Halloween party ideas 2015

Gedung SDN 3 Nambahrejo. (foto: ers)


LAMPUNG TENGAH -- Para wali murid atau orang tua siswa SD Negeri 3 Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah, mengeluh, pasarnya mereka dimintai uang oleh pihak sekolah sebesar Rp 100 ribu untuk keperluan rehab ruang kelas.

Ironisnya pungutan yang terjadi di menurut pengakuan kepala sekolah MSF,  untuk rehab ruang kelas dan ia mengatakan tidak mengetahui karena pungutan itu kewenangan pihak komite sekolah.

Janggalnya lagi, pengakuan para orang tua siswa, belum lama, SD Negeri 3 Nambahrejo mendapatkan bantuan dari pemerintah rehabilitasi dua lokal ruang kelas senilai Rp110 juta pada tahun 2018.

“Pihak sekolah meminta uang Rp100 ribu kepada tiap orang tua, katanya untuk uang membangun kelas, padahal sekolah belum lama  mendapatkan bantuan rehabilitasi ruang kelas sebanyak dua lokal sebesar Rp110 juta pada tahun 2018," ujar salah seorang orang tua siswa yang minta namanya tidak ditulis, Senin (21/01/2019).

Adanya pungutan itu, orang tua siswa merasa resah dan keberatan, mereka berharap pihak dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Inspektorat bisa memanggil dan memeriksa kepala sekolah dan pihak-pihak yang terlibat telah meresahkan orang tua siswa.

"Kami selaku para wali murid SDN 3 Nambahrejo ini resah dan sangat menyayangkan adanya pungutan sebesar Rp 100 ribu  per murid, kami juga minta pihak dinas pendidikan dan inspektorat kabupaten Lampung Tengah dapat menindaklanjuti masalah ini, jangan dibiarkan dan jangan terkesan tutup mata karena ini sama dengan pungli (pungutan liar)," ujar orang tua lain.

Sebelumnya, pada tahun 2017 yang lalu, siswa sekolah itu juga dimintai uang sebesar Rp 60 ribu per siswa dengan alasan untuk biaya membangun water closed (WC) sekolah.

Masih menurut pengakuan sejumlah orang tua siswa, sewaktu pihak sekolah ataupun komite sekolah meminta uang Rp 100 ribu per siswa, pihak sekolah tidak menempuh mekanisme sebenarnya, tanpa rapat komite, namun saat akan menagih, pihak sekolah mengeluarkan surat undangan ke para orang untuk rapat dan surat itu bukan kop dan ditandatangani pihak komite sekolah namun sebaiknya, surat menggunakan kop sekolah dan ditandatangani kepala sekolah.

"Sewaktu minta kami dirapatkan tapi setelah mau nagih, biar cepat selesai kami diundang untuk rapat, ini suratnya, kop sekolah dan ditandatangani kepala sekolah bukan kop komite sekolah," jelas sumber sambil memperlihatkan secarik surat.



Adanya dugaan pungli, orang tua maupun wali murid SDN 3 Nambahrejo kecewa, kekecewaan mereka memuncak dengan kebijakan sekolah dan pihak komite sekolah yang terkesan amat kaku yang mengharuskan orang tua siswa membayar sesegera mungkin tanpa mau tahu persoalan ekonomi keluarga orang tua siswanya, alasan pihak sekolah, jika menggunakan dana BOS (bantuan operasional sekolah) tidak mencukupi.
"Kami sangat kecewa dengan adanya pungutan sekolah itu, karena kami juga saat ini baru selesai musim tanam padi, kami sudah meminta tempo bahwa kami akan bayar setelah panen padi, akan tetapi pihak sekolah dan komite sekolah yaitu bapak Kosasih mengharuskan pembayarannya dengan segera wajib lunas. Kata pihak sekolah harus segera di bayar karena pelaksanaan pembangunan akan segera di laksanakan, karena kalau mau pakek dana bos tidak tercukupi,” sumber tadi.
Ketika dimintai klarifikasi, Kepala Sekolah, Musafak, mengaku tidak tahu menahu terkait pungutan di sekolah yang ia kepalai

“Maaf ya mas, saya tidak tahu menahu, adanya pungutan sekolah, itu adalah urusan komite sekolah,” kata Musafak singkat. (ers)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.