Halloween party ideas 2015


BATAM -- Dugaan penahanan sekitar satu juta muslim Uighur telah menjadi perhatian dunia dan mendapat protes organisasi  kemanusiaan dunia Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

Begitu juga desakan amnesty Internasional yang menuntut Pemerintah China bertanggung jawab atas penahanan massal etnis Uighur di kamp-kamp interniran di Provinsi Xinjiang.

Sejumlah media internasional melaporkan, sekitar satu juta orang yang diduga berasal dari etnis Uighur itu ditahan dengan dalih reedukasi.

Beberapa tahun belakangan tercatat otoritas China, mengeluarkan sejumlah peraturan yang mendiskriminasi kebebasan individu Uighur dalam beragama, seperti melarang masyarakat muslim Uighur menjalankan puasa Ramadan atau mengenakan burka.

Tingginya represi yang diterima etnis Uighur di Xinjiang membuat sejumlah muslim Uighur di sana mengungsi ke negara-negara yang berbatasan langsung dengan Xinjiang yaitu  Kirgistan dan Turki.

Senior Vice President Aksi Cepat Tanggap (ACT) Syuhelmaidi. mengungkapkan, pasang surut krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Uighur telah terjadi puluhan tahun yang silam.

"Krisis semakin memuncak dengan adanya pembatasan HAM terhadap masyarakat Uighur'  seperti pelarangan untuk beribadah. ACT saat ini  merespons penuh dalam bentuk bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Uighur," jelas Syuhelmaidi, Selasa (18/12/2018).

Semenjak dua tahun lalu, lanjutnya, tepatnya Januari 2017, ACT memberikan bantuan pendidikan kepada sejumlah mahasiswa Uighur di Turki. Di tahun yang sama, kurban dari masyarakat Indonesia juga ditunaikan bagi pengungsi Uighur di Turki. Dalam waktu dekat ACT segera  memberangkatkan tim untuk memberikan bantuan dan meninjau langsung sejumlah pengungsi Uighur.

"Insyaallah kita segera  memberangkatkan tim dalam beberapa fase, selain di Xinjiang, ada banyak diaspora Uighur tersebar di berbagai negara seperti Turki dan Kirgistan. Dalam minggu ini kami akan memberangkatkan Tim Sympathy of Solidarity (SOS) untuk Uighur I," paparnya.

Ditambahkannya, sejumlah bantuan akan segera di berikan  kepada pengungsi Uighur, khususnya anak-anak yatim Uighur.

Di lain pihak, Direktur Global Humanity Response (GHR) ACT Bambang Triyono, menambahkan, bantuan tersebut akan diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan modal usaha dan kebutuhan musim dingin. Hal ini disampaikan oleh

"Semua program segera akan  di inisiasi. Selain dari itu negara-negara yang akan kita kunjungi dalam keadaan musim dingin, bantuan yang diberikan juga berupa kebutuhan untuk  musim dingin," kata Bambang.

Selain Turki, ACT akan menyapa pengungsi Uighur di tiga negara yang secara geografis berdekatan dengan wilayah domisili terbesar mereka ialah  Xinjiang. Ketiga negara tersebut meliputi Kirgistan, Kazakhstan dan. Uzbekistan, tim diperkirakan akan berangkat sebelum Januari 2019.

Bambang juga menyampaikan, adanya isu  kemanusiaan Uighur akan tetap menjadi perhatian Solidaritas Kemanusiaan Dunia Islam (SKDI).

“Soal ini, sekuat tenaga pastilah GHR yang diberikan mandat,  merespons dimana pun ada isu-isu kemanusiaan yang ada di negara-negara SKDI, termasuk Uighur, tidak menutup kemungkinan kita menyapa warga Uighur di tempat asalnya," tuturnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Muhammad Sirajuddin Syamsuddin mengecam penindasan muslim Uighur di Xinjiang.

Sebagaimana dilaporkan kantor berita, Din Syamsuddin mengatakan, penindasan yang dilakukan kepada muslim Uighur di China telah melanggar hak asasi manusia.

"Etnis Uighur merupakan suku minoritas muslim yang menjadi penduduk mayoritas di Provinsi Xinjiang, China Barat," ungkapnya.

Di saring  dari berbagai sumber sensus, populasi etnik yang ditulis Departemen Statistik Populasi Sosial Sains dandan Teknolo  Biro Statistik Nasional  tahun 2000 Tiongkok  menyebutkan 45,84 persen penduduk di Xinjiang adalah suku Uighur.

"Berapa  bulan terakhir di tahun 2018 ini, ada sejumlah media internasional memberitakan adanya kamp indoktrinasi untuk warga etnis Uighur dari Pemerintah China," tukasnya. (hany)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.