamnya surat tabah kepemilikan dinas kabupaten Lamteng dan lokasi rencana RTH.

"Semua data perencanaan sudah kami serahkan ke Pemerintah Provinsi, seperti surat tanah kepemilikan dan titik lokasi rencana pembangunan. Pemerintah Provinsi tidak mau membangun bila belum ada kejelasan atas kepemilikan tanah, kita sudah jelas, bahwa tanah kita usulkan milik salah satu dinas PU (Pekerjaan Umum) Bina Marga, jadi tidak ada masalah lagi," ujar Suryadi, Kamis (13/12/2018).

Pembangunan RTH lanjut Suryadi merupakan kewenangan Gubernur bukan Pemerintah Kabupaten Lamteng dan anggarannya milik Pemerintah Provinsi Lampung, pihaknya hanya menyiapkan perencana dan lokasi.

"Pelaksanaan pembangunan tergantung Pemerintah Provinsi dan kebijakan Gubernur Lampung terpilih, karena untuk dilaksanakan saat ini tentu tidak mungkin karena waktunya mepet, kalau dari perencanaan pembangunan dilaksanakan pada tahun 2019," jelasnya.

Rencananya kata Suryadi, pengosongan lokasi yang saat banyak bangunan kios-kios akan dilaksanakan pada tahun ini pula namun belum bisa dilaksanakan karena belum ada perintah pengosongan. Nantinya setelah dilaksanakan pembantu RTH kios-kios baru akan dikembalikan kepada para pedagang lagi.

"Keberadaan kios-kios sudah kami laporkan ke Pemerintah Provinsi dengan harapan setelah RTH di bangun kios-kios dapat dikembalikan ke pelaku usaha lagi," pungkasnya. (jn)

Andi Surya. (foto: AS)
BANDAR LAMPUNG -- Senator Republik Indonesia asal Lampung, Andi Surya mencermati ada keanehan dalam dialog Ngobrol Tempo yang disponsori PT. Kereta Api Indonesia (KAI) di ballroom hotel Borobudur, Jakarta (06/12/2018).

"Ada hal aneh ketika mencermati dialog tentang lahan grondkaart (alas hak atau bukti kepemilikan atas tanah)

di sebuah ballroom hotel bintang dalam acara Ngobrol Tempo yang disponsori BUMN PT. Kareta Api Indonesia dengan tema sentral 'Keabsahan Grondkaart di Mata Hukum' di Hotel Borobudur Jakarta (06/12/18)," ujar Andi Surya dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (13/12/2018).

Menurutnya ajang diskusi bernuansa akademis hukum, bicara grondkaart adalah tentang hukum agraria dan keabsahan kepemilikan lahan maka ia berpendapat sebaliknya narasumber berlatarbelakang ahli hukum agraria pula.

"Itu kan seharusnya ajang diskusi yang bernuansa akademik hukum. Bicara grondkaart adalah tentang hukum agraria dan keabsahan kepemilikan lahan, maka alangkah baik jika nara sumbernya berlatar ahli hukum agraria," ungkap Andi Surya.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) itu juga menjelaskan, tidak ada satu pun pembicara dalam acara Ngobrol Tempo itu berlatarbelakang akademik hukum agraria.

"Saya amati tidak satu pun pembicara yang berlatar akademik hukum agraria, justru narasumbernya seorang profesor ahli sejarah dan budaya, tenaga ahli Kementerian ATR/BPN dan pejabat kepolisian bidang pidana umum," terang Andi Surya.

Masih menurutnya, "akan lebih berimbang jika dialog tersebut mengundang ahli hukum agraria sekelas Prof. Ny. Arie Hutagalung dari Universitas Indonesia, Dr. Kurnia Warman, M. Hum dari Universitas Andalas, dan Yuli Indrawati, SH, LLM juga dari Universitas Indonesia, yang pernah menyatakan bahwa grondkaart bukan alas hak kepemilikan," paparnya.

Ia berpendapat, ketiga ahli ini, grondkaart tidak ada aslinya cuma salinan berupa peta penampang rel kereta, grondkaart tidak berkekuatan hukum karena tidak pernah dikonversi sesuai perintah UU Pokok Agraria No. 5/1960 dan berstatus lahan negara bebas, dapat dimiliki warga masyarakat.

"Yang sangat disayangkan adalah pendapat Prof. Djoko Marihandono ahli sejarah dan budaya yang diundang dalam dialog itu, menyatakan, pemahaman akan grondkaart harus dimasukkan dalam konteks jamannya (sejarah zaman penjajahan Belanda), bukan dengan interpretasi Undang-Undang saat ini," imbuhnya.

Andi menambahkan, "pernyataan ahli sejarah ini tentu akan menimbulkan tafsir hukum bahwa hukum positif RI (antara lain; UUPA, UUKA, PPKA) seolah-olah dikalahkan oleh hanya sebuah gambar peta penampang rel KA zaman Belanda yang bernama grondkaart yang ahli-ahli hukum agraria saja tidak mengakui sebagai dokumen absah kepemilikan," bebernya.

Negara kita lanjutnya, sudah lama merdeka dan ada UU sebagai hukum positif yang berlaku. Logika hukumnya kemana ketika norma hukum positif tidak ditaati dan terbelenggu sejarah penjajahan Belanda.

"Dengan mengabai hukum positif sama dengan mengingkari sistem hukum RI sekaligus mengeliminir hak-hak agraria warga bantaran rel KA se-Indonesia yang terbentang dari Aceh hingga Jawa Timur di mana rakyat telah mendiami lahan grondkaart hingga tiga generasi," Pungkas Andi Surya. (jn)

Andi Surya. (foto: AS)
BANDAR LAMPUNG -- Forum Bersatu Buruh Pelabuhan Panjang (FBBPJ) bersama pengurus lainnya termasuk ketua forum, Agus bersilaturahmi dan berdialog di kediaman Senator Lampung, Andi Surya.

Dihadapan Senator, Sekretaris FBBPJ mempertanyakan tindak lanjut hasil pertemuan Tim Analis Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI terkait permasalahan buruh pelabuhan Panjang di Kota Bandar Lampung.

Senator RI asal Lampung berdialog dengan FBBJ. (foto: AS)

"Kami tanyakan tindak lanjut hasil pertemuan Tim Analisis Badan Akuntabilitas Publik DPD RI beberapa waktu lalu di Kantor Pemerintah Provinsi Lampung agar ada progres masalah buruh Panjang yang diintimidasi Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang," ujar Nurdin beberapa waktu lalu dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (12/12).

Masih kata Nurdin, "ada dua masalah Koperasi TKBM, pertama, status tersangka Ketua Koperasi Sainin Nurjaya selama sembilan tahun yang hingga kini belum dieksekusi. Kedua, upaya evaluasi Koperasi TKBM  sekaligus pertanggung-jawaban keuangan koperasi selama ini karena tidak bayar hak-hak buruh semestinya," jelas Nurdin yang diamini pengurus forum lainnya.

Menanggapi soal buruh pelabuhan ini, Andi Surya mengatakan, kasus tersangka Sainin Nurjaya dirinya telah meminta Polda Lampung agar segera proses.

"Saya sudah himbau Polda Lampung dalam waktu satu bulan ini dapat memberi kepastian hukum bagi Ketua Koperasi TKBM Panjang. Jika terbukti tidak bersalah agar dipulihkan, demikian juga sebaliknya," ungkap Andi Surya dalam rilisnya.

Namun menurutnya, kurang layak seorang ketua koperasi berstatus tersangka mengemban amanat orang banyak, yaitu buruh.

"Alangkah eloknya Sainin sementara undur diri agar fokus menghadapi masalah hukumnya," tutur Andi Surya.

Dalam hal buruh dan koperasi TKBM lanjut Andi Surya, pihaknya akan pertemukan perwakilan buruh dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Koperasi, agar ada kesimpulan terkait operasional koperasi ke depan.

"Di samping itu, sesuai tuntutan buruh, jika dalam waktu satu bulan tidak ada kejelasan terkait status tersangka sembilan tahun Ketua Koperasi TKBM, BAP DPD RI akan undang Kapolri bicarakan masalah ini, secepatnya setelah masa reses berakhir tahun ini, agar Koperasi TKBM ke depan bisa lebih adem dan buruh peroleh hak-hak semestinya," pungkas Andi Surya. (rls)
Diberdayakan oleh Blogger.