Halloween party ideas 2015


JAKARTA, JNNews -- Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh 15  Camat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (21/02/2019).

Laporan tersebut berupa video yang berisikan pernyataan dukungan para camat tersebut bersama mantan gubernur Sulsel periode 2008-2018 kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai tindak lanjut dari laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dimaksud, Komisi ASN, seperti dikutip di situs resmi Komisi ASN, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulsel dan Bawaslu Kota Makassar.

Disampaikan di laman Komisi ASN, sesuai Nota Kesepahaman antara 5 Instansi yaitu KemenPANRB, Mendagri, Komisi ASN, Bawaslu RI, dan BKN, disepakati bahwa setiap instansi berperan sesuai kewenangannya masing-masing.

Menurut Komisi ASN, mengingat saat ini merupakan masa penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka Bawaslu terlebih dahulu melakukan investigasi/penyelidikan terhadap dugaan  pelanggaran netralitas  ASN tersebut.

Apabila  hasil kajian Bawaslu menyimpulkan adanya pelanggaran netralitas ASN, maka Bawaslu setempat meneruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan kepada Komisi ASN untuk ditindaklanjuti sesuai ranah kewenangan masing-masing.

Jika para Camat tersebut terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN, menurut Komisi ASN, maka mereka terancam sanksi disiplin sedang atau berat dengan jenis sanksi sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil yaitu : Ayat (3) menyebutkan bahwa Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Sedangkan dalam Ayat (4) menyebutkan bahwa Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: a. Penurunan Pangkat Setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. Pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan setingkat lebih rendah; c. Pembebasan dari jabatan; d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. (*)

Post a Comment

Powered by Blogger.