Halloween party ideas 2015

Titik Soeharto. (foto: net)

TASIKMALAYA, JNNews -- Rakyat berpendidikan rendah dan kurang memiliki keahlian seharusnya mendapatkan perlindungan pemerintah dari ancaman tenaga kerja asing tak terdidik. Semestinya kesempatan kerja di lapangan kerja kurang terdidik itu tidak seolah diberikan begitu saja untuk diisi tenaga kerja asing.

Komitmen tegas untuk melindungi tenaga kerja kurang terdidik anak negeri itu disampaikan  Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi, atau lebih akrab dipanggil Titiek Soeharto, saat memberikan sambutan pada acara penyerahan beasiswa Primajasa Foundation di Gedung Mandalawangi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa, (19/03/2019). 

Putri Presiden Soeharto itu tak lupa mengamanatkan kepada hadirin, khususnya para penerima beasiswa, bahwa pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk mengubah kondisi ekonomi dan strata social.

Menurut Titiek, setiap agama dan kearifan budaya selalu memberikan penghargaan tinggi kepada belajar atau menempuh pendidikan. 

Dalam Islam, belajar adalah kewajiban setiap Muslim yang berlangsung sejak buaian dan hanya berhenti saat datangnya kematian.

“Ini zaman persaingan terbuka. Bahkan kita lihat, kini untuk pekerjaan sederhana pun harus bersaing dengan warga negara lain,” kata Titiek. 

Ia juga menyayangkan kurangnya komitmen penyelenggara negara untuk melindungi tenaga kerja lokal.

Karena itulah, menurut Titiek, semua warga negara harus terus mendorong generasi penerus untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya guna menempuh pendidikan. 

“Kita ingin anak-anak kita dapat pekerjaan baik dan menjadi pengusaha muda yang dapat menciptakan karya-karya baru," kata Titiek.

Kehendak berkarya dan mencipta tersebut  juga menjadi semangat yang hidup dalam  Partai Berkarya. Pada saat mengunjungi Kampung Bordir siang harinya, Titiek  mengimbau para pengrajin-pengusaha kecil untuk terus berkreasi. Ia meyakinkan para pengusaha kecil tersebut bahwa hanya dengan berkreasi dan berkarya maka masyarakat bisa membangun kemandirian dan mencapai kesejahteraan.

“Teruslah menjaga semangat untuk berkarya dalam setiap kondisi, Insya Allah, semua akan membawa kepada kondisi yang lebih baik. Allah yang Maha Kuasa selalu menghargai jerih payah hamba-Nya,” tuturnya.

Tentang semangat  untuk senantiasa berkarya itu, menurut mantan wakil ketua Komisi IV DPR RI itu didapatkannya dari sosok ayah, Presiden Soeharto, yang semasa hidupnya selalu menanamkan dan menumbuhkan keyakinan untuk terus berkarya dan membawa kebaikan bagi sesama.

Selain menghadiri dan menyerahkan beasiswa Primajasa Foundation dan mengunjungi serta bersambung rasa dengan para pengrajin-pengusaha kecil di kampung Bordir, selama berada di Tasikmalaya Titiek juga mengunjungi dan bersilaturahmi dengan warga Pesantren Idrisiyyah, Cisayong. (*)


MESUJI, JNNews -- Ratusan Wartawan yang tergabung ditiga Organisasi yakni, Ajoi, AWI dan PWI Mesuji kembali mengelar unjuk rasa ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (DPUPR) Mesuji.

Kedatangan wartawan di kantor DPUPR Mesuji tidak lain untuk menuntut Kepala Dinas PUPR meminta maaf kepada Rekan - Rekan media yang ada di Kabupaten Mesuji. (18/3/19).

Koordinator Aksi Herman Baginda yang juga Ketua DPC Aliansi Jurnalistik Online Indonesia, mengatakan dalam orasinya, tidak lain menuntut agar kepala dinas DPUPR meminta maaf secara umum terkait pengekangan wartawan dalam menjalankan tugas kejurnalistiknya.

"Kami memimta agara Kepala Dinas untuk meminta maaf atas ketidak bolehan awak media meliput acara Expos pekerjaan Pasca OTT KPK beberapa waktu lalu. Dan Kenapa Kepala Dinas memerintahkan untuk tidak boleh diliput,"tegas Herman.

Tak berselang lama orasi yang disampaikan wartawan didepan kantor DPUPR Mesuji langsung disambut langsung Kadis DPUPR Mesuji Najmul Fikri, bahkan Kiki menegaskan bahwa dirinya meminta maaf atas adanya miskomunikasi yang terjadi.

"Saya atas nama privadi dan Pemerintahan Kabupaten Mesuji meminta maaf dengan sebesar - besarnya kepada rekan - rekan media, atas ketidak bolehan saya untuk meliput acara tersebut dan ini hanya miskomunikasi,"tegasnya.

Masih dikatakan Kiki nama akrabnya, dengan ada masalah seperti ini kami harap kemanusian kawan - kawan semuanya, dan hapan saya selaku kepala dinas PUPR, supa kedepanya dapat bekerja sama dengan baik untuk membangun kabupaten mesuji kedepanya.

Sementara dalam ujuk rasa tersebut di kawal ketat oleh pihak kepolisian, Satpol PP Kabupaten Mssuji. (*)

Ganda Hariyadi. (foto: net)

LAMPUNG TENGAH, JNNews -- Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto direncanakan, besok Rabu (20/03/2019) melakukan peletakan batu pertama pembangunan aula sekretariat PWI Lamteng.

Perencaan itu disampaikan Ketua PWI Lamteng, Ganda Hariyadi, setelah melaksanakan audensi dengan Bupati, akan diteruskan dengan berkunjung ke Sekretariat PWI dan Bupati diminta meletakkan batu pertama tanda dimulainya pembangunan.

"Saya sudah komunikasi dengan Kabag Protokol utuk dijadwalkan audensi pengurus PWI dengan Bupati, setelah itu kita minta bapak Bupati berkenan meletakkan batu pertama pembangunan aula kantor PWI Lampung Tengah yang kita targetkan selesai pada bulan Mei tahun ini," ujar Ganda, Selasa (19/03/2019). (jn)

Pengurus PWI Lamteng ikut mengawasi pembangunan aula. (foto: jn)
LAMPUNG TENGAH, JNNews -- Pembangunan aula sekretariat PWI Lampung Tengah (Lamteng) pengerjaan sudah dimulai, terlihat para pekerja sibuk bekerja dan tumpukan material bangunan juga sudah disiapkan.

Pembangunan berlokasi di belakang Graha PWI, menurut Ketua PWI, Ganda Hariyadi, pihaknya memperkerjakan 5 orang.

"Mereka menggali lobang tiang untuk menanam besi cakar ayam yang terdiri dari 6 tiang cor kontruksi cakar ayam," Ganda saat ditemui di lokasi, Selasa (19/03/2019).

Ketua PWI, menambahkan, pembangunan itu harus rampung paling lambat pertengahan bulan Mey tahun ini, baik aula, ruang hospot yang dibawahnya bisa digunakan untuk parkir kendaraan maupun penambahan ruang toilet umum.

"Pekerjaan harus diselesaikan paling lambat pertengahan atau akhir bulan Mey tahun ini, pasalnya terhitung awal bulan Juni kita sudah konsentrasi dengan agenda program lainnya,” tegasnya.


Target percepatan pembangunan, Ganda menuturkan, karena pada pertengahan tahun ini, PWI Lamteng diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah memperingati Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2019 tingkat provinsi Lampung dan agenda lainnya, pelaksanaan Rapat Kerja PWI Cabang Lampung yang dipusatkan di Kabupaten Lamteng.

“Dalam peringatan puncak Hari Pers Nasional tingkat provinsi, Rakercab PWI Lampung, juga akan ada aacarapelantikan pengurus PWI Lampung Tengah periode 2019-2022,” paparnya.

Terkait anggaran pembangunan, Ketua PWI menjelaskan, global anggaran biaya pembangunan tersebut akan menelan dana  sekitar Rp 250 juta lebih.

”Dari total rencana anggaran yang diperlukan, bersumber dari sumbangan donatur yang tidak mengikat, baik dari kalangan birokrasi maupun pengusaha yang dianggap peduli terhadap program PWI Lampung Tengah,” tegasnya. (jn)



Jajaran Mappilu PWI Lamteng bersama Komisioner KPUD. (foto: jn)
LAMPUNG TENGAH, JNNews -- Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia (Mappilu PWI) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) beraudiensi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.

Dalam pertemuan Ketua Mappilu PWI Lamteng Aris Subing memperkenalkan jajarannya serta menyampaikan keberadaan Mappilu sebagai lembaga pemantau pemilu besutan PWI Pusat.

Mappilu PWI Lamteng sedang beraudiensi dengan KPU. (foto: jn)

Ia juga menjelaskan, pihaknya siap bekerjasama dengan KPU untuk melakukan pemantauan Pemilu agar dapat menghasilkan Pemilu bersih aman, jujur dan adil dan atas semua temuan atau kejanggalan dan pelanggaran dalam proses Pemilu akan disampaikan kepada Mappilu Provinsi yang diteruskan ke Mappilu Pusat di Jakarta.

"Keberadaan Mappilu PWI Lampung Tengah akan memberi kontribusi positif dalam pelaksanaan pemilu yang bersih, aman, jujur dan adil. Kami segenap pengurus Mappilu Lampung Tengah akan selalu berkoordinasi dengan KPU Lampung Tengah, agar pemilu bersih, aman, jujur dan adil dapat terlaksana. Kalau pun ada dugaan pelanggaran dalam proses pemilu akan kami laporkan ke Mappilu PWI Provinsi Lampung untuk diteruskan kepada Mappilu PWI Pusat di Jakarta," ujar Aris.

Dia menjelaskan Mapilu PWI adalah bagian dari masyarakat pers yang memang harus tetap kritis mengawasi dan mengembangkan pendidikan politik di masyarakat.


"Keberadaan Mappilu PWI merupakan bagian dari masyarakat Pers yang tetap kritis mengawasi jalannya pesta demokrasi serta jauh lebih penting, Mappilu PWI dalam perannya adalah mengedukasi politik ditengah masyarakat," ujarnya.


Dilain pihak, Komisioner KPUD Lamteng, Siti Khodijah menyambut baik kehadiran Mappilu PWI, karena pihaknya membutuhkan mitra kerja dalam penyelenggaraan Pemilu akan yang kurang dari sebulan lagi.


Ia menuturkan, demokrasi membutuhkan peran Pers atau media dan tidak menutup kemungkinan peran media dalam pelaksanaan Pemilu dan dia juga menegaskan, KPUD Lamteng tetap netral dan tidak akan mau adanya pertemuan dengan pihak-pihak peserta pemilu dan mereka siap diawasi semua pihak termasuk Mappilu PWI.


"Dalam proses pemilu kami tetap netral dan untuk menjaga netralitas KPU, kami juga tidak mau bertemu pihak-pihak yang terlibat dalam kepesertaan Pemilu dan kami juga sangat terbuka bagi siapa saja yang akan memantau dan mengawasi," tegas Siti Khadijah.


Siti Khadijah menambahkan, rekapan suara C1 harus dapat segera disampaikan kepada KPU pada hari pemilihan dinyatakan selesai dan pihak-pihak pemantau tidak mendapatkan salinan C1 dari KPU.


"Kami sudah menyampaikan ke panitia pemilihan suara di TPS-TPS terdekat agar segera menyampaikan C1 ke kami pada hari itu juga, terutama TPS-TPS terdekat. Dan perlu diketahui, sesuai aturan kami tidak bisa memberikan salinan C1 ke pemantau, akan tetapi plano C1 dapat dilihat karena akan kita tempel," tukasnya.


Hadir dalam acara tersebut jajaran Mappilu Lamteng, Komisioner KPUD Siti Khadijah dan Ikhlas Transada, Sekretaris KPUD Merseptoni, audensi berlangsung di ruang pertemuan kantor KPUD setempat, Selasa (19/03/2019). (jn)







ZAGREB, JNNews -- Gubernur Muhammad Ridho Ficardo bersama Duta Besar (Dubes) RI untuk Kroasia Sjachroedin ZP ikut membuka Place2Go International Tourism Festival, di Zagreb, Kroasia, Jumat (15/3/2019). Pada kesempatan itu, Ridho dan Sjachroedin membuka booth Indonesia dengan suguhan tarian tradisional Lampung.

Booth Indonesia bersanding dengan negara-negara kawasan Eropa dan Asia. Kali ini, booth Indonesia tampil penuh dengan nuansa budaya dan informasi pariwisata Lampung. Di tengah cuaca yang bersahabat, pombongan Provinsi Lampung bersama KBRI Zagreb menggelar Lampung Day di pusat kota.

Pada Lampung Day menyajikan pagelaran budaya Lampung di hadapan pengunjung pusat alun-alun kota Zagreb, Cvetni Trg. Beberapa gelaran antara lain tari bedana, tari lalang waya, tlagu khas lampung, seni musik tradisional lampung, dan tarian massal yang menarik pengunjung untuk ikut menari bersama.

Acara tersebut disaksikan langsung Sjahroedin ZP bersama Truly Sjahroedin dan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan Yustin Ficardo. Dubes Sjahroedin cukup senang acara tersebut berjalan lancar dan menjadi awal yang membanggakan. Acara dirancang baik di ruang terbuka dan lebih interaktif kepada para pengunjung. Para pengunjung sangat aktif ikut berpartisipasi pada setiap tampilan acara.

Bahkan Truly Sjahroedin dan Yustin Ridho Ficardo beserta ikut menari bersama dan memperoleh sambutan antusias dari warga dan wisatawan. Di akhir kegiatan  Sjahroedin berharap tahun depan Provinsi Lampung hadir lagi pada even itu. Sjahroedin berharap diadakan setidaknya di tiga negara Eropa. (ella/rls)


ZAGREB, JNNews-- Rombongan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo beraudiensi dengan Kementerian Pendidikan Kroasia,
usai salat Jumat di Masjid Zagreb (15/3/2019 waktu setempat. Gubernur Ridho didampingi Plt. Sekdaprov Hamartoni Ahadis, Kadisdikbud Sulpakar, Kadis Cipta Karya Ali Subaidi, Sekretaris Disdikbud Aswarodi, dan Staf KBRI Wasana, diterima State Secretary of Education Tome Anticic.

Pada kesempatan tersebut, Ridho menyampaikan berbagai potensi hubungan kerja sama baik yang dibangun di bidang pendidikan antara pemerintah provinsi Lampung dan Pemerintah Kroasia. Saat ini Universitas Zagreb membangun kerjasama dengan beberapa universitas di Indonesia khususnya dengan Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, Ridho menawarkan dan mendorong kerja sama lebih intensif agar University of Zagreb lebih kuat dengan perguruan tinggi di Lampung, baik sains, pendidikan, maupun kebudayaan, dalam bentuk beasiswa.

Tome Anticic menyambut baik tawaran Gubernur Lampung dan menyatakan kesiapan kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknolog, dan pendidikan. Menteri Pendidikan juga mengatakan kerja sama Kroasia dan Indonesia di sektor pendidikan dan sains terjalin dalam bentuk nota kesepahaman, dan sangat positif jika diikuti dengan kerja sama lebih spesifik misalnya dengan Provinsi Lampung.

Pada tataran pendidikan tinggi, Kroasia memiliki keunggulan di pendidikan kedokteran dan teknik, khususnya energi listrik. Institut Sains di Kroasia berkembang cukup maju dan siap bekerjasama dengan perguruan tinggi di Provinsi Lampung.

Gubernur Ridho berharap dari hasil kunjungan ini akan diikuti dengan langkah yang spesifik dan tersusun baik dalam rangka kerjasama pendidikan tersebut. "Sejauh ini dukungan dari KBRI Kroasia dalam hal ini melalui Duta Besar Sjahroedin ZP sangat banyak membantu terjalinnya kerja sama antara Provinsi Lampung dengan negara Kroasia," kata Ridho. (ella/rls)


Bandar Lampung, JNNews -- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo memercayakan khitanan putranya, Rivan Alzio Muhammad Ficardo (8) kepada tim medis Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung, Senin (18/3/2019) sore. Rivan yang dikhitan bertepatan dengan Ulang Tahun ke-55 Provinsi Lampung itu, ditangani tim medis dipimpin dr. Mars Dwi Tjahyo, Sp.U.

"Hari ini melaksanakan kewajiban sebagai orang tua yang mempunyai anak laki-laki yakni mengkhitankan. Saya mempercayakan khitannya di Rumah Sakit Abdul Moeloek karena kualitas penanganan medik di sini merupakan yang terbaik di Provinsi Lampung," kata Ridho didampingi istri Yustin Ficardo usai khitanan.

Rivan Alzio Muhammad Ficardo, merupakan putra kedua Gubernur Ridho. Proses khitan berlangsung lancar. Ivan panggilan kesayangannya memberanikan diri memasuki kamar tindakan untuk dikhitan didampingi kedua orang tuanya. Sambil berseloroh Ridho berucap, "Anak Gubernur aja khitan di Rumah Sakit Abdul Moeloek, berarti rumah sakitnya bagus, dipercaya sama Gubernur."

Proses khutan (cirkumsisi) berlangsung di ruang tindakan operasi Delima RSUDAM.  Sebelumnya, pada 20 Februari 2017, Yustin Ricardo juga melahirkan anak ketiganya di Ruang Delima. Secara medis, cirkumsisi unutk menghindari munculnya fimosis, menurunkan risiko infeksi kandung kemih, dan risiko kanker menurun.

Melalui khitan, sejak dini anak diajarkan mengenai pentingnya kesehatan dan kebersihan badan, terutama alat kelamin. Bagi laki-laki, khitan berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat proses pembersihan fisik sebagai salah satu syarat sahnya ibadah bagi umat Islam.

"Dari sudut medis, khitan mempunyai faedah bagi kesehatan karena membuang anggota tubuh yang menjadi tempat persembunyian kotoran, virus, bakteri, dan bau yang tidak sedap," kata Direktur Utama RSUDAM dr. Hery Djoko Subandriyo yang ikut mendampingi keluarga besar Ridho Ficardo. (*)

Pengurus Mappilu PWI Lamteng beraudiensi dengan Bawaslu. (foto: jn)
LAMPUNG TENGAH, JNNews -- Pengurus Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia (Mappilu PWI) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) melakukan audensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lamteng.

Kedatangan Mappilu PWI di sambut Ketua Harmono dan anggota Bawaslu Alfian Wahyudi dikantornya, Senin (18/03/2019).

Pada kesempatan itu Ketua Mappilu Aris Subing menyampaikan telah terbentuknya lembaga pemantau pemilu dari unsur Pers yang diprakarsai PWI Pusat, dalam itu juga ia mengatakan siap bekerjasama dengan Bawaslu untuk melakukan pemantauan Pemilu yang bersih, aman, jujur dan adil.

"Keberadaan Mappilu PWI Lampung Tengah akan memberi kontribusi positif dalam pelaksanaan pemilu yang bersih, aman, jujur dan adil. Kami segenap pengurus Mappilu Lampung Tengah akan selalu berkoordinasi dengan Bawaslu, agar pemilu bersih, aman, jujur dan adil dapat terlaksana," ujar Aris.

Menanggapi kedatangan Mappilu PWI Lamteng, Ketua Bawaslu, mengungkapkan, pihaknya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Mappilu dan dia juga mengapresiasi terbentuknya Mappilu Lamteng.

"Semoga dengan adanya Mappilu dari rekan-rekan Pers merupakan titik awal kerjasama yang baik, dapat membantu kami memantau berjalannya proses pemilu yang baik. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Mappilu yang selanjutnya untuk sama-sama melakukan pelaksanaan pengawasan," ungkap Harmono.

Masih kata Harmono, mereka melakukan pengawasan pemilu tidak bisa bekerja sendiri tanpa partisipasi partisipasif dari berbagai elemen diantaranya Mappilu PWI sendiri.

"Kami sangat sangat mengapresiasi kehadiran Mappilu, kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa partisipasi parrpartisif dari berbagai elemen, baik itu masyarakat maupun Mappilu PWI sendiri.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua dan anggota Bawaslu Lamteng, pengurus Mappilu PWI Lamteng, Ketua Aris Subing, Sekretaris Sudirman Hasanuddin, Bendahara Tika Sudarlis, Ketua Satgas Mappilu Firman Hakiki, Wanhat Mappilu Roy M Prioly, Ketua Relawan Mappilu Wahyu, anggota Gunawansyah, Noval, Syaiful.

Pertemuan berlangsung di aula kantor Bawaslu setempat dengan suasana penuh keakraban dan pembicaraan berjalan santai dan rileks. (jn)

Tabung gas 3 Kg. (foto: net)
LAMPUNG TENGAH, JNNews -- Ketersediaan gas tabung 3 kilogram di Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dalam sebulan ini mengalami kelangkaan, kalau pun ada harganya cukup mahal sekitar Rp 30 ribu per tabung.

Seperti diakui salah satu warga, Fajar Asri, Sutini, ibu rumah tangga yang memiliki usaha rumahan itu mengeluhkan langkanya gas, sudah sebulan dia kesulitan mendapatkan bahan bakar gas (BBG) 3 kilogram.

"Udah sebulan ini di tempat kami gas yang 3 kilo susah di dapat, kalo ada juga pasti mahal, nyarinya muter-muter dari warung ke warung," ujarnya, Minggu (17/03/2019).

Dia berharap kelangkaan gas dapat diatasi pemerintah, karena gas BBG  sudah menjadi bagian kebutuhan hidup keseharian masyarakat.

"Saya berharap kelangkaan gas dapat segera diatasi pemerintah, kasihan masyarakat kesulitan mendapatkan gas, saya mau masak harus dibuat pusing dulu gara-gara gas ga ada," tuturnya.

Hal senada disampaikan, Syailendra warga Kampung Selusuban, ia juga mengeluhkan kelangkaan BBG.

"Sudah sebulan ini gas tabung 3 kilogram sulit ditemukan dipasaran, saya juga ga ngerti kenapa jadi langka, istri saya dan warga lainnya bener-bener susah mau beli gas, padahal mau beli bukan minta, tapi ya ampun entah kemana itu gas," ungkapnya. (jn)




LAMPUNG TENGAH, JNNews -- Jalan poros Kabupaten Lampung Tengah di Kecamatan Seputih Agung yang cukup lama mengalami kerusakan parah tak lama lagi diperbaiki yang akan dilakukan pada tahun ini juga dengan pembangunan rigid pavement sepanjang sekitar 3 kilometer yang  dengan anggaran sebesar Rp 19 milyar.

Dijelaskan Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, Ismail, pihaknya sedang mempersiapkan untuk membangun jalan Seputih Agung.

"Jalan itu (Seputih Agung) akan kita perbaiki sesuai kemampuan, rencananya jalan akan buatkan rigid sepanjang 3 kilometer," ujar Kepala Dinas, Kamis (14/03/2019).

Ditambahkan Kabid Perkotaan Wilayah Tengah, Rifky Ardianto mendampingi Kadis, anggaran yang akan dikucurkan untuk pembangunan rigid sebesar Rp 19 milyar dengan ketebalan sekitar 30 sentimeter.

"Secepatnya kita akan mulai di tahun ini juga, titik nolnya 400 meter dari perbatasan kampung Adijaya (Kampung Bumi Kencana) sampai di toko modern di kampung Simpang Agung, atau target kita sekitar 3 kilometer dan anggarannya Rp 19 milyar dengan ketebalan rigit 30 sentimeter," jelas Rifky, Kamis (14/03/2019).

Ia juga menuturkan, pembangunan rigit dalam perencanaan tidak seluruhnya namun pada spot-spot tertentu atau pada lokasi badan jalan yang benar-benar rusak atau rawan kerusakan.

"Kita akan bangun rigid pavement spot spot atau pada lokasi badan jalan yang rusak parah sesuai kontur tanahnya," pungkas Rifky. (jn)




Walikota Batam sedang melantik KPPAD.
(foto: net/is)
BATAM, JNNews -- Anak-anak korban perceraian orang tuanya merupakan tanggung jawab bersama untuk menyelamatkannya yang merupakan Generasi Emas bangsa.

Hal itu disampaikan Walikota Batam M. Rudi, saat melantik
pengurus Komisi Pengawasan  dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam periode 2019-2024, Jum'at (08/03/2019).

"Anak-anak korban perceraian merupakan tugas kita bersama untuk nenyelamatkan Generasi emas dan menjadi tanggung jawab kita bersama," ujar Walikota kepada KPPAD di aula Embung Fatimah, Batam.

Walikota juga berharap, kelima anggota KPPAD dapat mengayomi dan melindungi anak serta menyelesaikan permasalahan anak di Kota Batam.

"Harus ada institusi khusus yang menangani  persoalan anak-anak di kota batam ini, setelah melewati seleksi akhirnya hari ini mereka (KPPAD) telah resmi kita lantik, kita berharap kelima anggota KPPAD dapat mengayomi dan melindungi anak serta menyelesaikan permasalahan anak di Kota Batam," tegas Rudi.

Apa bila dilapangan ada kasus tentang anak, Rudi menuturkan, "segera koordinasikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam," tutur Walikota.

Angka perceraian yang tinggi di  Kota Batam, menurutnya, menjadi salah satu faktor penyebab munculnya permasalahan terhadap anak selain itu faktor ekonomi juga menjadi pemicu tingginya angka kekerasan terhadap anak.

"Ini akan menjadi tugas utama KPPAD yang baru dilantik, tugas kita bersama melindungi anak yang menjadi korban perceraian, bahwa Indonesia di tahun 2045 bonus demografi usia emas di tahun itu dan ini menjadi tugas bapak ibu untuk menyelamatkan generasi emas ini,” tegas Rudi.

Disampaikan Walikota, tugas KPPAD Kota Batam diantaranya melakukan sosialisasi ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak serta mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, melakukan pengkajian dan penelitian tentang perlindungan anak.

Dalam paparannya, ia juga menjelaskan, KPPAD Kota Batam juga bertugas menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak dan melakukan mediasi atas sengketa hak anak.

"Terhadap kasus yang ditangani KPPAD harus memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Perda dan peraturan perlindungan anak serta memberikan laporan saran, masukan dan  pertimbangan kepada Walikota dalam rangka perlindungan anak," paparnya.

Pelantikan KPPAD berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam No.KPTS.14/HK/I/2019 tertanggal 8 Januari 2019. Adapun anggota yang dilantik yakni Abdillah, Nina Inggit G, Aznedra, Leny Fitriana, dan Siti Aminah. (hany)

Liputan: Hany Marisa Putri
Editor: Firman Hakiki

Andi Surya dalam RDP DPD RI. (foto: as)
JAKARTA, JNNews -- Rapat dengar pendapat (RDP) di DPD RI menguak berbagai persoalan Koperasi TKBM Lampung yang mengindikasikan penyimpangan anggaran koperasi. Rapat ini diinisiasi Badan Akuntabilitas Publik DPD RI melalui anggotanya Andi Surya.

Dalam RDP yang dihadiri Kepala BPJS Lampung Heru Subroto menjelaskan, "Sejak Desember 2017 Koperasi TKBM tidak menyetor anggaran BPJS yang telah direalisasi perusahaan bongkar muat kepada Koperasi". Ujarnya.

"Padahal kami punya kewajiban memberi santunan kepada buruh, namun karena macet pembayaran oleh koperasi maka BPJS belum dapat merealisasikan santunan kematian dan sakit," ujar Heru Subroto.

Kepala BPJS Lampung melanjutkan, "Bahwa tidak menyetor ini merupakan indikasi kriminal karena secara formal uang tersebut sudah diserahkan Perusahaan Bongkar Muat kepada Koperasi," lanjutnya.

Terkait fakta ini, Andi Surya, Anggota DPD RI menyebutkan, Kasus ini menjadi masalah baru bagi Ketua Koperasi Sainin Nurjaya, karena pihak Buruh akan melakukan laporan pengaduan baru kepada pihak kepolisian terkait Rp 2.3 milyar yang tidak disetor ini, "persoalan semakin panjang oleh karena indikasi penggelapan anggaran BPJS ini menuntun Ketua Koperasi TKBM pada tindak pidana lain di luar persoalan materi tersangka selamw 9 tahun yang belum masuk pengadilan ini". Ungkap Andi Surya seraya menutup keterangan. (rls)

Wartawan di Mesuji sedang menggelar aksi damai. (foto: sandri)
Mesuji, JNNews -- Seluruh organisasi wartawan Aliansi Jurnalistik Online Indonesia, (AJOI), Persatuan Wartawan indonesia (PWI), Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) di Kabupaten Mesuji melakukan Aksi damai di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR).

Aksi di gelar terkait peryataan yang melarang wartawan melakukan peliputan hasil pekerjaan Dinas PUPR pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Massa yang terdiri dari tiga organisasi profesi wartawan demo. (foto: sandri)


Ungkapan kekecewaan disampaikan Ketua umum DPC AJOI Heman Baginda di depan dinas PUPR.

"Tuntutan kami tidak banyak - banyak kadis PUPR harus meminta maaf kepada rekan-rekan jurnalis di Mesuji, dan memberi klarifikasi atas kesalahanya yang melarang meliput kegiatan expose," tegas Herman.

Masih dengan rasa kesalnya, Ketua AJOI, menuding Kadis PUPR tidak paham Undang-undang tentang Pers, ia juga mengancam apabila tuntutan mereka tidak di kabulkan, seluruh wartawan di Mesuji akan menggelar aksi serupa dengan jumlah yang besar.

"Kami akan mengelar aksi lagi apabila tuntutan kami tidak segera diindahkan oleh Kadis PUPR Mesuji," tukasnya.

Hal senada dikatakan Ketua PWI Mesuji,  menurutnya, aksi damai hari ini tidak lain karena bentuk kekecewaan rekan-rekan jurnalis yang ada di Kabupaten Mesuji.

"Kami harapkan Kadis PUPR Mesuji dapat segera memberikan jawaban atas tuntutan rekan-rekan media yang ada di Mesuji," singkatnya.

Amat disayangkan, aksi damai yang dilakukan di Kantor Bupati tidak satupun pejabat yang bersedia menemui para wartawan tersebut.

Sama dengan didepan kantor Bupati,
Kekecewaan awak media juga kembali dirasakan, karena kedatangan mereka di Dinas PUPR Mesuji, tidak ada seorang pejabat pun yang berkenan menemui, hanya seorang staf keuangan berani menemui kumpulan massa.

Saat aksi berlangsung, baik Kadis maupun Plt. Sekertaris PUPR dan pejabat teras Mesuji tidak ada ditempat bahkan ruangan yang ada di DPUPR Meusji kosong.

Informasi terhimpun saat itu, Kadis PUPR Mesuji sedang memenuhi panggilan KPK di Jakarta, sedangkan Plt. Sekertaris tidak masuk kantor setelah mengikuti Musrembang, sementara kabid-kabidnya masih turun kelapangan.

Sementara aksi damai yang digelar oleh tiga Organisasi itu, di kawal ketat dari pihak Kepolisian, serta Satpol PP Mabupaten Mesuji. (*)

Laporan: Sandri
Editor: Firman Hakiki


BATAM, JNNews -- MM dan MR ditangkap dan diamankan polisi karena diduga menyelundupkan manusia dari Malaysia masuk ke Batam lewat “Pelabuhan Tikus”.

Hal tersebut dikatakan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol S. Erlangga dalam Konferensi Pers Tindak pidana People Smugling di Media Centre Polda Kepri, Selasa, (12/03/2019).

“Kronologis penanganan perkara, pada hari Senin, 11 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB, anggota Subdit IV mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada PMI dari Malaysia tiba di Batam melalui jalur non prosedural atau jalur belakang atau pelabuhan tikus. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Subdit IV dan sekira pukul 23.30 WIB anggota Subdit IV mengamankan kendaraan minibus BP 7046 DC yang memuat diduga korban penyeludupan manusia atau people smugling sebanyak 18 orang beserta 1 orang supir di halte depan Legenda Malaka, Batam,”  Setelah dilakukan interogasi kemudian dilakukan penyelidikan dan pengembangan oleh anggota Subdit IV dan berhasil mengamankan 1 orang pengurus atau penampung di perumahan Bukit Raya Batam Center.

Kemudian dilakukan penyelidikan dan pengembangan kembali oleh anggota Subdit IV dan berhasil mengamankan 19 orang diduga korban People Smugling dan 1 orang pengurus atau penampung di Perumahan Taman Batara raya, Batam.

“Dari keterangan para korban, mereka adalah PMI yang pulang dari negara Malaysia menuju ke Pantai Tanjung Sengkuang Batam dengan menggunakan speed boat melalui jalur non prosedural atau jalur belakang atau jalur tikus. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan diperolah keterangan bahwa jumlah keseluruhan PMI diduga korban People Smugling yang diamankan adalah 37 orang,” kata Erlangga.

“Pelaku adalah MR alias E selaku pengurus atau penampung dan tersangka telah ditahan dan juga MM alias M selaku pengurus atau penampung, tersangka juga telah ditahan,” kata Erlangga.

Barang bukti yang diamankan yaiti 1 unit mobil minibus warna silver, beberapa unit HP, dan 3 lembar tiket pesawat.

“Terkait dengan kapal spead boat yang digunakan untuk membawa korban dari Malaysia belum ditemukan,” kata Erlangga.

Terhadap perbuatan pelaku dikenakan pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian dengan ancaman 15 tahun penjara. (hany)

Bupati OKI saat memberikan sambutan.
 (foto: Irwan)
KAYUAGUNG, JNNews --PemerintahKabupaten Ogan Komering Ilir mempercepat penyusunan Rencana Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 bahkan  “Kitab Suci” arah pembangunan OKI 5 tahun mendatang dapat dirampungkan dalam tempo 57 hari.

Penyusunan tersebut lebih cepat dari amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyaratkan agar Kepala Daerah terpilih menuangkan visi-misi dalam Rencana Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paling lambat enam bulan setelah dilantik.

“Harus diakui OKI terdepan dari Kabupaten/Kota lain termasuk pemerintah provinsi Sumsel, dalam menyelesaikan rumusan RPJMD yang memiliki proses Panjang. Bahkan mendahului kepala daerah yang dilantik sebelum Januari 2019” ungkap Kepala Bappeda Provinsi Sumsel yang diwakili sekretaris Badan Ir. Hendrian, MT pada acara pembukaan Musrenbang RPJMD 2019-2024 di Aula Bappeda OKI, Rabu, (13/3/19).

Bupati OKI, H. Iskandar, SE mengungkapkan percepatan penyusunan RPJMD tersebut agar harapan-harapan masyarakat yang terangkum dalam visi dan misi bupati dan wakil bupati OKI terpilih segera terealisasi.

“Saya tekankan kepada semua OPD agar segera merealisasikan visi-misi OKI Mandira 2024. Visi dan misi itu adalah harapan-harapan masyarakat yang segera dituangkan dalam program-program pembangunan” Ungkap Iskandar saat membuka Musrenbang RPJMD 2019-2024 di Aula Bappeda OKI, Rabu, (13/3/19).

Arah kebijakan pembangunan OKI 5 tahun mendatang dititik beratkan pada penguatan ekonomi untuk menekan angka kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta penguatan pengelolaan lingkungan.

“Khusus mewujudkan kemiskinan 1 digit menurut saya itu bukan yang mustahil. Tinggal kita kuatkan data kemiskinan terpadu. Contohnya saja  program PKH yang kita intervensi di Kecamatan Mesuji mampu turun drastis hingga 40 persen. Kalau setiap kecamatan sebesar itu angka kemiskinan 1 digit bukan hal mustahil di OKI," ungkap Iskandar. 

Terkait infrastruktur Iskandar mengklaim ruas jalan kabupaten dalam kondisi mantap sudah mencapai 70,47 persen dan menyisakan kurang dari 29,53 persen masih dalam kondisi rusak. Untuk jaringan listrik sudah dibangun sepanjang 397,563 Km sementara persentase penduduk dengan sumber air minum yang layak mencapai 65,90 persen dan sanitasi layak mengalami peningkatan sebesar 68,17 persen.ungkanya. (irwan)

Rumah adat Depati Bahar. (foto: irwan)

KAYUAGUNG, JNNews -- Rumah Depati Bahar masih berdiri kokoh di Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rumah ini jadi saksi sejarah perubahan zaman yang dibangun 14 tahun setelah letusan Gunung Krakatau 1883 dan sanggup bertahan hingga kini.

Rumah adat Bengkulah merupakanpeninggalan Pangeran dan Pesirah Kemargaan Bengkulah yang berpusat di Desa Negeri Ratu saat ini Desa Pulau Gemantung Induk Dusun III, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pulau Gemantung merupakan salah satu desa tua yang secara administratif termasuk Wilayah Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Kini Pulau Gemantung dimekarkan menjadi empat desa yaitu Pulau Gemantung Induk (Pusat), Pulau Gemantung Ilir (Hilir/Sabah), Pulau Gemantung Ulu (Hulu) dan Pulau Gemantung Darat (Urai - Urai).

Meski telah mekar, secara kultur dan lingkungan, masyarakat Pulau Gemantung masih berbaur dengan akrab antara satu desa dengan desa yang lainya, ini disebabkan karena pada awal mulanya desa tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh.

Dilihat dari suku, Masyarakat Pulau Gemantung merupakan uraian suku Komering Bengkulah. 

Satu klan dari Suku Lampung yang berasal dari Kepaksian Sekala Brak yang telah lama bermigrasi ke dataran Sumatera Selatan pada sekitar abad ke-7. Di situ mereka beranak-pinak dan membentuk suku atau marga.

Zawawi Kamil dalam Menggali Babad dan Sedjarah Lampung menyebutkan suku Komering, terbagi beberapa marga, di antaranya Marga Paku Sengkunyit, Marga Sosoh Buay Rayap, Marga Buay Pemuka Peliyung, Marga Buay Madang, Marga Semendawai (OKU) dan Marga Bengkulah (OKI).

Dikatakan Zamawi ada beberapa kepercayaan masyarakat Komering Bengkulah akan asal usul mereka. Salah satunya, tentang cerita turun temurun seorang panglima dari bala tentara Fatahilah, Banten, bernama Tan Dipulau, yang menjadi tamu di daerah Marga Semendawai Suku III.

Ia datang menggunakan perahu menelusuri Sungai Komering. Tan Dipulau berlabuh dan menetap di daerah Marga Semendawai Suku III, tepatnya di Dusun Kuripan.

Keturunan Tan Dipulau membuka permukiman baru di seberang sungai atau seberang dusun Kuripan, yang disebut Dusun Gunung Jati.

Selanjutnya, Marga Semendawai disebut keturunan Tan Dipulau dari Dusun Kuripan. Sedangkan untuk di Marga Bengkulah, pembawa dan penyiar Islam adalah Moyang Tuan Syarif Ali dan Tuan Murarob yang berasal dari Banten dan dibantu oleh Tuan Tanjung Idrus Salam.

Secara budaya masyarakat Bengkulah dipengaruhi oleh tiga kerajaan serumpum melayu, diantaranya Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Skala Brak (Daerah Ranau perbatasan Sumatera Selatan dan Lampung) dan Kesultanan Palembang Darussalam yang pernah berjaya dimasing - masing masanya dan membawa pengaruh yang melekat hingga kini.

Hal ini terbukti dari bahasa, adat istiadat budaya yang berlaku. Bahasa yang dipergunakan sehari-hari, makanan hingga arsitektur rumah adat bengkulah yang kental dengan nuansa melayu dan Sriwijaya.

Ditemui Kamis, (7/3) Syaiful Bahar bin Depati Bahar yang merupakan  keturunan langsung H. Rais pendiri rumah adat Bengkulah mengungkapkan dulunya rumah ini merupakan pusat Pemerintahan Marga atau suku.

Diceritakan Syaiful Pada awal berdirinya pusat pemerintahan suku Bengkulah terletak di Tepi Sungai Bengkulah, Tiuh Usang Desa Negeri Ratu (Saat ini terletak Sabah/ Pulau Gemantung Ilir) dan dikarenakan terdapat musibah kebakaran yang melanda sebagian besar rumah warga, saat itu, maka pusat pemerintahan mulai dipindahkan ke Kampung Balak Desa Negeri Ratu (Sekarang Dusun III Desa Pulau Gemantung Induk).

Rumah ini didirikan oleh Pesirah Haji Rais (Menantu Pangeran Haji Hasan) bin Penghulu H. Tohir bin Penghulu H. Muhammad dan didiamini keturunannya hingga sekarang.

Bangunan yang berbentuk rumah panggung dengan luas bangunan 120 meter persegi itu terlihat masih sangat megah. Rumah yang berbahan utama kayu tersebut memiliki filosopi mempertahankan adat istiadat maupun nilai-nilai syariat Islam. (irwan)

Gubernur bersama anak-anak saat kunjungi festival Kuliner. (foto: humasprovlam)

Bandara Lampung, JNNews -- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengunjungi Festival Kuliner Lalang Waya Market Season 2 di Taman Gajah, Enggal, Bandar Lampung, Sabtu (9/8) sore.

Meski suasana hujan, tak menyurutkan Ridho untuk datang ke acara yang digagas oleh Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Lampung dan Lampung Foodies tersebut. Acara ini sudah 3 kali diadakan di Taman Gajah yang dimulai tahun 2018 lalu.

Saat Ridho datang, sedang berlangsung lomba mewarnai untuk anak-anak usia TK. Tanpa canggung, Ridho pun mendatangi dan mengajak anak-anak untuk berfoto bersamanya.
Menanggapi acara tersebut, Ridho mengatakan Lalang Waya Market bisa diterima banyak kalangan dan memberikan pengalaman menyenangkan bagi para pengunjung. "Hari ini mereka membuat acara khusus untuk anak-anak. Anak-anak pasti mengajak ibu juga adik kakaknya. Setelah selesai lomba mewarnai mereka bisa menikmati berbagai macam kuliner yang banyak disukai angkatan milenial," ujar Ridho.

Menurut Gubernur, acara tersebut pertama kali di Indonesia yang diadakan GenPI. "Saya pantau di media sosial, di Indonesia baru GenPI Lampung yang membuat acara besar yang melibatkan banyak pihak. Mereka bisa melakukan empowerment dalam sektor paririwata dan ekonomi kreatif, khususnya di sub sektor kuliner. Meluaskan akses produk kuliner UMKM kecil dan menengah di Bandar Lampung ke pasar yang saat ini didominasi angkatan milenial." puji Ridho.
Ridho berharap acara tersebut bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di sub sektor kuliner. Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyulap Pasar Seni dan Lapangan Merah Enggal menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang nyaman bagi warga Kota Bandar Lampung.

"Hari-hari kita kan penuh dengan kepenatan setelah seharian bekerja dan belajar. RTH ini bisa menjadi tempat bagi keluarga, berbagai komunitas untuk rekreasi dan berinteraksi," ujar Ridho. Komunitas GenPI Lampung menyambut baik kebijakan Pemprov Lampung dan melihat ada peluang yang memiliki nilai kreatif dan nilai komersial.

Menurut Gubernur, acara ini kreatif, bisa berkolaborasi dengan berbagai komunitas yang ada di Lampung. "Ternyata Elephant Park ini bisa menghidupkan komunitas agar lebih interaktif dalam menyalurkan energi yang positif," pungkas Ridho. (rls)

Wagub Lampung menerima selendang khas Lambar saat tiba di Liwa.
(foto: humasprovlam)
LIWA, JNNews -- Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Bachtiar Basri meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan. Menurut Wagub, sejatinya pembangunan adalah menjawab kebutuhan.

Kebutuhan apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat dan yang dibutuhkan saat ini. Masih banyak program pembangunan yang sebenarnya tak dibutuhkan masyarakat. Itu sama saja tidak ada pembangunan, buat apa program kerja banyak, besar seperti mercusuar tetapi tidak memberikan asas manfaat bagi orang banyak," kata Wagub saat membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020, di Liwa, Lampung Barat, Selasa (13/2/2019).

Wagub berharap hal itu tidak terjadi di Lampung Barat. Melalui Musrenbang inilah arah, tujuan, manfaat pembangunan itu direncanakan sebaik mungkin, agar masyarakat dapat terlayani dengan baik dan tercipta masyarakat sejahtera.

Pada kesempatan itu, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengapsresiasi kehadiran Wagub. Ini merupakan motivasi bagi kami betapa membangun daerah itu butuh sinergitas yang terintegrasi dengan kebijakan yang dituangkan dalam program perencanaan. Didorong pula dengan keseriusan dari masing-masing pihak dalam pelaksanaan program tersebut. Kedatangan Bapak Bachtiar Basri menegaskan perhatian Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat saat ini" imbuh Parosil.

Dia optimistis desa/pekon yang masuk dalam kategori tertinggal bisa berunah status. Saat ini di Lampung Barat masih terdapat 19 pekon yang masuk dalam kategori miskin ataupun tertinggal.

Namun kami optimis dengan adanya alokasi dana desa yang signifikan ditambah dana kelurahan dan merupakan kebijakan pemerintah pusat yang disinergikan dengan kebijakan pemerintah daerah. Sehingga, 19 pekon yang masuk dalam kategori miskin ataupun tertinggal pada 2020 nanti akan berganti status menjadi pekon berkembang dan siap menjadi pekon maju," kata Parosil.

Selain membuka acara Musrenbang, Wagub juga berkesempatan meninjau Kebun Raya Liwa didampingi Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin. Tampak ikut mendampingi, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Herlina Warganegara, Kadis Kehutanan Provinsi Lampung Syaiful Bachri, Kadis Perpustakaan dan Pengelolaan Arsip Ferynia dan segenap unsur Uspika Kabupaten Lampung Barat. (Ella/rls)

Kepala Bappeda Provinsi Lampung jabatan tangan Bupati Pesiar didampingi Ketua DPRD. (Foto: humasprovlam)

KRUI, JNNews -- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Herlina Warganegara membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pesisir Barat Rabu (13/3/2019) Aula Gedung Wanita Komplek Kantor Pemda Pesisir Barat.

Dalam sambutannya Herlina Warganegara mengatakan meskipun Musrenbang dilaksanakan setiap tahun, dia berharap tidak terjebak pada rutinitas.

"Sehingga, jangan hanya memenuhi kewajiban melaksanakan rangkaian proses perencanaan. Tetapi harus mampu memanfaatkan momentum ini benar-benar untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat dan seluruh stakeholder pembangunan sehingga akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," kata Herlina.

Herlina Warganegara juga mengingatkan agar memantapkan kembali cara pandang (mindset) bersama, bahwa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional, termasuk sasaran pembangunan Provinsi Lampung, diperlukan kontribusi dari pemerintah kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan. Oleh karenanya koordinasi, sinergi, partisipasi, dan kontribusi antar jenjang pemerintahan menjadi kunci keberhasilan bersama.

"Saya berpesan dalam forum ini agar dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 benar-benar memperhatikan kondisisosial yang terjadi dan data-data makro untuk memformulasikan program yang tepat dan memberikan daya ungkit yang kuat. Sehingga, Kabupaten Pesisir Barat mampu menjadi penopang laju pembangunan bagi Provinsi Lampung ke depan," kata Herlina.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Agus Istiqlal mengungkapkan rasa terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

"Kami secara pribadi dan atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lampung yang memberikan dana hibah atas pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat. Saya berharap hubungan yang harmonis ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun yang akan datang karena tanpa bantuan dan sinergi dari Pemerintah Provinsi Lampung  tentunya tidak akan berjalan lancar seperti sekarang ini," kata Agus.

Dia menegaskan berbagai upaya terus mendorong laju pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat. Salah satunya menggratiskan semua bentuk perizinan.

"Supaya bagi siapa yang hendak berinvestasi melakukan usaha dapat dengan mudah tanpa ada hambatan melakukan kegiatan usaha di sini. Selain itu kami juga  menggratiskan pendidikan bagi anak usia sekolah," kata Agus.

Dia juga mengetahui bahwa di luar banyak sebutan sebagai daerah tertinggal. Hal ini, kata Agus, tidak mengecilkan hati. Justru sebaliknya, predikat tersebut menjadi cambuk untuk menjadi lebih baik.

"Upaya nyata adalah saat ini kami mencetuskan sebagai Kabupaten Pelopor Revolusi Mental, dimulai dari langkah nyata Pemerintah Kabupaten mewajibkan anak usia sekolah harus bisa dan fasih dalam membaca dan memahami Alquran. Hal ini kami anggap penting karena dengan mengamalkan ajaran agama akan menjaga dan membentuk watak generasi penerus di Kabupaten ini yang memiliki budi pekerti luhur. Sehingga cita-cita pembangunan dapat terlaksana secara maksimal karena didukung dan dilaksanakan generasi muda yang mentalnya berubah ke arah yang lebih baik lagi," tutupnya. (ella/rls)


Bandar Lampung, JNNews -- Universita Indonesia (UMITRA Indonesia) saat ini memperlihatkan perkembangan yang cukup pesat.

Pasalnya, baru-baru ini 4 Program Studi (Prodi) dan satu Pascasarjana meraih akreditasi B.

Tak hanya itu, akreditasi Institusi untuk UMITRA Indonesia sebagaimana pengumuman di laman BAN-PT saat ini telah terkreditasi B. Ini adalah akreditasi bergengsi untuk sebuah institusi universitas di Lampung.

Hal tersebut diutarakan Rektor Universitas MITRA Indonesia, Dr. Ir. Hj. Armalia Reny Madrie AS, MM. Senin (12/3).

Dikatakan Bunda Reny panggilan akrab Rektor UMITRA Indonesia, peningkatan akreditasi tersebut telah melalui pemeriksaan tujuh standar yang harus dipenuhi dan dibagi menjadi tiga kategori diantaranya sistem pengajaran yang baik, riset atau penelitiannya dan pengabdian ke masyarakat.

Selama ini ucap Bunda Reny, dari 16 Prodi yang ada di UMITRA Indonesia, tinggal empat prodi saja yang saat ini dalam proses pengajuan akreditasi yaitu Prodi S1 Hukum, S1 Kewirausahaan, S1 Teknologi Informasi dan S1 Gizi.

“Ini semua berkat kerja keras dan kekompakan seluruh elemen di UMITRA Indonesia dan Yayasan Mitra Lampung,” Ujarnya.

Saat ini UMITRA Indonesia mulai mengembangkan sarana dan prasarana agar menjadi Kampus yang terbaik di provinsi Lampung tetapi tetap dengan biaya yang terjangkau, sesuai dengan jargon UMITRA Indonesia yaitu "Kampus Rakyat Untuk Negeri". (Agus/rls)

Kapenrem Korem 074/Wrt Mayor Inf Mantang sedang memberikan materi kepada peserta sosialisasi. (foto: pendim 0735/ska)
Surakarta, JNNews -- Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah pengguna media sosial (Medsos) terbesar di dunia, yaitu pengguna facebook, twitter, Instagram dan lain lain. Indonesia mengambil porsiyang cukup besar dari keseluruhan pengguna media sosial tersebut tentu dimanfaatkan untuk kepentingan publikasi.

Atas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itulah  menjadi perhatian khusus bagi pimpinan Korem 074 Waraswastama (Wrt), Kota Surakarta untuk dapat memanfaatkan publikasi kegiatan mereka untuk membangun citra positif secara kelembagaan satuan.

Para peserta sosialisasi sedang mendengarkan penjelasan dari Kapenrem 074/Wrt.
 (foto: pendim 735/ska)

Untuk itu dalam rangka menggencarkan publikasi pemberitaan, Korem 074/Wrt menggelar sosialisasi peningkatan pemberitaan Media sosial dan online bertempat di Media Center Korem 074/Warastratama, yang diikuti oleh anggota Penerangan Korem (Penrem) dan Penerangan Kodim (Pendim) jajaran Korem 074/Wrt, Senin (11/3/2019).

Pemateri kegiatan, Kapenrem 074/Wrt, Mayor Inf Mantang, menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberitaan kegiatan Korem 074/Wrt beserta jajarannya.

Pihaknya akan terus mengefektifkan dan berupaya meningkatkan kualitas pemberitaan serta membangun jejaring komunikasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat lebih pada masyarakat.

“Seluruh jajaran baik TNI, PNS maupun Persit beserta keluarganya agar membantu Pendim maupun Penrem untuk mempublikasikan kegiatan yang dilaksanakan,” kata Kapenrem 074/Wrt.

Sosialisasi juga membahas tentang larangan-larangan bagi anggota dan keluarga serta satuan TNI dalam mengupload berita.

“Pengaruh media sosial sangat kuat untuk itu harus hati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial, manfaatkan kegiatan ini dengan sebaik baiknya, karena Medsos dan media online merupakan sarana penting untuk publikasi kegiatan teritorial di wilayah, mari kita viralkan kegiatan dalam rangka membangun citra positif satuan,” papar Mayor Inf Mantang. (pardal)

Liputan: Serka Pardal/pendim 0735
Editor: Firman Hakiki


BANDAR LAMPUNG, JNNews -- Terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) di Lampung yaitu Seputih Barat dan Seputih Timur di Kabupaten Lampung Tengah yang telah masuk dalam daftar usulan DOB namun hingga saat ini terkendala regulasi tentang penataan daerah termasuk pemekaran sehingga belum bisa dieksekusi oleh pemerintah.

Terkait usulan DOB ini, Anggota Komite 1 DPD RI, Andi Surya, membenarka  sampai saat ini dari 107 usulan DOB belum diterbitkan regulasinya.

"Ya benar, hingga saat ini, dari 173 usulan DOB, terdapat 16 usulan DOB Provinsi dan 157 usulan DOB Kab/Kota, di mana terdapat 2 usulan DOB dari Lampung yaitu; Seputih Barat dan Seputih Timur," ujar Andi Surya.

Diterangkan Andi Surya, bahwa DPD RI telah bertemu dengan Ketua Dewan Otonomi Daerah dan perwakilan pengusul DOB Se-Indonesia dan menandatangani nota kesepahaman beberapa waktu lalu.

"DPD RI menegaskan agar diterbitkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah yang di dalamnya terkait dengan pemekaran sebagai solusi mengatasi keterisolasian, kemiskinan, serta kesenjangan daerah", urai Andi Surya.

Dalam UU Pemda No. 23/2014 pasal 55 dan 56 diperkuat pasal 410, Andi menuturkan, ketentuan Penataan Daerah dan Disain Besar Penataan Daerah diatur dengan PP yang peraturan pelaksanaannya harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU Pemda ditetapkan, namun hingga sekarang Pemerintah belum menyelesaikan mandat UU itu.

"Antusiasme daerah mendorong pemekaran begitu besar hingga berjumlah 173 usulan DOB, namun kami belum dapat meneguhkan aspirasi tersebut karena belum ada payung hukum yang mengaturnya," tuturnya.

Dalam hal ini, ia menghimbau Presiden Joko Widodo segera menerbitkan dasar hukum tentang pengaturan Penataan Daerah yang telah diusulkan ke DPD RI.

"Saya menghimbau Pemerintah melalui Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan dasar hukum pengaturan Penataan Daerah ini yang sudah diusulkan DPD RI ke meja Presiden yaitu PP Penataan Daerah dan PP Disain Besar Penataan Daerah. Saya berharap ini menjadi prioritas Pemerintah", tutup Andi Surya. (rls)

Editor: Firman Hakiki

Terlihat kompak bahumembahu Prajurit TNI Kodim 0427/WK bersama masyarakat membangun jalan rabat beton dalam rangka TMMD ke 104. (foto: pendim 0427/wk)
WAY KANAN, JNNews -- Kodim 0427 Way Kanan, Lampung menggelar kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 104 di Kampung Simpang Tiga melakukan pembangunan jalan rabat beton.

Keberadan Satgas TNI TMMD Kodim 0427/WK terlihat semakin lengket bersinergi dengan warga masyarakat, kkekompakan dalam setiap kegiatan terlihat langsung dilokasi TMMD.



Menurut Komandan Satuan Setingkat Kompi (SSK) Kapten Arm Yana Mulyana, mengeringkan, kemanunggalan TNI dan rakyat dan merupakan pengamalan dari 8 wajib TNI.

Ia juga memaparkan, TNI merupakan unsur utama dalam pertahanan, untuk itu dari bawah harus terjalin hubungan baik dengan warga masyarakat demi terwujudnya ketahanan yang kuat.

"Kita bersama warga masyarakat Kampung Simpang Tiga selalu kompak dan bekerja sama dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, dalam rangka program TMMD ke 104 ini, TNI selalu bersama Rakyat," paparnya.

Masyarakat Kampung Simpang Tiga mengucapkan terima kasih atas kemanunggalan prajurit TNI Kodim 0427 Way Kanan yang telah membantu pembngunan fisik berupa pembangunan jalan rabat beton,
pembangunan Poskamling dan perehaban Masijd.

"Semoga Kampung Simpang Tiga lebih maju lagi, khususnya pembangunan jalan rabat beton ini benar-benar bermanfaat bagi warga masyarakat Kampung Simpang Tiga, karena jalan merupakan akses penting dalam memajukan kesejahteraan warga masyarakat setempat," ujar Kapten Yana Mulyana.

Ditambahkannya, dalam mengerjakan pembangunan fisik berkat kerja sama dan kordinasi yang baik antara anggota satgas TMMD ke 104 dan warga masyarakat demi mewujudkan impian warga Kampung Simpang Tiga. (tri)

Liputan: Tri Yuli
Editor: Firman Hakiki


Kayuagung, JNNews -- Bagian Protokol Pemkot Djogjakarta melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Rabu, (6/3/18).

Kunjungan Kerja ini untuk mensinkronkan dan menginventarisir kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas keprotokolan.

”Kedatangan kami kesini untuk mengetahui, saling berbagi dan menginventarisir apa saja kendala yang dihadapi protokol kabupaten dalam bertugas di lapangan, sehingga nantinya bersama-sama mencari jalan keluarnya,” ucap pimpinan rombongan staf Ahli Walikota Djogjakarta Drs. Tri Widayanto.

Kunker ini disambut Sekretaris Daerah Kabupaten OKI, H. Husin, S. Pd, MM, asisten setda, Staf Ahli Bupati, Kabag Protokol dan Komunikasi Publik Setda OKI,   Hendra Anggara, S. STP.

Sekda OKI, H. Husin, S. Pd, MM  menyambut baik kedatangan rombongan protokol Kota Djogjakarta.

Kunjungan ini menurut Husin sangat membantu mengenai hal apa saja yang perlu dilakukan dalam melayani pimpinan.

”Kunjungan ini menjadi ruang diskusi bagi protokol Kota Djogjakarta dan OKI untuk menjadi masukan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada pimpinan,” pungkasnya.

Kabag Protokol dan Komunikasi Publik Setda OKI, Hendra Anggara, S. STP mengatakan, secara tupoksi tugas protokol sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Keprotokolan.

“Tugas protokoler merupakan garis depan dalam pelayanan terhadap pimpinan, menjaga martabat pimpinan dan wibawa daerah. Semua sudah diatur dalam undang-undang keprotokolan tinggal yang kita lakukan daerah adalah pengembangan tupoksi tersebut untuk memudahkan pelayanan kepada pimpinan dan masyarakat” Ungkap Hendra.

Disamping itu, Tambahi Hendra, pelaksanaan kegiatan meyakut protokoler perlu dibangun dengan mekanisme yang jelas dan akuntabel sehingga dapat di senergikan antara aturan dan administrasi.

“Dalam hal ini diramu dalam bentuk SOP yang jelas dan terintegrasi dalam bentuk pengembangan digital, sehingga nantinya akan lebih memudahkan pelayanan yang menyangkut protokoler” ujarnya.

Dari hasil kajian dan studi banding bersama bagian protokol jogjakarta dan Pemkab OKI, tambah Hendra Bagian Protokol Kota Djokjakarta mengadopsi beberapa program pemerintah kab OKI khususnya di bidang protokol, dintaranya penyusunan SOP pelayanan Protokol dan Perjalanan dinas yang sudah berbasis teknologi informasi melalui beberapa aplikasi tutupnya. (irwan)

Andi Surya. (foto: net)
BANDAR LAMPUNG, JNNews -- Penamaan ruas tol Bakauheni -Terbanggi Besar - Pemtang Panggang (Baterpang) oleh Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dengan nama Tol Adeham menurut anggota MPR/DPD RI Andi Surya sudah tepat

"Gubernur Lampung tidak keliru mengusulkan Tol Bakauheni - Terbanggi - Pematang Panggang dengan nama Tol Adeham," kata Andi Surya.

Hal tersebut disampaikan Andi Surya menyikapi usulan Pemerintah Provinsi menamai Tol Baterpang dengan nama 'Adeham' yang telah disampaikan kepada Presiden RI Jokowi.

"Saya mengenal Pak Adeham hampir 20 tahun lalu ketika pertama sebagai Anggota DPRD Lampung, beliau pejabat santun dan rendah hati," tambah Andi.

Dilanjutkannya, menjadi salah satu saksi di awal pembangunan Tol ini ketika beliau sebagai Asisten II  diserahi tanggungjawab oleh Gubernur Lampung mengkoordinasi manajemen pembangunan jalan tol khususnya pelepasan lahan guna pembangunan Tol Baterpang.

"Pada saat itu saya pernah melakukan peninjauan sebagai Anggota DPD RI terhadap proses pembangunan jalan Tol ini. Saya melihat beliau melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh, banyak tantangan yang dihadapi terutama upaya pelepasan lahan tol yang sarat masalah itu," ujarnya.

"Pak Adeham dapat melalui dengan cukup baik dan bertangan dingin. Namun begitu banyak persoalan yang dihadapi beliau baik secara internal maupun eksternal karena tantangan terhadap pembangunan Tol tidak semudah yang kita pikirkan terutama mengkoordinasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tuturnya.

Dikatakannya, diketahui Adeham mendapatkan gangguan kesehatan ketika melaksanakan tugas pembangunan Tol ini dan berpulang ke rahmatullah.

"Maka sudah benar jika diusulkan nama 'Tol Adeham' karena Almarhum Adeham adalah birokrat teladan yang berperan besar dalam pembangunan Tol Baterpang", tutup Andi Surya. (rls)

Andi Surya sedang berbicara dengan FMB Mesuji. (foto: as)
MESUJI, JNNews -- Dalam rangka koordinasi rencana rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kehutanan/Lingkungan Hidup dan Kementerian ATR/BPN di Komite 1 DPD RI, Senayan, Jakarta, Anggota MPR/DPD RI, Andi Surya,  bertemu dengan pengurus Forum Masyarakat Bersatu (FMB) Register 44 dan 45 Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji (04/03/2019, Unit II),

"Ya benar, minggu depan, saya dan pimpinan FMB se-Lampung akan membicarakan persoalan pemukiman warga Kawasan Register Lampung di Komite 1 DPD RI dengan dua kementerian tersebut sebagai tindak lanjut atas laporan pengaduan warga beberapa waktu lalu". Ujar Andi Surya.

Ketua FMB Register 44 dan 45 Way Serdang Mesuji, Umar, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan persoalan status pemukiman yang telah didiami warga puluhan tahun namun belum ada kejelasan, "Atas arahan Pak Andi Surya, kami sudah membentuk FMB, warga kami terombang-ambing hidup di negeri merdeka namun tidak memiliki kepastian hukum atas lahan yang kami tempati puluhan tahun di kawasan register ini". Ujar Umar.

Terhadap persoalan ini, Andi Surya menjelaskan bahwa UU Kehutanan No. 41/1999 yang menetapkan kategori hutan menjadi 3 bagian yaitu; hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi dengan mengacu pada register yang dibuat zaman Belanda sudah tidak kontekstual lagi, sebutnya.

"Undang-undang hutan ini tidak menjelaskan peran serta warga masyarakat yang tinggal di sekelilingnya, serta bagaimana hutan dipelihara dengan tidak mengabaikan hak-hak hidup rakyat. Undang-undang ini perlu dirubah karena sudah tidak mampu mengatasi problem terkini". Jelas Andi Surya di hadapan FMB Way Sedang.

Dilanjutkannya, peraturan pertanahan kita masih takluk dengan ketentuan register zaman belanda, penjajah sudah tidak ada namun aturannya masih menekan bangsa kita, ujar Andi Surya.

"Oleh karenanya, saya atas nama wakil rakyat Lampung akan meminta kepada Kementerian ATR/BPN dan KLH agar segera lepaskan status kawasan register di seluruh wilayah Lampung yang telah didiami warga puluhan tahun, berikan hak-hak azazi agraria kepada mereka sesuai ketentuan UUD45 pasal 33 dan UU Pokok Agraria No. 5/1960'. Tegas Andi Surya. (rls).

Gubernur Lampung mengadakan pertemuan betsama BPH UM Lampung.
(foto: humasprovlam)

Bandar Lampung, JNNews -- Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo berencana memberikan bantuan hibah tanah kepada Universitas Muhammadiyah (UM) Lampung di kawasan Kota Baru, Lampung Selatan. Gubernur Ridho ingin Lampung menjadi destinasi pendidikan seperti Bandung, Jawa Barat.

Saya bercita-cita membangun kompleks pendidikan di Lampung. Saya ingin melakukan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam menghadapi perkembangan Lampung ke depan. Untuk itu, saya berencana memberikan hibah tanah kepada Universitas Muhammadiyah Lampung di kawasan Kota Baru, Lampung Selatan," ujar Ridho Ficardo saat menerima kunjungan kerja Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung, di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Selasa (5/3).

Terkait hibah tanah ini, Gubernur memerintahkan Biro Perlengkapan Provinsi Lampung untuk mengecek dan memastikan aset yang ada di Kota Baru. "Nanti Biro Perlengkapan akan mengecek dan memastikan aset tanah di kawasan tersebut, agar tidak ada masalah ke depan," ujar Gubernur Ridho.

Gubernur berharap Lampung menjadi destinasi pendidikan seperti Bandung. Mengingat banyaknya mahasiswa dari luar yang belajar di Lampung. Untuk itu, Gubernur Ridho berharap Universitas Muhammadiyah Lampung dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Di sisi lain, Ketua Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Lampung, Nurzal Djinis, perguruan tinggi milik Muhammadiyah itu terus berupaya bangkit dan mengejar ketertinggalan dari kampus lain. Salah satunya dengan mengembangkan kampus yang lebih besar.

Dia menjelaskan dalam mengembangkan kampus, pihaknya mengajukan bantuan tanah kepada Pemprov Lampung untuk pembangunan kampus ketiga. "kampus pertama ada di Labuhan Ratu Bandar Lampung, kampus kedua ada di Sukarame, dan untuk yang ketiga rencananya di Kota Baru," ujar Nurzal Djinis.

Pada kesempatan itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung Dalman, menjelaskan bahwa dengan adanya dukungan dari Pemprov Lampung, dia yakini dapat berkontribusi bagi Pemprov Lampung. Terutama dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. (rls)

Gubernur Selfi bersama komunitas GenPI Lampung.
 (foto: humasprovlam)
Bandar Lampung, JNNews -- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengajak warga Lampung mengunjungi dan meramaikan Festival Lalang Waya Market di Lampung Elephant Park, Bandar Lampung, mulai 8-17 Maret 2019. Ajang ini merupakan festival kuliner kedua racikan Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Lampung dan masuk Lampung Calender Events 2019.

Mudah-mudahan kegiatan ini jadi pengalaman menyenangkan buat semua. Nanti bisa dilihat bagaimana kreasi teman-teman komunitas GenPI Lampung," ujar Gubernur Ridho saat menerima kunjungan GenPI Lampung, di ruang rapat kerjanya, Selasa (5/3).

Ridho mengatakan komunitas masyarakat di Lampung terus diberikan ruang untuk berkreasi menggerakkan ekonomi kreatif di tengah masyarakat. Sekaligus menjadi bagian dari kegiatan destinasi wisata, salah satunya adalah kontribusi GenPI Lampung.

Sebagian promosi pariwisata harus dilakukan semangat dan kesadaran luar biasa, bahwa kemajuan pariwisata adalah kemajuan Provinsi Lampung. Ini penggerak perekonomian melalui ekonomi kreatif yang membawa kesejahteraan untuk warga Lampung," kata Ridho.

Dia berharap Festival Lalang Waya Market juga dapat dilaksanakan saat Ramadan. "Coba kegiatan seperti ini dilakukan pada puasa. Di Lampung Elephant Park juga ada musala yang bisa digunakan untuk salat berjamaah," ujar Gubernur.

Terkait hal itu, Ketua GenPI Lampung, Dito Dwi Novrizal, mengatakan Festival Lalang Waya Market ini adalah destinasi digital GenPI Lampung yang berpindah-pindah tempat. Penyelenggaraan Festival Lalang Waya Market kedua ini, berbeda dengan sebelumnya.

Kali ini, selain menyajikan puluhan stan kuliner, tema yang diangkat yaitu 'Kids and Family'. "Jadi didalamnya ada kegiatan anak-anak bersama keluarga. Ada lomba mewarnai dan fashion anak-anak mulai dari PAUD, TK, dan SD dengan tema negeri dongeng. Selain itu ada atraksi menarik yang melibatkan berbagai komunitas di Lampung," ujar Dito.

Dito berharap kehadiran Gubernur Ridho memberikan nuansa positif terhadap antusias warga masyarakat yang akan berkunjung. Kami minta berkenan Pak Gubernur Ridho untuk hadir pada kegiatan itu," kata Dito. (rls)

Ny. Yustin Ficardo bersama Ketua TP PKK Lamteng Ny. Ellya Loekman.
(foto: humasprovlam)
Bandar Lampung, JNNews -- Ketua Umum Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Yustin Ridho Ficardo, berharap PKK seluruh Kabupaten/Kota selalu hadir memberikan manfaat dan kontribusi dalam rangka melakukan gerakan kemajuan pembangunan kepada masyarakat. Hal itu dia sampaikan pada perayakan hari ulang tahun Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke-47, Rabu (6/3).

Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk PKK. Semoga tambah jaya khususnya di Provinsi Lampung. Semoga PKK selalu bermanfaat bagi para masyarakat khususnya Dasa Wisma yang ada di desa-desa," ujar Yustin di Kantor PKK Provinsi Lampung, Bandar Lampung

Perayaan HUT PKK dibarengi dengan HUT Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) ke-39. Yustin yang juga Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung ini menyampaikan harapan agar Dekranasda Kabupaten/Kota mampu memberikan ruang bagi para Usaha Kecil Menengah untuk terus melakukan inovasi. Selain itu juga, ikut mempromosikan kerajian yang menjadi ciri khas masing-masing daerah untuk terus melebarkan sayap agar dikenal masyarakat luas.

Untuk Dekranasda, kami berharap dapat memberikan dan meningkatkan kreativitas para UKM sehingga menambah inovasi dan menambah income bagi masyarakat di Provinsi Lampung," kata Yustin. Pada acara tersebut hadir juga Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung sekaligus Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Lampung Hasiah Bachtiar Basri dan Sekretaris Dekranasda Provinsi Lampung Elya Muchtar. (rls)
Diberdayakan oleh Blogger.