Halloween party ideas 2015

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat memimpin rapat persiapan LF 2019.
(foto: humasprov)

BANDAR LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi Lampung mengisyaratkan gelaran Lampung Fair ( LF) 2019 akan makin berkilau dan menjadi pekan raya kebanggaan di Pulau Sumatera.

Isyarat tersebut terlihat dalam Rapat Koordinasi Persiapan pelaksanaan Lampung Fair 2019 di ruang Sakai Sambayan Kantor Gubernur Provinsi Lampung Rabu, 30 Januari 2019, yang dipimpin Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat.

Dalam rapat tersebut diungkapkan LF 2019 dilaksanakan pada 19 April - 3 Mei 2019 di PKOR Way Halim Bandar Lampung. Temanya "Kilau Lampung, Semarak Sumatera".

Gelaran Tahunan ini akan diikuti oleh sekitar 400 peserta yang terdiri dari SKPD / OPD Provinsi Lampung, Kabupaten / Kota, TNI-Polri, BUMN, UMKM, dan berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada di Lampung.

Seperti tahun - tahun sebelumnya LF kali ini akan memperlihatkan Prestasi dan capaian Pemerintah Daerah Lampung dalam pembangunan. “Ajang Lampung Fair juga diharapkan akan membuka peluang investasi, hal ini sangat dimungkinkan karena karena LF akan menampilkan potensi dan sumberdaya yg dimiliki oleh seluruh wilayah yang tersebar di 15 Kabupaten / Kota,” ujar Taufik Hidayat.

Taufik juga menyampaikan pelaksanaan LF 2019 akan diselenggarakan lebih baik dan lebih semarak dari tahun – tahun sebelumnya. “Kami akan memperkuat koordinasi dengan Kabupaten / Kota, juga meng upayakan tingkat partisipasi dari Pemerintah Kabupaten / Kota meningkat pada tahun ini” ujar Taufik.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan paparan dari PT Jaris Jasmine Wijaya sebagai Event Organizer yang akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

Menurut Jihad Akbar Samburang mewakili PT. Jaris Jasmin Wijaya, LF kali ini dikemas dengan konsep kegiatan dan nuansa dekorasi yang selaras. Setiap stand dan anjungan mengikuti tema besar Lampung Fair 2019.

Ada hal yang berbeda pada LF 2019, seperti adanya layar lebar di panggung utama yang disediakan bagi Pemda Kabupaten / Kota untuk mempresentasikan prestasi dan capaian masing masing daerah serta akan adanya kegiatan religi dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan 1940 H,” papar Jihad.

Seperti tahun – tahun sebelumnya di area LF akan disediakan pelayanan terpadu bagi masyarakat mulai dari perpanjangan SIM, pembayaran pajak kendaraan bermotor, pembuatan E- KTP, sampai dengan layanan Perbangkkan.

Sedangkan berbagai kegiatan akan dipusatkan di dua panggung di dua lokasi terpisah. “Panggung utama selama gelaran LF akan diisi dengan Opening & Clossing ceremony, presentasi Kabupaten / Kota secara bergantian, malam religi ( tauziah menyambut ramadhan), malam final miss Lampung fair 2019, dan penampilan artis. Sedangkan untuk panggung hiburan akan mengusung acara seperti festival band indie, ( Group Band), Solo song festival, dan penampilan artis” kata Jihad.

Tidak hanya itu, LF 2019 juga akan dimeriahkan dengan Lomba mewarnai anak anak ( Gramedia), Festival mural ( melukis tembok) , kicau burung, lomba qasidah, wedding exspo, car contest ( otomotive) dan lomba panjat tebing. (ela/rls)

Yustin Ficardo memberikan sambutan. (foto: humasprov)
BANDAR LAMPUNG -- Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Yustin Ridho Ficardo memberi semangat baru bagi para perajin di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung untuk tampil dalam ajang Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inacraft) ke- 21, di Jakarta Convention Center pada 24-28 April 2019 mendatang.

Semangat yang diberikan Yustin adalah mengobarkan semangat para perajin daerah di Kabupaten/Kota agar lebih dikenal oleh dunia internasional.

"Pameran ini menjadi wadah munculnya nama para perajin yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung untuk lebih dikenal oleh dunia luas," kata Yustin, saat memimpin rapat pelaksanaan pameran Inacraft ke- 21 tahun 2019, di Kantor Dekranasda Provinsi Lampung, Kamis (31/1/2019).

Yustin meminta seluruh Kabupaten/Kota menampilkan produk unggulan terbaik.

"Barang apa saja yang mempunyai nilai jual tampilkan sebaik-baiknya, karena tahun ini kita harus lebih baik lagi," ujar Yustin.

Menurut Yustin, untuk mencapai yang diharapkan membutuh keseriusan dari Kabupaten/Kota untuk menampilkan yang terbaik di ajang berskala internasional tersebut.

"Tampilkan yang terbaik dan bila ada produk yang baru dan bernilai jual silahkan ditampilkan. Kabupaten/Kota harus dengan keseriusan dan komitmen menampilkan ciri khas dari masing-masing wilayah," ujarnya.

Inacraft sendiri merupakan ajang untuk menunjukkan serta menggelorakan jiwa kewirausahaan para perajin, produsen, dan pelaku UMKM Indonesia melalui pesona karya kerajinan Nusantara.

Acara ini diikuti oleh seluruh Provinsi di Indonesia, dan bertujuan memperbaiki kesejahteraan hidup perajin dan pengusaha di bidang kerajinan di Indonesia serta secara tidak langsung ikut menggerakkan perekonomian Indonesia.

Yustin mengatakan para perajin nantinya dapat memberikan kontribusi yang besar kepada Pemerintah guna mendorong sektor ekonomi khusunya melalui industri kreatif yang mampu memberikan kekuatan ekonomi didaerah.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian, Mulyadi Irsan mengatakan bahwa Kabupaten/Kota bagaimana dalam menyuguhkan karyanya menghasilkan penampilan stand Lampung menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Kelemahan tahun lalu akan dievaluasi dan tahun-tahun sebelumnya untuk melakukan penguatan ditahun ini. Lampung harus bisa menjadi lebih baik, diharapkan apa yang ditampilkan dapat memenuhi kriteria dan kebutuhan pasar. Kabupaten/Kota harus menampilkan sesuatu yang unggul dan berdaya saing," ujarnya.

Mulyadi mengatakan selain keunggulan dan kualitas, para Kabupaten/Kota harus memiliki karakter dan ciri khas masing-masing dalam menampilkan kerajinannya.

Kabupaten/Kota masing-masing harus mempunyai karakter dan akar budaya yang kuat, sehingga keluar filosofi dalam kerajinan tersebut. Kita harus mempunyai magnet yang kuat agar pengunjung mendatangi stand Lampung," katanya. (ela/rls)

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis. (foto: ela)

BANDAR LAMPUNG -- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas pengajuan 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan menyutujui agar Raperda itu ditindaklanjuti dalam pembahasan berikutnya.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis menyampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tentang Pembicaraan Tingkat I Pembahasan 11 Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan Pembicaraan Tingkat I mengenai Pandangan Umum dari Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap 4 Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung yang diselenggarakan di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (30/1/19).

Atas disampaikannya 11 Raperda tersebut, kami menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Dewan yang terhormat, karena kami yakin diajukannya kesebelas Raperda tersebut yang tentunya telah melalui kajian yang mendalam dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah sesuai dengan aspirasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Hamartoni.

Sebelas Raperda tersebut antara lain mengenai panas bumi untuk pemanfaatan langsung, peningkatan budaya literasi daerah, penyelenggaraan perpustakaan, sharing pemberdayaan perlindungan sumber daya air antara daerah produksi dan daerah konsumsi, usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi di Provinsi Lampung, dan tata kelola BUMD Provinsi Lampung.

Raperda lainnya tentang investasi Pemprov Lampung, zonasi energi sumber daya mineral, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Lampung, penyelenggaraan pendidikan menengah dan pengembangan desa siaga aktif.

Melalui Rapat Paripurna tersebut, Hamartoni menyebutkan bahwa dari 11 Raperda tersebut pihak Pemerintah Daerah pada prinsipnya menerima dan menyetujui untuk ditindak lanjuti dalam pembahasan selanjutnya. "Setelah sama-sama kita dengarkan laporan Bapemperda DPRD Provinsi Lampung, pada prinsipnya kami menyetujui dan menerima kiranya hal tersebut dapat dilanjutkan dalam pembicaraan selanjutnya, termasuk hal-hal yang menyangkut teknis penulisannya, narasi atau bahasa yang kurang sempurna dan ssgala sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan Raperda yang baik," ujar Hamartoni.

Namun demikian, Hamartoni juga menegaskan untuk mencermati bersama untuk memperkuat Raperda tersebut agar dapat berlaku secara efektif, khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Undang-Undang yang dijadikan sebagai dasar atau payung hukum Raperda yang akan dibahas.

Oleh karena itu, penyusunan sebuah Raperda harus memenuhi kriteria yakni terkait kejelasan terhadap tujuan yang ingin dicapai, disusun oleh lembaga yang sesuai dengan kewenangan atau urusan pemerintahannya, substansinya tidak menimbulkan kerancuan, multi tafsir sehingga tidak dapat dilaksanakan, konsistensi dalam teknik penulisan rumusan yang akan diatur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hak asasi manusia dan selaras dengan kebijakan nasional," jelas Hamartoni.

Sementara itu, menanggapi penyampaian 4 Prakarsa Raperda dari Pemerintah Provinsi Lampung, melalui rapat paripurna tersebut Imer Darius selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai Demokrat dan juga bertindak sebagai pimpinan rapat dan mewakili seluruh fraksi yang ada mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pemprov Lampung. Dia menyatakan pihaknya menyutujui usulan Raperda tersebut untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya.

Pada prinsipnya kami menyetujui hal tersebut untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan berikutnya dengan mencermati dan memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," ujar Imer. (ela)

Ketua K3S SD Kecamatan Seputih Banyak, Bakat memberikan sambutan dalam rapat. (foto: Adi)

LAMPUNG TENGAH - Kelompok Kerja Kepala Sekolah Sekolah Dasar (K3S SD) Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), menggelar rapat pembahasan rencana kegiatan K3S tahun 2019.

Ketua K3S SD Bakat, S.Pd menjelaskan, kegiatan musyawarah kerja itu juga membicarakan agenda jadwal kegiatan OSN, O2SN dan FLS2N tingkat kecamatan tahun 2019.

"Rapat membahas program kegiatan seperti OSN, O2SN dan FLS2N, juga pelaksanaan kegiatan pelatihan PTK/PTS di LEC," ujar Bakat.

Ditambahkan Bakat, data siswa semester genap dan pembahasan data SK panitia UAN dan UAS tahun pelajaran 2018/2019 serta tagihan SPJ BOS triwulan 4 tahun 2018 dan syarat pencairan triwulan 1 tahun 2019 masuk dalam pembahasan rapat.


"Penyeragaman penggunaan finger print dan beban kerja PNS 37,5j am dan singkronisasi data Dapodik juga kita bicarakan.


Rapatmasih di hadiri Camat Seputih Banyak Agus Suratno, Pengawas Sekolah Kecamatan  Punggur Petrus Supardi turut mengamati pembahasan rapat. Kegiatan tersebut berlangsung
di aula SDN 1 Tanjung Harapan, Rabu (30/01/2019). (adi)




LAMPUNG SELATAN -- Ratusan orang muda-mudi Muli mekhanai yang tergabung pada perserikatan Lampung Bersatu menggelar acara silahturahmi Manjau Tiyuh di Aula Sosial tiyuh Muara Putih, Natar, Lampung Selatan, Sabtu (26/01/2019).
Ketua Panitia anek mekhanai Muara Putih, Ari Wahyudi mengatakan, acara adat yang dikemas dalam balutan konseptual milenial ini berlangsung sebagai bentuk upaya pelestarian adat sekaligus menjalin tali persaudaraan seluruh anek muli mekhanai se provinsi Lampung.


Acara ini sebagai momentum silahturahmi, sebenarnya sudah beberapa kali kira helat di beberapa daerah lain bersama Lampung Bersatu, hanya beda nya kali ini kita dipercaya sebagai tuan rumah,"Katanya, Sabtu (26/01/2019).


Dalam perhelatan itu, ratusan orang terlibat dan antusias menjalani beberapa sesi rangkaian acara, setidaknya pada kegiatan itu pula tercatat sekitar 36 perwakilan tiyuh atau kampung yang mengirimkan perwakilan, beragam acara tersaji pun menjadi kemeriahan tersendiri baik bagi peserta maupun warga yang hadir.

"Peserta merupakan muda-mudi muli mekhanai se-Lampung, perwakilan yang hadir mulai dari Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, pesawaran dan beberapa kabupaten lain,"Ujar Yudi.


Lebih lanjut Kepala Mekhanai Muara Putih, Yudi juga tak lupa menyampaikan apresiasi sekaligus rasa bangga pada Muli mekhanai Muara Putih, pun kepada masyarakat terlibat, tokoh pemuda dan tokoh adat setempat yang telah memberi ruang dan turut berpartisipasi mensukseskan acara.


"Ucapan terimakasih setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada seluruh para pihak terlibat, kaum adat, tetua kampung dan unsur petinggi adat muara putih yang telah turut berpartisipasi dan menyukseskan acara ini, semoga moment ini selalu terpelihara dan kedepanya diiringi oleh berbagai kemajuan,"Jelasnya.


Sementara itu, Admin atau Pengurus Lampung Bersatu, Alpian yang juga berkesempatan mewakili muli mekhanai Negeri ulangan jaya, Branti, Natar Lampung Selatan, juga mengucapkan terimakasih pada anek muara putih yang telah bersedia menjadi tuan rumah sekaligus pelaksana acara yang sukses memulai silahturahmi Lampung Bersatu di Awal tahun 2019.


"Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang hadir baik muli mekhanai, maupun para undangan yang telah hadir, semoga acara pelestarian adat Ini dapat terus lebih baik kedepanya,"Kata Alpian salam sambutanya.


Dilain pihak, Tokoh adat selaku pengetuho Anek Muara Putih, Hi.Imron Suttan Rajo Sebuai juga menyampaikan hal yang sama, selain menyatakan suport dan dapat diteruskan antar generasi, beliau juga berharap acara serupa dapat terus berjalan di beberapa daerah lain yang akan mendapat giliran.


"Semoga apa yang menjadi program dan tujuan dari muli mekhanai dapat berjalan lebih baik kedepan, segala suport kami sampaikan, karena kami sangat mendukung kegiatan ini, tentunya dengan harapan dapat lebih baik dari generasi ke generasi,"Tutupnya


Dalam kegiatan itu beberapa ragam kesenian ditampilkan, mulai dari beberapa tarian hingga belalas pantun, turut hadir unsur perangkat desa dan dusun muara putih, Camat Natar, Tokoh adat, Pemuka adat Muara Putih, para undangan anggota DPRD Lamsel, DPRD Provinsi, Muli Mekhanai Lampung Bersatu dan warga masyarakat Muara Putih. (rls)

Andi Surya. (foto: as)

BANDAR LAMPUNG -- Menurut Anggota DPD RI Andi Surya, terhadap kepolisian terkait dugaan pelecehan di Universitas Islam Negeri Radin Inten Lampung (UIN RIL),  Polisi sebaiknya sudah memikirkan untuk menghubungi keluarga korban dugaan pelecehan seks.

Baca juga: Andi Surya Resmi Dilaporkan Ke Polisi

Pernyataannya kepada media, terkait perkembangan proses hukum dugaan pelecehan seks mahasiswi EP oleh oknum dosen UIN RIL, SH, di kepolisian yang kabarnya saat ini traumatik banyak berdiam diri di rumah dan merasa diasingkan oleh pihak Kampus.

Baca juga: Dilaporkan ke Polisi, Andi Surya: Saya Cuma Menjalankan Tugas Kewenangan Konstitusional

"Kabar yang beredar disebutkan ada dua kali utusan Kampus UIN yang menemui keluarga korban dengan maksud mediasi, namun menurut keluarga, ada pernyataan dari utusan tersebut, jika kasus dugaan pelecehan seks ini diteruskan kepada aparat kepolisian maka akan terjadi, "yang menang jadi arang dan yang kalah jadi abu", kata Andi dalam rilis yang diterima, Minggu (26/01/2019).

Baca juga: Dikabarkan Andi Surya Dikriminalisasi IKA UIN ke Polisi

Kabar ini, lanjut senator Lampung itu, merupakan informasi yang harus ditelusuri polisi, karena ungkapan "menang jadi arang kalah jadi abu", seolah-olah merendahkan proses hukum dan ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum baik kepolisian maupun pengadilan sekaligus upaya menakut-nakuti keluarga korban untuk tidak meneruskan proses hukum.

"Saya hanya khawatir jika pihak keluarga menghentikan delik aduan yang saat ini sedang diproses polisi oleh karena ungkapan itu artinya ada upaya menghalang-halangi jalan hukum menciptakan keadilan kepada korban," ujarnya.

Baca juga: Ini Kata Rektor UIN RIL Terkait Dugaan Pelecehan

"Ini negara hukum, dan dugaan kasus pelecehan seks ini masalah serius tentang hak dan keadilan untuk perempuan, ungkapan bernada negatif itu menurut saya upaya mendegradasi keluhuran hukum yang memiliki tujuan mencipta rasa keadilan di negeri ini, artinya sama dengan meragukan profesionalitas aparat kepolisian dalam mengungkap dan membuktikan suatu peristiwa dugaan pelanggaran hukum," imbuh Andi Surya.

Baca juga: Andi Surya: Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus UIN, Oknum Dosen Kehilangan Iman dan Akal Sehat

Dia menambahkan, "Polisi sebaiknya memanggil dan memeriksa utusan tersebut untuk mengetahui kebenarannya, selanjutnya ditelusuri siapa yang memerintahkan utusan UIN ini menemui keluarga korban dan menyampaikan pesan seperti itu," pungkas anggota MPR/DPD RI. (rls)

Khamami. (foto: net)
Jakarta -- Bupati Mesuji, Lampung, Khamami ditangkap Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (23/01/2019), selain bupati, KPK juga menangkap 7 orang lainnya yang dikabarkan  berprofesi rekanan.

Sekardus uang dalam pecahan Rp 100 ribu, diperkirakan sekitar Rp 1 miliar ikut diamankan KPK dalam OTT tersebut.

Menurut Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, "jumlahnya diperkirakan satu kardus itu sekitar Rp 1 miliar ya. Tapi pastinya tentu nanti," ujar Kabiro Febri Diansyah di kantor KPK, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Ramai diberitakan, Khamami dan tujuh orang itu ditangkap di tiga lokasi, yaitu Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Mesuji. Mereka kemudian dibawa ke Polda Lampung serta sejumlah kantor Polres untuk menjalani pemeriksaan awal.

Untuk menentukan status hukum Khamami dan tujuh orang lainnya, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sebelum menentukan status hukum mereka yang terjaring OTT itu. 

KPK menduga ada transaksi haram terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji. KPK juga sudah menyita uang di dalam kardus yang diduga sebagai suap.

"Kami menduga ada beberapa proyek karena nilai commitment fee-nya cukup besar," tutup Humas KPK. (*)

Massa LMP Lamtim unjuk rasa di depan kantor Bupati Lamtim. (foto: riz)

LAMPUNG TIMUR -- Di anggap tidak menjunjung tinggi kejujuran, keikhlasan dan akuntabel dalam bekerja, massa yang berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Lampung Timur (Lamtim) dari Laskar Merah Putih (LMP) Cabang Lamtim, mendesak Bupati mengevaluasi kinerja Sekretaris Kabupaten (Sekkab) untuk segera diganti, Rabu (23/01/2019).

Dalam orasi yang disampaikan pendemo, Pendemo, Arif Setiawan, Sofyan Sembiring, Sekkab merupakan pangkat tertinggi dari seluruh aparatur sipil negara( ASN) di Kabupaten Lamtim, jika tidak mampu  bekerja dengan menjunjung tinggi kejujuran, keikhlasan dan akuntabel bagaimana bisa menularkan kebaikan bagi Kabupaten Lamtim itu sendiri.

Baca Juga: Besok Rabu Pemda Lamtim di Demo

Amir Faisol selaku Ketua Laskar Merah Putih Cabang Kabupaten Lamtim dalam aksi, meminta Sekkab Syahrudin Putra mampu menjelaskan perihal Penambahan modal setor tahun 2018 berdasarkan surat dari Bank Lampung nomor 300/SKDN-1/VII/2018 tentang Penyertaan Modal Saham Kabupaten Lampung Timur pada PT. Bank Lampung ke rekening Giro kas daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan rincian  modal sebesar Rp 4.380.780.000, dengan deviden (bagi hasil)  saham pada tahun buku 2017 sebesar 35% yaitu Rp 1.558.525.555,25.-.

Dan pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lamtim mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten lampung Timur Nomor 6 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Lampung dari Rp 4.380.780.000 untuk ditambah menjadi Rp 25.619.220.000.

Sehingga, lanjutnya, penyertaan modal pemerintah kepada Bank Lampung menjadi sebesar Rp 30.000.000.000,-.

"Kondisi ini kami nilai tidak sesuai dengan keadaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang selalu di umumkan mengalami defisit dan ini berdampak pada banyaknya program yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  tidak bisa dilaksanakan dengan alasan Surat Penyedia Dana (SPD) yang tidak kunjung diterbitkan," katanya.

Ditambahkan Amir Faisol, persoalan tersebut, berdampak pada penyusunan anggaran tahun 2019, beberapa OPD mengeluhkan harus mengurangi pagu anggaran mereka yang sudah disahkan melalui pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah melalui paripurna dengan badan legislatif lampung timur pada akhir tahun 2018 yang lalu," imbuhnya.

Munculnya perintah untuk mengefisiensikan anggaran pada awal tahun ini, menurut Amir, tentu diduga menjadi upaya mengangkangi aturan yang sudah dibuat dan disahkan DPRD Lamtim.

"Karena sifatnya APBD Lamtim merupakan produk hukum atau regulasi yang dihasilkan melalui sidang paripurna antara pemda dengan DPRD," tukasnya.

Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Lampung, diketahui terdapat pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada Sekkab Lamtim sebesar Rp 76.775.017.

"Sesuai hasil laporan tersebut, diketahui Sekda memperoleh insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun 2017, setelah dikurangi pajak sebesar Rp 76.775.017, yang di terima melalui empat kali pembayaran," ungkapnya.

Selain itu, kata Ketua LMP, Sekda juga menerima tambahan penghasilan PNS yang pembayarannya didasarkan pada perbup nomor 4 tahun 2017 tanggal 1 Februari 2017 tentang penambahan penghasilan kepada pengelola keuangan daerah Kabupaten Lamtim setelah di kurangi pajak sebesar Rp 25.000.000 per bulan atau Rp 306.000.000 per tahun.

Pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada sekda tersebut, Amir Faisol menuturkan, tidak tepat karena Sekkab telah menerima tambahan penghasilan setiap bulan.  Atas tumpang tindih pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dan tambahan penghasilan sebesar Rp.76.775.017.-

Masih dalam orasinya, Ketua LMP membeberkan, pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Lamtim membuat rincian laporan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (LO), diketahui  Pemkab Lamtim menyatakan adanya pendapatan deviden Bank Syariah - LO sebesar Rp740.061.738.96.

"Sedangkan diketahui bahwa Bank Syariah Lampung Timur yang beralamatkan di Way Jepara sudah tidak beroprasi lagi dan kantornya sudah lama tutup, dengan demikian kami menduga adanya pembohongan publik yang dilakukan Pemda Lampung Timur tahun 2017, karena pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak menyertakan laporan penerimaan pendapatan deviden Bank Syariah - LO," tukasnya.

Amir Faisol juga nengungkapkan, terjadi dugaan pemborosan keuangan daerah yang mengarah kepada indikasi korupsi pada kegiatan belanja alat tulis kantor sebesar Rp 25.242.200.000- tahun anggaran 2018 pada satuan kinerja sekretariat daerah Pemkab Lamtim, diketahui bahwa Sekkab sebagai pengguna anggaran pada sekretariat daerah itu sendiri.

Usai menyampaikan orasinya,  Ketua LMP beserta seluruh anggotanya dan massa pendemo secara tertib meninggalkan kantor bupati tanpa meminta audensi kepada pihak pemkab Lamtim. (apri)

Kantor Bupati Lamtim. (foto: net)

LAMPUNG TIMUR -- Besok pagi Rabu 23 Januari 2019 Pemda Lampung Timur bakal ramai di geruduk ribuan masyarakat. Hal tersebut akibat Sekretaris Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera yang semena-mena dengan keuangan APBD.

Diketahui, Syahrudin Putera belakangan ini di sorot beberapa media, LSM serta Ormas akibat kontroversi beberapa penggelapan hingga korupsi yang menyeret namanya.

Laskar Merah Putih Markas Anak Cabang Lampung Timur merupakan salah satu ormas yang akan melakukan unjuk rasa yang di pusatkan di depan kantor Bupati Lampung Timur.


Amir Faisol selaku Ketua Ormas tersebut mengatakan, "besok ribuan anggota kami akan menggelar aksi unjuk rasa. Kami menuntut agar Syahrudin di Usir dari Kabupaten kami,” kata dia. Selasa (22/1/2019).

Masih kata dia, “kami banyak data tentang kriminalitas orang itu, sudah tahu tamu malah sok berkuasa disini (Lamtim). Sadar diri kalau salah,” tambahnya.

Diketahui rencana aksi unjuk rasa tersebut sudah mendapatkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) nomor: STTP/01/I/2019/INTELKAM dari Polres setempat.

Dan aksi akan dimulai pada pukul 9 pagi berangkat dari markasnya di desa Kuripan kecamatan Sukadana dan akan berakhir pada pukul 5 sore hari. (rls)

Riyanto. (foto: ryto)
LAMPUNG TENGAH -- Adanya dugaan pungutan liar (pungli) disatukan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah telah membuat perhatian Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.

Baca: Orang Tua Siswa SDN 3 Nambahrejo Resah dan Kecewa

Melalui pesan WhatsAppnya, Kabid Dikdas, Riyanto, mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti informasi adanya dugaan pungli yang mereka terima dan segera akan mencari tahu kebenaran berita.

"Kami akan segera menindaklanjuti informasi yang kami terima, terkait adanya berita tentang dugaan pungli di SDN 3 Nambahrejo Kota Gajah, kami juga akan mengecek kebenaran berita tersebut, kami akan turun kebawah untuk verifikasi," ujar Riyanto, Selasa (22/01/2019).

Untuk memastikan kapan pihaknya mulai menindaklanjuti, Riyanto mengatakan, sepulang dari kegiatan workshop bersama Kadis Dikbud, H. Kusen di Bandar Lampung.

"Aku besok dan lusa, (Rabu dan Kamis, 23-24 Januari 2019), workshop di Bandar Lampung dengan pak Kadis, setelah aku workshop aku sikapi," kata Riyanto.

Sebelumnya diberitakan, orang tua atau wali murid SDN 3 Nambahrejo dimintai uang Rp 100 ribu orang dengan alasan untuk membangun ruang kelas, dan pungutan tersebut menurut pengakuan sejumlah orang tua siswa mereka tidak pernah diajak bermusyawarah.

Ironisnya, saat diklarifikasi, Kepala Sekolah Manasaf  mengatakan, ia tidak tahu menahu berkenaan dengan pungutan di lembaga satuan pendidikan yang dia pimpin, ia berdalih pungutan uang urusan Komite sekolah, namun ketika pungutan dirasa tidak berjalan lancar, menurut sumber pihak sekolah mengeluarkan surat undangan untuk para orang tua siswa guna membahas pungutan uang Rp 100 ribu.

Ada kejanggalan patut dipertanyakan, sebelumnya kepala sekolah mengaku tidak tahu menahu, akan tetapi surat undangan tertulis dalam lembar kertas berkop Sekolah dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah bukan sebaliknya, semestinya kop dan ditandatangani komite sekolah.(jn)


Gedung SDN 3 Nambahrejo. (foto: ers)


LAMPUNG TENGAH -- Para wali murid atau orang tua siswa SD Negeri 3 Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah, mengeluh, pasarnya mereka dimintai uang oleh pihak sekolah sebesar Rp 100 ribu untuk keperluan rehab ruang kelas.

Ironisnya pungutan yang terjadi di menurut pengakuan kepala sekolah MSF,  untuk rehab ruang kelas dan ia mengatakan tidak mengetahui karena pungutan itu kewenangan pihak komite sekolah.

Janggalnya lagi, pengakuan para orang tua siswa, belum lama, SD Negeri 3 Nambahrejo mendapatkan bantuan dari pemerintah rehabilitasi dua lokal ruang kelas senilai Rp110 juta pada tahun 2018.

“Pihak sekolah meminta uang Rp100 ribu kepada tiap orang tua, katanya untuk uang membangun kelas, padahal sekolah belum lama  mendapatkan bantuan rehabilitasi ruang kelas sebanyak dua lokal sebesar Rp110 juta pada tahun 2018," ujar salah seorang orang tua siswa yang minta namanya tidak ditulis, Senin (21/01/2019).

Adanya pungutan itu, orang tua siswa merasa resah dan keberatan, mereka berharap pihak dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Inspektorat bisa memanggil dan memeriksa kepala sekolah dan pihak-pihak yang terlibat telah meresahkan orang tua siswa.

"Kami selaku para wali murid SDN 3 Nambahrejo ini resah dan sangat menyayangkan adanya pungutan sebesar Rp 100 ribu  per murid, kami juga minta pihak dinas pendidikan dan inspektorat kabupaten Lampung Tengah dapat menindaklanjuti masalah ini, jangan dibiarkan dan jangan terkesan tutup mata karena ini sama dengan pungli (pungutan liar)," ujar orang tua lain.

Sebelumnya, pada tahun 2017 yang lalu, siswa sekolah itu juga dimintai uang sebesar Rp 60 ribu per siswa dengan alasan untuk biaya membangun water closed (WC) sekolah.

Masih menurut pengakuan sejumlah orang tua siswa, sewaktu pihak sekolah ataupun komite sekolah meminta uang Rp 100 ribu per siswa, pihak sekolah tidak menempuh mekanisme sebenarnya, tanpa rapat komite, namun saat akan menagih, pihak sekolah mengeluarkan surat undangan ke para orang untuk rapat dan surat itu bukan kop dan ditandatangani pihak komite sekolah namun sebaiknya, surat menggunakan kop sekolah dan ditandatangani kepala sekolah.

"Sewaktu minta kami dirapatkan tapi setelah mau nagih, biar cepat selesai kami diundang untuk rapat, ini suratnya, kop sekolah dan ditandatangani kepala sekolah bukan kop komite sekolah," jelas sumber sambil memperlihatkan secarik surat.



Adanya dugaan pungli, orang tua maupun wali murid SDN 3 Nambahrejo kecewa, kekecewaan mereka memuncak dengan kebijakan sekolah dan pihak komite sekolah yang terkesan amat kaku yang mengharuskan orang tua siswa membayar sesegera mungkin tanpa mau tahu persoalan ekonomi keluarga orang tua siswanya, alasan pihak sekolah, jika menggunakan dana BOS (bantuan operasional sekolah) tidak mencukupi.
"Kami sangat kecewa dengan adanya pungutan sekolah itu, karena kami juga saat ini baru selesai musim tanam padi, kami sudah meminta tempo bahwa kami akan bayar setelah panen padi, akan tetapi pihak sekolah dan komite sekolah yaitu bapak Kosasih mengharuskan pembayarannya dengan segera wajib lunas. Kata pihak sekolah harus segera di bayar karena pelaksanaan pembangunan akan segera di laksanakan, karena kalau mau pakek dana bos tidak tercukupi,” sumber tadi.
Ketika dimintai klarifikasi, Kepala Sekolah, Musafak, mengaku tidak tahu menahu terkait pungutan di sekolah yang ia kepalai

“Maaf ya mas, saya tidak tahu menahu, adanya pungutan sekolah, itu adalah urusan komite sekolah,” kata Musafak singkat. (ers)

Andi Surya. (foto: net)

BANDAR LAMPUNG -- Anggota DPD RI asal Lampung Andi Surya resmi dilaporkan ke Polda Lampung atas dugaan pencemaraan nama baik Universitas Islam Negeri Radin Inten Lampung (UIN RIL), Senin (21/01/2019). 




Mendasari laporan tersebut menurut Ketua Tim Advokat Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah UIN RIL, Yudi Yusnandi, atas pernyataan Andi Surya dilaporkan di media sosial yang dinilai mendiskreditkan institusinya, terkait kasus oknum dosen UIN yang diduga mencabuli mahasiswinya. 


Anggota senator itu dilaporkan dengan beberapa tuduhan, pasal 27 ayat 3, pasal 28, pasal 36, dan pasal 51 UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga pasal 310 dan 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik. 


"Dia kita laporkan atas tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Jadi, pasalnya cukup banyak. Kami juga bakal siapkan saksi lain. Sampai saat ini baru dua saksi, yakni Pak Komsahrial Romli dan Alamsyah selaku pelapor," kata Yudi di Mapolda Lampung. (jn)

Andi Surya. (foto: net)

BANDAR LAMPUNG -- Universitas Islam Negeri Radin Inten Lampung (UIN RIL) menurut anggota DPD RI Andi Surya, dunia sudah terbalik, pasalnya orang lain yang melakukan dugaan pelecehan seksual namun katanya justru ia yang dilaporkan ke Polisi.

Baca: Ini Kata Rektor UIN Lampung Terkait Dugaan Pelecehan

"Orang lain yang melakukan dugaan pelecehan seksual, saya yang dilapor polisi. Saya sebagai wakil rakyat Lampung membela mahasiswi korban justru saya yang dikriminalisasi," kata Andi Surya menanggapi laporan UIN atas statemennya terkait dugaan pelecehan seksual yang terjadi  di kampus yang berbasis agama ini.

Baca: Andi Surya: Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus UIN, Oknum Dosen Kehilangan Iman dan Akal Sehat

Lanjut senator itu menambahkan, "kita kan Negara hukum, maka bila ada yang merasa tersinggung dan mengambil langkah hukum boleh saja. Apa yang saya lakukan adalah bentuk respon atas pernyataan Ketua klasika, Een Riansah, yang menyebutkan pelecehan seksual ini sudah berlangsung tiga kali dalam tiga tahun terakhir," tambahnya.

Tentu sebagai seorang anggota parlemen, Andi menuturkan,  memiliki kewajiban untuk merespon dalam batas kewenangan konstitusional dan jangan lupa ada hak imunitas atas pernyataan yang dilindungi UUD45 dan UU MD3.

Baca: Jika di Kriminalisasi, Andi Surya Akan Lapor Balik IKA UIN Lampung


"Menyikapi sebuah dugaan peristiwa asusila di wilayah pemilihannya adalah tugas parlemen apalagi dugaan pelecehan seksual ini terjadi pada lembaga perguruan tinggi berbasis agama milik negara, maka sudah tentu saya sebagai wakil rakyat terpanggil untuk menyikapi. Masak dibiarkan issu dugaan pelecehan ini begitu saja," tukasnya.

Menurutnya, "tidak ada bahasa fitnah maupun pencemaran nama baik yang saya sebutkan, karena konten dan frasa yang saya rilis adalah bersyarat, ada kata-kata 'jika', artinya, jika pernyataan saudara Een Riansah yang menduga terjadi maksiat terbukti oleh pengadilan, maka bisa dikatakan UIN dijadikan sarang atau tempat maksiat oleh oknum dosen terebut," paparnya dalam rilis yang diterima, Senin (21/01/2019).

Ia juga mengungkapkan, "tugas aparat hukum dalam hal ini polisi, membuktikan dugaan pelecehan seksual ini. Apakah benar terjadi pelecehan seksual seperti yang dilontarkan oleh Ketua Klasika, apalagi mahasiswi yang menjadi korban sudah melaporkan ke Kepolisian," ungkapnya.

Terkait laporan atas dirinya, ia berpendapat tidak mempermasalahkannya karena ia hanya menjalankan tugas dan kewenangan sebagai anggota parlemen.

"Saya tidak masalah dilapor polisi atau bahasa kasarnya dikriminalisasi, karena saya cuma menjalankan tugas dan kewenangan parlemen. Karena ini dalam kapasitas saya sebagai Anggota DPD RI. Sebagai Anggota DPD RI maka ada kewajiban konstitusi dan hak imunitas yang wajib dihormati sesuai UUD45 dan UU MD3," lanjutnya.

Masih kata Andi Surya, "mari kita ikuti saja proses pengaduan ini, agar Kampus UIN yang kita cintai ini terbebas dari dugaan aib pelecehan seksual oknum dosen, namun tentunya para pihak yang melaporkan dan mengkriminalisasi saya ini nantinya akan berhadapan juga dengan masalah hukum karena telah menghalang-halangi kami dalam menjalankan tugas dan hak serta kehormatan konstitusional saya sebagai sebagai anggota parlemen," pungkasnya. (rls)

Ketua DWP Dinas Perwakim Hj. Elis Herlina Rudiyanto foto bersama anak yatim. (foto: jn)

LAMPUNG TENGAH -- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perwakim) Lampung Tengah (Lamteng) menggelar doa bersama dan menyantuni anak yatim. Kegiatan yang bertema "Doa Bersama Anak Yatim, Indahnya Kebersamaan dan Berbagi Keceriaan", berlangsung di aula dinas setempat, Senin (21/01/2019, bertujuan tasyakuran gedung baru dan santunan anak yatim.

Kadis Perwakim Rudiyanto mendampingi penceramah H. Purwanto. (foto: jn)

Menurut penjelasan Sekretaris Ir. Irham mendampingi Kadis Perwakim Ir. Rudiyanto, kegiatan tersebut dalam rangka tasyakuran telah berakhirnya tahun anggaran 2018 dan berdo'a pelaksanaan tahun anggaran 2019 serta syukuran atas pelantikan sejumlah Kepala Bidang.

Hj. Elis Herlina menyerahkan santunan kepada 50 anak yatim. (foto: jn)

"Kegiatan ini doa bersama tasyakuran telah berakhirnya tahun anggaran 2018 dan berdo'a dimulainya pelaksanaan tahun anggaran baru tahun 2019, kita juga mengantungi anak yatim sebanyak 50 anak," ujar Irham disela-sela kegiatan.

Suasana doa bersama. (foto: jn)

Usai doa bersama, dilanjutkan penyerahan santunan yang diserahkan Ketua Dewan Wanita Persatuan (DWP) Dinas Perwakim Hj. Elis Herlina Rudiyanto, SE, MM

Hadir dalam acara tersebut Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto, Kadis, Kabid dan Kasi beserta seluruh staf Dinas Perwakim. Ceramah disampaikan H. Purwanto. (jn)




Andi Surya. (foto: as)

BANDAR LAMPUNG -- Andi Surya tokoh masyarakat Lampung yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan dipolisikan pihak Ikatan Alumni (IKA) Universitas Islam Negeri Radin Inten Lampung (UIN RIL), pasalnya.

Pelaporan pihak UIN RIL karena pernyataan Andi Surya dianggap telah mencemarkan nama baik civitas, pernyataan angota senator Lampung itu di muat disejumlah media atas dugaan terjadinya pelecehan seksual di kampus tersebut.

Baca: Andi Surya: Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus UIN, Oknum Dosen Kehilangan Iman dan Akal Sehat

"Ya, saya dengar dalam rapat pengurus IKA UIN Lampung, saya akan dikriminalisasi, dilaporkan ke polisi terkait statemen saya membela mahasiswi yang diduga dilecehseksualkan oleh oknum dosen UIN," jelas Andi Surya dalam keterangan yang diterima, Kamis (17/01/2019).

Sebelumnya IKA UIN RIL setelah rapat di Hotel Horison (14/01/2109), sepakat akan melaporkan Andi Surya ke Polda Lampung dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Baca: Ini Kata Rektor UIN Lampung Terkait Dugaan Pelecehan

Sekretaris IKA UIN, Heri CH Burmelli, mengungkapkan, pernyataan Andi Surya sudah melampaui batas, dengan mengatakan UIN RIL tempat maksiat.

Ditambahkan juru bicara alumni UIN, Ahmad Rusdi, menyatakan, Andi Surya tidak kompeten.

"Dia sangat tidak beradab, tidak layak dipilih kerena menggeneralisir pelecehan seksual di Kampus UIN," tukasnya.

Baca: Jika di Kriminalisasi, Andi Surya Akan Lapor Balik IKA UIN Lampung

Sebelumnya, Een Riansah, Ketua Klasika, membeberkan bahwa di kampus UIN terjadi pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi, pelecehan ini sudah terjadi berkali-kali, sejak tiga tahun terakhir, sebutnya dalam sebuah media cetak.

"Miris sekali, apa salah saya, yang tidak beradab itu siapa, kok mengkritisi masalah dugaan asusila, lalu saya dikriminalisasi ke polisi," keluh Andi Surya.

Andi Surya melanjutkan, seharusnya mahasiswa dan alumni UIN Lampung bisa bersama ia mengawal masalah ini secara hukum, agar ke depan UIN bisa bersih dari dosen-dosen yang diduga bermental asusila. (rls)

Andi Surya bersama warga. (foto: as)

BANDAR LAMPUNG -- Anggota DPD RI Andi Surya bertemu dengan warga Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya yang difasilitasi oleh Bupati Lampung Barat Parosil. Pertemuan itu berlangsung di Aula PLN Way Besai, dihadiri lebih kurang 500an warga.

Bupati Parosil menyatakan bahwa warga Sukapura yang menempati lahan sejak 1952 masih terkendala lahan yang belum bisa disertifikasi.

"Mohon kiranya Pak Andi Surya dapat bantu proses kejelasan lahan ini," ujar Andi Surya.

Tokoh masyarakat Desa Sukapura, Erik Dirgahayu menguraikan, kami berasal dari pejuang Siliwangi yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno menempati lahan Sukapura sebagai transmigrasi BRN.

"67 tahun kami sudah di sini namun masih terdaftar register Belanda, belum ada titik terang dilepaskan sebagai pemukiman," katanya.

Menanggapi itu, Andi Surya dalam amanatnya menyebutkan Undang-Undang Kehutanan tidak kontekstual lagi karena dibuat mengacu Register Zaman Belanda.

"Saat ini penduduk masuk hutan memenuhi ruang hidup. Bahkan warga Sukapura sudah ditetapkan Presiden Soekarno, tentu ada masalah jika pemerintah tidak menghormati SK Pak Soekarno," ungkap Andi.

Untuk itu, lanjutnya, melalui DPD RI  akan mengundang kementerian terkait menuntaskan masalah Sukapura ini.

"Sebelumnya saya minta bentuk Forum Masyarakat Bersatu di sini agar ada wadah perjuangan khusus bidang perlahanan," sebutnya.

Di bagian akhir, Ketua Forum Masyarakat Bersatu Lampung, Teuku Amanda yang hadir dalam pertemuan tersebut secara formal membentuk Forum Bersatu Masyarakat Sukapura Kecamatan Sumberjaya yang diketuai oleh Erik Dirgahayu.

"Forum Masyarakat Bersatu ini adalah organisasi perjuangan bidang perlahanan dan keagrariaan di Lampung," tutup Tengku Amanda. (rls)

Prof. Dr. H. M. Mukri, M. Ag. (foto: net)
 
BANDAR LAMPUNG -- Rektor Universitas Islam Negeri Radin Inten Lampung (UIN RIL) Prof. Dr. H. M. Mukri, M. Ag memberikan penjelasan terkait pernyataan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Andi Surya terkait dugaan pelecahan seksual yang terjadi UIN RIL.

Menurut H. Mukri, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya, ia menjelaskan, kehati-hatian adalah penilian jauh lebih baik daripada pembicaraan sembarangan.

“Bersikap cermat dan hati-hati untuk masalah yang belum pasti Insyaallah akan lebih baik,” jelas H. Mukri dalam balasan pesan WhatsAppnya, Selasa (16/01/2019).

Ia juga mengatakan, sebagai lembaga pendidikan, pihaknya tidak akan mengintervensi prosedur proses hukum yang sedang berjalan.

“Kita memimpin tidak akan intervensi, biar proses hukum yang akan membuktikan dan berjalan,” pungkasnya.

Atas pernyataan anggota DPD RI disejumlah media siber membuat IKA UIN RIL mengambil langkah hukum, akan melaporkan  Andi Surya ke pihak Kepolisian, sebaiknya Senator senior itu tidak tinggal diam, ia juga jika dikriminalisasi atas pernyataan maka akan melaporkan balik pihak UIN RIL ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.


Sebelumnya diberitakan terkait pernyataan seorang anggota Senator asal Lampung, Andi Surya atas dugaan pelecehan seksual yang menimpa seorang mahasiswi UIN RIL yang diduga dilakukan oleh oknum dosen kampus yang sama berinisial SH. (jn)

Andi Surya. (foto: net)

Bandar Lampung -- Terkait sikap IKA Universitas Islam Negeri (UIN) Radin Inten Lampung yang akan melaporkan Andi Surya, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ke Kepolisian dan tidak akan mendukung dia sebagai anggota DPD RI pada periode selanjutnya sebagai ekses pernyataan yang bersangkutan bahwa UIN Lampung 'sarang maksiat', dalam kaitan dengan pelecehan seksual yang diduga dilakukan dosen berinisial SH kepada salah seorang mahasiswi di Kampus UIN.

Andi Surya menjelaskan saat dimintai tanggapan  tentang pernyataan Een Riansah (Ketua Klasika) bahwa sudah tiga kali dalam tiga tahun terakhir terjadi pelecehan seksual di UIN.

"Jika benar info Een Riansah maka berarti UIN dijadikan sarang maksiat oleh oknum Dosen karena disebutkan olehnya terjadi 3 kali dalam 3 tahun terakhir yang artinya ada perbuatan asusila yang berulang kali. Karenanya coba di baca dan dipahami kalimat secara utuh jangan dipenggal atau dipotong," ucap Andi Surya.

Dirinya melanjutkan, sebagai Anggota DPD RI diminta tanggapan tentu harus  berpendapat soal dugaan tindak asusila di kampus berbasis agama yang nota bene milik negara dan berada dalam lingkup tugas konstitusi pengawasan saya sebagai anggota parlemen asal Lampung.

"Saya punya kewenangan dan hak konstitusional untuk mengkritisi ketidakadilan dan menyampaikan kepada khalayak dan aparat hukum, apalagi ini soal dugaan pelecehan seksual yg terjadi di daerah pemilihan saya. Kewenangan konstitusional ini dijamin oleh UUD45 dan UU MD3, jadi saya tidak sembarangan membuat pernyataan," ujar Andi Surya.

Ia juga menjelaskan, bahwa tindak pelecehan seksual ini diduga dilakukan oleh oknum dosen, bukan oknum IKA UIN atau oknum mahasiswa.

"Seyogyanya IKA UIN dan mahasiswa UIN ikut mendukung pernyataan saya agar proses hukum bisa berjalan terhadap terduga pelaku pelecehan seksual," papar Andi Surya.

Perlu dipahami, lanjut Andi, korbannya adalah mahasiswi yg merupakan bagian keluarga besar UIN artinya bagian baik dari mahasiswa aktif maupun IKA UIN di mana korban sedang berjuang menuntut keadilan terhadap pelecehan seksual yang dialami yang seharusnya wajib kita bantu.

"Karenanya untuk membuktikan semua kebenaran mari sama-sama kita kawal masalah ini, bukan justru mengkriminalisasi saya ke polisi dan mengaitkan dengan pemilihan DPD RI April 2019. Sebagai anggota parlemen tentu saya harus menjalankan fungsi pengawasan yang dijamin konstitusi," jelas Andi Surya.

Selanjutnya, dirinya menerangkan, bahwa anggota parlemen memiliki hak imunitas yang dilindungi UUD 45 dan UU MD3, anggota DPD RI tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPD ataupun di luar rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPD.

"Oleh karenanya, jika IKA UIN Lampung berniat mengkriminalisasi saya ke polisi  maka saya juga memiliki hak yang sama, yaitu dengan dugaan menghalang-halangi tugas, hak, kewenangan dan kehormatan konstitusional saya sebagai Anggota Parlemen maka saya akan lapor ke Bareskrim Polri," tegas Andi Surya.

"Bagi saya tidak masalah terpilih atau tidak sebagai Senator pada periode yang akan datang, yang jelas saya berdoa, berusaha dan bekerja sebaik-baiknya, apapun hasilnya itu urusan rakyat yang memilih dan saya percayakan pada ketentuan Allah SWT," tutup Andi Surya. (rls)


KAYUAGUNG -- Dalam rangka meningkatkan program sarana dan prasarana, insfarastruktur  di Kecamatan Pedamaran Timur  menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) selama 2 hari 10-11 Januari 2019 di  balai desa Sember Hidup Kecamatan Pedamaran Timur  Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kamis (10 /01 /2019).
   
Camat Pedamaran, Ari Mulawarman saat dikonfirmasi awak media, mengatakan, ia mengusulkan sejumlah program pembangunan seperti peningkatan ifrastruktur desa di kecamatan Pedamaran Timur.

Masih kata camat, "kita berkesimpulan dalam rapat Musrembang tersebut, usulan dalam  pembangunan jalan Sumber Hidup menuju Gading Raja, Pulau Ferongang dan Maribaya serta jalan poros desa," katanya.

Ia juga mengusulkan, mebeler dan bangunan sekolah, gedung olahraga, penambahan SDM guru di SLTPN 5 petir, pembuatan TPA dan kendaraan pengangkutan sampah, pembangunan pagar Kantor UPTD KB , dan pembuatan pasar. (irwan)

Finger Print di pintu akses ruangan Sekretaris BPKAD. (foto: jn)
LAMPUNG TENGAH -- Sebagai upaya antisipasi pencegahan kebocoran data dan kedatangan pegawai "siluman"  kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) telah mengambil langkah pengamanan cukup over protektif  (pengamanan yang berlebihan).

Tentu pihak BPKAD mempunyai alasan untuk melakukan pengamanan seisi kantornya, seperti disampaikan Sekretaris BPKAD, Jon Novri, ia mengatakan, pengamanan dilakukan untuk mencegah kebocoran dari dalam dan mencegah tamu pegawai siluman.

"Kami pasang pengamanan finger print untuk mencegah kebocoran data dari dalam (BPKAD) dan tamu tanpa terkecuali harus meninggalkan KTP, karena siapa tahu ada pegawai siluman dan langsung pergi begitu saja sehingga kartu indentitas tamu terbawa," ujar Jon Novri tanpa penjelasan detail jenis pegawai siluman yang ia maksud.

Sebenarnya, Jon Novri  sepertinya menyadari langkah pengamanan yang mereka lakukan merupakan hal yang sia-sia, karena ia sendiri mengatakan, bahwa data bisa diperoleh dari mana saja.

"Memang data keuangan merupakan data publik (umum), dan dapat diperoleh dari mana saja, tapi kami mencoba melakukan perbaikan dari dalam, apalagi saat ini BPKAD sudah melakukan pelayanan loket satu pintu," imbuhnya.

Hasil pantauan di kantor BPKAD,  tanpa terkecuali pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tamu umum yang akan berkunjung ke kantor tersebut harus melalui pintu utama menggunakan finger print yang juga di jaga anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), setelah masuk pintu utama tamu harus menulis buku tamu dan menggunakan kartu indentitas tamu serta harus meninggalkan kartu tanda penduduk (KTP).

Selanjutnya, tamu diarahkan keruangan atau objek yang akan ditemui dan nanti dulu, tamu tadi tentu tidak langsung bisa bertemu seseorang, karena harus melalui pintu yang menggunakan pengamanan finger print lagi.

Jumlah alat pengamanan pinger prin yang terpasang di tiap pintu akses dalam kantor tersebut sebanyak 9 finger print, luar biasa inovasi yang diciptakan pihak BPKAD Lamteng. (jn)

Zulfikar Iwan
LAMPUNG TENGAH --Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi seluruh Kepala Kampung (Kakam) di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) beberapa waktu lalu menuai pertanyaan.

Menurut sumber yang enggan namanya ditulis, mengatakan, Bimtek yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) melibatkan 300 lebih Kakam dan Lurah.

Menurut sumber tadi, bimtek seyogyanya sangat baik untuk pemahaman suatu persoalan bagi pesertanya, namun kegiatan tersebut justru menimbulkan persoalan dan pertanyaan, pasalnya kegiatan bimtek terindikasi sebagai ajang pungutan liar (pungli) bagi oknum di dinas PMK, karena disenyalir peserta bimtek dimintai uang sebesar Rp 5 juta, konon kegiatan itu dilaksanakan 4 kali dalam setahun, sehingga jika hal tersebut benar adanya, maka per Kakam dan Lurah harus mengeluarkan uang Rp 20 juta.

"Penyerahan uang melalui pihak ketiga sebagai pelaksana, ada juga yang melalui Kabid (kepala bidang) dan sejumlah pihak di dinas PMK," ujarnya.

Berkaitan hal ini, mantan kepala dinas PMK Zulfikar Irwan, saat diminta klarifikasi melalui pesan WhatsApp nya, tidak menjawab dan saat ditanya kembali nomor WhatsApp nya tidak aktif lagi.

Beberapa hari kemudian, Zulfikar Irwan yang saat ini menjadi Kadis Sosial tanpa sengaja bertemu di Kantor Pemda dan ia tidak memberikan penjelasan hanya mengarahkan untuk menemui salah satu Kabid PMK.

"Untuk lebih jelas silakan tanya Kabid, kan mau penjelasan, silahkan temui Sumarno,
Kabidnya," katanya sambil terburu-buru masuk kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) karena mau rapat, Kamis (10/01/2019). 

Sementara Sumarno, Kabid yang di maksud Zulfikar Irwan belum memberikan klarifikasi karena saat akan ditemui yang bersangkutan menurut staf Dinas PMK sedang berada di Jakarta, Selasa (15/01/2019). (jn)

Relawan dari akademisi UMITRA Indonesia bersama anak-anak korban tsunami. (foto: as)

Lampung Selatan -- Universitas MITRA Indonesia, santuni anak-anak usia sekolah korban tsunami di tiga pos bantuan kecamatan Kalianda dan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (11/1).

Santunan dalam wujud peralatan sekolah dan buku tulis. Selain itu, aneka makanan anak-anak. Bantuan dari Dr. H. Andi Surya selaku Ketua Yayasan Mitra Lampung yang menaungi Universitas MITRA Indonesia diserahkan langsung oleh Tim UMITRA Peduli.

"Trauma Healing menjadi fokus bantuan kami agar anak-anak kembali ceria dan optimis menghadapi hari-hari yang dirasa sulit namun tetap semangat menata masa depan," ujar Andi Surya.

Dr. Hj. Armalia Reny Madrie AS,  MM, Rektor UMITRA Indonesia mengatakan bantuan ini merupakan salah satu pengejawantahan  dari trapi trauma healing.

"Anak-anak merupakan bagian dari generasi masa yang akan datang, jangan sampai bencana dan musibah itu mengganggu konsentrasi belajar dan mengajar mereka," ujar Bunda Reny.

Mahasiswa UMITRA Indonesia melakukan aktraktif, berupa menyanyi bersama dengan anak-anak. Di desa Rajabasa, Way Muli Induk, dan Desa Kunjir.

Ketua Organisasi Penata Rias dan Salon Kecantikan "Siger Parisa" dan salah satu tokoh masyarakat, Nur Ubay Jubaidah, yang mendampingi tim UMITRA mengatakan, trauma healing salah satu unsur yang penting untuk pasca bencana, karena unsur psikologis merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk optimistis masa depan.

"Saya fikir trauma healing penting untuk sebuah optimistisme," imbuh Nur Ubay Jubaidah.

Dari pantauan, nampak para mahasiswa dan anak-anak korban Tsunami membaur dalam keceriaan. (rls)

Andi Surya. (foto: as)

BANDAR LAMPUNG -- Pernyataan Penanggungjawab Kelompok Studi Kader (Klasika) Een Riansah bahwa kasus pelecehan seksual di Kampus UIN bukan yang pertama, sebelumnya dia menyatakan pernah terjadi tiga kasus pelecehan seksual dalam tiga tahun terakhir (Lampost, 12/01/19) mengundang komentar dari Senator Lampung. Demikian dijelaskan Andi Surya.

"Ini fakta luar biasa jika benar pernyataan Penjab Klasika Een Riansah, Kampus UIN sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang berbasis agama justru menjadi sarang maksiat dan hasrat seksual oknum dosen. Meskipun saya percaya bahwa ini hanya segelintir kecil oknum dosen UIN," ujar Andi Surya.

Dilanjutkannya, kampus adalah palang pintu idealisme, norma, dan darma bakti kepada nusa bangsa agama.

"Apakah oknum dosen yang diduga melakukan pelecehan ini sudah kehilangan akal sehat dan keimanannya?," tanya senator asal Lampung itu.

"Kampus seharusnya menjadi tempat di mana anak-anak bangsa dididik menjadi insan-insan handal yang tangguh menghadapi masa depan melalui Tridarma Perguruan Tinggi, bukan menjadi objek hasrat seksual oknum dosen. Saya menjadi kehilangan kata-kata untuk menyampaikan gejala immoralitas yang terjadi Kampus UIN ini," sambungnya.

Dilanjutkannya, kenapa terjadi seperti ini, tahun lalu saya pernah mengkritisi perihal UIN yang dalam proses penerimaan mahasiswa baru cenderung mengabaikan nisbah dosen. Jumlah mahasiswa sekitar 28 ribu namun hanya dilayani sekita 400-an dosen, sisanya adalah dosen-dosen paruh waktu atau dosen luar biasa yang tidak memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional).

"Saya menduga ini ada hubungannya, karena mentarget rasio dosen berbanding jumlah mahasiswa puluhan ribu bukan pekerjaan mudah, sehingga diduga terekrut oknum dosen yang kurang memiliki kapabilitas dalam hal moral, iman dan taqwa," ungkapnya.

Untuk itu, ia menyarankan kepada pimpinan UIN, pertama, tidak melindungi oknum dosen yang diduga melakukan pelecehan seksual ini dan segera proses secara hukum maupun administratif. Kalau perlu sementara oknum dosen terduga ini dicutikan lebih dahulu, jika terbukti lakukan pemecatan sesuai UU dan peraturan.

Kedua, lakukan evaluasi dan pembinaan kepada dosen-dosen baik secara moralitas maupun iman dan taqwa karena ini lembaga kampus berbasis agama maka selayaknya para dosen di kampus yang berbasis agama dibentengi oleh tuntunan nilai-nilai agamis.

"Ketiga, jika ingin mengejar rasio dosen terhadap mahasiswa, lakukan proses rekrutmen dosen secara benar dan memenuhi standar etik pengajar, bukan hanya ilmu saja tetapi tekanan pada aspek perilaku dan etika sehingga diperoleh sumber daya dosen yang memiliki keseimbangan antara ilmu dan imtaq," pungkas Andi Surya. (rls)


Bandar Lampung -- Palang Merah Indonesia dan  Universitas MITRA Indonesia menggelar donor darah masal, Kamis (10/01).

Acara yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini diharapkan dapat membantu sedikit permasalahan PMI dalam menyediakan pasokan stok darah salah satunya korban tsunami Lampung Selatan.

Dalam acara donor darah, Universitas MITRA Indonesia mengambil lokasi di pelataran parkir UMITRA di Jl.ZA. Pagar Alam No.7 Gedung Meneng  Rajabasa Bandar Lampung sebagai spot donor darah kali ini.

Tidak kurang sedikitnya lebih 50 kantong darah terkumpul pada event yang merupakan kegiatan rutin dari salah satu Organisasi Kemahasiswaan yaitu BEM dan MAPALA Universitas MITRA Indonesia.

Presiden BEM UMITRA Indonesia, Adityo didampingi ketua Umum Mapala, Yohanes, mengatakan minimnya ketersediaan bank darah di UPT PMI tiap harinya menjadi latar belakang acara kali ini berlangsung.

"Ini sebenarnya kegiatan rutin kita dan  kami ingin menambah database pendonor sukarela yang kiranya sewaktu-waktu dapat dihubungi kala ada yang membutuhkan bantuan,” Katanya.

Sementara itu, terkait donor darah , Adityo  menegaskan pihaknya akan senantiasa bekerjasama dengan seluruh komunitas yang ada di Lampung untuk mendapatkan pendonor sukarela.

Kebetulan Hijabbers Lampung mau dan mereka merasa sejalan dengan misi mereka yang juga bergerak di bidang sosial.

Ketua Yayasan UMITRA, DR. H. Andi Surya, menyatakan, kegiatan donor darah yang rutin  dilaksanakan setiap tiga bulan sekali  bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran  para mahasiswa akan pentingnya berbagi dengan sesama, "bukan hanya donor saja yang selalu rutin di lakukan BEM dan Mapala UMITRA Indonesia setiap tahunnya  seperti  kegiatan sosial yang tujuannya  membantu sesama, seperti penanaman pohon, aksi bersih lingkungan dan kegiatan bakti sosial untuk bencana tsunami lampung selatan beberapa waktu yang lalu". Ujar Andi Surya

Terpisah Wakil Rektor III UMITRA Indonesia, Armen Patria, S.Kp, MM, M.Kes Mengungkapkan dirinya sangat mendukung segala aktivitas para mahasiswanya, apalagi yang tujuanya untuk kepentingan masyarakat luas.

“Saya berharap kegiatan semacam ini makin sering dilakukan oleh mahasiswa UMITRA Indonesia karena kegiatan ini bisa menanamkan jiwa sosial dan empati terhadap sesama,” katanya. (heri)

Alumnus UMITRA Lampung. (foto: as)

BANDAR LAMPUNG -- Seleksi ketat dalam penerimaan Aparat Sipil Negeri 2018 yang lalu membawa berkah bagi alumni Universitas Mitra Indonesia yang merupakan salah satu PTS Lampung bergengsi. Terdata 41 orang alumnus UMITRA Indonesia menembus seleksi ini sebagai PNS 2018.

"Alhamdulillah, laporan dari Pusat Karier UMITRA Indonesia terdata 41 lulusan dari berbagai fakultas di Universitas Mitra Indonesia dinyatakan lolos menjadi PNS dalam seleksi ASN akhir tahun kemaren. Ini merupakan prestasi". Ujar Andi Surya.

Dilanjutkannya, tentu saya menyambut baik atas lolosnya alumni UMITRA Indonesia ini sebagai aparat sipil negeri 2018, Ini menunjukkan proses belajar mengajar di UMITRA Indonesia terbukti berkualitas dan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan zaman dan dapat dipertanggungjawabkan. "Saya mengucapkan selamat kepada para alumnus, selamat juga utk rektor dan jajaran Universitas Mitra Indonesia yang telah berkerja keras mendidik mahasiswa". Sebut Andi Surya.

Arie Setya Putra, Kepala Pusat Karier dan Hubungan Internasional UMITRA Indonesia menyatakan, "Ini merupakan data update per tanggal 9 Januari, kemungkinan besar akan terus bertambah karena belum semua masuk dalam data kami. 41 alumnus yang lolos seleksi ASN ini terdiri dari 37 lulusan Fakultas Kesehatan, 3 dari Fakultas Komputer dan 1 orang dari Fakultas Bisnis". Urainya

Wakil Rektor III UMITRA Indonesia, Armen Patria, menyebutkan, "Kami akan terus memantau sampai sejauhmana serapan seleksi ASN 2018 ini yang berasal dari UMITRA, kami yakin masih banyak yang akan melapor kepada Pusat Pengembangan Karier UMITRA, sekaligus saya mengucapkan selamat utk mereka, semoga dapat menunjukkan prestasi dalam melayani pembangunan bangsa khususnya di Lampung," ujarnya. (rls)
Powered by Blogger.