Halloween party ideas 2015

Andi Surya. (foto: AS)
BANDAR LAMPUNG -- Senator Republik Indonesia asal Lampung, Andi Surya mencermati ada keanehan dalam dialog Ngobrol Tempo yang disponsori PT. Kereta Api Indonesia (KAI) di ballroom hotel Borobudur, Jakarta (06/12/2018).

"Ada hal aneh ketika mencermati dialog tentang lahan grondkaart (alas hak atau bukti kepemilikan atas tanah)

di sebuah ballroom hotel bintang dalam acara Ngobrol Tempo yang disponsori BUMN PT. Kareta Api Indonesia dengan tema sentral 'Keabsahan Grondkaart di Mata Hukum' di Hotel Borobudur Jakarta (06/12/18)," ujar Andi Surya dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (13/12/2018).

Menurutnya ajang diskusi bernuansa akademis hukum, bicara grondkaart adalah tentang hukum agraria dan keabsahan kepemilikan lahan maka ia berpendapat sebaliknya narasumber berlatarbelakang ahli hukum agraria pula.

"Itu kan seharusnya ajang diskusi yang bernuansa akademik hukum. Bicara grondkaart adalah tentang hukum agraria dan keabsahan kepemilikan lahan, maka alangkah baik jika nara sumbernya berlatar ahli hukum agraria," ungkap Andi Surya.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) itu juga menjelaskan, tidak ada satu pun pembicara dalam acara Ngobrol Tempo itu berlatarbelakang akademik hukum agraria.

"Saya amati tidak satu pun pembicara yang berlatar akademik hukum agraria, justru narasumbernya seorang profesor ahli sejarah dan budaya, tenaga ahli Kementerian ATR/BPN dan pejabat kepolisian bidang pidana umum," terang Andi Surya.

Masih menurutnya, "akan lebih berimbang jika dialog tersebut mengundang ahli hukum agraria sekelas Prof. Ny. Arie Hutagalung dari Universitas Indonesia, Dr. Kurnia Warman, M. Hum dari Universitas Andalas, dan Yuli Indrawati, SH, LLM juga dari Universitas Indonesia, yang pernah menyatakan bahwa grondkaart bukan alas hak kepemilikan," paparnya.

Ia berpendapat, ketiga ahli ini, grondkaart tidak ada aslinya cuma salinan berupa peta penampang rel kereta, grondkaart tidak berkekuatan hukum karena tidak pernah dikonversi sesuai perintah UU Pokok Agraria No. 5/1960 dan berstatus lahan negara bebas, dapat dimiliki warga masyarakat.

"Yang sangat disayangkan adalah pendapat Prof. Djoko Marihandono ahli sejarah dan budaya yang diundang dalam dialog itu, menyatakan, pemahaman akan grondkaart harus dimasukkan dalam konteks jamannya (sejarah zaman penjajahan Belanda), bukan dengan interpretasi Undang-Undang saat ini," imbuhnya.

Andi menambahkan, "pernyataan ahli sejarah ini tentu akan menimbulkan tafsir hukum bahwa hukum positif RI (antara lain; UUPA, UUKA, PPKA) seolah-olah dikalahkan oleh hanya sebuah gambar peta penampang rel KA zaman Belanda yang bernama grondkaart yang ahli-ahli hukum agraria saja tidak mengakui sebagai dokumen absah kepemilikan," bebernya.

Negara kita lanjutnya, sudah lama merdeka dan ada UU sebagai hukum positif yang berlaku. Logika hukumnya kemana ketika norma hukum positif tidak ditaati dan terbelenggu sejarah penjajahan Belanda.

"Dengan mengabai hukum positif sama dengan mengingkari sistem hukum RI sekaligus mengeliminir hak-hak agraria warga bantaran rel KA se-Indonesia yang terbentang dari Aceh hingga Jawa Timur di mana rakyat telah mendiami lahan grondkaart hingga tiga generasi," Pungkas Andi Surya. (jn)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.