Halloween party ideas 2015

Sekkab Lamteng saat melantik Pejabat Eselon II, III dan IV. (foto: tw)

LAMPUNG TENGAH, JNNews -- Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bupati yang diwakilkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Adi Erlansyah melantik 4 orang pejabat Eselon II, Kamis sore (28/02/2019).

Masing-masing Kepala OPD yang ikut  dilantik adalah, Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Kheresna Rajasa sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada dinas yang sama, selanjunya Makmuri dilantik sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, jabatan lamanya Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Selanjutnya Adi Erlansyah melantik Edrin Indra Putra semula Plt. Kepala Dinas Perdagangan kini menduduki jabatan baru defitif Kepala Dinas yang sama dan Firdaus Roka'in dilantik menjadi Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Kampung, sebelumnya sebagai staf Pemkab Lamteng. 


Selain itu  ada Empat pejabat eselon III-a dan IV-a yang juga ikut dilantik, M. Mifai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, Redi Oktora Kasubbag Pengelolaan Barang dan Jasa, Rudi Rahayu Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Ambar Pratiwi Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Barang Jasa.


Dalam sambutan, Bupati mengatakan, pelantikan ini hasil lelang jabatan yang lakukan beberapa waktu lalu.

"Kita melakukan sudah sesuai prosedur dan ini merupakan jenjang karir para pegawai ASN," kata Loekman. (jn)


Andi Surya bersama masyarakat Lampung Utara. (foto: as)
LAMPUNG UTARA, JNNews -- Andi Surya, Anggota MPR/DPD RI, menyambangi warga Kabupaten Lampung Utara dan kembali membentuk Forum Masyarakat Bersatu yang mengadvokasi hak-hak agraria warga di dua Kecamatan yaitu; Blambangan Pagar dan Abung Semuli. Disepakati secara aklamasi ketua terpilih, Holdin Saleh, seorang tokoh masyarakat setempat. Forum ini dibentuk dalam rangka menegakkan kesadaran atas hak-hak agraria sebagai warga negara indonesia, sebut Andi Surya.

Andi Surya menjelaskan di tengah warga, Undang-Undang No. 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria memberi aturan bagi warga terhadap hak milik lahan yang menegaskan lahan negara terlantar yang di didiami rakyat dapat menjadi hak milik, "dengan demikian negara menjamin hak-hak agraria warga negara Indonesia", sebutnya.

Dihadiri oleh sekitar 350-an warga kedua kecamatan tersebut terutama yang berasal dari bantaran rel keretaapi, Andi Surya mendengarkan berbagai keluhan dan pendapat.

Ujang Hardi warga dari Desa Tanjung Iman, memaparkan, "Di kampung kami, petugas PT. KAI mematok lahan warga serampangan dengan ukuran yang berubah-ubah, mulanya 25 m dari rel, geser lagi 75, lalu geser lagi menjadi 90 m, kami jadi sport jantung sekaligus marah", ujarnya

Wadiman, dari Desa Suka Maju menyatakan, "Selain patok tanah digeser-geser, saya melawan dan mencabut plang PT. KAI. Saya ditegur tapi saya bersikeras, eeh akhirnya petugas PT. KAI menyatakan boleh dicabut tapi jangan bilang-bilang ke warga lainnya. Ini, apa maksudnya?", ujar tokoh masyarakat bantaran rel ini.

Menjawab kegalauan warga bantaran rel ini, Andi Surya menjelaskan tentang Undang-unadang Pokok Agraria dan UU Kareta Api dalam normanya memberi hak-hak secara jelas kepada warga negara indonesia, "Jangan khawatir, negara sudah mengatur melalui UU dan PP, batas milik rel KA hanya 6 meter kiri kanan rel, PT. KAI hanya beralas peta belanda berupa salinan groonkaart yang tidak memiliki kekuatan hukum, tidak ada aslinya dan tidak pernah didaftarkan atau dikonversi secara nasional sesuai UUPA 5/1960", Sebut Andi Surya.

Selanjutnya, Andi Surya menjelaskan, masalah patok lahan PT. KAI yang bergeser-geser itu sebaiknya disikapi dengan bijaksana, "Warga masyarakat bisa kembalikan patok-patok itu sesuai undang-undang dan PP Keretaapi yaitu pada posisi 6 meter kiri dan kanan rel. Namun jika suatu saat Pemerintah ingin membangun rel ganda, maka pemerintah wajib ganti untung kepada warga sesuai Peraturan Pemerintah No. 62/2018 tentang Pembangunan Nasional Berdampak Sosial". Jelas Andi Surya.

Di akhir dialog, Andi Surya menyerahkan dokumen UU dan Peraturan Pemerintah terkait agraria dan perkeretaapian kepada Ketua Forum Masyarakat Bersatu Blambangan Pagar dan Agung Semuli, Holdin Saleh, dan juga kepada Babinsa setempat serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. (*/rls)

Pengurus Pusat SMSI melakukan pertemuan. (foto: smsi)
JAKARTA, JNNews -- Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengapresiasi kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat tentang aturan keterlibatan media daring pada Pemilu 2019. Hal tersebut disampaikan Ikhwan, Departemen Hukum SMSI Pusat, di Sekretariat jalan Veteran II No.7C Gambir Jakarta Pusat dalam pertemuan Pengurus Pusat  bersama Departemen Hukum SMSI serta pemilik Media Siber dan Pengurus Daerah SMSI, Rabu (27/2).

Hadir dalam pertemuan tersebut,  Sekretaris Jenderal SMSI, Firdaus, Departemen Hukum Ikhwan, Departemen Pendidikan dan Literasi Media SMSI Pusat Abdul Munib yang juga Penjab Siwo PWI Pusat,  Kepala Sekretaris SMSI Pusat Julherman, Sekretaris SMSI Papua Barat Mercys Charles Loho, Gusti Rahmat, dan Advokat/lawyer serta Dzikru Mirfaqul Ulfi.

"Kita akan memperjuangkan hak para pelaku, dan pemilik media dalam jaringan (daring), atau siber/online," kata Ikhwan.

Menurut Ikhwan dengan tidak terfasilitasi media daring dalam iklan kampanye peserta pemilu 2019, membuat para pelaku dan pemilik media daring berang dan menuntut haknya agar terfasilitasi seperti media cetak dan elektronik seperti radio dan televisi.

"Turunan hukumnya juga sudah jelas maka tidak ada alasan bagi KPU untuk menafikan keberadaan media daring atau siber untuk mendapatkan haknya," tegasnya.

Seperti diketahui KPU melakukan rapat lanjutan terkait pembahasan jadwal kampanye, rapat umum dan sosialisasi fasilitas iklan kampanye di media massa pada Rabu 27 Februari 2019 di kantor KPU jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Atas saran dari berbagai pihak, KPU akhirnya mengakomodir iklan kampanye peserta pemilu 2019 di media daring atau siber/online.

Terkait keputusan KPU tersebut, Sekjend SMSI Pusat, Firdaus memberikan apresiasinya.

"Kami segenap pengurus SMSI Pusat dan anggota sebagai pelaku, dan pemilik usaha media siber mengapresisasi dan mengucapkan terima kasih atas kebijaksanaan Komisioner KPU RI," pungkas Firdaus. (*)

Riyanto. (foto: jn)
LAMPUNG TENGAH, JNNews -- Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020 masih menerapkan sistem zonasi, sama dengan tahun sebelum.

Dijelaskan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Riyanto mendampingi Kepala Dinas H. Kusen, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) sedang mempersiapkan draft tehnik PPDB yang akan ditandatangani Bupati untuk menjadi Peraturan Bupati (Perbup).

"Kami sedang mempersiapkan draft yang kita usulkan ke Bupati untuk ditandatangani, nanti akan menjadi Perbub yang mengatur secara teknis sistem PPDB," jelas Riyanto, Rabu (27/02/2019).

Menurut Riyanto, PPDB mereka menetapkan persentase penerimaan siswa dan batasan usia calon siswa baru.

Untuk PPBD SD 90 persen dari zonasi, dan 10 persen bagi keluarga ASN (Aparatur Sipil Negara) serta Pegawai Swasta bisa mendaftarkan anaknya, atau warga pindahan dengan menunjukkan kartu keluarga (KK) selama 6 bulan sejak pindah ditempat yang baru," ujar Kabid Dikdas.

Sementara untuk PPBD SMP dan SMPLB, mereka menentukan sebesar 90 persen zonasi, 5 persen jalur prestasi, sedangkan pendaftar di luar zonasi juga 5 persen yang diperuntukkan keluarga ASN, Pegawai Swasta dengan melampirkan KK sekurang-kurangnya 6 bulan sejak dikeluarkan instansi terkait.

"Kita juga mengatur PPDB SMP dan SMPLB, persentase yang kita tentukan 90 persen pendaftar yang masuk dalam zona, 5 persen keluarga ASN dan Pegawai Swasta serta 5 persen untuk anak didik yang mempunyai prestasi," papar Riyanto.

Untuk batasan usia, ia menuturkan, TK (a) usia 4-5 tahun, TK (b) berusia 5-6 tahun, SD 7 tahun dan usia 6 tahun bisa di terima asalkan usia anak calon didik SD per 1 Juli 2019 genap 6 tahun dan hanya untuk memenuhi kuota kelas yang mungkin masih kekurangan jumlah siswa didik.

Untuk SMP dan SMPLB, Riyanto menambahkan, usia yang bisa diterima maksimal 15 tahun per 1 Juli 2019.

"Kita juga membatasi usia calon siswa didik dari berbagai tingkatan, seperti TK (Taman Kanak-Kanak) katagori (a) antara 4-5 tahun dan (b) 5-6 tahun, sementara SD maksimal 7 tahun, bisa 6 tahun tapi hanya untuk memenuhi kuota kelas yang masih kekurangan jumlah siswa didik, untuk SMP dan SMPLB maksimal 15 tahun, usia disemua tingkatkan dihitung per 1 Juli 2019," urainya.

Jadwal PPDB TK, PAUD, SMP dan SMPLB, Riyanto menambahkan, akan dimulai tanggal 17 Juni sampai dengan 05 Juli 2019.

"Pendaftaran PPDB TK, PAUD, SMP dan SMPLB akan dimulai 17 Juni sampai 05 Juli 2019. Kita tunggu saja Perbup yang saat ini sedang dibuatkan draftnya, didalam Perbup itu nanti mengatur semua tentang PPDB. Untuk lebih jelasnya dalam PPDB, menunggu Peraturan Bupati yg sedang dalam proses," pungkasnya. (jn)

Andi Surya ditengah masyarakat Kecamatan Anak Tuha. (foto: as)
LAMPUNG TENGAH, JNNews -- Di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, Anggota MPR/DPD RI melakukan kunjungan kerja terkait persoalan agraria khususnya bantaran rel KA yang dikeluhkan oleh warga setempat sekaligus membentuk Forum Bersatu Masyarakat Anak Tuha yang memperjuangkan hak-hak agraria masyarakat.

Selanjutnya Andi Surya memberikan wawasan tentang hak-hak agraria dalam hal kepemilikan lahan di bantaran rel di hadapan lebih 350-an warga yang berdiam di pinggiran rel KA sepanjang Kecamatan Anak Tuha.

Dalam pengarahannya, Andi Surya menyebutkan bahwa UU Pokok Agraria menjamin hak-hak kepemilikan lahan warga masyarakat, "Lahan negara terlantar yang telah ditempati warga lebih dari 20 tahun secara normatif dapat disertifikasi melalui kantor BPN", ujar Andi Surya.

Salah satu warga bantaran rel, Ibu Musligah, dari Kampung Aji Pemanggilan menyatakan bahwa lahannya persis di sebelah rel KA.

"Bagaimana status dari lahan saya itu, apakah menjadi hak milik atau merupakan aset kereta api, sementara kami telah menempati puluhan tahun," ujarnya.

Menanggapi pertanyaan itu, Andi Surya, membeber berdasarkan norma undang-undang dan peraturan pemerintah terkait lahan bantara rel.

"Undang-Undang Kereta Api yang diperkuat Peraturan Pemerintah No. 56/2009 menyatakan secara jelas ruang milik kereta api paling sedikit 6 meter kiri dan kanan, jadi secara normatif di luar 6 m adalah milik warga yang menempati," ujar Andi Surya.

"Ada pun, selama ini PT. KAI mengklaim lahan bantaran rel KA hingga sejauh 100 meter dr rel KA itu adalah kekeliruan karena dasar klaim itu peta Grondkaart Belanda yang dibuat sebelum Indonesia Merdeka," urai Andi Surya.

Dirinya menjelaskan secara rinci kedudukan grondkaart, dalam diskusi dengan ahli-ahli hukum agraria di kantor DPD RI terungkap grondkaart bukan merupakan dokumen kepemilikan, grondkaart tidak pernah dikonversi sebagaimana amanat UU Pokok Agararia No. 5/1960, selain itu grondkaart tidak pernah ditemukan aslinya, artinya peta Belanda ini masih dipegang oleh Pemeritah Belanda hingga saat ini, "Dengan demikian lahan bantaran rel KA merupakan lahan negara terlantar yang secara faktual dikuasai, ditempati, dan dipelihara oleh warga masyarakat, oleh karenanya warga berhak mensertifikasi". Tutup Andi Surya.

Dalam pertemuan tersebut, dibentuk Forum Bersatu Masyarakat Kecamatan Anak Tuha yang tujuannya memperjuangkan hak-hak agraria warga masyarakat dipimpin oleh Muhammad Hasan, tokoh Purnawirawan TNI-AD di Anak Tuha. Anggota MPR/DPD RI ini selanjutnya menyerahkan fotocopy UUPA No. 5/1960, UUKA No. 23/2007, PPKA No. 56/2009, PP tentang ganti rugi proyek pembangunan nasional No. 62/2018 kepada Kepala Desa dan tokoh masyarakat untuk dapat dipelajari dan dipahami. (rls)

Ketua JAGAD dan pengurus lainnya menyerahkan dokumen hasil Rakornas kepada Ketua BPN Jenderal (Purn) Joko Santoso.
(foto: jagad)
SURAKARTA, JNNews -- Relawan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang tergabung dalam Jaringan Nasional Garda Depan (JAGAD) sepakat mendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. 

Kesepakatan sikap politik tertuang dalam hasil rapat koordinasi nasional (RAKORNAS) yang digelar di Hotel Lorin Kota Surakarta selama dua hari Jumat-Sabtu, (22-23/02/2019 dan dilanjutkan dengan deklarasi Nasional Gerakan Total For Prabowo Sandi yang diikuti perwakilan JAGAD dari 34 provinsi,  Sabtu (23/2/2019). 

Relawan JAGAD mendeklarasikan dukungan ke Paslon 02 Prabowo-Sandi. (foto: jagad)

Secara simbolis, hasil RAKORNAS diserahkan kepada Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso.

Mendapat dukungan dari JAGAD, Ketua BPN Djoko Santoso, mengapresiasi gerakan total yang di usung JAGAD, dia yakin gerakan total tersebut dapat mengalahkan "perang total" yang diusung Moeldoko dari tim Jokowi-Ma’ruf. 

"Gerakan total bisa mengimbangi dan mengalahkan Moeldoko yang mengusung total war, " ujar Djoko Santoso, Sabtu (23/2/2019).

Nantinya, pengurus JAGAD akan Gerilya turun gunung dengan gerakan total memenangkan pasangan nomor 02 Prabowo-Sandi.

“Gerakan total ini adalah jawaban, maka kami akan lakukan cara berbeda dan segala cara, gerilya JAGAD akan melakukan segala cara agar bisa memenangkan Prabowo-Sandiaga dalam kontestasi politik Pemilu 2019 ini. Gerakan Total yang terpenting pilih Prabowo-Sandiaga, menang dan untuk kesejahteraan rakyat,” ungkap Ketua Presidium Nasional JAGAD, Agus Yusuf, dalam rilis yang diterima Rabu (27/02/2019).

Agus Yusuf menegaskan, dukungan yang diberikan kepada Prabowo-Sandi tidak sepihak, tetapi berdasarkan hasil Rakornas JAGAD yang digelar sehari sebelumnya di Hotel Lorin. 

"Mari kita adu strategi total, kami menginginkan ada perubahan di Indonesia, sehingga setelah Rakornas dan Deklarasi ini, gerilya 5 juta relawan JAGAD akan kami komando bersama dan hanya satu kata, siap untuk memenangkan paslon 02, dengan tagline GERAKAN TOTAL FOR PRABOWO SANDI," Tegasnya.

Seperti diketahui, JAGAD berdiri sejak satu tahun lalu, awalnya menginginkan agar Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo bisa maju dalam Pilpres 2019. Namun, kata Agus Yusuf, karena pak Gatot Nurmantyo hingga batas pendaftaran tidak ada partai yang mengusung. 

"Relawan JAGAD tetap melakukan dukungan terhadap beliau sampai kapanpun dan pada pilpres 2019 ini kami dukung Capres Cawapres 02," kata Agus. (*/rls)

Gubernur Lampung pada acara Adeksi di Mataram, NTB. (foto: humasprovlam)

MATARAM, JNNews -- Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Muhammad Ridho Ficardo mengatakan pihaknya siap memberi masukan kajian akademik kepada Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) terkait rumusan regulatif kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Hal tersebut diungkapkan Ketua MIPI Ridho Ficardo, usai penandatanganan kesepakatan antara Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi), di Mataram/NTB, Selasa (26/2/2019).

"Kami dari MIPI dan Adeksi telah melakukan kesepakatan hari ini terkait pengembangan wawasan dan ilmu pengetetahuan otonomi daerah.
Insha Allah ini awal yang baik bagi kita semua dalam mengabdikan ilmu untuk masyarakat," ujar Ridho, yang juga Gubernur Lampung itu.

Menurut Ridho, dalam kesepakatan ini, MIPI siap menggerakkan tenaga ahlinya untuk memberikan masukan akademik bagi wawasan dan pengembangan pengetahuan di Adeksi.

Penandatanganan kesepakatan dengan surat bernomor: 01/PKS/Adeksi/DP/II/2019 dan 02/KS/MIPI/II/2019 dilakukan langsung oleh Ketua MIPI dan Ketua Adeksi Ir. H. Armudji dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Adeksi), sejumlah pejabat Departemen Dalam Negeri (Depdagri), seperti Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono dan sejumlah pejabat lainnya.

Ketua Panitia Rakernas H. Didi Sumardi, kepada media lokal setempat mengatakan acara itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRD kota sebagai peserta Rakernas Adeksi, dan kepada pejabat pusat dan para nara sumber.

Rakernas ke-IV Adeksi ini akan berlangsung tanggal 25 – 28 Februari 2019. Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD kota se-Indonesia. Tema yang diangkat dalam Rakernas Adeksi kali ini adalah

‘’Memperkuat Otonomi, Memperkokoh NKRI untuk Keadilan dan Kesejahteraan Bangsa yang Merupakan Refleksi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah’’. (ella/rls)

Para tamu undangan larut dalam pesta Bona Taon Raja Panjaitan Kota Batam. (foto: Hany)
BATAM, JNNews-- Memperingati hari jadi Raja Panjaitan, marga Panjaitan se Kota Batam menggelar acara pesta  Bona Taon Raja Panjaitan di Hotel Foodcourt Pacifik palace Kota Batam, Minggu (24/02/2019).

Pergelaran itu untuk memperingati ultah besar ke 18, 19 dan 23 serta untuk memperkuat silatuhrahmi Boru Bere dan Ibebere Raja Panjaitan se Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Acara berlangsung meriah, undangan yang hadir termasuk didalamnya Walikota Batam Rudi, larut dalam kemeriahan acara, mereka sangat kompak mengikuti tarian kesenian Batak.

Walikota bersama para pejabat batam dan artis ibu kota asal Batak boru Panjaitan hadir  pesta tahunan Bona Taon Raja Panjaitan tersebut.

Rudi dihadapan tamu undangan berharap, agar Boru-Bere dan IBaBere bisa menjadi Bangsa yang damai dan sejahtera.

Kepedulian dan kehadiran Walikota membuat bangga para boru-bere dan Ibabere. (hany)

Gubernur menyumbangkan lagu dalam pagelaran pusik kemanusian peduli korban tsunami. (foto: humasprovlam)

Bandar Lampung, JNNews -- Seluruh energi telah dicurahkan dan segala daya upaya telah dilakukan, jalan kebaikan yang dilakukan Gubernur menuai simpati yang luas, untuk membantu korban musibah tsunami Selat Sunda.

Simpati masyarakat terlihat dari rasa empati Gubernur Ridho terhadap rakyatnya yang menjadi korban tsunami. Pasalnya, kendati hampir dua bulan berlalu, ratusan nelayan masih belum bisa melaut karena perahu mereka yang rusak.

Gubernur Ridho pun melakukan direct collecting" dana atau mengumpulkan dana secara langsung dengan menyumbangkan lagu dalam Pagelaran Musik Kemanusian Peduli Korban Tsunami, di Elephant Park, Enggal, Bandar Lampung, Sabtu (23/2/2019) malam dan lagunya itu meraup dana Rp58 juta.

Apa yang dilakukan Gubernur melengkapi upaya lain yang dilakukan sebelumnya. Seperti Konser kemanusiaan untuk korban tsunami yang dilakukan Jum'at (11/1/19). Dalam Konser sebelumnya ini berhasil dikumpulkan dana sekitar Rp 443.379.000 untuk para korban tsunami.

Kita harus terus memberikan dukungan kepada saudara kita yang terkena dampak bencana tsunami Selat Sunda. Bagaimana kita memampukan mereka untuk menjadi kembali hidup normal dan menjadi bagian masyarakat sebagaimana umumnya," ujar Gubernur dalam penampilannya bersama Andika Mahesa dan Kiki The Potters berhasil menarik perhatian ribuan pengunjung di Elephant Park.

Saya baru tiba dari Jakarta jam 5 sore tadi, lalu mandi dan sholat, dan bersiap untuk datang pada acara ini, dan besok saya harus kembali ke Jakarta lagi. Hal ini sebagai wujud support saya terhadap acara ini dalam meringankan beban para korban tsunami selat sunda," ujarnya.

Gubernur Ridho menjelaskan berdasarkan laporan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung terdapat 700 perahu dibawah 3GT yang hancur, dan itu merupakan sumber mata lencaharian mereka. "Untuk itu, kita harus membantu mata pencaharian mereka agar dapat hidup mandiri kembali," jelas Gubernur Ridho.

Adapun sejumlah artis yang turut memeriahkan pagelaran tersebut seperti Andika Mahesa, Kiki The Potters, Rizy Amasta, Fatur Feat Norman, Andika DP, Novrie Solo Gambus, Talullah Band, Sekolah Alam Lampung, B Band, Humanity band dan KMJL. Pagelaran ini ditutup dengan launching buku kemanusiaan “Suara Rindu” oleh Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo.

Sejumlah donatur yang turut menyumbang dalam acara pagelaran musik di Elephant Park Sabtu malam antara lain Kepala Bappeda Provinsi Lampung (Rp5 juta), Kadis Kesehatan Provinsi Lampung (Rp20 juta), Kadis Perpustakaan dan Arsip Provinsi Lampung Ferynia (Rp5 juta), Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Lampung Tias Nuziar (Rp15 juta), Kadis Pariwisata Provinsi Lampung Budiharto (Rp2,5 juta), Kadis Nakertrans Provinsi Lampung Lukmansyah (Rp5 juta), Kadis Kominfo Provinsi Lampung Chrisna Putra (Rp2,5 juta), dan Gus Nainggolan (Rp3 juta).Total hasil donasi yang didapat pada Pagelaran musik kemanusiaan ini korban mencapai Rp60 juta.

Selain lagu Iwan Fals, Gubernur juga menyanyikan lagu Broery Marantika "Biarlah Bulan Bicara." Lagu yang dibawakan Gubernur Ridho merupakan wujud empati terhadap ratusan nelayan yang kehilangan perahu akibat hantaman gelombang tsunami selat sunda 22 Desember 2018 yang lalu. Upaya pempulan dana secara langsung ini (dirrect collecting) membuat simpati masyarakat terus mengalir. (ella/rls)


BANDAR Lampung, JNNews, Pemprov Lampung dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Lampung mengundang seluruh masyarakat Lampung menyaksikan Pagelaran Musik Kemanusiaan Peduli Korban Tsunami Selat Sunda yang.dimulai pukul 18.30 WIB, Sabtu (23/2/2019) bertempat di Elephant Park Enggal Bandarlampung.

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo akan melelang sebuah lagu untuk Perahu Wakaf Korban Tsunami Selat Sunda.
Gubernur akan tampil bersama Andika Mahesa, Kiki The Potters dan sejumlah artis kenamaan lainnya seperti Rizy Amasta, Fatur Feat Norman, Andika DP, Novrie Solo Gambus, Talullah Band, Sekolah Alam Lampung, B Band, Humanity band dan KMJL. Acara sendiri akan dipandu oleh Rafika Trisha, WD Muchsin dan Risma Borthon.

Ketua Penyelenggara Fajar Yusuf Dirgantara mengatakan pihaknya mengundang secara terbuka masyarakat Lampung khususnya Bandar lampung untuk hadir membersamai perhelatan ini. Masyarakat juga diharapkan dapat berbagi kepedulian terhadap nelayan Selat Sunda.

Saat ini masyarakat terdampak tsunami masih bertahan ditenda pengungsian dan rumah warga, Nelayan juga belum mendapatkan penghasilan untuk bertahan hidup akibat belum ada perahu yang bisa digunakan melaut.

Pak Gubernur akan memberikan apresiasi langsung kepada donatur yang sudah menyalurkan donasi kemanusiaan melalui ACT Lampung, rencananya Gubernur akan melelang sebuah lagu, siapkan infaq terbaik kita” ucapnya.

Nanti malam, Pagelaran juga akan dimeriahkan oleh bazar UKM baik kuliner, fashion maupun produk halal lainya.
Pengunjung juga bisa membeli buku kemanusiaan “Suara Rindu” yang ditulis 15 pelajar asal Lampung.

Alhamdulillah dukungan dari berbagai pihak terus mengalir. Semoga ini makin menggerakan kepedulian masyarakat Lampung untuk peduli dan berbagi,” jelasnya.

Kepala Cabang ACT Lampung, Dian Eka Darma Wahyuni mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk berwakaf tunai dan peduli terhadap permasalahan sosial kemanusiaan didalam dan luar negeri termasuk Palestina.
Saat ini ACT Lampung juga menggalang kepedulian terhadap masyarakat Palestina yang sedang mengalami musim dingin. Segala kebutuhan masyarakat Gaza mulai dikumpulkan seperti beras, minyak angin, pakaian baru, selimut baru, rempah-rempah dan lainya.

Paralel dengan bantuan perahu wakaf ke Lampung Selatan, ACT juga beriktiar meringankan beban penderitaan masyarakat Bumi Syam, semoga upaya ini mendapatkan dukungan dari masyarakat Lampung," pungkasnya. (ella/rls)


JAKARTA, JNNews -- Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh 15  Camat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (21/02/2019).

Laporan tersebut berupa video yang berisikan pernyataan dukungan para camat tersebut bersama mantan gubernur Sulsel periode 2008-2018 kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai tindak lanjut dari laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dimaksud, Komisi ASN, seperti dikutip di situs resmi Komisi ASN, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulsel dan Bawaslu Kota Makassar.

Disampaikan di laman Komisi ASN, sesuai Nota Kesepahaman antara 5 Instansi yaitu KemenPANRB, Mendagri, Komisi ASN, Bawaslu RI, dan BKN, disepakati bahwa setiap instansi berperan sesuai kewenangannya masing-masing.

Menurut Komisi ASN, mengingat saat ini merupakan masa penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka Bawaslu terlebih dahulu melakukan investigasi/penyelidikan terhadap dugaan  pelanggaran netralitas  ASN tersebut.

Apabila  hasil kajian Bawaslu menyimpulkan adanya pelanggaran netralitas ASN, maka Bawaslu setempat meneruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan kepada Komisi ASN untuk ditindaklanjuti sesuai ranah kewenangan masing-masing.

Jika para Camat tersebut terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN, menurut Komisi ASN, maka mereka terancam sanksi disiplin sedang atau berat dengan jenis sanksi sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil yaitu : Ayat (3) menyebutkan bahwa Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Sedangkan dalam Ayat (4) menyebutkan bahwa Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: a. Penurunan Pangkat Setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. Pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan setingkat lebih rendah; c. Pembebasan dari jabatan; d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. (*)

Petugas jaga Lapas Kelas II Balerang, Batam sedang tes urine. (foto: Hanny)
BATAM, JNNews -- Guna mencegah penggunaan handphone serta untuk
menciptakan lingkungan kerja bebas dari peredaran narkoba di
di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II A Barelang, Batam, pihak Lapas melalukan tes urine seluruh petugas jaga (sipir).

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan HAM Provinsi Kepri, Zaeroji, menjelaskan, kegiatan yang mereka lakukan untuk memberantasadanya peredaran narkoba terutama harus dari lingkungan Lapas terlebih dahulu baru ke warga Binaan.

“Tentunya dari pintu masuk pertama harus betul-betul dijaga dengan ketat, dijaga terus tidak boleh ada masuk handphone kedalam lingkungan Lapas, saya merasa bangga bahwa Kalapas berkomitmen guna memberantas adanya peredaran narkoba sesuai keinginan pimpinan," ujar Zaeroji kepada wartawan. (Hanny)

Dandim 1415 bersama Kapolres Selayar sedang mengangkut sampah.
(foto: fb-pendimselayar)
SELAYAR, JNNews -- Kodim 1415 Kepulauan Selayar bersama Polres Kepulauan Selayar dan masyarakat Bonea, Sulawesi Selatan (Sulsel) bahumembahu membersihkan sampah di jalan Metro Kelurahan Benteng Kabupaten Kepulangan Selayar, Jum'at (22/02/2019).

Prajurit gabungan TNI-POLRI bersama masyarakat bergotong-royong membersihkan sampah. (foto: fb-pendimselayar)

Jum'at bersih itu merupakan kepedulian prajurit TNI-POLRI terhadap kebersihan lingkungan dan kegiatan kerja bakti tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Sampah Nasional (HSN) tahun 2019 dan juga menjadi ajang silaturahmi serta sebagai solidaritas TNI-POLRI dan masyarakat Bonea.

Ikut dalam kepedulian itu, Dandim Letkol Arm Yuwono, Kapolres AKBP Taovik Ibnu Subarkah serta ratusan peserta gabungan personil Kodim dan Polres serta masyarakat setempat. (*/jn)

Donny Irawan. (foto: net)
Bandar Lampung, JNNews -- Terkait dihapusnya ketentuan penayangan iklan kampanye Pemilu 2019 untuk media siber dalam keputusan KPU terbaru, juga disoal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lampung.

Ketua SMSI Lampung, Donny Irawan, menilai KPU RI tidak bijaksana. Sebagai penyelenggara pesta demokrasi, KPU sudah diamanatkan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017.

"Bahwa dalam kampaye dapat melibatkan media dalam jaringan. Sementara media dalam jaringan ditinggal. KPU selayaknya menghindari gesekan yang tidak sehat saat ada pesta demokrasi seperti pilpres dan pileg, yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini" ujarnya, Jumat, (22/02/2019).

Menurut Donny, KPU berkewajiban sekecil mungkin untuk menghindari persoalan atau gesekan akibat kebijakan yang tidak berimbang, dengan meninggalkan media dalam jaringan.

"Pemeritah selalu ribut dengan hoax. Tapi dalam mengambil kebijakan sendiri tidak bijaksana, yang ini bisa menimbulkan kegaduhan," tegasnya.

Perlu diketahui, jumlah media dalam jaringan atau media siber/online di seluruh Indonesia berkisar 4.000.

"Ini sungguh berbahaya bila KPU tidak segera memperbaiki keputusan, untuk melibatkan media dalam jaringan pada masa kampaye Pemilu 2019 ini," ujar Donny.

"Kami atas nama SMSI Lampung meminta KPU Lampung dan KPU Pusat untuk melibatkan media dalam jaringan dalam berkampaye pada Pilpres dan Pileg 2019 ini," tandasnya.

Diketahui, dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) telah diatur bahwa iklan kampanye pada Pemilu 2019 dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media dalam jaringan (daring) yang pelaksanaan fasilitasi iklan tersebut ditetapkan dalam keputusan KPU.

PKPU itu kemudian ditindaklanjuti dalam Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

"Dalam Keputusan KPU Tahun 2018 itu masih menetapkan bahwa iklan kampanye melalui media cetak, elektronik dan media dalam jaringan," ujar Ketua Departemen Hukum Pengurus SMSI Pusat, Cecep Syaepudin.

Namun dalam Keputusan KPU yang paling baru, yakni Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilu 2019, pelaksanaan fasilitasi penayangan iklan kampanye melalui media dalam jaringan dihapus.

“Yang ada hanya melalui media cetak, media elektronik TV dan media elektronik Radio. Ada apa ini, mengapa fasilitasi iklan kampanye melalui media dalam jaringan menjadi tidak ada,” tukas Cecep.

Sebab itu, atas restu dari pimpinan SMSI, Cecep mensomasi KPU, mempersoalkan keputusan KPU yang tidak sejalan dengan Peraturan dan Keputusan yang ada.

“Bila jawabannya tidak memuaskan, rencananya KPU akan kami gugat secara hukum,” tegasnya. (*)

Prajurit TNI Kodim 0735 sedang kerja bakti dalam rangka memperingati HPSN.
(foto: pendim 0735/ska)
SURAKARTA, JNNews -- Untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2019 ,Kodim 0735/Surakarta melakukan kerja bakti bersama masyarakat di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jati Rejo Putri Cempoko Mojosongo Jebres Surakarta, Jum'at (22/2/2019).

Sebanyak kurang lebih 50 orang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, diawali dengan pelaksanaan apel gabungan dengan masyarakat di pimpin Pasi Pers Kodim 0735/Surakarta Lettu Kav Suhartono.

Di dalam apel di sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan TNI bersama masyarakat untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati setiap tanggal 21 Februari. Tema yang diusung pada Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun ini yaitu, Kelola Sampah Untuk Hidup Bersih, Sehat Dan Bernilai.

"Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi kepada Warga Surakarta agar sejak dini membiasakan budaya bersih dan membuang sampah pada tempatnya," ungkap Pasi Pers Kodim 0735/Ska.

Dalam kegiatan kali ini kami mengajak Masyarakat  ikut berpartisipasi. Ini merupakan momentum untuk membangun kesadaran kolektif agar target Indonesia bebas sampah dapat terwujud di tahun 2020.

"Kegiatan ini di lakukan sebagai bagian dari solusi untuk mengurangi sampah, setidak tidaknya merupakan aksi kecil dan nyata yang bisa di lakukan mulai dari diri sendiri," imbuhnya.

Selain itu, "ini juga merupakan kegiatan TNI khususnya Personil dari Kodim 0735/Surakarta agar bisa dekat dengan masyarakat dan menjadikan TNI yang humanis dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Sehingga tidak ada jarak antara TNI dan masyarakat," pungkas Pasi Pers.

Sementara itu Lurah Mojosongo Winarto,  mengucapkan terima kasih atas kerja sama TNI dengan warga karena telah ikut berpatisipasi membersihkan lingkungan di wilayah Mojosongo.

"Kami senang sekali adanya kepedulian dari TNI dalam rangka kebersihan di wilayah kami ini. Sudah sepatutnya masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti seperti ini, dengan tujuan bersama sama peduli dan menjaga kebersihan agar lingkungan bersih," ungkapnya. (*/agus)

Ketua Bawaslu Lamteng Harmono (tengah) bersama saat menyampaikan siaran persnya.
 
LAMPUNG TENGAH, JNNews -- Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto mangkir dari panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), panggilan itu terkait video Loekman mengkampanyekan salah satu calon presiden (Capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, Bawaslu Lamteng telah melayangkan surat pemanggilan pada Rabu (21/2) kemarin, namun yang bersangkutan mangkir dengan alasan sedang ada kegiatan di Bandar Lampung.
Pemanggilan ini untuk klarifikasi terkait sikap Bupati mengampanyekan dan capres dan ajakannya untuk memilih Jokowi disela kegiatanya Kecamatan Seputih Surabaya dan video tersebut sudah beredar luas didunia maya, bisa ditonton di channel YouTube berjudul "Bawaslu Selidiki Video Bupati Lampung Ajak Warga Pilih Presiden Petahana, logo dalam video tersebut milik yang di salah satu televisi swasta nasional.


Menurut Ketua Bawaslu, Harmono mereka sudah melayangkan surat pemanggilan, tapi lanjut Harmono, Bupati tidak bisa datang memenuhi panggilan karena ada kegiatan di Bandar Lampung.
“Kemarin (Rabu) kita sudah kirim surat pemanggilan, tetapi beliau (Loekman) tidak hadir. Keterangan dari ajudan ada kegiatan di Bandarlampung,” terang Ketua Bawaslu, Kamis (21/02/2019).
Ketidakhadiran Loekman pada pemanggilan pertama, Bawaslu akan melakukan pemanggilan kedua yang rencananya dijadwalkan Senin, 25 Februari 2019.
”Senin depan kita panggil ulang,” ujarnya.
Beredarnya video tersebut, Bawaslu Lamteng menyatakan akan mempelajarinya terlebih dahulu.
"Kami akan pelajari dahulu, masih ada waktu tujuh hari untuk mempajari masalah ini,” kata  Harmono dihadapan wartawan.
Untuk penanganan persoalan tersebut, Harmono menjelaskan, pihaknya akan melibatkan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).
Sanski yang akan diberikan, Harmono mengatakan, masuk keranah pidana namun tidak mudah karena mereka akan berkoordinasi dengan tim Gakumdu.
"Tapikan tidak semudah itu, masalah pidana, kami akan berkoordinasi bersama Gakumdu,” pungkasnya. (jn)

Kapten CBA Kurdi rakor bersama Kelurahan. (foto: pendim 0735/ska)
SURAKARTA,  JNNews -- Komandan Rayon Militer (Danramil) 05 Kodim 0735 Surakarta Kapten Cba Kurdi beserta Babinsa Serda Ahmad Suhartono menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Kelurahan Pasar Kliwon untuk membahas persiapan lomba Kelurahan se Kota Surakarta, rakor berlangsung di Pendopo kelurahan setempat, Selasa (20/02/2019).

Hadirnya Danramil dalam rakor untuk memberikan pengarahan kepada tim lomba Kelurahan Pasar Kliwon.

Rapat dipandu Lurah
Supadno dan diikuti perwakilan warga dan tim lomba kelurahan yang sudah di tunjuk.

Selanjutnya pengarahan dari tim lomba dari kecamatan yang disampaikan Sekertaris Kecamatan Roni dan dilakukan penunjukan panitia lomba. (*/agus)

Serda Marno pada kegiatan non fisik KBD. (foto: pendim 0735/ska)
SURAKARTA, JNNews -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kodim 0735 Surakarta Serda Marno dan Koptu Maryono hadiri kegiatan non fisik KBD tahap I di Pendapi Alit Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Rabu (20/02/2019).

Kehadiran mereka merupakan peran aktif yang dilakukan Babinsa Kelurahan Semanggi dalam kegiatan sasaran Non Fisik rangkaian Karya Bhakti Daerah Tahap I Tahun 2019 yaitu berupa penyuluhan tentang pencegahan penyalahgunaan Narkoba dengan narasumber dari
BNN Kota Surakarta, Briyan Primanda Prabowo

Selain kegiatan fisik pembuatan talut dengan volume 200 meter x 1 meter x 0,8 meter, juga ada kegiatan non fisik berupa sosialisasi dan penyuluhan.

Penyuluhan itu bertujuan untuk mencegah generasi muda khususnya dan masyarakat pada umummya tidak terjerumus dengan mengkonsumsi barang haram Narkoba.

Dalam penyuluhan tersebut, narasumber juga menampilkan contoh berbagai macam barang yang tergolong Narkoba dan bentuk peredarannya serta bahayanya apabila mengkonsumsi Narkoba.

Selanjutnya penyuluhan dilanjukan tentang penyakit HIV/AIDS dengan pemateri dari Komisi Peduli AIDS (KPA) Kota Surakarta, Triwahyudi, ia memaparkan tentang penyebaran penyakit HIV/AIDS disebabkan adanya pergaulan bebas dan perilaku seksual yang menyimpang.

Triwahyudi juga menyampaikan beberapa penyebab menularnya penyakit HIV/AIDS.

"Dampak dari bahayanya penyakit HIV/AIDS adalah sangat besar dan berbahaya bagi kesehatan karena belum ditemukan obatnya," paparnya.


Acara dihadiri Dwi Atmono dari Dinas PP, PA dan PM Kota Surakarta, Briyan Primanda Prabowo dari BNN Kota Surakarta, Triwahyudi dari KPA, Suwarto dari Dinas PP,PA dan PM kota, Muslimah Kasi LH Kelurahan Semanggi dan Tokoh Masyarakat, Agama, Pemuda Kelurahan Semanggi, Hadir Kurang lebih 35 orang.



 (*/agus)

Sertu Aswan Ahiri di Masjid Baitul Ar-Rohman. (foto: pendim 0735/Ska)
SUKARTA, JNNews -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) 04 Mojosongso Kodim 0735 Surakarta Sertu Aswan Ahiri hadiri pelantikan dan pengukuhan Taqmir Masjid Baitul Ar-Rohman Jayawijaya, Mojosongso, Jebles, Surakarta, Rabu (20/02/2019).

Disampaikan Babinsa,
Pengukuhan itu sebagaiai regenerasi dan kebutuhan organisasi dalam pengurusan masjid dari masa ke masa sehingga ada peningkatan serta perkembangan dalam sebuah organisasi.

Pelatikan sekaligus pengukuhan tersebut diisi tausiah yang disampaikan ustadz Mustaqim dari Kantor Kementrian Agama Surakarta.

Dalam tauziahnya, ustadz Mustaqim mengatakan, agar takmir masjid dan remaja masjid (Remas) lebih memakmurkan masjid dan amanah dalam kepengurusan selama 5 Tahun kedepan.

"Kepada ketua takmir masjid Baitul Arohmah yang baru Joko Triyanto, agar semakin mempertebal keimanan dan ketaqwaan, serta diimplementasikan ke jama'ah masjid dan masyarakat di lingkungan masjid," ungkap Ustadz Mustaqim.

Ia juga berpesan, untuk takmir yang sudah selesai melaksanakan tugasnya, diharapkan bisa memberikan masukan yang baik kepada takmir yang baru, sehingga perkembangan ibadah dan dakwah bisa di lanjutkan dan lebih ditingkatkan. (*/agus)

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. (foto: humasprovlam)
Bandar Lampung, JNNews -- Berempati pada ratusan nelayan yang kehilangan perahu karena dihantam gelombang tsunami Selat Sunda 22 Desember 2018 lalu, Gubernur Ridho dijadwalkan menyumbangkan suara dalam Pagelaran Musik Kemanusiaan Peduli Korban Tsunami yang digelar pada Sabtu malam (23/2/2019) di Elephant Park Enggal Bandar Lampung.

Aksi tarik suara Ridho akan terdengar bersama sederet artis kenamaan seperti Andika Mahesa, Kiki The Potters, Rizy Amasta, Fatur Feat Norman, Andika DP, Novrie Solo Gambus, Talullah Band, Sekolah Alam Lampung, B Band, Humanity band dan KMJL. Acara akan dipandu oleh Rafika Trisha, WD Muchsin dan Risma Borthon.
Acara ini diadakan Pemprov Lampung bekerjasama dengan Global Wakaf - Aksi Cepat Tanggap (ACT) Lampung.

Menurut Ketua Penyelenggara Fajar Yusuf Dirgantara, pagelaran musik ini bertujuan memberikan apresiasi kepada element masyarakat yang peduli terhadap kejadian tsunami di Lampung Selatan. "Kepedulian itu terus mengalir hingga memasuki dua bulan pasca tsunami. Namun berdasarkan hasil pendataan, masih ada ratusan nelayan yang belum bisa melaut akibat rusaknya perahu dihantam tsunami," ujar Fajar Yusuf.

Saat ini, di samping masih ada korban yang bertahan ditenda pengungsian ataupun menumpang dirumah warga, para nelayan itu belum mendapatkan penghasilan untuk bertahan hidup. “Pak Gubernur akan memberikan apresiasi langsung kepada donatur yang sudah menyalurkan donasi kemanusiaan melalui Aksi Cepat Tanggap (ACT) Lampung, rencananya Gubernur juga akan melelang sebuah lagu,” ucap Fajar.

Menurut pria yang akrab dipanggil Genta ini, pagelaran juga akan dimeriahkan oleh bazar UKM kuliner, fashion maupun produk halal lainya. Pengunjung juga bisa membeli buku kemanusiaan “Suara Rindu” yang ditulis 15 pelajar asal Lampung.

Alhamdulillah dukungan dari berbagai pihak terus mengalir. Semoga ini makin menggerakan kepedulian masyarakat Lampung untuk peduli dan berbagi,” jelasnya.

Senada dengan itu, Kepala Cabang ACT Lampung Dian Eka Darma Wahyuni mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk berwakaf tunai.
Hasil pengumpulan wakaf tunai akan digunakan untuk membangun perahu wakaf. Nantinya Perahu akan diserahkan kepada penerima manfaat di Desa Way Muli, Kunjir dan sekitarnya. “Hingga saat ini kami beriktiar membangkitkan kembali ekonomi masyarakat terdampak tsunami melalui program recovery. Harapanya warga terdampak pulih kembali,” pungkasnya. (ella/hms)


Panaragan, JNNews -- Dua jembatan akses jalan penghubung Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) dan Way Kanan di Tiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa dengan jembatan Way Kiri penghubung Tiyuh Pagar Dewa dengan Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT) di genangi air dengan ketinggian 30 sampai 40 centimeter, Rabu (20/2/2019).

Mawardi Ahmad warga Tiyuh Pagar Dewa menyampaikan , dirinya kaget saat melintasi jembatan Way Kanan menuju Kecamatan Lambu Kibang dan ia sempat berhenti karena derasnya arus air, sehingga membuat dirinya ragu untuk melewatinya.

Masih mawardi, ia juga memaparkan, arus air yang sangat deras, badan jalan propinsi ini juga sudah rusak parah.

"Jadi itu yang membuat saya ragu untuk melintasinya karna badan jalan yang rusak itu tidak bisa di lihat karena di genangi air setinggi 30-40 centimeter," ujarnya.

Masih dari lokasi yang sama, Joko warga Tiyuh Rajawali Kecamatan Lambu Kibang bersama Widodo warga Tiyuh Setia Bumi yang hendak ke kantor Pemerintah Kabupaten Tubaba dengan penuh rasa khawatir mereka tetap melintasi walau dibanjiri air penuh  tersebut.
Basuki anggota TNI juga meminta dan mengajak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) beserta instansi terkaitnya lainnya, bersama-sama membantu masyarakat dan para pelajar untuk dapat melintasi jalan yang sudah di genangi air serta mengantisipasi agar tidak terjadi yang tidak diinginkan
(her)

Gubernur Lampung bersama petinggi TNI AL. (foto: humasprovlam)
Jakarta, JNNews -- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo secara resmi dikukuhkan menjadi keluarga kehormatan Polisi Militer Angakatan Laut (POMAL). Pengukuhan ditandai dengan penyematan lencana Polisi Militer Angkatan Laut oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Nazali Lempo dalam Upacara Peringatan Hari Jadi Polisi Militer Angkatan Laut ke-73, Rabu (20/2/2019) di Markas Komando Polisi MiliterAngkatan Laut, Kelapa Gading Jakarta.

Selain kepada Gubernur Lampung lencana juga diberikan kepada seluruh Panglima Komando Armada , Danseskoal, Pangkolinlamil, Gubernur Akademi Angkatan Laut, Dankodilklatal, Kapushidrosal, Danpuspenerbal, dan seluruh para Danlatamal 1 - 14 dari masing-masing daerah di Indonesia.

Pengukuhan ditandai dengan penyematan lencana POMAL oleh Danpuspomal Laksamana Pertama TNI Nazali Lempo.
(foto: humasprovlam)

Pada perayaan Hari Ulang Tahun Polisi Militer Angkatan Laut ke 73 kali ini, Gubernur Lampung berkesempatan memberikan bantuan secara simbolik untuk rehabilitasi dan pembangunan Asrama Pangakalan Angkatan Laut Lampung serta rehabilitasi bangunan kantor Polisi Militer Angkatan Laut di Provinsi Lampung.

Dalam pengantarnya, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Nazali Lempo menjelaskan Pemberian penghargaan ini dikarenkan Gubernur Lampung Ridho telah berdedikasi dan mempunyai loyalitas dalam memberikan semangat serta mendukung kemajuan Polisi Militer Angkatan Laut.

Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut juga mengucapkan rasa terima kasihnya. "Kami atas pribadi dan kedinasan mengucapkan terima kasih, ini merupakan kehormatan dan kebanggaan atas perhatian yang besar dari Pemerintah Provinsi Lampung bagi Polisi Militer Angkatan Laut," ujar Nazali Lempo.

Nazali juga menaruh harapan atas hubungan yang sudah terjalin. Saya berharap ke depan hubungan antara Pemprov Lampung dengan Pomal terjalin baik, dapat terus bekerja sama guna pembangunan di Provinsi Lampung di masa-masa yang akan datang," ujarnya. (ella/rls)

Penuh semangat prajurit TNI Kodim 0735 Surakarta bersama masyarakat bahumembahu membangun desa.
(foto: pendim 0735/ska)
SURAKARTA, JNNews -- Kodim 0735/Surakarta mulai menggelar kegiatan Pra Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Jati Rejo Mojosongo, Jebres Surakarta, Rabu (20/2/2019).

Dengan semangatnya prajurit TNI itu meratakan pasir dan batu (Sirtu) sebagai lapisan dasar jalan sebelum dilakukan pengecoran sepanjang sekitar 600 meter di RT 03/39 Jati rejo Mojosongo Jebres.

Kegiatan pra TMMD dimulai tgl 15 Februari 2019 sampai dengan waktu pembukaan yang secara resmi akan di buka Wali Kota FX. Hadi Rudyatmo, Selasa (26/02/2019) di SD Negeri Kendal Rejo beralamat di jalan Ring Road Utara nomor 4 Mojosongo, Jebres Surakarta.

Kegiatan kemanunggalan TNI bersama rakyat ini akan berlangsung selama sebulan atau sampai tanggal 27 Maret 2019.

Pada saat itu Komandan Rayon  Militer (Danramil) 04Jebles Kapten Inf Narno,  mengatakan, kegiatan pra TMMD direncanakan selama sebelas hari.

Menurut Kapten Narno, kegiatan tersebut guna memaksimalkan pencapaian hasil saat TMMD nantinya.

"Selain itu agar hasilnya lebih berkualitas dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan," ungkapnya.

Adapun sasaran utama pelaksanaan pra TMMD, lanjut Danramil, ialah pekerjaan fisik berupa pengurukan atau penimbunan jalan yang akan di perkeras dengan beton cor.

"Penggalian lubang pondasi untuk pembangunan Mushola dan pembersihan lingkungan sekitar yang akan di laksanakan TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun Anggaran 2019," pungkasnya. (*/agus)

Kapten Inf Tri Sakti Krisyanto sedang pemaparan materi kebangsaan.
(foto: pendim 0735/ska)
Surakarta, JNNews -- Penyuluhan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan disampaikan Pasi Intel Kodim 0735 / Surakarta Kapten inf Tri Sakti Kristiyoso, Selasa (19/02/2019).

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan bela negara tersebut bertempat di Pendapi Alit Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, dan diikuti sebanyak 60 orang.

Acara tersebut di hadiri oleh Sri Sugiyanti SH Bapermas SKA, Teguh Riyanto SH.M.AAC Kesbangpol SKA, Ryana Ayu S.K Dinas PP,PA dan PM, Damramil 05/Pasar Kliwon Kapten CBA Kurdi, Sugiyarso SE Carik Semanggi, dan juga tokoh Masyarakat, Agama, Pemuda Kelurahan Semanggi.

Pasiintel Kodim Kapten Inf Tri Sakti Kristiyoso saat ditemui usai pelaksanaan kegiatan penyuluhan tersebut menyampaikan bahwa ini adalah rangkaian dari kegiatan Karya Bhakti Daerah (KBD) Tahap I yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasarkliwon Tahun 2019.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa selain kegiatan fisik yaitu pembuatan talut dengan Volume panjang 200mx1mx0,8m juga ada kegiatan non fisik yaitu berupa penyuluhan-penyuluhan.

"Selain Materi penyuluhan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, ada juga materi Penanaman nilai - nilai Idiologi Pancasila dengan nara sumber dari Kesbangpol Kota." Terangnya.

"Penyuluhan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan semangat percaya diri pada masyarakat agar mampu mengelola potensi yang dimiliki serta sebagai kesiapsiagaan dalam menghadapi setiap ancaman dan gangguan yang sedang dan akan dihadapi oleh negara Kita yang tercinta ini." Pungkasnya, (*/agus)

Babinsa Kopda Catur Handoko tengah memberikan pembekalan.
(foto: pendim 0735/Ska)
Surakarta, JNNews -- Guna meningkatkan kemampuan anggota Limas kelurahan Joyotakan Babinsa Kopda Catur handoko Koramil 03/ Serengan Kodim 0735/ Surakarta, Selasa (19/02/2019) melaksanakan pembinaan dan pembekalan terhadap Linmas saat menjelang pemilu bertempat di Aula Kel. Joyontakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta

Pada kesempatan kali ini Babinsa Kopda Catur Handoko mempunyai tanggung jawab penuh terhadap peningkatan kemampuan dan kinerja anggota Limas karena menurut UU, Limas menjadi kekuatan pendukung bagi TNI.

Menjelang pelaksanaan pemilu 2019 pemerintah Kelurahan Joyotakan meminta kepada Anggota Limas agar selalu waspada dan siaga terhadap perkembangan wilayah Limas harus peka terhadap setiap kejadian dan perkembangan situasi.

Di harapkan dengan keterlibatan Babinsa dalam pembinaan dan pembekalan kali ini, bisa di pedomani ole Anggota Linmas, karena Limas bukan hanya rekan kerja Babinsa melinkan sebagai mata dan telinga bagi warga di kelurahan joyotakan supaya lebih siap dalam menghadapi tugas baik secara fisik maupun mental. karena kehadiran Babinsa benar-benar di butuhkan untuk di jadikan figur dalam sikap  demikian ungkap "Susanto Raharjo (Danton Limas). (*/rls)

Ganda Hariyadi menerima bendera petaka yang diserahkan Plt. Ketua PWI Lampung H. Nizwar. (foto: gh)
Bandar Lampung, JNNews --Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) dua periode Ganda Hariyadi kembali terpilih sebagai Ketua PWI Lamteng periode 2019 - 2022 dalam Konferensi Cabang (Konfercab) yang di gelar di Sekretariat PWI
Balai Wartawan Hi. Solfian Ahmad Provinsi Lampung, Selasa (19/02/2019).

Ganda Hariyadi terpilih menggantikan ketua sebelumnya I Gde Putu Kristianto yang masa tugasnya telah berakhir pada tahun ini, Ganda mendapatkan dukungan suara terbanyak dengan perolehan 15 suara dari 19 anggota yang mempunyai  hak pilih.

Ganda Hariyadi saat memberikan sambutan. (foto: drmn)

Dalam sambutannya, Ganda Hariyadi mengucapkan terima kasih atas dukungan yang ia terima sehingga kembali memimpin ketua PWI Lamteng, Ganda juga menyampaikan banyak program-program yang menjadi pekerjaan rumah (PR) akan ia laksanakan.

"Dalam kepengurusan saat ini masih banyak Pekerjaan Rumah  yang harus terpenuhui, seperti pembangunan aula Sekretariat PWI Lamteng, peningkatkan kompetensi wartawan melalui  Uji Kopetensi Wartawan (UKW) di segala tingkatan," paparnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Lampung Hi. Nizwar, pada kesempatan yang sama berharap, Ketua PWI Lamteng dapat segera mendata seluruh wartawan sebanyak 200 orang namun yang ikut UKW tidak lebih dari 50 orang.


Foto bersama. (foto: nvl)

Ditambahkan, Sekretaris PWI Lampung, H.Adi Kurniawan, mengatakan, PWI Lampung Tengah agar berkiprah lebih aktif dan terus mencari terobosan baru untuk menghidupkan organisasi.

"Semoga anggota dan pengurus yang terpilih bisa menjalin komunikasi dengan semua pihak dan unggul dengan pemerintah Lampung Tengan guna menunjang pembangunan yang dirancang pihak pemerintah," ujar Adi Kurniawan.

Hadir pada acara tersebut, Plt. Ketua dan Sekretaris PWI Lampung, Kadis Kominfo Lamteng Hi. Sarjito, Ganda Hariyadi, sejumlah pengurus PWI Lampung dan para anggota PWI Lamteng. (jn)




Gubernur lepas balon pembukaan Lampung Hotel Great Sale dan Lampung Food Festival 2019. (foto: humasprovlam)
Bandar Lampung, JNNews -- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo membuka secara langsung "Lampung Hotel Great Sale 2019" dan "Lampung Food Festival 2019", di Tugu Adipura, Jalan Ahmad Yani, Bandar Lampung, Minggu (17/02/2019) pagi. Pembukaan ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Gubernur.

Acara ini merupakan langkah strategis Gubernur untuk memulihkan perekonomian masyarakat Lampung yang terkena dampak bencana tsunami yang terjadi akhir 2018 lalu.


Akibat bencana itu, tidak hanya sektor perekonomian, sektor pariwisata yang menjadi salah satu program strategis Provisi Lampung pun turut terkena dampaknya.

Di antaranya adalah dengan menurunnya kunjungan wisatawan dan okupansi hotel di Bandar Lampung sekitar 10-20 persen dari biasanya.

Mengatasi hal tersebut, Gubenur Ridho Ficardo bekerja sama dengan Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Lampung menggelar Lampung Hotel Great Sale 2019 dan Lampung Food Festival 2019. Kegiatan tersebut diikuti oleh 20 Hotel anggota IHGMA Lampung.

"Saya beserta jajaran Pemerintah Provinsi Lampung sangat menyambut baik adanya kegiatan ini, dan memberikan dukungan sepenuhnya agar sektor industri pariwisata Lampung dapat bangkit kembali," ujar Gubernur.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Ridho Ficardo juga menyatakan terimakasih kepada IHGMA yang turut berpartisipasi dalam membangun pariwisata di Lampung.

"Bicara pariwisata tidak hanya bicara destinasi tapi tapi juga menyangkut hal lainnya seperti transportasi dan akomodasi, dan yang paling penting adalah konten wisatanya. Salah satunya adalah kuliner, bagaimana caranya mengangkat wisata kuliner Lampung yang sangat banyak ini menjadi bagian utama dari pariwisata Lampung. Untuk itu saya juga ucapkan terimakasih kepada IHGMA Lampung yang menjadikan kuliner sebagai bagian dari promosi pariwisata Lampung," papar Gubernur.

Ketua IHGMA Lampung Budi Rahman, mengatakan kegiatan Lampung Hotel Great Sale 2019 ini tidak hanya bertujuan untuk mengangkat kembali geliat pariwisata Lampung paska tsunami, tapi juga sebagai ajang berbagi dengan para korban tsunami melalui donasi.

"Lampung Great Sale ini merupakan bagian dari promosi pariwisata Lampung untuk membangkitkan geliat pariwisata Lampung. Selain itu, melalui kegiatan ini kami berharap dapat membantu masyarakat dan sekaligus mendukung pemerintah dalam proses pemulihan paska tsunami," ucap Budi Rahman.

Melalui Lampung Hotel Great Sale 2019, beberapa hotel di Lampung akan memberikan potongan harga mulai dari 10 persen hingga 70 persen bagi wisatawan yang menginap di 20 Hotel anggota IHGMA Lampung. Adapun persentasi potongan harga tiap hotel berbeda-beda bergantung pada kebijakan masing-masing.

Diantaranya yakni, Hotel Novotel Lampung diskon 40 persen, Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung diskon 50 persen, Hotel Kurnia Perdana diskon 42 persen, Hotel Bukit Randu diskon 41 persen, Grand Elty Krakatoa diskon 40 persen.

Selanjutnya, Pelangi Hotel diskon 40 persen, Whiz Prime diskon 40 persen, Kridawisata diskon 10 persen, De Green Hotel diskon 30 persen, Hotel Horison Lampung diskon 62 persen, Yunna Hotel diskon 50 persen, Batiqa Hotel diskon 30 persen, Swiss-Belhotel Lampung diskon 55 persen, Pop Hotel diskon 15 persen, dan Sahid Hotel diskon 50 persen. Lampung Hotel Great Sale 2019 sendiri akan berlangsung hingga 4 bulan kedepan. Mulai dari 1 februari 2019 sampai dengan 31 mei 2019.

Sementara itu, untuk kegiatan Lampung Food Festival 2019, IHGMA Lampung menyuguhkan kurang Lebih 25 menu khas Lampung berjumlah 1000 porsi dan 1000 cup kopi yang disajikan oleh Chef Hotel yang bisa dinikmati oleh masyarakat Umum dengan donasi mulai dari Rp5000,-. Dimana semua donasi yang terkumpul akan digunakan untuk kegiatan kemanusian korban tsunami selat sunda di Provinsi Lampung

IHGMA Lampung juga memberikan bantuan berupa alat-alat kebersihan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk dipergunakan di Lampung Elephant Park. (ella/rls)

Gubernur foto bersama usai meresmikan Elephant Park. (foto: humasprovlam)
BANDAR LAMPUNG, JNNews -- Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo meresmikan Taman Bermain Anak Elephant Park, di Lampung Elephant Park, Enggal Saburai Pusat Kota Bandar Lampung, Minggu (17/2/2019) Sore. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti, dilanjutkan dengan pelepasan balon ke udara.

Gubernur Ridho didampingi sang istri, Yustin Ridho Ficardo dan juga ketiga putra putrinya.

Pada tahun lalu, tepat di bulan Februari 2018, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Elephant Park ini untuk tahap pertama telah diresmikan Gubernur Ridho.


Gubernur didampingi Ny. Yustin Ficardo menandatangani prasasti taman Elephant Park. (foto: humasprovlam)

Kini, pada bulan yang sama di tahun 2019, Taman Bermain Anak pun diresmikan.

Ada banyak fasilitas yang bisa dinikmati di Taman ini. Tidak hanya untuk kaula muda tetapi juga semua kalangan usia.

Fasilitas tersebut di antaranya Lapangan MuItifungsi (basket dan futsal), Lapangan Skateboard, Mushala, Air Mancur, Spot Foto Lukisan 3D, lampu bertuliskan Love dan lainnya.

Terkadang Lampung Elephant Park ini juga dijadikan tempat penyelenggaraan live musik yang bisa dinikmati oleh seluruh warga kota Bandar Lampung.

Elephant Park digagas Gubernur Ridho Ficardo pada tahun 2017 silam. Ridho berinisiatif merevitalisasi Lapangan Merah dan Pasar Seni Enggal yang merupakan lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk dijadikan RTH yang diberi nama Lampung Elephant Park seluas 15 ribu meter persegi.

Ridho menyadari kawasan kota harus memiliki ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota dan tempat aktualisasi diri masyarakat. Saat itu, kondisi Kota Bandar Lampung belum memiliki RTH yang ditata dengan baik.

Lampung Elephant Park bertujuan untuk memberikan rasa nyaman untuk berkumpul bersama keluarga bagi masyarakat dengan berbagai kalangan usia di Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung.

"Kita ketahui bahwa dari penilaian Indeks Kebahagiaan Provinsi Lampung yang diukur melalui kota Bandar Lampung ternyata cenderung kurang bahagia. Nyatanya variablenya adalah kurangnya ruang terbuka publik atau RTH untuk masyarakat Lampung khususnya kota Bandar Lampung," ujar Ridho saat peresmian.

Ridho mengatakan sebenarnya bukan kewenangan Pemprov Lampung untuk menyediakan area RTH tersebut. Tetapi dengan bentuk kepedulian akan penilaian Indeks Kebahagian yang dinilai kurang, maka Gubernur Ridho menginisiasi pembangunan RTH tersebut.

"Sebenarnya bukan tugas dari Pemprov Lampung untuk menyediakan ini melainkan Kabupaten/Kota, tetapi tidak salah bila Pemprov Lampung membahagiakan warga masyarakat dengan menyediakan RTH ini dari aset Pemprov Lampung. Kita memiliki lahan untuk memberikan manfaat baik pemerintah dan juga masyarakat baik langsung maupun tidak langsung," katanya.

Ridho menyampaikan berangkat dari ide iseng namun untuk bermanfaat, nyatanya antusiasme masyarakat akan hadirnya Lampung Elephant Park sangat tinggi.

"Jadi sekalian saja kita teruskan pembangunannya, karena melihat masyarakat sangat haus akan RTH dan langsung direspon oleh Pemprov Lampung. Ketika Pemprov Lampung membuat suatu kebiajakan harapannya memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Selain menyiapkan kenyamanan di RTH, Ridho juga menuturkan area tersebut harus juga dilengkapi dengan fasilitas kesehatan.
"Kita juga harus bisa menjaga warga masyarakat seperti penyediaan layanan kesehatan disini. Untuk itu mari kita jaga sama-sama area ini," ucapnya.

Tidak hanya itu, dari antusiasme masyarakat terhadap hadirnya RTH di Lampung Elephant Park, Ridho berkeinginan untuk mereplikasi juga ditempat umum lainnya.

"Kita tidak berhenti sampai di taman gajah ini saja tapi masih ada progres lebih lanjut. Taman-taman ruang terbuka publik juga kita akan bangun di halaman Museum Lampung, Perpustakaan Modern, PKOR Way Halim, dan juga Teropong Bintang/Lampung Astronomical Observatory (LAO). Kita akan lakukan modifikasi untuk masyarakat khususnya kota Bandar Lampung untuk bisa digunakan dengan kenyamanan bagi seluruh kalangan," katanya. (ella/rls)

Juniardi. (foto: net)
Bandar Lampung--Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Lampung Juniardi SIP MH, mendesak aparat kepolisian di Lampung segera menangkap oknum anak tokoh adat, yang juga kerabat Bupati Pesawaran, yang telah melakukan percobaan penusukan terhadap wartawan. Polisi juga harus mengusut aksi yang masuk katagori kekerasan terhadap wartawan.

"Kita kecam aksi itu, dan ini menambah catatan panjang kekerasan terhadap pers. Wartawan diminta datang untuk menjelaskan, tapi malah akan dibunuh. Pelaku kerabat objek terkait pemberitaan. Ini tidak bisa dibiarkan," kata Juniardi, yang juga Pemred sinarlampung.com ini.

Mantan ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung itu mengaku kerap menerima laporan terkait kekerasan terhadap para wartawan yang sedang melakukan tugasnya sebagai jurnalistik. “Saya kerap menerima laporan, terkait kekerasan, baik ancaman, hingga penganiayaan terhadap pers,” kata Juniardi.

Juniardi menjelaskan aksi itu terjadi di Pesawarawan, beberapa Kabupaten dan Kota, diantaranya Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Pringsewu, dan Tulangbawang Barat. Dulu di Lampung Barat ada aparat Pemerintah Desa, Pekon Watos, Kecamatan Balik Bukit, menganiaya dua wartawan. Lalu ada oknum Kepala Bagian Dinas Pertanian dan Holtikutura, Gunawan, menghalang halangi kerja wartawan, mengancam, dan mengeluarkan kata kata kasar kepada wartawan, yang menanyakan data.

Menurut Juniardi, kasus penganiayaan wartawan harus dikecam keras, karena ini bagian dari bentuk bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap Pers. Polisi wajib mengusut kasus tersebut, pelaku bisa dijerat tidak hanya pasal pasal KUHP, tapi juga bisa gunakan UU Pers.

“Unsur kerugian sudah jelas akibat peristiwa itu wartawan trahuma, tekanan psikis, kerja tak nyaman, apa lagi ada yang cidera, dan tidak bisa melaksanakan tugasnya sehari-hari,” kata Juniardi

Juniardi menyatakan bahwa bagi siapa saja yang melakukan kekerasan dan menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas peliputannya, maka sipelaku tersebut dapat dikenakan hukuman selama 2 tahun penjara dan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp500 juta rupiah. Hal tersebut diuangkapkan dalam menanggapi kasus kekerasan yang selama ini terjadi terhadap wartawan khususnya kasus penganiayaan terhadap wartawan yang dilakukan oleh oknum kepala desa.

"Dalam ketentuan pidana pasal 18 itu dikatakan setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghampat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halanhan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dalam pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi ini ketentuan pidana yang diatur dlm undang-undang pers," katanya.

Lebih lanjut Juniardi menjelaskan bahwa, dalam pasal 4 undang-undang pers menjamin kemerdekaan pers, dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi. Oleh karena itu, dengan adanya kasus pengeroyokan atau penganiayaa terhadap wartawan tersebut maka harus diambil langkah tegas terkait hal tersebut.

"Merampas peralatan liputan, kaset rekaman, atau alat kerja wartawan saja masuk satu kekerasan, dan hal itu adalah hal yang serius, Saya ingatkan bahwa kepada semua pihak harus hati-hati betul dalam menghadapi wartawan. Kalau merasa tidak puas dan kecewa terhadap kerja wartawan lebih baik yang bersangkutan melaporkan melaporkan hal tersebut kepada dewan pers atau kepada kantor media masing-masing yang melakukan peliputan tersebut.” katanya.

Dirinya berharap, agar kasus tersebut menjadi pelajaran bagi semua pihak lain ketika berhadapan dengan media dan wartawan yang sedang melakukan peliputan. “Dan kita minta juga wartawan harus tetap professional, dan menjunjung kode etik jurnalistik, dalam menjalankan tugas tugas jurnalistik,” katanya.(rls)
Powered by Blogger.