Halloween party ideas 2015

Andi Surya. (foto: as)

BANDAR LAMPUNG -- Andi Surya tokoh masyarakat Lampung yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan dipolisikan pihak Ikatan Alumni (IKA) Universitas Islam Negeri Radin Inten Lampung (UIN RIL), pasalnya.

Pelaporan pihak UIN RIL karena pernyataan Andi Surya dianggap telah mencemarkan nama baik civitas, pernyataan angota senator Lampung itu di muat disejumlah media atas dugaan terjadinya pelecehan seksual di kampus tersebut.

Baca: Andi Surya: Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus UIN, Oknum Dosen Kehilangan Iman dan Akal Sehat

"Ya, saya dengar dalam rapat pengurus IKA UIN Lampung, saya akan dikriminalisasi, dilaporkan ke polisi terkait statemen saya membela mahasiswi yang diduga dilecehseksualkan oleh oknum dosen UIN," jelas Andi Surya dalam keterangan yang diterima, Kamis (17/01/2019).

Sebelumnya IKA UIN RIL setelah rapat di Hotel Horison (14/01/2109), sepakat akan melaporkan Andi Surya ke Polda Lampung dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Baca: Ini Kata Rektor UIN Lampung Terkait Dugaan Pelecehan

Sekretaris IKA UIN, Heri CH Burmelli, mengungkapkan, pernyataan Andi Surya sudah melampaui batas, dengan mengatakan UIN RIL tempat maksiat.

Ditambahkan juru bicara alumni UIN, Ahmad Rusdi, menyatakan, Andi Surya tidak kompeten.

"Dia sangat tidak beradab, tidak layak dipilih kerena menggeneralisir pelecehan seksual di Kampus UIN," tukasnya.

Baca: Jika di Kriminalisasi, Andi Surya Akan Lapor Balik IKA UIN Lampung

Sebelumnya, Een Riansah, Ketua Klasika, membeberkan bahwa di kampus UIN terjadi pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi, pelecehan ini sudah terjadi berkali-kali, sejak tiga tahun terakhir, sebutnya dalam sebuah media cetak.

"Miris sekali, apa salah saya, yang tidak beradab itu siapa, kok mengkritisi masalah dugaan asusila, lalu saya dikriminalisasi ke polisi," keluh Andi Surya.

Andi Surya melanjutkan, seharusnya mahasiswa dan alumni UIN Lampung bisa bersama ia mengawal masalah ini secara hukum, agar ke depan UIN bisa bersih dari dosen-dosen yang diduga bermental asusila. (rls)

Andi Surya bersama warga. (foto: as)

BANDAR LAMPUNG -- Anggota DPD RI Andi Surya bertemu dengan warga Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya yang difasilitasi oleh Bupati Lampung Barat Parosil. Pertemuan itu berlangsung di Aula PLN Way Besai, dihadiri lebih kurang 500an warga.

Bupati Parosil menyatakan bahwa warga Sukapura yang menempati lahan sejak 1952 masih terkendala lahan yang belum bisa disertifikasi.

"Mohon kiranya Pak Andi Surya dapat bantu proses kejelasan lahan ini," ujar Andi Surya.

Tokoh masyarakat Desa Sukapura, Erik Dirgahayu menguraikan, kami berasal dari pejuang Siliwangi yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno menempati lahan Sukapura sebagai transmigrasi BRN.

"67 tahun kami sudah di sini namun masih terdaftar register Belanda, belum ada titik terang dilepaskan sebagai pemukiman," katanya.

Menanggapi itu, Andi Surya dalam amanatnya menyebutkan Undang-Undang Kehutanan tidak kontekstual lagi karena dibuat mengacu Register Zaman Belanda.

"Saat ini penduduk masuk hutan memenuhi ruang hidup. Bahkan warga Sukapura sudah ditetapkan Presiden Soekarno, tentu ada masalah jika pemerintah tidak menghormati SK Pak Soekarno," ungkap Andi.

Untuk itu, lanjutnya, melalui DPD RI  akan mengundang kementerian terkait menuntaskan masalah Sukapura ini.

"Sebelumnya saya minta bentuk Forum Masyarakat Bersatu di sini agar ada wadah perjuangan khusus bidang perlahanan," sebutnya.

Di bagian akhir, Ketua Forum Masyarakat Bersatu Lampung, Teuku Amanda yang hadir dalam pertemuan tersebut secara formal membentuk Forum Bersatu Masyarakat Sukapura Kecamatan Sumberjaya yang diketuai oleh Erik Dirgahayu.

"Forum Masyarakat Bersatu ini adalah organisasi perjuangan bidang perlahanan dan keagrariaan di Lampung," tutup Tengku Amanda. (rls)

Prof. Dr. H. M. Mukri, M. Ag. (foto: net)
 
BANDAR LAMPUNG -- Rektor Universitas Islam Negeri Radin Inten Lampung (UIN RIL) Prof. Dr. H. M. Mukri, M. Ag memberikan penjelasan terkait pernyataan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Andi Surya terkait dugaan pelecahan seksual yang terjadi UIN RIL.

Menurut H. Mukri, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya, ia menjelaskan, kehati-hatian adalah penilian jauh lebih baik daripada pembicaraan sembarangan.

“Bersikap cermat dan hati-hati untuk masalah yang belum pasti Insyaallah akan lebih baik,” jelas H. Mukri dalam balasan pesan WhatsAppnya, Selasa (16/01/2019).

Ia juga mengatakan, sebagai lembaga pendidikan, pihaknya tidak akan mengintervensi prosedur proses hukum yang sedang berjalan.

“Kita memimpin tidak akan intervensi, biar proses hukum yang akan membuktikan dan berjalan,” pungkasnya.

Atas pernyataan anggota DPD RI disejumlah media siber membuat IKA UIN RIL mengambil langkah hukum, akan melaporkan  Andi Surya ke pihak Kepolisian, sebaiknya Senator senior itu tidak tinggal diam, ia juga jika dikriminalisasi atas pernyataan maka akan melaporkan balik pihak UIN RIL ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.


Sebelumnya diberitakan terkait pernyataan seorang anggota Senator asal Lampung, Andi Surya atas dugaan pelecehan seksual yang menimpa seorang mahasiswi UIN RIL yang diduga dilakukan oleh oknum dosen kampus yang sama berinisial SH. (jn)

Andi Surya. (foto: net)

Bandar Lampung -- Terkait sikap IKA Universitas Islam Negeri (UIN) Radin Inten Lampung yang akan melaporkan Andi Surya, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ke Kepolisian dan tidak akan mendukung dia sebagai anggota DPD RI pada periode selanjutnya sebagai ekses pernyataan yang bersangkutan bahwa UIN Lampung 'sarang maksiat', dalam kaitan dengan pelecehan seksual yang diduga dilakukan dosen berinisial SH kepada salah seorang mahasiswi di Kampus UIN.

Andi Surya menjelaskan saat dimintai tanggapan  tentang pernyataan Een Riansah (Ketua Klasika) bahwa sudah tiga kali dalam tiga tahun terakhir terjadi pelecehan seksual di UIN.

"Jika benar info Een Riansah maka berarti UIN dijadikan sarang maksiat oleh oknum Dosen karena disebutkan olehnya terjadi 3 kali dalam 3 tahun terakhir yang artinya ada perbuatan asusila yang berulang kali. Karenanya coba di baca dan dipahami kalimat secara utuh jangan dipenggal atau dipotong," ucap Andi Surya.

Dirinya melanjutkan, sebagai Anggota DPD RI diminta tanggapan tentu harus  berpendapat soal dugaan tindak asusila di kampus berbasis agama yang nota bene milik negara dan berada dalam lingkup tugas konstitusi pengawasan saya sebagai anggota parlemen asal Lampung.

"Saya punya kewenangan dan hak konstitusional untuk mengkritisi ketidakadilan dan menyampaikan kepada khalayak dan aparat hukum, apalagi ini soal dugaan pelecehan seksual yg terjadi di daerah pemilihan saya. Kewenangan konstitusional ini dijamin oleh UUD45 dan UU MD3, jadi saya tidak sembarangan membuat pernyataan," ujar Andi Surya.

Ia juga menjelaskan, bahwa tindak pelecehan seksual ini diduga dilakukan oleh oknum dosen, bukan oknum IKA UIN atau oknum mahasiswa.

"Seyogyanya IKA UIN dan mahasiswa UIN ikut mendukung pernyataan saya agar proses hukum bisa berjalan terhadap terduga pelaku pelecehan seksual," papar Andi Surya.

Perlu dipahami, lanjut Andi, korbannya adalah mahasiswi yg merupakan bagian keluarga besar UIN artinya bagian baik dari mahasiswa aktif maupun IKA UIN di mana korban sedang berjuang menuntut keadilan terhadap pelecehan seksual yang dialami yang seharusnya wajib kita bantu.

"Karenanya untuk membuktikan semua kebenaran mari sama-sama kita kawal masalah ini, bukan justru mengkriminalisasi saya ke polisi dan mengaitkan dengan pemilihan DPD RI April 2019. Sebagai anggota parlemen tentu saya harus menjalankan fungsi pengawasan yang dijamin konstitusi," jelas Andi Surya.

Selanjutnya, dirinya menerangkan, bahwa anggota parlemen memiliki hak imunitas yang dilindungi UUD 45 dan UU MD3, anggota DPD RI tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPD ataupun di luar rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPD.

"Oleh karenanya, jika IKA UIN Lampung berniat mengkriminalisasi saya ke polisi  maka saya juga memiliki hak yang sama, yaitu dengan dugaan menghalang-halangi tugas, hak, kewenangan dan kehormatan konstitusional saya sebagai Anggota Parlemen maka saya akan lapor ke Bareskrim Polri," tegas Andi Surya.

"Bagi saya tidak masalah terpilih atau tidak sebagai Senator pada periode yang akan datang, yang jelas saya berdoa, berusaha dan bekerja sebaik-baiknya, apapun hasilnya itu urusan rakyat yang memilih dan saya percayakan pada ketentuan Allah SWT," tutup Andi Surya. (rls)


KAYUAGUNG -- Dalam rangka meningkatkan program sarana dan prasarana, insfarastruktur  di Kecamatan Pedamaran Timur  menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) selama 2 hari 10-11 Januari 2019 di  balai desa Sember Hidup Kecamatan Pedamaran Timur  Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kamis (10 /01 /2019).
   
Camat Pedamaran, Ari Mulawarman saat dikonfirmasi awak media, mengatakan, ia mengusulkan sejumlah program pembangunan seperti peningkatan ifrastruktur desa di kecamatan Pedamaran Timur.

Masih kata camat, "kita berkesimpulan dalam rapat Musrembang tersebut, usulan dalam  pembangunan jalan Sumber Hidup menuju Gading Raja, Pulau Ferongang dan Maribaya serta jalan poros desa," katanya.

Ia juga mengusulkan, mebeler dan bangunan sekolah, gedung olahraga, penambahan SDM guru di SLTPN 5 petir, pembuatan TPA dan kendaraan pengangkutan sampah, pembangunan pagar Kantor UPTD KB , dan pembuatan pasar. (irwan)

Finger Print di pintu akses ruangan Sekretaris BPKAD. (foto: jn)
LAMPUNG TENGAH -- Sebagai upaya antisipasi pencegahan kebocoran data dan kedatangan pegawai "siluman"  kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) telah mengambil langkah pengamanan cukup over protektif  (pengamanan yang berlebihan).

Tentu pihak BPKAD mempunyai alasan untuk melakukan pengamanan seisi kantornya, seperti disampaikan Sekretaris BPKAD, Jon Novri, ia mengatakan, pengamanan dilakukan untuk mencegah kebocoran dari dalam dan mencegah tamu pegawai siluman.

"Kami pasang pengamanan finger print untuk mencegah kebocoran data dari dalam (BPKAD) dan tamu tanpa terkecuali harus meninggalkan KTP, karena siapa tahu ada pegawai siluman dan langsung pergi begitu saja sehingga kartu indentitas tamu terbawa," ujar Jon Novri tanpa penjelasan detail jenis pegawai siluman yang ia maksud.

Sebenarnya, Jon Novri  sepertinya menyadari langkah pengamanan yang mereka lakukan merupakan hal yang sia-sia, karena ia sendiri mengatakan, bahwa data bisa diperoleh dari mana saja.

"Memang data keuangan merupakan data publik (umum), dan dapat diperoleh dari mana saja, tapi kami mencoba melakukan perbaikan dari dalam, apalagi saat ini BPKAD sudah melakukan pelayanan loket satu pintu," imbuhnya.

Hasil pantauan di kantor BPKAD,  tanpa terkecuali pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tamu umum yang akan berkunjung ke kantor tersebut harus melalui pintu utama menggunakan finger print yang juga di jaga anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), setelah masuk pintu utama tamu harus menulis buku tamu dan menggunakan kartu indentitas tamu serta harus meninggalkan kartu tanda penduduk (KTP).

Selanjutnya, tamu diarahkan keruangan atau objek yang akan ditemui dan nanti dulu, tamu tadi tentu tidak langsung bisa bertemu seseorang, karena harus melalui pintu yang menggunakan pengamanan finger print lagi.

Jumlah alat pengamanan pinger prin yang terpasang di tiap pintu akses dalam kantor tersebut sebanyak 9 finger print, luar biasa inovasi yang diciptakan pihak BPKAD Lamteng. (jn)

Zulfikar Iwan
LAMPUNG TENGAH --Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi seluruh Kepala Kampung (Kakam) di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) beberapa waktu lalu menuai pertanyaan.

Menurut sumber yang enggan namanya ditulis, mengatakan, Bimtek yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) melibatkan 300 lebih Kakam dan Lurah.

Menurut sumber tadi, bimtek seyogyanya sangat baik untuk pemahaman suatu persoalan bagi pesertanya, namun kegiatan tersebut justru menimbulkan persoalan dan pertanyaan, pasalnya kegiatan bimtek terindikasi sebagai ajang pungutan liar (pungli) bagi oknum di dinas PMK, karena disenyalir peserta bimtek dimintai uang sebesar Rp 5 juta, konon kegiatan itu dilaksanakan 4 kali dalam setahun, sehingga jika hal tersebut benar adanya, maka per Kakam dan Lurah harus mengeluarkan uang Rp 20 juta.

"Penyerahan uang melalui pihak ketiga sebagai pelaksana, ada juga yang melalui Kabid (kepala bidang) dan sejumlah pihak di dinas PMK," ujarnya.

Berkaitan hal ini, mantan kepala dinas PMK Zulfikar Irwan, saat diminta klarifikasi melalui pesan WhatsApp nya, tidak menjawab dan saat ditanya kembali nomor WhatsApp nya tidak aktif lagi.

Beberapa hari kemudian, Zulfikar Irwan yang saat ini menjadi Kadis Sosial tanpa sengaja bertemu di Kantor Pemda dan ia tidak memberikan penjelasan hanya mengarahkan untuk menemui salah satu Kabid PMK.

"Untuk lebih jelas silakan tanya Kabid, kan mau penjelasan, silahkan temui Sumarno,
Kabidnya," katanya sambil terburu-buru masuk kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) karena mau rapat, Kamis (10/01/2019). 

Sementara Sumarno, Kabid yang di maksud Zulfikar Irwan belum memberikan klarifikasi karena saat akan ditemui yang bersangkutan menurut staf Dinas PMK sedang berada di Jakarta, Selasa (15/01/2019). (jn)

Relawan dari akademisi UMITRA Indonesia bersama anak-anak korban tsunami. (foto: as)

Lampung Selatan -- Universitas MITRA Indonesia, santuni anak-anak usia sekolah korban tsunami di tiga pos bantuan kecamatan Kalianda dan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (11/1).

Santunan dalam wujud peralatan sekolah dan buku tulis. Selain itu, aneka makanan anak-anak. Bantuan dari Dr. H. Andi Surya selaku Ketua Yayasan Mitra Lampung yang menaungi Universitas MITRA Indonesia diserahkan langsung oleh Tim UMITRA Peduli.

"Trauma Healing menjadi fokus bantuan kami agar anak-anak kembali ceria dan optimis menghadapi hari-hari yang dirasa sulit namun tetap semangat menata masa depan," ujar Andi Surya.

Dr. Hj. Armalia Reny Madrie AS,  MM, Rektor UMITRA Indonesia mengatakan bantuan ini merupakan salah satu pengejawantahan  dari trapi trauma healing.

"Anak-anak merupakan bagian dari generasi masa yang akan datang, jangan sampai bencana dan musibah itu mengganggu konsentrasi belajar dan mengajar mereka," ujar Bunda Reny.

Mahasiswa UMITRA Indonesia melakukan aktraktif, berupa menyanyi bersama dengan anak-anak. Di desa Rajabasa, Way Muli Induk, dan Desa Kunjir.

Ketua Organisasi Penata Rias dan Salon Kecantikan "Siger Parisa" dan salah satu tokoh masyarakat, Nur Ubay Jubaidah, yang mendampingi tim UMITRA mengatakan, trauma healing salah satu unsur yang penting untuk pasca bencana, karena unsur psikologis merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk optimistis masa depan.

"Saya fikir trauma healing penting untuk sebuah optimistisme," imbuh Nur Ubay Jubaidah.

Dari pantauan, nampak para mahasiswa dan anak-anak korban Tsunami membaur dalam keceriaan. (rls)

Andi Surya. (foto: as)

BANDAR LAMPUNG -- Pernyataan Penanggungjawab Kelompok Studi Kader (Klasika) Een Riansah bahwa kasus pelecehan seksual di Kampus UIN bukan yang pertama, sebelumnya dia menyatakan pernah terjadi tiga kasus pelecehan seksual dalam tiga tahun terakhir (Lampost, 12/01/19) mengundang komentar dari Senator Lampung. Demikian dijelaskan Andi Surya.

"Ini fakta luar biasa jika benar pernyataan Penjab Klasika Een Riansah, Kampus UIN sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang berbasis agama justru menjadi sarang maksiat dan hasrat seksual oknum dosen. Meskipun saya percaya bahwa ini hanya segelintir kecil oknum dosen UIN," ujar Andi Surya.

Dilanjutkannya, kampus adalah palang pintu idealisme, norma, dan darma bakti kepada nusa bangsa agama.

"Apakah oknum dosen yang diduga melakukan pelecehan ini sudah kehilangan akal sehat dan keimanannya?," tanya senator asal Lampung itu.

"Kampus seharusnya menjadi tempat di mana anak-anak bangsa dididik menjadi insan-insan handal yang tangguh menghadapi masa depan melalui Tridarma Perguruan Tinggi, bukan menjadi objek hasrat seksual oknum dosen. Saya menjadi kehilangan kata-kata untuk menyampaikan gejala immoralitas yang terjadi Kampus UIN ini," sambungnya.

Dilanjutkannya, kenapa terjadi seperti ini, tahun lalu saya pernah mengkritisi perihal UIN yang dalam proses penerimaan mahasiswa baru cenderung mengabaikan nisbah dosen. Jumlah mahasiswa sekitar 28 ribu namun hanya dilayani sekita 400-an dosen, sisanya adalah dosen-dosen paruh waktu atau dosen luar biasa yang tidak memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional).

"Saya menduga ini ada hubungannya, karena mentarget rasio dosen berbanding jumlah mahasiswa puluhan ribu bukan pekerjaan mudah, sehingga diduga terekrut oknum dosen yang kurang memiliki kapabilitas dalam hal moral, iman dan taqwa," ungkapnya.

Untuk itu, ia menyarankan kepada pimpinan UIN, pertama, tidak melindungi oknum dosen yang diduga melakukan pelecehan seksual ini dan segera proses secara hukum maupun administratif. Kalau perlu sementara oknum dosen terduga ini dicutikan lebih dahulu, jika terbukti lakukan pemecatan sesuai UU dan peraturan.

Kedua, lakukan evaluasi dan pembinaan kepada dosen-dosen baik secara moralitas maupun iman dan taqwa karena ini lembaga kampus berbasis agama maka selayaknya para dosen di kampus yang berbasis agama dibentengi oleh tuntunan nilai-nilai agamis.

"Ketiga, jika ingin mengejar rasio dosen terhadap mahasiswa, lakukan proses rekrutmen dosen secara benar dan memenuhi standar etik pengajar, bukan hanya ilmu saja tetapi tekanan pada aspek perilaku dan etika sehingga diperoleh sumber daya dosen yang memiliki keseimbangan antara ilmu dan imtaq," pungkas Andi Surya. (rls)


Bandar Lampung -- Palang Merah Indonesia dan  Universitas MITRA Indonesia menggelar donor darah masal, Kamis (10/01).

Acara yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini diharapkan dapat membantu sedikit permasalahan PMI dalam menyediakan pasokan stok darah salah satunya korban tsunami Lampung Selatan.

Dalam acara donor darah, Universitas MITRA Indonesia mengambil lokasi di pelataran parkir UMITRA di Jl.ZA. Pagar Alam No.7 Gedung Meneng  Rajabasa Bandar Lampung sebagai spot donor darah kali ini.

Tidak kurang sedikitnya lebih 50 kantong darah terkumpul pada event yang merupakan kegiatan rutin dari salah satu Organisasi Kemahasiswaan yaitu BEM dan MAPALA Universitas MITRA Indonesia.

Presiden BEM UMITRA Indonesia, Adityo didampingi ketua Umum Mapala, Yohanes, mengatakan minimnya ketersediaan bank darah di UPT PMI tiap harinya menjadi latar belakang acara kali ini berlangsung.

"Ini sebenarnya kegiatan rutin kita dan  kami ingin menambah database pendonor sukarela yang kiranya sewaktu-waktu dapat dihubungi kala ada yang membutuhkan bantuan,” Katanya.

Sementara itu, terkait donor darah , Adityo  menegaskan pihaknya akan senantiasa bekerjasama dengan seluruh komunitas yang ada di Lampung untuk mendapatkan pendonor sukarela.

Kebetulan Hijabbers Lampung mau dan mereka merasa sejalan dengan misi mereka yang juga bergerak di bidang sosial.

Ketua Yayasan UMITRA, DR. H. Andi Surya, menyatakan, kegiatan donor darah yang rutin  dilaksanakan setiap tiga bulan sekali  bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran  para mahasiswa akan pentingnya berbagi dengan sesama, "bukan hanya donor saja yang selalu rutin di lakukan BEM dan Mapala UMITRA Indonesia setiap tahunnya  seperti  kegiatan sosial yang tujuannya  membantu sesama, seperti penanaman pohon, aksi bersih lingkungan dan kegiatan bakti sosial untuk bencana tsunami lampung selatan beberapa waktu yang lalu". Ujar Andi Surya

Terpisah Wakil Rektor III UMITRA Indonesia, Armen Patria, S.Kp, MM, M.Kes Mengungkapkan dirinya sangat mendukung segala aktivitas para mahasiswanya, apalagi yang tujuanya untuk kepentingan masyarakat luas.

“Saya berharap kegiatan semacam ini makin sering dilakukan oleh mahasiswa UMITRA Indonesia karena kegiatan ini bisa menanamkan jiwa sosial dan empati terhadap sesama,” katanya. (heri)

Alumnus UMITRA Lampung. (foto: as)

BANDAR LAMPUNG -- Seleksi ketat dalam penerimaan Aparat Sipil Negeri 2018 yang lalu membawa berkah bagi alumni Universitas Mitra Indonesia yang merupakan salah satu PTS Lampung bergengsi. Terdata 41 orang alumnus UMITRA Indonesia menembus seleksi ini sebagai PNS 2018.

"Alhamdulillah, laporan dari Pusat Karier UMITRA Indonesia terdata 41 lulusan dari berbagai fakultas di Universitas Mitra Indonesia dinyatakan lolos menjadi PNS dalam seleksi ASN akhir tahun kemaren. Ini merupakan prestasi". Ujar Andi Surya.

Dilanjutkannya, tentu saya menyambut baik atas lolosnya alumni UMITRA Indonesia ini sebagai aparat sipil negeri 2018, Ini menunjukkan proses belajar mengajar di UMITRA Indonesia terbukti berkualitas dan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan zaman dan dapat dipertanggungjawabkan. "Saya mengucapkan selamat kepada para alumnus, selamat juga utk rektor dan jajaran Universitas Mitra Indonesia yang telah berkerja keras mendidik mahasiswa". Sebut Andi Surya.

Arie Setya Putra, Kepala Pusat Karier dan Hubungan Internasional UMITRA Indonesia menyatakan, "Ini merupakan data update per tanggal 9 Januari, kemungkinan besar akan terus bertambah karena belum semua masuk dalam data kami. 41 alumnus yang lolos seleksi ASN ini terdiri dari 37 lulusan Fakultas Kesehatan, 3 dari Fakultas Komputer dan 1 orang dari Fakultas Bisnis". Urainya

Wakil Rektor III UMITRA Indonesia, Armen Patria, menyebutkan, "Kami akan terus memantau sampai sejauhmana serapan seleksi ASN 2018 ini yang berasal dari UMITRA, kami yakin masih banyak yang akan melapor kepada Pusat Pengembangan Karier UMITRA, sekaligus saya mengucapkan selamat utk mereka, semoga dapat menunjukkan prestasi dalam melayani pembangunan bangsa khususnya di Lampung," ujarnya. (rls)


Kayu Agung -- Pembenahan fasilitas infrastruktur dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung, Kabupaten OKI. Tak dipungkiri sudah mengarah kearah positif, mulai dari penertiban para pedagang, sistem keamanan dengan menugaskan satpam di setiap pintu masuk rumah sakit.

Bahkan pengecatan gedung, perbaikan plafon, dan penyekatan ruangan. Dibagian pelayanan juga nampak tertib dengan menempatkan petugas medis. Suasana tersebut lebih baik ketimbang sebelum adanya perbaikan.

Tak dipungkiri yang namanya pelayanan di rumah sakit memang kompleks. Beberapa kali pergantian Direktur masih saja ada cela untuk diberbagai kalangan untuk mengkritisi pelayanan. Apalagi jika ada saja coreng sedikit, seoalah kinerja yang sudah mengarah kearah positif hilang. Karena kesalahan dibuat.

Direktur RSUD Kayuagung, dr Fikram setidaknya sudah dua kali mendapat amanah untuk menjadi direktur rumah sakit. Jabatan kedua kembali percayakan kepada, kerena dianggap mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dikeluhkan terhadap kepemimpinan Direktur sebelumnya.

Dibawah kepemimpinan Fikram, diakui pembenahan sudah dibuktikan dengan direhabnya berbagai fasilitas dan perbaikan infrastruktur yang sebelumnya seringkali dikeluhkan.

Keberadaan Unit Bank Sumsel Babel untuk memudahkan transaksi bagi pengunjung dan pihak rumah sakit telah hadir mempercantik wajah rumah sakit, lokasi parkir tertata rapi.

"Saya pikir sudah banyak perubahan di rumah sakit ini. Dari perwajahannya, tapi yang namanya persoalan ya wajar saja ada, setidaknya. Namun kita sebagai warga OKI harus juga mengapresiasi kinerja mereka, jangan mencela dari sisi negatifnya saja. Biar seimbang," ungkap Agus salah seorang warga Kayuagung yang pernah membesuk keluarganya di rumah sakit, belum lama ini.

Adapun terkait keluhan belum dibayarkan jasa medis di rumah sakit. Kata Agus, hal ini bisa diselesaikan dengan baik.

"Jangan saling salahkan. Intinya pihak rumah sakit dan Dinkes OKI harus bersinergi biar tidak saling menyalahkan," ungkap Agus yang mengaku selalu mengikuti pemberitaan tentang rumah sakit beberapa pekan terakhir.

Seorang petugas kebersihan di rumah sakit Kayuagung, mengatakan banyak perubahan yang terjadi semenjak pembayaran gaji petugas kebersihan diambil alih langsung menejemen rumah sakit.

"Alhamdulillah gaji kami lancar, sejak diambil alih rumah sakit. Dan gaji kami dinaikkan 100 ribu dari sebelumnya," ungkapnya.

"Rumah sakit umum daerah Kayuagung dari tipe C akan ditingkatkan menjadi tipe B. Dan diakui hal ini terjadi sejak kepempimpinan Direktur sekarang. Persiapan maksimal disiapkan pihak rumah sakit agar berhasil menjadi tipe B," pungkasnya. (irwan)

Andi Surya. (foto: as)

BANDAR LAMPUNG -- Lahan atau tanah tempat tinggal adalah sambungan jiwa raga dari rakyat yang memiliki hubungan akar adat istiadat dan budaya bahkan tempat mencari nafkah yang secara psikologis dan materi tidak bisa begitu saja bisa dipisahkan, sebut Andi Surya, Anggota DPD RI, ketika menyikapi kebijakan relokasi yang ditolak korban tsunami Way Muli oleh Pemkab Lampung Selatan.

"Penolakan warga korban tsunami Way Muli menunjukkan hal itu, apalagi kebijakan yang berubah dari semula relokasi tetap di Desa Way Muli lalu berubah di Desa Kedaton. Ini menunjukkan kekurang-sensitifan Pemkab Lamsel terhadap aspek psikologis maupun materi yang diderita rakyat korban tsunami," ujar Andi Surya.

Dirinya menyarankan agar Pemkab Lamsel melakukan kajian secara jernih terhadap hubungan lahan dengan warga penduduk pemiliknya. Ada hubungan khusus antara penduduk dengan lahan tempat tinggalnya, baik secara psikologis yang mengikat secara emosional maupun sumber-sumber penghidupan.

"Meskipun kita tahu bahwa ada resiko jika penduduk tetap bersikeras menempati di lahan terkena tsunami, namun kita semua menyadari warga tidak terlalu memikirkan hal itu karena yang namanya bencana adalah rahasia Allah," urai Andi Surya.

"Untuk itu saya menyarankan agar Pemkab Lamsel tidak memaksakan kebijakan yang bertentangan dengan keinginan warga korban tsunami, alangkah baiknya apabila kebijakan relokasi tidak mengorbankan aspek psikologis maupun aspek materi warga," lanjutnya.

"Tidak ada jalan lain, Pemkab Lamsel harus bisa mengupayakan relokasi yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka selama ini, karena mereka masih terikat dengan aspek mata pencaharian sebagai nelayan dan juga secara kultural dengan lahan-lahannya". Tutup Andi Surya. (as/jn) 

Nizwar. (foto: nzr)

Bandar Lampung - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung membentuk Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, Kamis (3/1/19). Pembentukan lembaga pemantau pemilu independen ini sesuai arahan Ketua Umum PWI Atal S. Depari.

Plt. Ketua PWI Provinsi Lampung Hi. Nizwar menyampaikan, PWI mereshuflle kepengurusan Mappilu pasca ketua Mappilu PWI Pusat Agus Sudibyo terpilih sebagai anggota Dewan Pers dari perwakilan masyarakat. 

"Dalam reshuffle kali ini, ketum memandang pentingnya potitioning PWI secara nasional dalam memberikan informasi yang akurat. Ini semata untuk kepentingan publik," ucap Nizwar.

Karena itu, PWI Provinsi Lampung telah menetapkan Ketua Mappilu Adolf Ayatullah, Sekretaris Amiru Din Sormin, dan Bendahara Nurjanah. Sedangkan anggota Mappilu adalah Herman Afrigal, dan Leni Marlina.

"Sesuai arahan ketum, kita telah menetapkan pengurus Mappilu PWI Provinsi Lampung dengan Surat Keterangan Nomor : SK-021/PWI-LPG/I/2019. Segera persiapkan turunannya dengan berkoordinasi bersama ketua PWI kabupaten/kota, sehingga keberadaan Mappilu dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas," kata Nizwar.

Dia menjelaskan, Mappilu bertujuan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, mengamati, dan mengumpulkan informasi terkait proses penyelenggaraan pemilu, serta memantau proses pemungutan, dan para suara.

"Kita berharap kawan-kawan dapat segera membentuk kepengurusan sekaligus mengupayakan proses terakreditasi dari Bandan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi dan kabupaten/kota atau sesuai cakupan wilayah pemantauannya," pungkas Nizwar. (niz)

Andi Surya. (foto: as)

Bandar Lampung -- Pergantian tahun 2019 seolah-seolah mengendapkan banyak persoalan di Lampung, namun ibarat api dalam sekam, persoalan cukup banyak, dari mulai infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Demikian disampaikan Anggota DPD RI Andi Surya, Senator Lampung, ketika dimintai pendapat terkait memasuki gerbang 2019.

"Akhir tahun ini kita ditandai oleh musibah tsunami di Lampung Selatan yang membuat psikologi masyarakat terhentak. Lampung yang damai tiba-tiba saja mendapat musibah. Namun dibalik itu ada persoalan konflik agraria yang masih mengintip dan mendera warga Lampung," tambah Andi Surya.

Dirinya menguraikan, pertama, konflik terkait Hak Penguasaan Lahan (HPL) atas nama Pemprov Lampung di Way Dadi dan sekitarnya serta HPL milik PT. Pelindo di Way Lunik Panjang.

"Perihal HPL ini sudah diuraikan dalam rapat dengar pendapat di Komite 1 DPD RI yang menyatakan bahwa kedua HPL ini dilepas kepada masyarakat dengan terlebih dahulu dikembalikan kepada Negara, tidak bisa dipindah-tangankan ke pihak lain dengan alasan memperkuat sektor penerimaan daerah untuk APBD atau kas BUMN karena ini tidak diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah dan bisa berakibat hukum di belakang hari," paparnya.

Kedua, dirinya menyebutkan tentang lahan Grondkaart bantaran rel KA yang diklaim PT. KAI.

"Ini juga berkali-kali sudah dibahas oleh DPD RI, hingga pada kesimpulan bahwa Grondkaart bukan alas hak kepemilikan PT. KAI karena tidak sesuai dengan UU Pokok Agraria, UU Perkertaapian hingga PP Penyelenggaraan Perkeretaapian yang menyatakan lahan milik KA sebatas 6 meter kiri dan kanan rel saja. Artinya secara UU Pokok Agraria lahan bantaran rel KA dikuasai warga masyarakat yang telah menempati lebih dari 20 tahun. Selain itu Grondkaart yang dipegang PT. KAI adalah salinan, aslinya masih dikuasai Ratu Belanda, sehingga PT. KAI tidak memiliki kekuatan hukum apa pun terkait Grondkaart," urainya.

Ketiga adalah persoalan lahan register yang telah ditempati ratusan ribu warga masyarakat. Register ini adalah peraturan zaman Belanda yang mengatur wilayah nusantara sebagai hutan yang tidak boleh dihuni manusia. Namun di saat RI merdeka terjadi pertumbuhan demografi secara dinamis sehingga batas-batas register itu sudah tidak kontekstual lagi oleh karena ruang hidup semakin sempit.

"Perlu terobosan UU agar wilayah register bisa menjadi pemukiman warga. Jangan sampai kita terbelenggu oleh warisan aturan Belanda yang lebih mengutamakan satwa liar atau tetumbuhan hutan yang secara faktual sudah dihuni manusia warga negara Indonesia dan bahkan di dalamnya sudah ada infrastruktur yang dibiayai negara," ungkapnya.

Aturan wilayah register perlu dirubah karena telah berproses ke arah ruralisasi bahkan urbanisasi yang progresif". Jelas Andi Surya.

Yang terakhir, menurut Andi, rawan konflik agraria adalah menyangkut Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai oleh BUMN maupun perusahaan swasta.

"Problemnya adalah penyerobotan lahan ulayat, hak adat bahkan hak milik rakyat oleh pemegang HGU akibat tidak tertatanya administrasi lahan yang benar. Pemegang HGU seenak udel-nya menggeser batas wilayah merampas lahan rakyat secara masif yang akibatnya mendapat perlawanan warga masyarakat secara horizontal. Ini terjadi di beberapa titik wilayah Lampung, sangat berbahaya dan mengganggu keharmonisan, ketertiban dan keamanan daerah dan nasional," tuturnya.

Saran Andi Surya, perlu ada kesungguhan baik pemerintah pusat dan daerah, kalangan parlemen serta tokoh-tokoh masyarakat untuk menyelesaikan konflik lahan ini terutama melakukan perubahan UU khususnya peraturan agraria yang lebih kontekstual, selanjutnya diperlukan pembentukan pengadilan khusus agraria yang hakim-hakimnya profesional ahli hukum agraria agar keputusan konflik lahan tetap mengacu pada hukum tanah, saran Andi Surya.

"Yang perlu diingat adalah, sesuai UUD45 pasal 33 ayat 2 disebutkan; tanah, air, udara dan yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, mari kita hormati hak agraria warga masyarakat," tutup Andi Surya. (as/jn)
Diberdayakan oleh Blogger.