Halloween party ideas 2015

Massa LMP Lamtim unjuk rasa di depan kantor Bupati Lamtim. (foto: riz)

LAMPUNG TIMUR -- Di anggap tidak menjunjung tinggi kejujuran, keikhlasan dan akuntabel dalam bekerja, massa yang berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Lampung Timur (Lamtim) dari Laskar Merah Putih (LMP) Cabang Lamtim, mendesak Bupati mengevaluasi kinerja Sekretaris Kabupaten (Sekkab) untuk segera diganti, Rabu (23/01/2019).

Dalam orasi yang disampaikan pendemo, Pendemo, Arif Setiawan, Sofyan Sembiring, Sekkab merupakan pangkat tertinggi dari seluruh aparatur sipil negara( ASN) di Kabupaten Lamtim, jika tidak mampu  bekerja dengan menjunjung tinggi kejujuran, keikhlasan dan akuntabel bagaimana bisa menularkan kebaikan bagi Kabupaten Lamtim itu sendiri.

Baca Juga: Besok Rabu Pemda Lamtim di Demo

Amir Faisol selaku Ketua Laskar Merah Putih Cabang Kabupaten Lamtim dalam aksi, meminta Sekkab Syahrudin Putra mampu menjelaskan perihal Penambahan modal setor tahun 2018 berdasarkan surat dari Bank Lampung nomor 300/SKDN-1/VII/2018 tentang Penyertaan Modal Saham Kabupaten Lampung Timur pada PT. Bank Lampung ke rekening Giro kas daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan rincian  modal sebesar Rp 4.380.780.000, dengan deviden (bagi hasil)  saham pada tahun buku 2017 sebesar 35% yaitu Rp 1.558.525.555,25.-.

Dan pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lamtim mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten lampung Timur Nomor 6 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Lampung dari Rp 4.380.780.000 untuk ditambah menjadi Rp 25.619.220.000.

Sehingga, lanjutnya, penyertaan modal pemerintah kepada Bank Lampung menjadi sebesar Rp 30.000.000.000,-.

"Kondisi ini kami nilai tidak sesuai dengan keadaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang selalu di umumkan mengalami defisit dan ini berdampak pada banyaknya program yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  tidak bisa dilaksanakan dengan alasan Surat Penyedia Dana (SPD) yang tidak kunjung diterbitkan," katanya.

Ditambahkan Amir Faisol, persoalan tersebut, berdampak pada penyusunan anggaran tahun 2019, beberapa OPD mengeluhkan harus mengurangi pagu anggaran mereka yang sudah disahkan melalui pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah melalui paripurna dengan badan legislatif lampung timur pada akhir tahun 2018 yang lalu," imbuhnya.

Munculnya perintah untuk mengefisiensikan anggaran pada awal tahun ini, menurut Amir, tentu diduga menjadi upaya mengangkangi aturan yang sudah dibuat dan disahkan DPRD Lamtim.

"Karena sifatnya APBD Lamtim merupakan produk hukum atau regulasi yang dihasilkan melalui sidang paripurna antara pemda dengan DPRD," tukasnya.

Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Lampung, diketahui terdapat pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada Sekkab Lamtim sebesar Rp 76.775.017.

"Sesuai hasil laporan tersebut, diketahui Sekda memperoleh insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun 2017, setelah dikurangi pajak sebesar Rp 76.775.017, yang di terima melalui empat kali pembayaran," ungkapnya.

Selain itu, kata Ketua LMP, Sekda juga menerima tambahan penghasilan PNS yang pembayarannya didasarkan pada perbup nomor 4 tahun 2017 tanggal 1 Februari 2017 tentang penambahan penghasilan kepada pengelola keuangan daerah Kabupaten Lamtim setelah di kurangi pajak sebesar Rp 25.000.000 per bulan atau Rp 306.000.000 per tahun.

Pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada sekda tersebut, Amir Faisol menuturkan, tidak tepat karena Sekkab telah menerima tambahan penghasilan setiap bulan.  Atas tumpang tindih pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dan tambahan penghasilan sebesar Rp.76.775.017.-

Masih dalam orasinya, Ketua LMP membeberkan, pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Lamtim membuat rincian laporan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (LO), diketahui  Pemkab Lamtim menyatakan adanya pendapatan deviden Bank Syariah - LO sebesar Rp740.061.738.96.

"Sedangkan diketahui bahwa Bank Syariah Lampung Timur yang beralamatkan di Way Jepara sudah tidak beroprasi lagi dan kantornya sudah lama tutup, dengan demikian kami menduga adanya pembohongan publik yang dilakukan Pemda Lampung Timur tahun 2017, karena pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak menyertakan laporan penerimaan pendapatan deviden Bank Syariah - LO," tukasnya.

Amir Faisol juga nengungkapkan, terjadi dugaan pemborosan keuangan daerah yang mengarah kepada indikasi korupsi pada kegiatan belanja alat tulis kantor sebesar Rp 25.242.200.000- tahun anggaran 2018 pada satuan kinerja sekretariat daerah Pemkab Lamtim, diketahui bahwa Sekkab sebagai pengguna anggaran pada sekretariat daerah itu sendiri.

Usai menyampaikan orasinya,  Ketua LMP beserta seluruh anggotanya dan massa pendemo secara tertib meninggalkan kantor bupati tanpa meminta audensi kepada pihak pemkab Lamtim. (apri)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.